<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/10/rk1-3773281052.jpg" alt="Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil saat ditemui wartawan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/10). (Royyan/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil saat ditemui wartawan di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (9/10). (Royyan/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil menuai sorotan usai berencana menjadikan sungai di Jakarta sebagai jalur transportasi atau river way. Adapun kaingin ini disampaikan dalam debat perdana Pilkada Jakarta Minggu 6 Oktober 2024.</p> <p>Walaupun&nbsp;menuai kontra, bahkan mendapatkan cibiran dari calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno, rencana river way disebut masih realitis.</p> <p>"Gagasan dari cagub Ridwan Kamil realistis untuk dilaksanakan, karena semua sudah ada pengalamannya di masa lalu atau sekarang sedang berlangsung. Gagasan untuk membangun transportasi air itu sudah punya pijakannya pada masa Gubernur Sutiyoso," kata Ketua Inisiatif Strategis untuk Transportasi (INSTRAN) Darmaningtyas saat dikonfirmasi, Jumat (12/10).</p> <p>Dia menyadari meski sudah digagas Sutiyoso dan tak berlanjut, pengembangan angkutan sungai sudah ada dalam Pola Transportasi Makro (PTM), jadi tidak mengada-ada dan berarti landasan hukumnya sudah cukup kuat, tinggal mengimplementasikan saja.</p> <p>"Memang dibutuhkan investasi yang besar untuk membenahi Sungai di Jakarta. Tapi itu lebih baik sekaligus menjadi peluang untuk membenahi sungai-sungai di Jakarta agar terpelihara dengan baik," jelas Darmaningtyas.</p> <p>Menurut dia, syarat untuk dapat terwujudnya transportasi air adalah debit Sungai harus cukup memadai dan stabil. Memadai dalam arti bisa untuk jalannya perahu dan stabil. Ini butuh pengelolaan Sungai yang optimal agar pada musim kemarau debit tetap stabil, tapi pada musim penghujan juga tidak meluber sehingga transportasi air tetap berfungsi dengan baik.</p> <p>"Tapi ini mestinya untuk Jakarta tidak masalah karena debit air sebetulnya dapat dibuat, misalnya dengan membersihkan dan mengeruk sungai agar kedalamannya merata, lalu dikendalikan di pintu air agar saat kemarau tidak terjadi kekeringan, tapi saat penghujan tidak meluber. Kanan kiri sungai dibersihkan, sehingga menjadi lingkungan yang tertata rapi dan menarik. Ini juga dapat membuka lapangan kerja baru," ungkap Darmaningtyas.</p> <p>Hal ini juga diamini oleh Juru Bicara Ridwal Kamil-Suswono (RIDO), Bernardus Djonoputro yang menuturkan, bukanlah hal baru bagi kota-kota dunia, termasuk Jakarta. Hampir semua kota utama dunia, mengelola sungainya, agar lestari serta dapat di fungsi kan berbagai kegiatan. Termasuk untuk transportasi dan wisata.</p> <p>"Definisi transportasi disini bisa penyeberangan, point to point yang menyambungkan halte Transjakarta (transit), atau wisata telusur sungai. Prasyarat utama tentu sungai yang normal. Kita akan prioritaskan dari 13 sungai yang melewati Jakarta, mana yang bisa di lalui. Jakarta sangat potensial," kata dia.</p> <p>Untuk menghidupkan sungai, RIDO akan menyiapkan ruang sungai atau room river di mana sungai akan di normalkan sesuai dengan kodrat alaminya (naturalisasi), agar bisa menjadi tempat berbagai kegiatan, ditanami dengan rapi juga dilengkapi pedestrian. Maka pendekatannya harus terintegrasi, hulu ke hilir.</p> <p>"Beberapa sungai di Jakarta dapat dipakai sebagai waterway, contohnya Kanal banjir timur, ini saluran lebar antara 100-300 meter, tergantung lokasinya, sedangkan lebar bantaran kali masing-masing 18 meter di sisi kiri dan kanan saluran. Kanal ini memiliki karakteristik lurus, panjang dan dalam. Ini potensial untuk Wisata air selain transportasi. Sungai pun akan terpelihara lebih bagus kalau untuk tranportasi," jelas Bernardus.