<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/06/WhatsApp-Image-2023-11-06-at-185839-73370601.jpg" alt="Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, pencetus Sido Resik Hj. Sa" width="100%">
<figcaption>Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo, pencetus Sido Resik Hj. Sa</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo sekaligus pencetus Sido Resik Hj. Sa'adah Ahmad Muhdlor melakukan sidak (inspeksi mendadak) di tiga desa yang masuk 10 nominasi peserta Sido Resik (Sidoarjo Revitalisasi Kali) 2023. Yakni Desa Sumorame, Desa Gempolsari, dan Desa Kalisampurno. Sebelumnya Sa'adah Ahmad Muhdlor melakukan sidak di Desa Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo pada Jumat (3/11). Ning Sasha, sapaan akrab Sa'adah Ahmad Muhdlor, istri Bupati Sidoarjo itu, mendorong 10 nominasi peserta lomba untuk mewujudkan destinasi wisata desa yang instagramable. &rdquo;Sido Resik kali ini, saya ingin tidak hanya menjadi spot (titik) kali/sungai, namun fungsi kali/sungai ini bisa menumbuhkan wisata yang instagramable agar banyak dikenal khalayak,&rdquo; ujar Sa'adah Ahmad Muhdlor. Dia menambahkan, wisata lokal tersebut merupakan hidden gem (wisata tersembunyi) sehingga perlu promosi melalui media sosial yang terus digencarkan. &rdquo;Gandeng saja karang taruna yang mayoritas anak muda-muda untuk membuat reels IG (video pendek instagram) atau vlog dan promosikan secara berulang-ulang, agar masyarakat luas mengetahui,&rdquo; terang Sa'adah Ahmad Muhdlor. Ning Sasha juga berpesan, desa terus menggali potensi kali/sungai menjadi wisata lokal yang tak hanya bernilai gotong royong, namun juga bernilai ekonomi. &rdquo;Saya melihat banyak perubahan termasuk spot UMKM dan kuliner masyarakat sekitar. Hal ini dapat menumbuhkan nilai ekonomi. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh jika ingin berwisata dan tidak perlu merogoh kocek terlalu mahal untuk berwisata keluarga, cukup di Sidoarjo dekat dengan tempat tinggal,&rdquo; ucap Sa'adah Ahmad Muhdlor. Dalam sidak pertama, Ning Sasha berkunjung ke Sido Resik Cimorame di Desa Sumorame, Kecamatan Candi. Selanjutnya, ke Desa Gempolsari, Kecamatan Tanggulangin. Wisata kali ini bernama Sido Resik Caliloor Gempolsari. Tempat ketiga sidak adalah Sido Resik Dam Kalisampurno, di Desa Kalisampurno, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.

Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor melakukan sidak di tiga desa yang masuk 10 nominasi Sido Resik 2023

Sido Resik Dorong Terbentuknya Destinasi Wisata Hidden Gem Desa yang Instragamable di Sidoarjo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/03/JUNI-3-ZULHAS-A-ANTARA-2590505467.jpg" alt="Mendag RI Zulkifli Hasan (kanan) beserta rombongan sidak di Pasar Besar Kota Palangka Raya, Sabtu (3/6/2023). ANTARA" width="100%">
<figcaption>Mendag RI Zulkifli Hasan (kanan) beserta rombongan sidak di Pasar Besar Kota Palangka Raya, Sabtu (3/6/2023). ANTARA</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Mendag RI) Zulkifli Hasan didampingi Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan inspeksi mendadak (sidak) harga sejumlah komoditas di pasar besar Palangka Raya. "Kita lihat sendiri harga barang-barang masih relatif stabil hanya saja harga ayam potong yang naik," kata Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas kepada wartawan di Palangka Raya usai sidak pasar besar, Sabtu. Dia menuturkan naiknya harga ayam potong di pasar besar yang mencapai harga Rp49 ribu per kilogram tentunya hal itu masih mengalami kenaikan harga yang wajar. Sebab hampir tiga bulan peternak ayam potong selama ini mengalami kerugian yang cukup signifikan, lantaran harga pakan mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Dengan adanya hal tersebut Mendag meminta waktu satu bulan, agar harga ayam bisa normal kembali seperti hari-hari sebelumnya. "Jangan juga harga ayam potong itu harganya rendah banget, kasihan peternaknya bisa tutup nanti karena harganya murah. Kemudian jangan juga harganya terlalu tinggi, kalau bisa yang sedang-sedang saja sehingga harga jual nya stabil," ucapnya. Zulhas juga meminta kepada Pemerintah Kota Palangka Raya, agar pemkot setempat bisa mensubsidi biaya angkut bahan komoditas yang didistribusikan dari lokasi pengambilan bahan pangan ke pasar. Dengan subsidi tersebut, tentunya harga sejumlah komoditas nantinya bisa stabil dan tidak mengalami kenaikan. "Subsidi untuk biaya angkut bahan komoditas baik itu ayam potong serta lainnya bisa diambilkan melalui dana tak terduga APBD Pemerintah Kota Palangka Raya," ungkapnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, Mendag RI saat sidak selain menanyakan sejumlah harga komoditas pangan di Pasar Besar Palangka Raya Jalan Ahmad Yani, ia juga membagikan uang kepada masyarakat yang ingin berbelanja di pasar tersebut. Bahkan dia juga memborong daging ayam potong 10 bungkus untuk masyarakat yang sedang berbelanja di salah satu pedagang yang sudah menunggu dari subuh dini hari tadi.

