<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/14/InShot_20231014_164725014-341310205.jpg" alt="Menko PMK saat menyampaikan pidato kunci pada Seminar Kebangsaan dengan tema" width="100%">
<figcaption>Menko PMK saat menyampaikan pidato kunci pada Seminar Kebangsaan dengan tema</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan, kelompok disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal pemenuhan pekerjaan. Upaya pemerintah dalam memperhatikan penyandang disabilitas telah tertuang dalam regulasi UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir menyampaikan, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menempatkan penyandang disabilitas setara dengan orang-orang normal pada umumnya. Seperti di instansi pemerintah terdapat kebijakan slot khusus pegawai penyandang disabilitas.&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Pemerintah telah membuat kebijakan bahwa setiap Kementerian, semua instansi pemerintahan termasuk BUMN harus ada kuota untuk menerima pegawai dari kalangan disabilitas," ujar Muhadjir, Rabu (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/013443208/ganjar-serap-aspirasil-milenial-dan-gen-z-di-kalimantan-timur">Ganjar Serap Aspirasil Milenial dan Gen Z di Kalimantan Timur</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir mengatakan, semua jenis penyandang disabilitas termasuk tunanetra harus diperlakukan setara. Dia mengatakan, adanya komunitas yang menaungi penyandang tunanetra bisa menjadi penghubung untuk memperjuangkan hak-hak penyandang tunanetra dalam pekerjaan formal di instansi pemerintahan termasuk juga BUMN dan BUMD.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">UU Penyandang Disabilitas mewajibkan pemerintah dan swasta mempekerjaka penyandang disabilitas. Pasal 53 menyebutkan minimal 2 persen untuk pemerintah pusat, pemda, BUMN dan BUMD. Sedangkan swasta minimal 1 persen dari jumlah pegawai.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tentu saja kualifikasi persyaratan sebagai seorang PNS PPPK juga harus tetap berlaku sebagaimana biasa. Dan tentu saja harus ditempatkan di bidang-bidang pekerjaan yang memang memungkinkan supaya penyandang disabilitas itu bisa memberikan kontribusi terbaiknya di instansi itu," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya-raya/013443197/bingung-cari-tempat-wisata-di-surabaya-coba-kunjungi-museum-etnografi-fisip-unair-yang-bertema-tentang-kematian">Bingung Cari Tempat Wisata di Surabaya? Coba Kunjungi Museum Etnografi FISIP Unair yang Bertema Tentang Kematian </a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Muhadjir mengatakan, komunitas seperti Rumah Aspirasi Tunanetra Indonesia dan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia dapat menginisiasi perjuangan untuk menyetarakan penyandang disabilitas tunanetra di dunia pekerjaan formal.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya selaku Menko PMK nanti saya usahakan untuk bisa memfasilitasinya. Pasti kita support. Nanti akan kita hubungkan dengan kementerian teknis seperti Kemensos, Kemendikbudristek, KPPPA," ujarnya.</div>

Menko PMK Muhadjir Effendy menekankan, kelompok disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal pemenuhan pekerjaan.

Menko PMK: Penyandang Tunanetra Berhak Kerja Formal di Instansi Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/23/anaga-atur-689287202.jpg" alt="Petugas mengatur lalu lintas mengantisipasi macet di jalur mudik Cianjur, Jawa Barat, terutama di Jalur Puncak dan Jalan Raya Bandung-Cianjur, Minggu (23/4)." width="100%">
<figcaption>Petugas mengatur lalu lintas mengantisipasi macet di jalur mudik Cianjur, Jawa Barat, terutama di Jalur Puncak dan Jalan Raya Bandung-Cianjur, Minggu (23/4).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Guna mendukung upaya mengurai kemacetan pada puncak arus balik, instansi pemerintah yang akan menggelar halalbihalal pascalibur Lebaran diminta untuk menunda. Penundaan itu dilakukan sampai awal pekan kedua setelah Hari Raya Idul Fitri 1444 H. Imbauan untuk kantor/lembaga pemerintah, termasuk TNI/Polri, tersebut tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) No B/480/M.KT.01/2023 yang ditandatangani Men PAN-RB ad interim Mahfud MD kemarin (24/4). Mahfud mengatakan, imbauan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pascalibur nasional dan cuti bersama Idul Fitri 1444 H. Dan, tentu agar semua aparatur sipil negara (ASN) segera berfokus menjalankan tugas pelayanan sesuai bidang masing-masing. Menurut dia, halalbihalal bisa diadakan setelah 2 Mei 2023. Sementara itu, pada pekan pertama seusai cuti bersama, diharapkan instansi pemerintah langsung berfokus menyelenggarakan pelayanan publik. Mahfud juga meminta agar Kementerian BUMN menindaklanjuti imbauan tersebut kepada lingkungan dunia usaha di bawahnya. Imbauan untuk tidak balik pada 24&ndash;25 April 2023 sebelumnya juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Muhadjir mengimbau agar masyarakat yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk kembali ke Jakarta dan sekitarnya bisa menunda jadwal kembali. Hal itu dapat mengurangi risiko penumpukan arus volume kendaraan yang diperkirakan mencapai 203 ribu pada puncak arus balik. &rdquo;Terutama yang tidak terburu-buru urusannya, tidak terlalu mendesak untuk segera kembali, bisa menunda jadwal kembali ke Jakarta,&rdquo; ungkapnya. (mia/c19/ttg)

Guna mendukung upaya mengurai kemacetan pada puncak arus balik, instansi pemerintah yang akan menggelar halalbihalal pascalibur Lebaran.