</p> <p class="class-paragraph">"Demikian juga Ciliwung tengah, dari selatan sampai Cijantung dan Condet. Banjir Kanal Barat, rute Tanah Abang, Halimun, Manggarai. Berpotensi asri," sambungnya.</p> <p>Tim teknis RIDO, lanjut Bernadus, juga sudah mengenali beberapa kendala seperti sampah dan debit air yang tidak pasti. Dan sedang dibuatkan kajian mendalam.</p> <p>"Hal ini untuk antisipasi resiko hujan debit air bisa melewati batas atas ketinggian air untuk pengoperasian kapal. Ketika tidak hujan debit airnya justru berada di bawah batas. Saya optimis, bahwa di jamannya Ridwan Kamil, sungai, terutama beberapa bagian BKT, dan Sungai Ciliwung Tengah akan dipergunakan baik transportasi maupun wisata," pungkasnya.</p> <p>Sebelumnya, Ridwan Kamil percaya diri berjanji bakal mewujudkan itu jika menang dalam Pilkada Jakarta 2024. "Kalau dibilang tidak realistis, tunggu tanggal mainnya," kata Ridwan, yang akrab disapa RK, kepada wartawan di Jakarta Barat, Kamis (10/10/2024).</p> <p>RK menjelaskan bahwa gagasan transportasi sungai sudah ada sejak era kepemimpinan Sutiyoso, Gubernur Jakarta periode 1997-2007. Bahkan dia menyebut sudah ada studi ilmiahnya.</p> <p>Dari studi ilmiah tersebut, RK katakan terdapat minimal tiga ruas titik yang dilalui riverway, di antaranya Banjir Kanal Timur (BKT), Banjir Kanal Barat (BKB), dan Ciliwung. &ldquo;Studi ilmiah sudah ada minimal di tiga ruas BKT, BKB, dan Ciliwung," jelas dia.</p>

Walaupun menuai kontra, bahkan mendapatkan cibiran dari calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno, rencana river way disebut masih realitis.

INSTRAN Sebut Riverway yang Digagas Ridwan Kamil Dipandang Masih Realistis

<div id="m#msg-f:1800825808660522295" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/31/1000115947-957673778.jpg" alt="Suasana Stasiun MRT Jakarta ASEAN usai insiden jatuhnya material dari kegiatan konstruksi di area Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/5)." width="100%">
<figcaption>Suasana Stasiun MRT Jakarta ASEAN usai insiden jatuhnya material dari kegiatan konstruksi di area Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/5).</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Hutama Karya disebut mesti bertanggung jawab penuh atas peristiwa jatuhnya material besi dari crane konstruksi proyek Gedung Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu. Diketahui bahwa jatuhnya besi itu menimpa rel MRT Jakarta yang membuat operasionalnya sempat dihentikan sementara.&nbsp; <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Direktur Eksekutif INSTRAN Deddy Herlambang mengatakan, jatuhnya besi di rel jalur MRT oleh kontraktor Hutama Karya adalah preseden buruk konstruksi karena telah melanggar regulasi PP 56/2009.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian menyebutkan bahwa Ruang manfaat jalur (rumaja) kereta api pada permukaan tanah yang berada di bawah jembatan dan di atas permukaan tanah dapat dipergunakan untuk kepentingan lain dengan syarat di poin (c) tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penggunaan ruang manfaat jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pemilik prasarana perkeretaapian.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Maka proyek dari kontraktor PT HK ini lebih baik dihentikan dahulu sementara sebelum ada kejelasan keselamatan di fasilitas umum di jalur transportasi," ujar Deddy kepada wartawan, Senin (3/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam kecelakaan itu, ia mengatakan bahwa PT MRT Jakarta yang mengalami kerugian materi dan sosial, sesuai kontraprestasinya yang diduga lalai dalam pelaksanaan konstruksi, maka PT HK yang paling bertanggung jawab.