Mendag didampingi Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin melakukan sidak harga sejumlah komoditas di pasar besar Palangka Raya.

Menteri Perdagangan Sidak Harga Pasar di Palangka Raya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/09/WhatsApp-Image-2023-05-09-at-173344-3909775666.jpg" alt="Sidak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ke balai RW secara acak, Selasa (9/5)." width="100%">
<figcaption>Sidak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ke balai RW secara acak, Selasa (9/5).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi inspeksi mendadak (sidak) di balai RW secara acak, Selasa (9/5). Sidak kali ini bertujuan untuk memastikan pelayanan warga berjalan maksimal dan melihat sejauh mana proses pembenahan balai RW. Dengan mengendarai Vespa, Wali Kota Eri Cahyadi yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Surabaya M. Fikser menghampiri salah satu balai RW di Kelurahan Pacar Keling, Kecamatan Tambaksari. Di balai RW 10, Kelurahan Pacar Keling, Wali Kota Eri Cahyadi menghampiri salah satu petugas kelurahan yang berada di tempat. Di lokasi, dia berbincang dengan petugas kelurahan yang saat itu berjaga bersama Kader Surabaya Hebat (KSH). Wali kota juga menanyakan jumlah warga miskin, balita stunting, hingga soal gizi buruk di Kelurahan Pacar Keling. Tak lama kemudian Camat Tambaksari Yudi Eko Handono hadir mendampingi Wali Kota Eri Cahyadi. Wali kota meminta untuk terus meng-update warga yang miskin, stunting, gizi buruk, hingga anak putus sekolah, di balai RW. &rdquo;Tolong nanti Pak Camat dan Bu Lurah jumlah stunting, gizi buruk, warga miskin itu datanya tempelkan dinding. Biar tahu, warganya yang belum tertangani dan itu nanti menjadi jadi target panjenengan,&rdquo; kata Wali Kota Eri. Selanjutnya, Wali Kota Eri melanjutkan perjalanan menuju Balai RW XI Wonokusumo Bakti Timur 14, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir. Di lokasi, Eri mendapati pelayanan di balai RW tersebut tutup. Tak lama kemudian dia memanggil Lurah Wonokusumo Bram Bennito. Begitu pula di balai RW XI, Kelurahan Wonokusumo, wali kota yang akrab disapa Cak Eri itu meminta lurah untuk memaksimalkan tempat tersebut untuk rembuk bersama dan melayani warga. &rdquo;Kalau bisa itu lungguh bareng (duduk bersama), ngopi sama Pak RT dan Pak RW, rembuk bersama bahas kemiskinan ini biar turun menjadi berapa, stunting berapa. Jadi menurunkan kemiskinan itu nanti gimana, menurunkan stunting gimana,&rdquo; ujar Cak Eri. Menurut dia petugas pendamping RW bukan bertugas mendata administrasi kependudukan (adminduk) saja. Akan tetapi, pendamping kelurahan di balai RW juga harus bisa berdiskusi bersama warga, kemudian menargetkan penurunan kemiskinan, stunting, gizi buruk, di wilayahnya. &rdquo;Saya ingin penanggung jawab di balai RW ini itu, bukan hanya duduk ngurusi adminduk kemudian pulang. Makanya saya kan sudah bilang, pegawai negeri nggak usah di kantor, kalau bisa turun di balai RW, jangan hanya adminduk yang berjalan tapi yang lain juga,&rdquo; tegas Cak Eri. Cak Eri berharap, bukan hanya pegawai negeri yang bertugas di kelurahan yang turun di balai RW, akan tetapi juga petugas puskesmas, dinas, dan sebagainya. &rdquo;Orang dispendukcapil harus ada, puskesmas ada, dari dinkes juga harus ada di kelurahan ini. Maka dari itu harus turun bukan hanya di kantor,&rdquo; ucap Eri. Cak Eri ingin balai RW yang kondisinya sudah tidak layak untuk segera dilakukan perbaikan. Perbaikan balai di Surabaya bisa selesai pada akhir Mei. &rdquo;Saya sudah perintahkan semuanya, balai RW itu dikerjakan dan diperbaiki. Baik itu yang berdiri di tanah pemkot maupun bukan, kalau itu berdiri di tanah pemkot bisa masuk ke dana belanja modal, kalau bukan tanah pemkot, masuk ke dana belanja barang dan jasa. Aku kaget, ternyata belum dikerjakan sama sekali, padahal sudah diperintahkan sejak Februari,&rdquo; jelas Eri.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi inspeksi mendadak (sidak) ke balai RW, Selasa (9/5), untuk memastikan pelayanan warga berjalan maksimal