Fokus Layani Masyarakat, Instansi Pemerintah Diminta Tunda Halalbihalal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/12/ini-alasan-kelurahan-sawojajar-pdam-kota-malang-sabet-top-25-inovasi_m_172803.jpeg" alt="SMART SERVICE: Gubernur Jatim Soekarwo (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Malang Moch Anton pada acara Top 25 Pelayanan Publik dan Budaya Kinerja Provinsi Jawa Timur 2017 di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya, Selasa (5/12)." width="100%">
<figcaption>SMART SERVICE: Gubernur Jatim Soekarwo (kiri) menyerahkan penghargaan kepada Wali Kota Malang Moch Anton pada acara Top 25 Pelayanan Publik dan Budaya Kinerja Provinsi Jawa Timur 2017 di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya, Selasa (5/12).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kota Malang kembali menorehkan prestasi. Kali ini Malang berhasil meraih dua penghargaan sekaligus, yakni dalam Ajang Jambore Inovasi Provinsi Jawa Timur dan Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Top 25 Pelayanan Publik dan Budaya Kinerja Provinsi Jawa Timur 2017, di Ballroom Hotel Santika Premier Surabaya, Selasa (5/12). Menjadi salah satu peraih dalam TOP 25 Inovasi Jatim, Kota Malang mengusung SINGO (Sistem Pelayanan Malang Online) dari Kelurahan Sawojajar, Kecamatan Kedungkandang dan TWUIN (Total Water Utility Integrated Network) milik PDAM Kota Malang. Gubernur Jawa Timur Soekarwo menyatakan bahwa leadership sebagai kunci sukses pelayanan publik yang inovatif. Karena, pada dasarnya leadership sangat mempengaruhi 50 persen kinerja di instansi pemerintah. Menurutnya, seorang leader yang baik harus menguasai pelayanan publik yang inovatif di instansinya masing-masing. "Jika tidak menguasai, maka tidak ada kepercayaan atau trust dari bawahan terhadap inovasi pelayanan publik yang dilakukan," kata dia. Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim mengatakan, proses kepemimpinan atau leadership yang baik adalah seorang leader bersama masyarakat dan stakeholder merumuskan kebijakan untuk berjalan bersama memajukan daerah dan instansinya. Masyarakat yang dipimpin pun ikut diajak bicara mengenai apa yang disenangi dan cocok di dalam kehidupan. ''Kunci sukses sebagai pemimpin yang baik harus belajar dari masyarakat. Pemimpin harus selalu dinamis mengikuti kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat. Kalau pimpinannya mau peduli, turun, dan diajak diskusi, maka inovasi pada pelayanan publik bisa jalan,'' ujarnya. Pakde Karwo menamakannya sebagai demokrasi partisipatoris, yang merupakan budaya khas Jatim. Pemerintah memberikan kesempatan bagi seluruh stakeholder dan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dalam menyusun pelayanan publik. Partisipatoris, lanjutnya, merupakan cara demokrasi yang dilakukan oleh Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Sebagaimana yang dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014, cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pelayanan publik yang dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan partisipatoris, serta pelayanan publik untuk masyarakat dan dunia usaha. Di Jatim, lanjut dia, masyarakat membuat perjanjian dengan pemerintah atau yang biasa disebut dengan citizen charter. Contohnya, pelayanan Puskesmas di Blitar biasa dibuka pada pukul 07.00 sampai 12.00. Berhubung masyarakatnya sebagian besar petani ingin pelayanannya dibuka mulai pukul 16.00 hingga 22.00. Melihat kondisi masyarakat, permintaan tersebut dikabulkan oleh bupati setempat. ''Itu bagus sekali sebab mampu memberikan warna tersendiri. Mengaplikasikan demokrasi terhadap budaya. Citizen charter menjadi kesenangan masyarakat,'' tuturnya. Soekarwo juga sangat mengharapkan pemimpin daerah dan instansi pemerintah melibatkan aparatur sipil negara (ASN) sebagai agent of change yang dapat menciptakan terobosan-terobosan baru, seperti One Service One Inovation. Artinya, setiap SKPD harus mampu menciptakan satu inovasi atau terobosan baru sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik. Di samping itu, untuk memperkuat kinerja birokrasi diperlukan pula reformasi birokrasi khususnya di faktor IT. Sementara itu, Wali Kota Malang Moch Anton mengucapkan rasa syukur dan apresiasinya kepada Kelurahan Sawojajar dan PDAM Kota Malang atas capaian prestasi yang telah diraih pada Jambore Inovasi Jawa Timur 2017. ''Saya berharap seluruh OPD dapat terus berinovasi agar peningkatan pembangunan di Kota Malang dapat berjalan dengan baik. Semua itu bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat serta mewujudkan Kota Malang yang bermartabat,'' tutur Anton.

Ini Alasan Kelurahan Sawojajar-PDAM Kota Malang Sabet TOP 25 Inovasi