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berkewajiban membayar ganti rugi kepada PT MRT Jakarta," ucapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila ada pelanggan/penumpang MRT mengalami kerugian atas kejadian ini tentunya mempunyai hak untuk melakukan class action kepada PT HK," sambung Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila akhirnya PT HK selaku kontraktor tetap akan melaksanakan kegiatan di sekitar jalur MRT, ia menyarankan agar PT MRT melarang ada kegiatan di atas langsung jalur MRT.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ruang milik jalur MRT harus bebas kanan kiri minimal 6 (enam) meter dari ruang manfaat jalur MRT," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jika nantinya tetap dilakukan kegiatan konstruksi walau tidak di atas langsung jalur MRT, Deddy menyebut bahwa kontraktor berkewajiban memasang protektor/pelindung di atas jalur MRT.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agar potensi material apapun yang jatuh tidak membahayakan perjalanan MRT," tandasnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Proyek konstruksi yang sedang dikerjakan di Gedung Kejaksaan Agung RI, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengalami kecelakaan. Beberapa beton untuk konstruksi itu jatuh tepat di rel MRT dekat Stasiun Blok M.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Atas kejadian tersebut, pihak MRT memberhentikan sementara kegiatan operasional kereta demi keamanan pengguna.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dikarenakan adanya insiden pada kegiatan konstruksi yang sedang dikerjakan Gedung Kejaksaan Agung RI yaitu oleh kontraktor Hutama Karya berdampak pada operasional kereta, maka operasional MRT Jakarta akan dihentikan sementara," ujar Kepala Divisi Corporate Secretary PT MRT Jakarta (Perseroda) Ahmad Pratomo kepada wartawan, Kamis (30/5).</div> </div> </div> </div> </div>

Jatuhnya besi di rel jalur MRT oleh kontraktor Hutama Karya adalah preseden buruk konstruksi karena telah melanggar regulasi PP 56/2009.

INSTRAN Sebut Hutama Karya Harus Bertanggung Jawab Penuh Atas Jatuhnya Besi di Rel MRT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/ka-brantas-906976310.jpg" alt="SEMPAT DILAPAP API: Truk trailer dan KA 112 Brantas yang menabraknya di perlintas Madukoro, Semarang, tadi malam." width="100%">
<figcaption>SEMPAT DILAPAP API: Truk trailer dan KA 112 Brantas yang menabraknya di perlintas Madukoro, Semarang, tadi malam.</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran), Deddy Herlambang, menyebut tabrakan Kereta Api (KA) Brantas dengan truk tronton di perlintasan sebidang kereta api di petak Jalan Jerakah, Semarang Poncol, pada Selasa (18/7) sebagai kejadian luar biasa (KLB). "Kejadian tertempernya KA Brantas KA nomor 112 oleh truk trailer di Semarang, Selasa 18 Juli 2023, pukul 19.32 lokasi km 1+523 atau tepatnya perlintasan sebidang/Jalur Perlintasan Langsung (JPL) nomor 6 adalah kejadian luar biasa (KLB)," kata Deddy dalam keterangan resmi, Rabu (20/7).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menegaskan, kecelakaan tersebut tidak masuk dalam kategori fatalitas. Namun, secara visual dapat dikatakan tragedi karena eksplosif bagai bom di atas jembatan sungai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sangatlah beruntung KLB seperti ini tidak memakan korban luka atau meninggal dunia baik kru KA dan kru truk karena memang bukan kendaraan penumpang yang menemper KA," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Deddy menjelaskan KLB yang terjadi antara KA Brantas dan truk tronton sebagai akibat truk trailer dengan <em>low bed/lowboy</em> atau model <em>dolly container trailer</em> dan memiliki ground clearance lebih rendah dibandingkan truk-truk lain.