Wali Kota Surabaya Sidak ke Balai RW, Ketahuan Perbaikan Belum Dilakukan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/IMG-20230418-WA0012_1-2669694501.jpg" alt="Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf (kanan) sidak ke perusahaan di Makassar." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf (kanan) sidak ke perusahaan di Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan di Kota Makassar. Itu dilakukan untuk memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) tepat waktu dan sesuai regulasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sulsel Ardiles Saggaf mengatakan, sidak dilakukan tim pengawas untuk memastikan pembayaran THR oleh perusahaan sudah sesuai aturan. &rdquo;Kami turun langsung atas instruksi dari Menteri dan&nbsp;Pak Gubernur untuk memastikan THR pekerja dibayarkan sesuai aturan, sehingga kami melakukan sidak secara acak,&rdquo; kata Ardiles Saggaf seperti dilansir dari Antara. Sidak tersebut dilakukan Dinas Ketenagakerjaan ke PT Samator Gas Industri, PT Sumber Alfaria Trijaya, dan PT Indomarco Prismatama. Ardiles menyampaikan, dari hasil sidak, tim pengawas menemukan perusahaan yang didatangi sudah membayarkan THR kepada para pekerja. &rdquo;Hasil sidak di beberapa perusahaan, Alhamdulillah, secara umum THR keagamaan ini sudah dibayarkan dan pembayarannya sudah sesuai,&rdquo; tutur Ardiles Saggaf. Ardiles menambahkan, Disnaker sampai sekarang belum menemukan perusahaan yang melakukan pemotongan atau THR-nya dicicil. Jika ada, agar segera dilaporkan. Sabtu (15/4), merupakan hari terakhir pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerja. Seusai regulasi, THR harus dibayarkan H-7 Lebaran. Oleh sebab itu, Ardiles mengimbau perusahaan yang belum membayar THR kepada pekerja agar segera membayarnya. Jika tidak, akan diberi sanksi sesuai PP Nomor 36 Tahun 2021. &rdquo;Bu Menteri menegaskan jangan ada pembayaran THR dilakukan secara dicicil,&rdquo; ungkap Ardiles Saggaf. Dia menjelaskan, saat ini sudah ada enam perusahaan yang dilaporkan karyawannya ke Disnaker. Dua dilaporkan secara langsung di posko pengaduan dan empat perusahaan dilaporkan secara daring. &rdquo;Kami tegaskan pekerja yang belum diberi haknya segera laporkan supaya segera ditindaklanjuti. Kami sudah bagi pengawas dan mediator untuk melakukan pemeriksaan di lapangan terhadap perusahaan ini, bahkan sudah ada pimpinan perusahaan yang dipanggil untuk dimintai keterangan,&rdquo; ucap Ardiles.

