<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/13/khairul-fahmi-2544919986.jpg" alt="Khairul Fahmi. (Dokumen Khairul Fahmi)" width="100%">
<figcaption>Khairul Fahmi. (Dokumen Khairul Fahmi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Insiden pemusnahan amunisi afkir yang menelan korban jiwa 13 orang di Garut menimbulkan tanda tanya. Bagaimana kedisiplinan dan kepatuhan menjalankan standar operasional prosedur (SOP) pemusnahan amunisi tidak layak pakai. Berikut wawancara dengan Pengamat Militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi:&nbsp;&nbsp; Bagaimana terkait insiden pemusnahan amunisi afkir yang menewaskan 13 orang?&nbsp; Secara normatif, pemusnahan amunisi tidak layak pakai (ATLP) merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk menjaga keselamatan jangka panjang, karena amunisi yang sudah kedaluwarsa bisa sangat tidak stabil.&nbsp; Namun, prosedur ini seharusnya dijalankan dengan pengamanan ketat sesuai SOP militer, termasuk pemilihan lokasi yang jauh dari permukiman, pengendalian penuh atas zona steril, dan evakuasi semua pihak yang tidak berkepentingan dari area sekitar. Mengingat kalau salah satu elemen ini tidak dilaksanakan secara konsisten, maka risiko kegagalan teknis dan jatuhnya korban meningkat drastis. Ada video beredar yang menunjukkan warga berada di sekitar lokasi ledakan, bagaimana itu?&nbsp; Memang jika melihat video-video yang beredar, tampaknya ada kelemahan signifikan dalam pengamanan area. Yang terlihat dengan masih adanya pergerakan warga sipil di sekitar lokasi. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap prosedur pengamanan. Jadi, ya, kita melihat potensi adanya unsur kelalaian dalam pelaksanaan teknis di lapangan.&nbsp; Namun kita tentunya perlu menghormati dan menunggu hasil investigasi resmi dari TNI dan pihak berwenang untuk mengetahui secara pasti apa penyebab dan faktor-faktor yang terlibat dalam tragedi ini. Evaluasi menyeluruh sangat diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Soal adanya warga sipil yang berada di lokasi ini ada info kalau mereka mengambil logam bekas ledakan. Ternyata ada ledakan susulan amunisi, bagaimana ini? Dalam SOP, setelah pemusnahan amunisi, lokasi harus menjalani prosedur sterilisasi total. Tim teknis wajib memastikan tidak ada bahan peledak aktif yang tersisa, termasuk detonator, amunisi gagal ledak, atau serpihan berbahaya lainnya.&nbsp; Jika warga sipil bisa masuk dan bahkan sempat mengumpulkan logam sisa, itu menunjukkan bahwa tahapan sterilisasi, pengamanan perimeter, atau evakuasi sepertinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/016001615/ledakan-amunisi-tni-di-garut-komisi-i-dpr-sesalkan-ada-kesalahan-prediksi">Ledakan Amunisi TNI di Garut, Komisi I DPR Sesalkan Ada Kesalahan Prediksi</a> Soal korban dari TNI, apakah mungkin menghalau warga yang mendekat?&nbsp; Idealnya, mereka tidak perlu berada dalam posisi itu. Jika prosedur pengamanan berjalan sesuai doktrin operasi standar personel TNI sampai harus turun langsung untuk menghalau warga, itu artinya perimeter aman tidak terbentuk dan terkendali secara maksimal sejak awal. Dalam operasi pemusnahan amunisi, pengamanan lokasi harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah kegiatan dengan pembentukan ring pengaman berlapis. Hal itu tidak bisa bergantung pada respons ad hoc personel di lapangan. Dari video yang beredar, warga sekitar ini tidak takut. Malah terkesan tancap gas mendekati lokasi bekas ledakan?&nbsp; Itulah problem di negeri ini. Sesuai kronologis resmi TNI AD, ledakan yang menyebabkan personel TNI AD dan warga tewas berasal dari detonator. Apakah detonator bisa menyebabkan ledakan?&nbsp; Secara teknis detonator memang bisa meledak, bahkan termasuk komponen yang paling sensitif dalam sistem peledak. Detonator berfungsi sebagai pemicu utama ledakan yang menghasilkan ledakan awal yang kemudian mengaktivasi bahan peledak utama (main charge).&nbsp; Karena sifatnya yang sangat reaktif terhadap panas, gesekan, atau tekanan, prosedur penanganan dan pemusnahan detonator justru biasanya dilakukan dengan ekstra hati-hati. Jika benar ledakan awal terjadi di lubang tempat peledakan detonator, maka besar kemungkinan telah terjadi premature detonation, yaitu ledakan tak terduga sebelum seluruh tahapan prosedur selesai.&nbsp; Hal ini penyebabnya beragam. Bisa kesalahan teknis, ketidaksesuaian waktu dan jarak saat penanaman bahan peledak, atau bahkan cacat fisik pada detonator itu sendiri. Karena itu sebaiknya tidak berspekulasi dan menunggu hasil investigasi resmi untuk memastikan penyebab pastinya. (idr) &nbsp;

Insiden pemusnahan amunisi afkir di Garut menyebabkan 13 korban jiwa, menimbulkan pertanyaan serius tentang kepatuhan terhadap SOP.