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemudian, trailer menyangkut di rel yang lebih tinggi daripada jalan dan mesin truk mati sehingga menemper KA Brantas. Meski begitu, Deddy tidak menampik bahwa KLB tersebut berdampak kerugian moral pada pelayanan KA dan kerugian material terhadap sarana KA dan prasarana KA.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deddy juga mengungkapkan, kondisi JPL nomor 6 tersebut tidak terkoneksi dengan sinyal kereta api sehingga dioperasikan oleh Petugas Jaga Lintasan (PJL) secara manual. Untuk diketahui, JPL nomor 6 ini di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Semarang, jadi bukan PJL dari PT KAI.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Normalnya kita semua tidak ingin KLB atau KLBH (fatalitas) terjadi, mengingat telah banyaknya perlintasan sebidang/JPL liar yang ditutup, namun kecelakaan di perlintasan bukan berkurang tapi malah sebaliknya meningkat," ungkapnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Deddy menyampaikan evaluasi dan saran upaya pencegahan untuk manajemen JPL agar KLB serupa tidak lagi terjadi. Meliputi, perlunya rambu tambahan di setiap JPL dengan kondisi permukaan JPL lebih tinggi daripada jalan raya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya hal ini perlu dilakukan karena persoalan ini bukan kali pertama terjadi namun sudah sering truk <em>low bed</em> tersangkut di rel JPL sehingga mengganggu pelayanan KA antar kota.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lalu, Deddy menyarankan agar PJL dapat lebih sigap. Artinya bila terjadi rintangan jalan (rinja) di JPL, petugas PJL wajib berusaha menghentikan KA dengan secara manual dengan berlari mendekati KA yang akan melintas JPL dengan memberikan tanda-tanda KA dipaksa untuk berhenti darurat. Kalau di perkeretaapian sebagai semboyan 3.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, KLB kereta api Madukoro ini terkena indikasi semboyan 3, yaitu kereta api harus berhenti karena mengisyaratkan bahwa jalur kereta api yang akan dilewati berstatus tidak aman akibat adanya rintangan jalan (rinja).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bila jalur kereta api terdapat rinja maka kereta api yang akan melewatinya diharuskan untuk berhenti darurat, sebaiknya PJL dapat diizinkan melakukan penghentian KA," ujar Deddy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurutnya, ketika ada kejadian truk/mobil berhenti di tengah perlintasan seperti KLB ini, PJL dapat menghentikan KA yang akan melintas. Untuk dapat menghentikan KA tersebut maka PJL wajib mempunyai sertifikat operasi KA khusus JPL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, kepemilikan JPL yang bermacam-macam, dapat menjadi tanggung jawab DJKA/PTKAI, Dishub, Pengembang dan swadaya masyarakat. Namun, khusus JPL nomor 6 di Madukoro Semarang ini berada di bawah tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Semarang, artinya dengan melihat KLB tersebut disangsikan PJL mempunyai sertifikasi kompentensi mengatur JPL.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pembinaan Dishub untuk kompetensi PJL dilakukan secara khusus guna memperoleh keahlian/keterampilan dalam operasikan JPL. Kompetensi setiap SDM dalam operasikan PJL dapat dilakukan oleh Direktorat Keselamatan DJKA atau BPSDM Perhubungan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita saat ini memerlukan sertifikasi petugas JPL atau PJL yang standar dengan SDM PT KAI yang memahami operasi KA, khususnya memahami semboyan 3, untuk menghentikan KA bila ada rinja," tandasnya.</div>

Kondisi JPL nomor 6 tersebut tidak terkoneksi dengan sinyal kereta api sehingga dioperasikan oleh Petugas Jaga Lintasan (PJL) secara manual.