Disnaker Sulsel lakukan inspeksi mendadak ke sejumlah perusahaan di Kota Makassar pastikan perusahaan membayar THR sesuai regulasi

Disnaker Sulsel Sidak Perusahaan Pastikan Pembayaran THR

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/15/thr-15-3626830675.jpg" alt="Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang. (Kemnaker untuk JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang. (Kemnaker untuk JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Ketenagakerjaan menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke PT Dawee Printing Indonesia di Bekasi, serta Mitra 10 Percetakan Negara dan PT Dunkindo Lestari di Jakarta Pusat pada Sabtu (15/4/2023). Sidak dilakukan untuk memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2023 sesuai dengan regulasi, yaitu THR dibayarkan kepada pekerja paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan. "Tim dari pengawas ketenagakerjaan Kemnaker bersama dengan Disnaker Bekasi dan Disnaker Jakarta melakukan sidak untuk memastikan bahwa semua perusahaan compliance (patuh) terhadap regulasi THR," kata Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Haiyani Rumondang. Dirjen Haiyani mengatakan, dari hasil sidak yang dilakukan pada hari ini, Tim Pengawas Ketenagakerjaan menemukan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sudah membayarkan THR kepada para pekerjanya. "Ada yang dibayar hari ini, ada yang dibayar kemarin, bahkan sudah ada yang dibayar pada tanggal 10 (April) yang lalu. Itu semua sudah sesuai dengan ketentuan THR," ucap Dirjen Haiyani. Ia mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pembayaran THR oleh perusahaan kepada pekerjanya. Sebab berdasarkan penanggalan kalender nasional, hari raya Idulfitri 2023 jatuh pada 22 April. Oleh karena itu, ia mengimbau perusahaan yang belum membayar THR agar segera membayarnya. "Hari inilah hari terakhir perusahaan wajib membayar THR pekerja/buruh," ucapnya.

Pembayaran THR Keagamaan 2023 sesuai dengan regulasi, dibayarkan kepada pekerja paling lambat H-7 sebelum hari raya keagamaan.

Kemnaker Sidak ke Perusahaan, Pastikan THR Dibayarkan ke Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/IMG_20230317_233856.jpg" alt="Petugas Rutan Kelas I Makassar menyita barang terlarang usai inspeksi mendadak (sidak), Jumat (17/3) malam. Darwin Fatir/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Rutan Kelas I Makassar menyita barang terlarang usai inspeksi mendadak (sidak), Jumat (17/3) malam. Darwin Fatir/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Tim Gabungan dari satuan TNI, Polri, Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Selatan, dan petugas rutan, melaksanakan inspeksi mendadak (sidak). Sidak bersih-bersih itu dilakukan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Makassar, Sulawesi Selatan. ”Kami bersama TNI dan Polri tetap menjaga sinergitas untuk menjaga Rutan Makassar agar kondusif. Ini memang tujuan kita sidak,” ujar Kepala Rutan Makassar Moch Muhidin seperti dilansir dari Antara usai Sidak di Rutan setempat, Jumat (17/3) malam. Menurut dia, sidak kali ini bagian dari kesiapan menjelang Ramadan. Agar pelaksanaan ibadah lebih aman dan terkendali serta tidak ada hal yang tidak diinginkan terjadi. Untuk barang terlarang yang dilarang digunakan dalam Rutan tersebut hasil penggeledahan, kata dia, berhasil disita di sembilan blok. Yakni beberapa buah gunting, empat ponsel, puluhan sendok, gunting kuku, botol parfum, cermin, ikat pinggang. Selain itu, tali nilon panjang, obat-obatan, kabel listrik beserta stop kontak, gelas kaca, tali gitar, kaleng rokok, gantungan baju besi, kartu permainan, serta alat jahit sepatu. Saat ditanyakan dari mana barang-barang terlarang itu bisa masuk Rutan, dia menjelaskan, itu bisa saja dibawa sembunyi-sembunyi dari pembesuk atau diberikan narapidana yang sudah bebas atau petugas rutan lupa membawa pulang kembali barang setelah berkegiatan. ”Tentu kita tidak bisa memonitor secara seluruhnya, karena banyak sekali penghuni di sini sekitar 1.700 lebih. Tapi yang jelas, sidak ini kita membuktikan bahwa ada upaya rutan bisa kondusif,” ujar Muhidin. Dia menjelaskan, salah satu barang dilarang digunakan dalam rutan seperti tali nilon. Sebab, dapat digunakan untuk pelarian dan bisa menarik besi teralis. ”Penghuni rutan banyak, satu blok mencapai 128 orang, kalau ditarik bersamaan teralis bisa jebol. Kita tidak tahu siapa yang bawa ini tali, bisa saja petugas. Tapi nanti kita cek kenapa bisa masuk ini tali,” tutur Muhidin. Dia menambahkan, sidak tidak hanya malam ini (17/3), tapi sering dilakukan tiap pekan. Bahkan terkadang, ketika ada insting kecurigaan, langsung diperiksa tiap sel di sejumlah blok. ”Sidak ini tidak terjadwal, kapan waktu kita bisa. Kalau punya keragu-raguan, kita langsung masuk. Kalau ada kita dapat, langsung kita proses. Kita putuskan hak-haknya, kita sel dia dan ditanya dari mana barangnya. Biasanya didapat dari kawan yang sudah keluar,” ungkap Muhidin. Terkait masih adanya ditemukan ponsel, papar dia, penghuni biasa beralibi dari rekannya. Tapi apabila ada petugas bermain di rutan, segera diproses hingga disanksi pemecatan. ”Bisa saja kita proses kalau terbukti. Ada hukuman tertentu sesuai dengan aturan ASN. Yang jelas selama saya di sini ada petugas begitu langsung kita proses. Kalau dia berafiliasi narkoba atau dijadikan alat transaksi, bisa itu (dipecat),” ucap Muhidin. Saat sidak apakah ditemukan narkotika, Muhidin menambahkan, belum ada ditemukan. Namun bila ada petugas yang menemukan narkotika akan diberikan penghargaan.