Khairul Fahmi: Pemusnahan Amunisi Afkir Mengakibatkan 13 Tewas, Kepatuhan SOP Menjadi Pertanyaan Serius

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/JKT-supporter-timnas-Indonesia-haritsah-almidatsir1.jpg" alt="sejumlah pendukung timnas Indonesia saat dipertandingan sepak bola Indonesia melawan Kamboja dalam pertandingan grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/12/2022). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>sejumlah pendukung timnas Indonesia saat dipertandingan sepak bola Indonesia melawan Kamboja dalam pertandingan grup A Piala AFF 2022 di Stadion Utama gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Jumat (23/12/2022). HARITSAH ALMUDATSIR/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Pasca tragedi Kanjuruhan, pengamanan sepak bola di Indonesia mulai mengalami kemajuan. Khususnya soal partisipasi masyarakat dalam membantu pengamanan pertandingan sepak bola. Koordinator Organisasi Suporter dilibatkan dalam menyusun Rencana Operasi (Renops) pengamanan sepak bola sehingga Perspektif keamanan suporter dapat diakomodasi.  Koordinasi dengan Koordinator Organisasi Suporter untuk rencana pengamanan pertandingan itu tertuang dalam Pasal 15 Ayat 4 Peraturan Polri Nomor 10/2022 Tentang Pengamanan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga. Dalam pasal itu disebutkan bahwa dalam proses penyusunan rencana Operasi Kepolisian atau pengamanan pertandingan dilaksanakan dengan koordinasi internal dan eksternal Polri.  Lalu, dalam Ayat 5 pasal yang sama disebutkan eksternal Polri yang dimaksud dalam ayat 4 adalah, penyelenggara kompetisi, panitia pelaksana, petugas keselamatan dan keamanan, organisasi suporter dan lembaga terkait. Dengan begitu dalam merencanakan pengamanan pertandingan sepak bola, berbagai kepentingan suporter bisa ditampung.  Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menuturkan, secara teknis memang harus diakui ada kemajuan dalan konsep pengamanan sepak bola. Sebab, konsep pengamanan pertandingan ini menganggap di dalam stadion itu private area. Yang memang harus diamankan oleh private security. ”Karena itu pengamanan dilakukan steward, apalagi suporter dilibatkan,” paparnya.  Dalam Perpol 10/2022 tersebut dapat diartikan bahwa polisi mengambil peran mengamankan public area yang ada di luar stadion. ”maka, polisi ini memposisikan diri sebagai kekuatan pendukung,” terangnya.  Hal ini tertuang sesuai dengan pasal 24 dan dipertegas pada pasal 26 Perpol 10/2022 dimana di dalam area stadion mengedepankan peran dan fungsi dari steward, sehingga pelibatan petugas kepolisian di dalam area stadion dilaksanakan jika terjadi eskalasi kejadian sesuai dengan permintaan dari Safety and Security Officer.   “Ini juga bertujuan agar panitia pelaksana serta Safety and Security Officer turut bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan para pemain, ofisial, dan penonton yang hadir,'' imbuhnya.  Selain itu, dalam situasi kontijensi sesuai dengan Pasal 31 Perpol tersebut, tindakan maksimal kepolisian adalah penindakan huru-hara (PHH). Namun, tanpa gas air mata. Artinya, hanya bisa dilakukan pendorongan massa, penyemprotan air dengan water cannon, penangkapan provokator, dan barikade. ”Polisi yang bertindak dalam kondisi kontijensi ini,” paparnya.  Menurutnya, tingkat kekerasan dalam pengamanan pertandingan sepak bola pasti akan menurun drastis. Bukan hanya karena konsep baru polisi di luar stadion, tapi juga karena penggunaan kekuatan maksimal dalam pengamanan pertandingan sepak bola itu telah mengakomodir regulasi internasional. ”Pasti turunlah,” urainya.  Namun begitu, potensi kekerasan terhadap suporter itu beralih ke steward. Walau kemungkinan besar kekerasannya akan sangat terukur. ”Jadi steward yang bisa melakukan kekerasan,” jelas lelaki asal Jawa Timur tersebut.  Diketahui bahwa Polri memiliki semangat yang besar untuk meningkatkan kualitas pengamanan pertandingan sepak bola. Salah satunya, dengan melakukan pelatihan sekaligus sertifikasi pengamanan protektif dalam kerumunan massa, khususnya kerumunan yang diakibatkan pertandingan sepak bola.  ”Pengamanan protektif ini konsep pengamanan yang mengedepankan keselamatan masyarakat umum,” jelas Asops Kapolri Irjen Agung Setya Imam Effendi.  