<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/22/IMG_20230502_020932-876047410-1414352439.jpeg" alt="PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta." width="100%">
<figcaption>PNS DKI Jakarta Ngabila Salama ramai jadi pembicaraan piblik usai pamer gajinya mencapai Rp 34 juta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Inspektorat DKI Jakarta meminta Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ngabila Salama yang memamerkan gaji Rp 34 juta per bulan untuk melaporkan harta apa adanya. Ngabila diminta melakukan perbaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai yang dimilikinya. "Kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN-nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK," kata Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5). Yang penting, kata dia, ada itikad baik dan melaporkan apa adanya. "Saya sih melihat, begini, yang paling penting adalah ada itikad baik, kalau memang kemarin ada aset yang belum dilaporkan. Saya menyarankan melaporkan apa adanya," katanya. Selanjutnya, penilaian diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Tinggal nanti teman-teman dari KPK menilai apakah ini bisa diterima dengan laporan yang baru. Mudah-mudahan bisa diterima," kata dia. Syaefuloh menyebutkan, pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait harta Ngabila. "Kan masih proses, tentu proses pemeriksaan dapat berkembang. Kita tunggu hasilnya," ujar Syaefuloh seperti dikutip Antara, Kamis (25/5). Tim Inspektorat DKI, kata Syaefuloh, akan berkoordinasi dengan KPK setelah pemeriksaan Ngabila selesai. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01684928/diviralkan-sang-rt-ruko-yang-makan-bahu-jalan-akhirnya-rata-dengan-tanah-sempat-diwarnai-aksi-penolakan">Diviralkan Sang RT, Ruko yang Makan Bahu Jalan Akhirnya Rata dengan Tanah, Sempat Diwarnai Aksi Penolakan</a> "Kami akan melakukan (koordinasi ke KPK) setelah proses pemeriksaan Inspektorat selesai nanti," kata Syaefuloh. Hari Rabu kemarin, Inspektorat DKI Jakarta memeriksa Ngabila Salama sejak pukul 08.00 WIB setelah yang bersangkutan pamer gaji Rp 34 juta di media sosial (medsos). Dalam pemanggilan tersebut, Inspektorat DKI mendalami terkait kebenaran dan viralnya pernyataan oknum ASN DKI tersebut setelah memamerkan besaran gajinya di akun Twitter @Ngabila pada 15 Mei 2023. "Ya tentu yang kita dalami adalah apa benar mengenai ungkapan beliau. Kemudian motifnya kenapa, ya kira-kira begitu lah yang kita dalami," ujar Syaefuloh.

Tim Inspektorat DKI akan berkoordinasi dengan KPK setelah pemeriksaan PNS DKI Jakarta Ngabila Salama yang pamer gaji Rp 34 juta selesai.

Inspektorat Minta Pegawai PNS DKI Ngabila Salama Perbaiki LHKPN, Bakal Diperiksa KPK?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/IMG_20230524_145155-3170976955.jpg" alt="Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Blok G Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza" width="100%">
<figcaption>Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Blok G Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023). ANTARA/Siti Nurhaliza</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Inspektorat DKI Jakarta memeriksa Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinas Kesehatan Ngabila Salama sejak pukul 08.00 WIB setelah yang bersangkutan pamer gaji Rp 34 juta di media sosial. "Insyaallah hari ini sedang proses tadi dari jam 8.00 WIB di Inspektorat DKI," kata Inspektur DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu. Dalam pemanggilan tersebut, Inspektorat DKI akan mendalami terkait kebenaran dan motif viralnya pernyataan oknum ASN DKI tersebut yang memamerkan besaran gajinya di akun Twitter @Ngabila pada 15 Mei 2023. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/01684928/diviralkan-sang-rt-ruko-yang-makan-bahu-jalan-akhirnya-rata-dengan-tanah-sempat-diwarnai-aksi-penolakan">Diviralkan Sang RT, Ruko yang Makan Bahu Jalan Akhirnya Rata dengan Tanah, Sempat Diwarnai Aksi Penolakan</a> "Ya tentu yang kita dalami adalah apa benar mengenai ungkapan beliau. Kemudian motifnya kenapa, ya kira-kira begitu lah yang kita dalami," ujar Syaefuloh seperti dikutip Antara, Kamis (25/5). Diketahui, Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Kepala Seksi Surveilans Epidemiolog dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta Ngabila Salama yang dikutip melalui laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/login#modal-notice pada periodik 2022 hanya Rp73.188.080. Sementara gaji yang diterima Ngabila sebesar Rp34 juta per bulan. Sehingga, Inspektorat DKI akan mendorong Ngabila untuk melakukan perbaikan atas LHKPN yang dilaporkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01684927/rebecca-klopper-ternyata-sempat-ngumpet-di-rumah-fadly-faisal-tapi-diusir-karena-diprotes-warga">Rebecca Klopper Ternyata Sempat Ngumpet di Rumah Fadly Faisal, Tapi Diusir Karena Diprotes Warga</a> "Ya itu salah satu menjadi materi yang ditanyakan oleh tim. Ini kita dorong nanti yang bersangkutan akan perbaikan atas LHKPN nya dan kita bantu koordinasi dengan KPK. Artinya kan kita semua para pejabat memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN itu, dan seluruhnya harus dilaporkan ga boleh ada yang lewat," jelas Syaefuloh. Terkait sanksi yang akan diberikan oleh Ngabila, Syaefuloh menyebut masih menunggu hasil dari pemeriksaan tim Inspektorat. "Tentu terkait sanksi nanti kita lihat hasil dari pemeriksaan dari tim. Sekarang tim sedang berlangsung, dan mudah-mudahan saya bisa segera melihat hasilnya untuk kemudian didiskusikan lebih lanjut. Mengenai pengenaan sanksi tentu kita hati-hati sesuai dengan fakta di lapangan," ujar Syaefuloh.