Tim Gabungan Sidak Rutan Makassar Sita Barang Terlarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/94111-news-satpol-pp-sidak-empa_1.jpg" alt="Satuan Pol PP Kota Pekanbaru melakukan razia di tempat hiburan malam guna meminimalisir keberadaan atau aktivitas LGBT di sebuah klub malam. Satpol PP/Antara" width="100%">
<figcaption>Satuan Pol PP Kota Pekanbaru melakukan razia di tempat hiburan malam guna meminimalisir keberadaan atau aktivitas LGBT di sebuah klub malam. Satpol PP/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru gencar melakukan inspeksi mendadak (sidak) di tempat hiburan malam. Itu dilakukan guna meminimalisir keberadaan atau aktivitas kaum lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) yang meresahkan warga di Ibu Kota Provinsi Riau itu.  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Zulfahmi Adrian menyampaikan, sidak juga dilakukan sebagai upaya penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Serta Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum.  ”Kami sekaligus juga mengingatkan ke pengelola hiburan malam agar mematuhi aturan berlaku. Jika melanggar akan diberi sanksi tegas,” kata Zulfahmi Adrian seperti dilansir dari Antara.  Perda dimaksud adalah tempat hiburan malam hanya diizinkan beroperasi hingga pukul 22.00 WIB. Sementara untuk izin keramaian diberikan hingga pukul 00.00 WIB.  ”Makanya kita ingatkan agar jangan melebihi batas. Kita minta mereka jangan melewati dari jam itu. Ke depan kita tentu akan terus melakukan pengawasan,” tutur Zulfahmi Adrian.  Aktivitas LGBT mendapat perhatian serius dari Pj Walikota Pekanbaru Muflihun. Dia mengaku banyak menerima laporan warga terkait keberadaan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di daerah berjuluk Kota Bertuah tersebut.  Sebelumnya sempat viral beredar isi ceramah seorang dai yang menyebutkan LGBT marak di Pekanbaru. Sehingga, pemerintah setempat diminta tegas memberantas berbagai hal negatif tersebut demi perkembangan positif generasi selanjutnya.  Beberapa hari sebelumnya, tim Satpol PP Pekanbaru merazia empat hiburan malam yang disidak yakni New Paragon KTV Pool &amp; Cafe di Jalan Sultan Syarif Qasim, Embassy Pekanbaru di Jalan Tengku Zainal Abidin, MP Club di Jalan Tengku Zainal Abidin, serta Angel Wings Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman.  ”Dari empat tempat yang kita datangi, tidak ada aktivitas yang mengarah ke sana (LGBT). Begitu juga dengan narkoba, tidak ada kita temukan,” ungkap Zulfahmi Adrian.  Namun demikian, dia menambahkan, pihaknya tetap mengimbau pengelola hiburan malam untuk sama-sama mencegah kegiatan yang melanggar norma asusila khususnya LGBT.