Dalam pelatihan dan sertifikasi itu, lanjutnya, dilakukan praktik sekaligus simulasi untuk penilaian risiko, perencanaan pengamanan event pertandingan sepak bola dan pelaksanaan pengamanan. ”Intinya kemampuan pengamanan dari personel Polri dan steward ditingkatkan,” paparnya.  Ada sejumlah profesor asal Inggris dari Coventry University yang akan memimpin pelatihan dan sertifikasi tersebut. Diantaranya, Direktur Institut Perdamaian dan Keamanan Profesor Mcilhatton, Senior Sejawat Keamanan Protektif Profesor John Cuddihy, Direktur Pusat Kepercayaan Perdamaian dan Hubungan Sosial Profesor Mike Hardy.  ”Ada pula pemimpin pertandingan yang berpengalaman memimpin dan mengelola acara olahraga skala besar. Nanti diumumkan,” terangnya.  Kini wajarlah bila dipandang bahwa pengamanan sepak bola Indonesia tengah bermetamorfosis.  Menjadi pengamanan yang mengedepankan keselamatan masyarakat. Sekaligus mampu memberikan pengamanan sepak bola berkelas internasional.

Metamorfosis Pengamanan Sepak Bola Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG-20221130-WA0010.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sosok Irjen Andi Rian Djajadi belakangan mendapat kritik dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) dan Indonesian Police Watch (IPW). Pasalnya, Kapolda Kalimantan Selatan, itu disebut dalam beberapa perkara. Seperti kasus pemerasan hingga tak profesional lantaran menjalankan tugas yang kini bukan menjadi wewenangnya.  Peneliti ISESS Bambang Rukminto mengatakan, gaya hidup hedon Andi Rian Djajadi menguatkan asumsi soal dirinya yang tersangkut dugaan pemerasan terhadap pelapor kasus penipuan Richard Mille, Tony Sutrisno.  ”Kalau kemudian dia terseret-seret dengan isu pemerasan, pada akhirnya yang muncul adalah pembenaran asumsi tersebut. Bahwa pungli, pemerasan, dan lain-lain itu untuk menutupi biaya hidup hedon,” kata Bambang dalam keterangannya, Senin (5/12).  Bambang menilai, persoalan gaya hidup Andi Rian cukup serius karena sempat menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Selain itu, Bambang juga tak habis pikir dengan pengangkatan Andi Rian sebagai Kapolda Kalimantan Selatan. Promosi jabatan untuk jenderal bintang dua itu dipertanyakan mengingat tugas dia sewaktu memimpin penanganan kasus Ferdy Sambo masih menyisakan banyak persoalan.  Bambang lantas menyebut fenomena Andi Rian merupakan bukti kegagalan manajemen SDM Polri. ”Saya sampaikan promosi Andi Rian sebagai kegagalan manajemen SDM di tubuh Polri. Penyelesaian kasus Sambo yang menjadi salah satu tanggung jawabnya juga belum bisa dikatakan tuntas 100 persen, tetapi kenapa tiba-tiba dipromosikan lebih dulu,” ucap Bambang.  Sementara itu, Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Andi Rian dari jabatan kapolda. Berdasar fakta yang diungkap IPW, Andi Rian kedapatan pernah menandatangani Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan membawa nama Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri pada kasus pemalsuan surat yang melibatkan Simon Tabalujan sebagai tersangka.  ”IPW mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot Kapolda Kalsel Irjen Andi Rian Djayadi atas dasar ketidakprofesionalan dan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukannya,” papar Sugeng.  Sebagaimana diketahui, dalam alur diagram yang beredar, terdapat beberapa nama petinggi Polri. Menurut diagram itu Divisi Propam Polri telah menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).  Disebutkan pula bahwa Kompol A sudah divonis sidang etik selama demosi 10 tahun. Diduga, Kompol A menerima dana dari Tony Sutrisno sebesar Rp 3,7 miliar. Kemudian, Kompol A setor ke Kombes Rizal Irawan sebesar Rp 2,6 miliar.  ”Kok bisa Kombes Rizal Irawan disunat hukumannya jadi 1 tahun demosi dan atas atensi Wakapolri. Sedangkan anak buahnya didemosi 10 tahun, apakah itu adil? Keterlibatan Brigjen Andi Rian dan Komjen Agus Andrianto kok nggak diselidiki,” tulis diagram tersebut.  Merespons itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha bernama Tony Sutrisno merupakan kasus lama. Bareskrim Polri menyatakan tidak menemukan unsur pidana terkait dugaan pemerasan senilai Rp 4 miliar.  ”Itu kejadian lama dan sudah dijelaskan,” demikian Dedi menandaskan.  Sementara itu, Andi Rian sendiri tak banyak mengomentari soal beredarnya diagram pemerasan pengusutan kasus penipuan Richard Mille. Dia hanya meminta diagram tersebut diklarifikasi kepada yang menyebarkan.  ”Tanyakan saja sama yang membuat,” ujar Andi Rian.