Tabrakan KA Brantas Disebut Sebagai 'Tragedi', Begini Saran Pengamat Agar Tak Terjadi Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/dilaporkan-ke-bareskrim-sudirman-said-tertawa-saya-tahu-sutradaranya_m_.jpg" alt="Sudirman Said" width="100%">
<figcaption>Sudirman Said</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Pemerintah Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta secara resmi mengangkat Sudirman Said sebagai Komisaris Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta). Sudirman Said menggantikan Jaswandi yang telah menjabat sebagai Komisaris Utama sejak Agustus 2019.<br /> <br /> Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang mengatakan, persoalan yang harus diperbaiki dalam tubuh TransJakarta terkait dengan keselamatan. Menteri ESDM Sudirman Said diharapkan mampu melakukan pengawasan dalam aspek keselamatan.<br /> <br /> "Pak Sudirman Said kan pernah kerja di birokrat, pernah jadi menteri. Paling tidak dalam fungsi pengawasan beliau sudah punya. Kalau di sini komisaris sebenarnya ya <em>jobdesk</em>-nya pengawasan, kontrol pada manajemen dan organisasi TransJakarta," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (21/3).<br /> <br /> Menurut Deddy, keselamatan menjadi aspek penting yang harus diperbaiki, apalagi TransJakarta memiliki catatan buruk dalam enam bulan terakhir. Banyak rentetan kecelakaan yang dialami oleh TransJakarta.<br /> <br /> "Tentu diharapkan Pak Sudirman Said lebih utamakan mitigasi risiko dan manajemen keselamatan. Itu yang harus diutamakan, jangan sampai kecelakaan terus berulang dan masalah yang sama," tuturnya.<br /> <br /> Terkait hubungan TransJakarta yang mencoba <em>shifting</em> dari angkutan berbahan bakal fosil ke energi ramah lingkungan, Deddy menekankan pentingnya keselamatan. "<em>Shifting</em> listrik, silakan. Tapi yang penting keselamatan. Mau ganti biofosil, baterai, listrik, dan lain-lain, yang penting keselamatan," pungkasnya.

Kurangi Kecelakaan TJ, Sudirman Said Diharapkan Tingkatkan Keselamatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Kecelakaan-Bus-Transjakarta-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Petugas saat mencoba mengevakuasi bus TransJakarta yang menabrak separator di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (3/12/2021). Menurut petugas penyebab kecelakaan bus TransJakarta bernomor polisi B 7277 TGC itu diduga akibat sopir yang kurang konsentr" width="100%">
<figcaption>Petugas saat mencoba mengevakuasi bus TransJakarta yang menabrak separator di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (3/12/2021). Menurut petugas penyebab kecelakaan bus TransJakarta bernomor polisi B 7277 TGC itu diduga akibat sopir yang kurang konsentr</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Dalam beberapa waktu terakhir, Transjakarta (TJ) kerap kali mengalami kecelakaan. Manajemen TJ dinilai perlu bertanggungjawab dengan mengembalikan kepercayaan publik untuk percaya menggunakan angkutan umum.<br /> <br /> Direktur Eksekutif Institusi Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang pun menyampaikan bahwa sangat perlu dilakukan revolusi manajemen TJ secara total. Bila perlu, menurutnya, adakan pergantian direksi baru.<br /> <br /> "Mengingat buruknya kinerja keselamatan TJ adalah <em>equal</em> dengan buruknya pengawasan dari Direksi sampai ke <em>bottom management</em>," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (8/12).<br /> <br /> Ia menegaskan, direksi TJ adalah jabatan profesional, bukan jabatan politis. Maka amanah menjadi direksi haruslah diemban oleh orang yang berkompeten dalam bidang tersebut.<br /> <br /> "Revolusi total tidak setengah-setengah, harus serius dan terkontrol," terangnya.<br /> <br /> Ia melanjutkan, TJ disubsidi oleh Pemprov DKI dari dana publik melalui skema PSO (public service obligation) sebanyak Rp 3 triliun per tahun. Jadi, sangat disayangkan bila gagal menjaring masyarakat menggunakan angkutan umum bus rapid transit (BRT).<br /> <br /> "Dana besar tersebut menjadi salah kelola di manajemen TJ yang tidak hanya terjadi pada manajemen keselamatannya saja, namun manajemen secara keseluruhan," tutur Deddy.<br /> <br /> Deddy melanjutkan, pihaknya juga mendesak diadakannya audit pada manajemen pengawasan, manajemen keselamatan, manajemen resiko manajemen keuangan, manajemen SDM dan lain-lain dalam tubuh organisasi TJ.<br /> <br /> "Direksi Keselamatan yang hanya fokus dan konsentrasi terhadap tupoksi keselamatan. Contoh tugas direksi keselamatan adalah mengatur kecepatan semua sarana bus secara otomatis. Tugas lainnya adalah mengatur cuti, istirahat, kesehatan, psikologi dan sejenisnya untuk para pramudi TJ," kata dia.<br /> <br /> Menurutnya, lebih baik saat ini fungsi regulator dikembalikan kepada pemerintah daerah selaku pembuat regulasi dan pengawas. Jangan sampai PT Trans Jakarta rangkap jabatan menjadi regulator dan operator. "Sekarang adalah momen yang sangat tepat Pemerintah melakukan audit total terhadap kinerja PT Trans Jakarta," pungkas Deddy.