Satpol PP Pekanbaru Gencar Berantas LGBT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/KPPU-Sidak1.jpg" alt="Sidak KPPU Kanwil VI Makassar dan Dinas Perdagangan Makassar di Pasar Terong, Makassar, Rabu (25/1). Suriani Mappong/Antara" width="100%">
<figcaption>Sidak KPPU Kanwil VI Makassar dan Dinas Perdagangan Makassar di Pasar Terong, Makassar, Rabu (25/1). Suriani Mappong/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil VI Makassar melakukan inspeksi mendadak di pasar tradisional di Kota Makassar. Itu dilakukan terkait kelangkaan minyak curah, sehingga memicu minyak curah harus ditebus Rp 16 ribu – Rp 17 ribu per liter.  ”Jangkauan distribusi yang cukup jauh salah satu pemicu. Laporan di Makassar saja dijual hingga Rp 17 ribu per liter, belum lagi yang jauh di daerah, karena itu diharapkan masyarakat turut memantau dan segera berkoordinasi dengan pihak terkait,” kata Ketua KPPU Kanwil VI Makassar Hilman Pujana seperti dilansir dari Antara di Pasar Terong, Makassar, Rabu (25/1).  Dia mengatakan, berkaitan dengan kondisi tersebut, pihaknya bersama Dinas Perdagangan Makassar dan Bulog Sulsel berkoordinasi dan melakukan pemantauan lapangan. Minyak curah itu sudah mulai tersendat pasokannya sejak awal Januari.  ”Akibatnya harga minyak curah di pasar tradisional bervariasi mulai Rp 16 ribu hingga Rp 17 ribu per liter. Sedangkan, minyak kemasan juga dijual dengan harga yang bervariasi mulai Rp 23 ribu hingga Rp 25 ribu per kilogram,” ujar Hilman Pujana.  Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Makassar Arlin Ariesta mengatakan, bersama dengan instansi terkait segera melakukan penelusuran jika terjadi gejolak harga sembilan bahan pokok (sembako). Termasuk melakukan Operasi Pasar (OP) dengan penjualan minyak curah asal Bulog Sulsel seharga Rp 12.500 per liter.  Dia mengatakan, hal yang paling penting adalah peran pemerintah daerah dan provinsi untuk melakukan pengawasan bersama aparat keamanan di lapangan. Selain itu, memberikan jaminan ketersediaan pasokan Sembako dengan harga terjangkau.  ”Jadi kehadiran kami di sini untuk memastikan harga bahan pokok tidak terlalu naik dan ingin mengetahui kendalanya di mana, apakah di pihak distributor, pasokan, distribusi atau yang lainnya,” tutur Arlin Ariesta.  Syahrul, salah seorang pedagang di Pasar Terong Makassar mengatakan, sejak awal Januari sudah kesulitan mendapatkan pasokan minyak goreng curah. Kalau pun ada stok, penjual minyak goreng dibatasi pembeliannya dengan alasan pasokan sedikit.  ”Karena kami membelinya seharga Rp 15 ribu per liter dari distributor, jadi kami menyesuaikan harga jualnya yakni Rp 16 ribu per liter,” terang Syahrul.