Disebut Dalam Beberapa Kasus, Kapolri Diminta Evaluasi Andi Rian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/Gedung-Mapolda-Metro-Jaya-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Gedung Mapolda Metro Jaya. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Gedung Mapolda Metro Jaya. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Posisi Wadirreskrimum Polda Metro Jaya dan beberapa Kasubdit sampai saat ini masih kosong. Kursi tersebut ditinggalkan oleh pejabat lama usai terseret kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.  Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto mengkritik kekosongan jabatan ini. Dia menilai, manajemen bidang SDM di internal Polri perlu dibenahi lagi. "Itu salah satu bukti bahwa manajemen SDM di tubuh Polri masih belum tertata dengan baik.  Kekosongan jabatan yang begitu lama tentu akan mempengaruhi kinerja organisasi," kata Bambang kepada wartawan, Selasa (20/9). Bambang mengatakan, jika manajemen SDM berjalan dengan baik, seharusnya tidak ada jabatan kosong terlalu lama. Bagian SDM sepatutnya memiliki daftar perwira yang memiliki kompetensi, kapabilitas, dzn integritas untuk mengisi jabatan tersebut.  "Dengan membiarkan slot tersebut kosong, artinya memang tak ada daftar yang memiliki kriteria ketiganya, atau bisa jadi karena tidak ada merit system yang baik, belum ada pejabat yang masuk kriteria like or dislike dari pejabat SDM," jelasnya.  Diketahui, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Mereka adalah Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E, Brigadir Kepala Ricky Rizal (RR), Irjen Pol Ferdy Sambo (FS), Kuat Ma’ruf (KM), dan Putri Candrawathi.  Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda. Untuk eksekutor penembak adalah Bharada E. "RE melakukan penembakan korban," kata Agus di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/8).  Kemudian RR dan KM berperan membantu serta menyaksikan penembakan. Terakhir Ferdy Sambo yang memerintahkan penembakan. "FS menyuruh melakukan dan menskenario, skenario seolah-olah tembak menembak," jelas Agus.  Sedangkan Putri terekam CCTV berada di di lokasi dan ikut serta dalam proses pembunuhan berencana kepada Brigadir J. "(PC) mengikuti dan melakukan perencanaan pembunuhan Brigadir J," kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Andi Rian.  Atas perbuatannya, para tersangka dijerat Pasal 340 tentang Pembunuhan Berencana subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan juncto Pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. (*)

Banyak Jabatan Kosong di PMJ, Pengamat: Manajemen Tak Tertata Baik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/JKT_KERUSUHAN-DI-DEPAN-BAWASLU_-MIFTAHULHAYAT-6.jpg" alt="Pasukan Brimob dalam bertugas mengamankan gedung Bawaslu, Jakarta sejak Selasa (21/5)/ (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pasukan Brimob dalam bertugas mengamankan gedung Bawaslu, Jakarta sejak Selasa (21/5)/ (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejak awal pekan ini pemberitaan nasional diwarnai isu-isu seputar dugaan rencana pembunuhan empat tokoh. Kronologi, deretan nama, pengakuan-pengakuan, diungkap.  Di antaranya menyangkut nama-nama populer seperti Kivlan Zen, Sofyan Yakob, dan Tim Mawar.  Bagi saya, kabar-kabar itu tak cukup mengejutkan. Bahkan, cenderung mudah ditebak jika kita mengikuti arah pemberitaan dan pernyataan-pernyataan resmi yang berseliweran, setidaknya satu bulan terakhir. Kita tentu saja tidak boleh berada dalam posisi menghalangi upaya pengungkapan dan penegakan hukum atas dugaan itu, dengan tetap mengingatkan bahwa asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi.  