Inspektorat DKI akan mendalami terkait kebenaran dan motif viralnya pernyataan oknum ASN DKI tersebut yang memamerkan besaran gajinya.

Inspektorat Dalami Motif Pegawai PNS DKI Ngabila Salama Pamer Gaji Rp 34 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-guru-diduga-doktrin-anti-jokowi-berlanjut-ke-inspektorat-dki_m_.jpg" alt="Kasus guru doktrin siswanya Anti-Jokowi ditangani oleh Inspektorat DKI Jakarta untuk mencari fakta-fakta adanya pelanggaran pemilu." width="100%">
<figcaption>Kasus guru doktrin siswanya Anti-Jokowi ditangani oleh Inspektorat DKI Jakarta untuk mencari fakta-fakta adanya pelanggaran pemilu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus Guru Agama Islam yang diduga melakukan doktrin Anti-Jokowi di SMAN 87 Jakarta masih terus bergulir. Saat ini kasus ditangani oleh Inspektorat DKI Jakarta untuk mencari fakta-fakta adanya pelanggaran pemilu. Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta Susi Nurhati mengatakan, Inspektorat DKI Jakarta masih melakukan pendalaman terakit kasus ini. Namun belum diketahui apakah ada pelanggaran atau tidak. "Sekarang sudah ditangani oleh Inspektorat, tapi tetap kami (Dinas Pendidikan) membantu,"&nbsp;kata Susi, saat dikonfirmasi JawaPos.com, Rabu (17/10). Untuk sementara guru yang bersangkutan juga telah dibebas tugaskan. Hal itu sesuai dengan instruksi dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Diharapkan kasus ini bisa segera ada penyelesaikan. "Sementara dibebas tugaskan dulu sampai pemeriksaan selesai,"&nbsp; Kendati demikian dirinya enggan membeberkan lebih rinci mengenai kasus yang melibatkan guru berinisial NK tersebut. "Saya belum bisa banyak kasih informasi," ujarnya singkat. Diketahui, kasus pelanggaran pemilu ini bermula dari keluhan dari seorang yang mengaku sebagia orang tua siswa. Akan tetapi, orang tersebut tak menyebutkan identitas lengkap. Keluhan orang tua siswa itu bermula dari anaknya dan siswa SMAN 87 lainnya dikumpulkan di tempat ibadah oleh seorang guru berinisial NK. Saat dikumpulkan, sang guru menunjukkan video yang berisi video gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Menurut pengakuan orang tua, guru bersangkutan menyampaikan bencana gempa di Palu akibat ulah Jokowi.

Kasus Guru Diduga Doktrin Anti-Jokowi Berlanjut ke Inspektorat DKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/begini-kata-inspektorat-soal-dugaan-korupsi-rehab-119-sekolah_m_227825.jpg" alt="Gubernur DKI Anies Baswedan saat meresmikan 119 sekolah yang selesai direhab." width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Anies Baswedan saat meresmikan 119 sekolah yang selesai direhab.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Upaya mengungkap kasus dugaan korupsi rehab 119 Sekolah terus dilakukan. Selain pihak kepolisian yang telah memeriksa sejumlah saksi, Inspektorat DKI Jakarta juga melaksanakan audit menyeluruh terhadap proyek senilai Rp 191 miliar itu. Bahkan, berdasarkan audit ditemukan kejanggalan seperti pada proses pengadaan dan pembangunan. &ldquo;Dari hasil audit terkait kasus dugaan korupsi pada sekolah yang direhabilitasi, ditemukan adanya kejanggalan,&rdquo; ujar Kepala Inspektorat DKI Jakarta Michael Rolandi seperti dikutip Indopos (Jawa Pos Group), Sabtu (14/7). Michael mengungkapkan, hasil pekerjaan ada yang berbeda dengan kontrak. "Ada yang belum cocok, ada yang belum sesuai," ungkapnya. Adapun temuan tersebut didapat jajarannya di 36 sekolah yang diaudit Inspektorat DKI selama beberapa hari terakhir. Soal unsur kesengajaan dalam kejanggalan yang ditemukannya, Michael mengatakan perlu pemeriksaan lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat dari proses pengadaan hingga pembangunan. "Kita baru lihat di lapangan seperti apa. Ini kan akibat ya. Jadi, kita telusuri kira-kira permasalahannya di mana. Mungkin itu perlu waktu lagi mencari penyebabnya," tambah Michael. Sebelumnya, penyidik Polda Metro Jaya mengusut dugaan korupsi proyek rehabilitasi 119 sekolah di DKI Jakarta. Rehabilitasi berat 119 sekolah dari tingkat SD, SMP, dan SMA itu menggunakan APBD 2017 dan dianggarkan suku dinas pendidikan masing-masing wilayah. Rehabilitasi berat yang dimaksud yakni perbaikan sekolah pada bagian pagar, plafon, kusen, dan lainnya. Total anggaran untuk perbaikan seluruh sekolah itu mencapai nilai fantastis yaitu sebesar Rp 191 miliar.&nbsp;

Begini Kata Inspektorat Soal Dugaan Korupsi Rehab 119 Sekolah

inspektorat dki

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inspektorat dki

Berita Terkini

Inspektorat Minta Pegawai PNS DKI Ngabila Salama Perbaiki LHKPN, Bakal Diperiksa KPK?

Inspektorat Dalami Motif Pegawai PNS DKI Ngabila Salama Pamer Gaji Rp 34 Juta

Kasus Guru Diduga Doktrin Anti-Jokowi Berlanjut ke Inspektorat DKI

Begini Kata Inspektorat Soal Dugaan Korupsi Rehab 119 Sekolah

Download Aplikasi JawaPos.com