Minyak Curah Langka, KKPU Makassar Sidak Pasar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/18040.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi marah besar di RSUD Soewandhi. Istimewa" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi marah besar di RSUD Soewandhi. Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk ketika melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke RSUD Soewandhie, Senin (28/11).  Awalnya, Eri datang ke rumah sakit di wilayah Surabaya timur itu menemui dua ibu lanjut usia yang hendak pulang usai dirawat di Poli Orthopedi. Salah satu ibu itu lalu menjelaskan mendapat pelayanan sangat lama. Dia mengaku sudah antre sejak pagi dan baru dilayani siang hari.  Eri lalu mengajak keduanya menuju Poli Orthopedi. Wali Kota lalu bertanya kepada para perawat tentang antrean di poli tersebut. Soal monitor televisi yang menunjukkan nomor antrean, karena di poli tersebut tidak ada.  Perawat itu lalu menjelaskan, rekam medis yang baru datang membuat pelayanan lama. ”Oh berarti ini perkara rekam medisnya yang lama,” ujar Eri.  Saat manajemen RSUD Soewandhie datang, Eri menanyakan alasan lamanya rekam medis itu dikirim ke Poli Orthopedi. Mereka pun mengakui bahwa berkas ibu tersebut sempat tidak ketemu di ruang berkas rekam medis. Eri pun merasa heran. Dia pun mengajak mereka ke ruang berkas rekam medis.  Tiba di ruang berkas rekam medis itu, Eri tambah marah karena pelayan di tempat tersebut tak begitu banyak. Jumlahnya tak sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan berkas rekam medis.  Selanjutnya, dia pun memasuki ruangan yang penuh berkas rekam medis itu. Dia semakin marah karena berkas-berkas itu kurang tertata.  ”Ya pantas saja lama cari, wong (karena) penataannya begini, tidak teratur seperti ini. Kalian tahu nggak, itu ada yang rekam medisnya lebih cepat dikirim lalu dilayani, tapi yang tidak datang-datang rekam medisnya sampai lama tidak dilayani pemeriksaannya. Saya sudah bilang buatlah inovasi, ini wargaku yang kalian suruh nunggu lama, kalian tahu gak?” tanya Eri dengan nada tinggi.  Di ruangan tersebut, wali kota sangat kecewa dengan para staf itu. Sebab, berkali-kali dia bertanya seakan tidak menemukan solusi. Rasa kecewa itu pun ditunjukkan dengan membanting berkas rekam medis itu ke lantai. Di tengah suasana yang serba kurang enak itu, tiba-tiba ada salah seorang ASN perempuan yang berbisik-bisik sesama staf lain. Keduanya membela diri dan mengatakan ruang rekam medis cukup rapi. Eri lalu memanggil staf tersebut dengan nada tinggi.  ”Masa penataannya seperti ini masih dibilang rapi? Ayo kalian semua ikut saya biar kalian tahu bagaimana warga saya yang sakit antre, kasihan warga saya itu,” kata Eri sambil mengajak dan menggandeng ASN perempuan itu naik lift menuju Poli Orthopedi.  Eri juga mengajak semua staf di ruang rekam medis itu untuk ikut serta ke Poli Orthopedi. Tiba di depan Poli Orthopedi, Eri menunjukkan betapa lamanya antrean di poli tersebut hanya karena berkas rekam medis yang tidak dikirim-kirim oleh mereka.  ”Ini dilihat. Mereka ada yang sudah antre dari pagi baru dilayani karena rekam medisnya gak datang-datang. Kalian itu kerja di sini dibayari APBD, jangan disia-siakan wargaku,” ucap Eri.  Eri lalu meminta maaf kepada warga yang sudah antre lama. Setelah itu, dia mengajak manajemen RSUD Soewandhie untuk rapat internal. Dalam rapat internal itu, Eri meminta manajemen RSUD Soewandhie menyiapkan berkas rekam medis itu sehari sebelum pasien itu berobat, karena sebagian besar dari mereka sudah daftar satu hari sebelumnya di aplikasi mereka.  ”Jadi, saya minta sebelum poli-poli ini buka, berkas rekam medisnya sudah harus ada di mejanya poli. Itu bagi yang sudah daftar online. Bagi yang baru daftar bisa dipisahkan dan langsung disiapkan juga dengan terpisah,” papar Eri.  Selain itu, Eri juga meminta manajemen RSUD Soewandhie menata kembali dokter-dokter yang bertugas di setiap poli. Kebutuhan dokter itu disesuaikan dengan banyaknya pasien yang datang setiap hari.  ”Misal poli ini butuh 4 dokter, jadi 4 dokter itu tidak boleh kemana-mana sampai semua pasiennya terlayani. Tolong itu ditata semua dan nanti kita masukkan ke kontrak kinerja para manajemen ini,” kata Eri.  Saat itu, Eri juga meminta mereka untuk menyiapkan monitor di setiap poli yang menunjukkan nomor antrean pasien, sehingga pasien bisa tahu nomor antrean yang sudah dilayani dan belum dilayani.  ”Saya tidak mau tahu pokoknya tiga ini harus sudah selesai seminggu ke depan, itu akan saya  masukkan ke kontrak kinerja para manajemen RSUD Soewandhie, kalau sudah tidak mampu menyelesaikan itu ya sudah, bisa mengundurkan diri,” tegas Eri.  Sementara itu, Direktur RSUD Soewandhi Billy Daniel Messakh memastikan pihaknya akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan setelah pertemuan dengan Wali Kota Surabaya. Bahkan, pihaknya sudah menemukan beberapa solusi untuk memperbaiki pelayanan di rumah sakitnya itu.  ”Habis ini kita akan langsung melakukan perbaikan-perbaikan,” tutur Billy Daniel Messakh.