Saya meyakini, semestinya masih ada nama-nama yang akan muncul. Bisa jadi akan ada kejutan-kejutan dan kegaduhan lain. Wajar saja, toh penyidikan baru berjalan dan investigasi terus berlanjut. Menurut saya, dugaan makar dan rencana pembunuhan itu bukanlah isu tunggal terkait "aksi 22 Mei" yang berujung ricuh. Ada beberapa isu penting lain, bahkan menurut saya lebih penting diungkap. Salah satunya menyangkut penggunaan kekuatan berlebihan, kekerasan oleh aparat, penggunaan peluru tajam, dan adanya sejumlah korban meninggal dunia.  Yang mengherankan bagi saya, bagaimana mungkin pengungkapan soal makar dan rencana pembunuhan yang dikaitkan dengan "aksi 22 Mei" itu kemudian mengesampingkan fakta dan realitas di atas? Padahal, sejauh ini tak ada kejelasan seputar penggunaan kekuatan, kekerasan, dan kematian para korban. Apakah pengungkapannya tidak penting? Apakah semua korban adalah perusuh?  Kita sebenarnya juga patut bertanya, apa perlunya bagi Polri mengungkap sekian banyak materi "sensitif" terkait pengakuan para tersangka ke hadapan publik? Pengakuan bukanlah alat bukti dan "terlalu banyak" membeberkan alat bukti dan materi penyidikan di luar pengadilan berpotensi membentuk opini, persepsi, dan penghakiman oleh publik melalui media dan penyidikan itu sendiri (trial by the press, trial by the police).  Itu semestinya adalah pertanyaan-pertanyaan penting yang harus dijawab. Terutama jika kita serius ingin keluar dari segala keriuhan pro-kontra dan Polri ingin mendapatkan dukungan penuh atas kerja-kerjanya dalam isu yang beririsan dengan agenda politik ini. Ya, politik. Sederet nama yang terungkap beririsan dengan TNI maupun Polri, pun tokoh-tokoh yang diduga menjadi sasaran bunuh. Tidakkah itu menarik? Tidakkah itu menunjukkan bahwa politik Indonesia (masih) menjadi ajang "rebutan kuasa" para pensiunan jenderal?  Saya sendiri sudah lama meyakini bahwa militerisme, praetorianisme, dan fasisme masih bersemayam di alam bawah sadar perpolitikan Indonesia. Militer kita sadar politik, dan bagi sebagian orang, pemerintahan sekarang tak cukup piawai mengendalikan para praetorian. Kondisi-kondisi pemicu cawe-cawenya militer dalam kehidupan politik pun cukup tersedia.  Namun makar? Saya kira para pensiunan itu tidak bodoh. Peluang hegemoni dan serbahadir dalam realitas demokrasi lebih menggiurkan ketimbang aksi yang bisa berdarah-darah, belum tentu berhasil, dan jelas membuatnya berhadap-hadapan dengan kekuatan-kekuatan pengusung demokrasi.  Di tengah itu semua, muncul pula kekuatan alternatif bernama Polri. Jalan demokrasi yang kita tempuh memang memberikan mandat penuh bagi mereka sebagai penegak hukum dan keamanan dalam negeri. Sejumlah nama pensiunan jenderal polisi juga bermunculan di tengah pusaran kekuasaan dan diyakini ikut menjadi pilar-pilar penopang.  Ironisnya, sejauh ini para pimpinan Polri, meski mengusung tagline "democratic policing" atau perpolisian demokratis, dinilai sering kali gagal menunjukkan komitmen. Ruler appointed police alias jenis polisi pemerintah seperti Polri itu jadi seolah ditakdirkan untuk sulit berjarak dengan kekuasaan.  Akhir-akhir ini pengungkapan kejahatan ditengarai juga sering begitu. Dangkal, tidak menggali lebih dalam, dan cenderung digunakan untuk memengaruhi persepsi publik atas suatu delik. Maka, prasangka adanya motif politik atas kerja-kerja kepolisian pun tak terhindarkan, bahkan kian kuat belakangan ini.  Penting untuk terus mengingatkan Polri agar tidak naif. Kasus tersebut jelas beririsan dengan motif-motif kekuasaan, dan terang rezim saat ini adalah pihak terkaitnya.  *) Direktur Institute for Security and Strategic Studies

Maka, Hati-hatilah Melangkah