Sering Kecelakaan, Instran Nilai Direksi Transjakarta Perlu Diganti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Antisipasi-Penyebaran-Corona-Di-LRT-Jakarta-Dery-Ridwansah-7-1-1.jpg" alt="Petugas saat mencek suhu tubuh penumpang LRT di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Hal ini berupaya untuk menerapkan standar kebersihan dan hygiene yang tinggi di lingkungan Stasiun  agar terlindung dari penyebaran virus corona. Foto: Dery R" width="100%">
<figcaption>Petugas saat mencek suhu tubuh penumpang LRT di Stasiun LRT Velodrome, Jakarta, Rabu (4/3/2020). Hal ini berupaya untuk menerapkan standar kebersihan dan hygiene yang tinggi di lingkungan Stasiun  agar terlindung dari penyebaran virus corona. Foto: Dery R</figcaption>
</figure><strong>KEPASTIAN</strong> pembiayaan LRT Jakarta masih menjadi polemik. Rutenya akan diperpanjang lagi atau pembiayaan proyeknya diserahkan kepada pemerintah pusat. Bila tiada yang mau 'mengurusi', LRT Jakarta bakal berhenti sampai Velodrome saja.<br /> <br /> Proyek LRT Jakarta dibangun dari Kelapa Gading hingga Velodrome (Rawamangun) sejauh 5,8 km. Semangat awal fase 1 ini untuk mendukung Asian Games 2018. Makanya dikerjakan mulai dari 2015 dan tuntas pada 2018. Sementara kelayakan operasi resmi diizinkan 1 Desember 2019.<br /> <br /> Semenjak beroperasinya LRT Jakarta fase 1, lantas pemerintah berkeingian melanjutkan untuk fase 2. Semula <a href="https://www.jawapos.com/tag/lrt-jakarta-fase-ii/">LRT Jakarta fase 2</a> dibangun dari Velodrome ke Dukuh Atas atau Sudirman. Perizinannya pun sudah diserahkan ke Ditjen Perkeretaapian Kemenhub. Sebenarnya trase Velodrome–Sudirman dinilai baik, karena berpotensi mengurangi pengguna kendaraan pribadi dari Jakarta Utara menuju pusat kota tanpa transit. Setelah keluarnya informasi Dishub DKI 25 November 2020, ternyata trase ini berganti lagi menjadi Velodrome–Klender.<br /> <br /> Trase ini pun sulit mencari kepastian, sehingga pekerjaan paket <a href="https://www.jawapos.com/tag/lrt-jakarta/">LRT Jakarta</a> belum juga ada kejelasan. Sejak Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno terpilih pada 2017, muncul wacana mengganti Velodrome– Tanah Abang. Lantas pada 2018 terjadi perubahan lagi rute Velodrome ke Stadion JIS Priok (semakin ke pinggir) yang saat ini menjadi fase 2A dan tengah dibangun dengan APBD DKI Jakarta.<br /> <br /> Kemudian rute ke selatan berubah lagi Velodrome ke Manggarai menjadi fase 2B. Putusan ini batal karena dianggap mengganggu perkeretaapian nasional. Akhirnya berubah ke Klender. Hingga tulisan ini dibuat ada wacana lagi LRT Jakarta pindah lagi, dari Velodrome-Cawang. Justifikasinya adalah untuk integrasi dari LRT Jakarta ke LRT Jabodebek, dan KA Cepat Jakarta-Bandung.<br /> <br /> Jika tujuannya integrasi dengan LRT Jabodebek, maka LRT Jakarta sudah cukup baik di Stasiun Sudirman sebagai simpul besar. Tetapi malah dibatalkan. Demikian halnya dengan batalnya sampai di Manggarai dengan alasan mengganggu perkeretapian nasional.