Wali Kota Surabaya Marah Besar di RSUD Soewandhie

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/WhatsApp-Image-2022-10-24-at-13.32.18.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan inspeksi ke apotek untuk mengawasi peredaran sejumlah obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut di Jember, Senin (24/10). Diskominfo Jember/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan inspeksi ke apotek untuk mengawasi peredaran sejumlah obat sirup yang menyebabkan gagal ginjal akut di Jember, Senin (24/10). Diskominfo Jember/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kabupaten Jember bersama tim gabungan melakukan inspeksi mendadak terhadap peredaran obat sirop yang menyebabkan gangguan ginjal akut dengan mendatangi sejumlah apotek di Kabupaten Jember, Senin (24/10).  ”Kami berupaya untuk menjaga masyarakat tetap kondusif terkait dengan maraknya isu peredaran obat sirop yang mengakibatkan gangguan ginjal akut progresif atipikal, sehingga kami perlu melakukan inspeksi mendadak untuk melihat kondisi di Jember seperti apa,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Kabidyankes) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Jember Santi Indriasari seperti dilansir dari Antara di Jember, Senin (24/10).  Menurut dia, petugas gabungan yang melakukan supervisi di sarana pelayanan kefarmasian Jember terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM), petugas Dinkes, Siedokkes Polres Jember, Satpol PP, dan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Jember.  Dalam supervisi gabungan, pemantauan dan pengawasan peredaran ketersediaan obat sirop yang ditinjau yakni Apotek Della Farma Arjasa, Toko Obat Sumber Sehat dan Apotek Chrisnanda Kalisat, Apotek Mayang Sehat, Apotek Pakusari, serta apotek lain di Kecamatan Patrang, Sumbersari, Rambipuji, dan Kecamatan Balung.  ”Kami melakukan pengecekan terhadap lima jenis obat yang mengandung etilena glikol (EG) mulai Termorex Sirup, Flurin DMP Sirop, Unibebi Cough Sirop, Unibebi Demam Sirop, hingga Unibebi Demam Drops,” tutur Santi Indriasari.  Selain itu, petugas menanyakan apakah penjual sudah mengetahui tentang gangguan ginjal akut progresif atipikal atau belum, indikasi adanya ketersediaan lima jenis obat tersebut, langkah antisipasi yang sudah dilakukan, serta sudahkah mengedukasi masyarakat tentang larangan penggunaan sirop itu.  ”Kami datang untuk meninjau sejumlah sarana pelayanan farmasi untuk memastikan agar obat-obat penyebab gangguan ginjal akut itu tidak lagi diedarkan,” terang Santi Indriasari.  Pantauan di lapangan, lanjut dia, sejumlah apotek yang didatangi sudah memisahkan dan tidak lagi mengedarkan ke konsumen obat-obatan yang berisiko tersebut, sehingga masyarakat diimbau tidak perlu khawatir dan bisa membeli obat lain yang boleh dikonsumsi.  Sebelumnya Kepala Dinkes Jember Lilik Lailiyah menerbitkan surat edaran yang berisi tentang tindak lanjut, penyelidikan epidemiologi dan pelaporan kasus gangguan gagal ginjal akut yang dialami anak-anak kepada sejumlah apoteker, farmasi klinik dan rumah sakit.

Dinkes Jember Inspeksi Peredaran Obat Sirop di Sejumlah Apotek

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inspeksi mendadak

Berita Terkini