<br /> <br /> Situasi ini bertolak-belakang karena aksesbilitas darat sangat sulit ke Stasiun Manggarai. Rencananya Stasiun Manggarai disiapkan menjadi hub semua relasi kereta api antarkota pindahan dari Stasiun Gambir. Tentunya masalah itu menjadi semakin layak, bila LRT Jakarta terkoneksi di Stasiun Manggarai.<br /> <br /> Di sisi lain, target <em>mode-share</em> 60 persen transportasi publik tahun 2029 oleh BPTJ bakal berhasil bila infrastruktur masal, baik berbasis kereta atau rel terus dikebut.<br /> <br /> Bila dibandingkan dengan beberapa kota di Asia, jaringan MRT Jakarta hanya 15 km, sedangkan penduduknya 10,5 juta jiwa. Panjang rute itu sangat jauh lebih pendek dibanding Singapura yang memiliki rute MRT 200 km. Padahal jumlah penduduknya cuma 5,8 juta. Begitu juga Hongkong 187 km yang mendukung pergerakan orang sebanyak 7,5 juta jiwa. Apalagi di Tokyo yang memiliki panjang lintasan rel 304 km dengan jumlah penduduknya 13 juta.<br /> <br /> Sementara moda share angkutan umum di Jakarta, Bandung, dan Surabaya masih di bawah 20 persen. Angka itu jauh di bawah Singapura (61 persen), Tokyo (51 persen), dan Hongkong (92 persen).<br /> <br /> Dampaknya, kemacetan juga masih sangat tinggi seperti di Jakarta yang menempati urutan ke-7 kota termacet di dunia (Tomtom Traffic Index, 2019). Kerugian akibat kemacetan lalu lintas lintas di Jakarta mencapai Rp 65 triliun per tahun (Bappenas, 2019).<br /> <br /> Bila melihat data di atas, panjang rel kereta api perkotaan (MRT/LRT) di DKI Jakarta masih sangat minim. Panjang rel MRT Jakarta 15 km dan LRT Jakarta 5,8 km. Kalau ditotal 20,8 km untuk melayani 10,5 juta penduduk Jakarta. Pajang rute angkutan masal berbasis rel yang sangat pendek untuk kelas kota metropolitan di dunia.<br /> <br /> Dari kenyataan itu, proyek LRT Jakarta tidak boleh berhenti atau menunggu terlalu lama untuk dilanjutkan. Kalau proyek berhenti, LRT Jakarta Kelapagading-Velodrome dapat menjadi 'monumen' karena okupansi penumpangnya sangat sedikit.<br /> <br /> <strong>Baca juga:</strong> <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/04/02/2020/rencana-pembangungan-lrt-jakarta-fase-ii-dibatalkan-pemerintah-pusat/">Rencana Pembangunan LRT Jakarta Fase II Dibatalkan Pemerintah Pusat</a><br /> <br /> Bila Walaupun proyek LRT Jakarta tetap dilanjutkan dengan waktu yang terlalu lama, itu sama saja akan menambah kerugian Pemprov DKI. Sebab, LRT Jakarta sepanjang 5,8 km <em>existing</em> memerlukan biaya operasional cukup besar setiap bulannya.<br /> <br /> LRT Jakarta kalah bersaing dengan angkutan online (taksi atau ojek) dengan servis <em>door to door</em> (paratransit). Angkutan berbasis rel akan berhasil okupansi penumpangnya apabila trase-nya panjang dan melintasi pusat-pusat keramaian atau simpul-simpul kepadatan yang berpotensi menjadi transit oriented development (TOD).<br /> <br /> <em><strong>*) Direktur Eksekutif INSTRAN</strong></em><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> <strong>Saksikan video menarik berikut ini:</strong><br /> <br /> &nbsp;<br /> <br /> https://www.youtube.com/watch?v=Q6cqK6CQp4U

Jangan Sampai LRT Jakarta Kelapa Gading–Velodrome Jadi 'Monumen'

instran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#instran