<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/nakes-covid-19.jpg" alt="BERI MOTIVASI: Tenaga kesehatan menuliskan kata-kata penyemangat sebelum bertugas di RSD Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>BERI MOTIVASI: Tenaga kesehatan menuliskan kata-kata penyemangat sebelum bertugas di RSD Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keterlambatan proses pencairan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes) di sejumlah daerah menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochammad Ardian Noervianto mengatakan, dari hasil monitoring, secara garis besar ada dua penyebab yang melatarbelakangi keterlambatan itu.  Faktor pertama adalah karena ada sisa tunggakan tahun 2020 yang belum direalisasikan. ’’Pemda agak bingung bagaimana mencairkannya,’’ ujarnya. Sebab, tahun anggaran telah berganti. Sementara faktor kedua, Ardian menyebut keterlambatan terkait dengan problem teknis, menyangkut proses verifikasi yang belum tuntas.  Untuk faktor pertama, Ardian mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan arahan kepada daerah untuk melakukan pergeseran anggaran. Arahan tersebut dia sampaikan dalam dua kali rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan dan pemda beberapa pekan lalu.  Bahkan, untuk menjamin tidak ada problem hukum ke depan, Kemendagri juga sudah menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ’’Agar pemda tidak ragu dalam proses pencairannya,’’ tuturnya.  Disinggung apakah ada persoalan ketidaktersediaan anggaran, Ardian membantah. Dia menyebut insentif nakes sudah dialokasikan melalui dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan sisa bantuan operasional kesehatan (BOK) tahun 2020.  Untuk faktor kedua menyangkut proses verifikasi, pihaknya mendorong agar dilakukan penyederhanaan sehingga prosesnya bisa cepat. ’’Simplifikasi prosedur pencairan juga harus dilakukan dengan tidak mengurangi aspek akuntabilitasnya,’’ katanya.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/11/05/2021/lily-yunita-kirim-roti-tiap-hari-sebelum-tipu-rp-489-miliar/">Lily Yunita Kirim Roti Tiap Hari sebelum Tipu Rp 48,9 Miliar</a>  Dia memastikan Kemendagri akan terus mengawal sampai benar-benar dibayarkan sepenuhnya. Disinggung adakah deadline bagi pemda, Ardian membantah. Namun, dia berharap pemda bisa menempatkan sebagai prioritas. Sebab, nakes merupakan garda terdepan penanganan Covid-19 dengan tanggung jawab dan risiko yang berat sehingga harus menjadi atensi.

Gandeng KPK untuk Jamin Rasa Aman saat Pencairan Insentif Nakes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/nakes-liburan.jpg" alt="REFRESHING: Sebanyak 1.500 tenaga kesehatan RSD Wisma Atlet, dibagi per sesi 300 orang, berwisata ke Dufan, Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/4) sebagai apresiasi dalam penanganan Covid-19. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>REFRESHING: Sebanyak 1.500 tenaga kesehatan RSD Wisma Atlet, dibagi per sesi 300 orang, berwisata ke Dufan, Ancol, Jakarta Utara, Senin (12/4) sebagai apresiasi dalam penanganan Covid-19. (Fedrik Tarigan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Insentif bagi tenaga kesehatan kini mulai cair. Direncanakan sejak tahun lalu, para nakes sempat kesulitan untuk menikmati kebijakan khusus pemerintah itu. Berbagai kendala teknis menghalangi proses pencairannya.  ---  SETELAH hampir lima bulan, insentif tenaga kesehatan (nakes) akhirnya terealisasi. Meski bertahap, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berjanji pencairannya dilakukan dengan cepat.  ”Kemarin (Senin (10/5) sudah cair untuk per Desember,” kata Yogaditya, perawat Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 di wisma atlet. Sementara untuk Maret dan April, dia masih harus menunggu. Namun, Yoga tak mempermasalahkan. Sebab, dia datang ke wisma atlet untuk menjadi relawan dan menganggap insentif itu hanya penghargaan.  Pendapat senada diutarakan dokter Helmi. Pria yang juga relawan di wisma atlet itu mengatakan betah sejak awal bergabung. Namun, dia juga mengakui bahwa saat terberat adalah ketika insentif tidak turun. Hal itu terjadi sekitar Desember hingga bulan ini. ”Kami bisa memahami, mungkin ada permasalahan di luar wisma atlet dan kami jadi kena imbasnya,” tuturnya.  Dia juga memberikan saran agar ada keseimbangan RSD dengan RS definitif. Nakes yang berada di RSD hanya mendapatkan penghasilan dari insentif. Sementara RS definitif, nakesnya mendapat gaji dan insentif. ”Makanya dulu pada awal keterlambatan, relawan pergi dan masuk rumah sakit yang definitif,” ujarnya.  Plt Kepala PPSDM Kemenkes Kirana Pitasari menyatakan bahwa pihaknya memang bertugas untuk memberikan insentif kepada RS dan laboratorium. Termasuk dokter residen dan dokter internship.  Pada 2020 saat ada tunggakan, Kemenkes harus mengajukan review ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Itu merupakan aturan dari Kementerian Keuangan. Setiap pembayaran tunggakan yang lebih dari Rp 2 miliar harus di-review BPKP. ”Agar dibuka blokir,” ungkapnya.  Total tunggakan pada 2020 adalah Rp 1,4 triliun. Ada 4.866 fasilitas kesehatan dan 190.532 nakes yang belum menerima insentif.  Sejak 7 April lalu, hasil review dikeluarkan. Pencairan pun mulai dilakukan bertahap (lihat grafis). Hingga kini, sudah empat tahap pencairan.  Pasca-review, masih ada yang belum mendapatkan insentif. Yang sudah disetujui pencairannya senilai Rp 790 miliar. Dengan perincian, 1.089 fasilitas kesehatan dan 124.855 nakes. ”Tunggakan Desember dimasukkan ke anggaran 2021,” ucapnya. Pada tahun ini, tak perlu lagi review dari BPKP. Anggaran yang disetujui Kementerian Keuangan adalah Rp 202 miliar. Seluruhnya merupakan usulan dari fasilitas kesehatan.  Kirana menyatakan, pada pencairan kali ini, tantangannya adalah pembukaan rekening untuk nakes. Berbeda dengan tahun sebelumnya, kali ini uang insentif disalurkan ke rekening pribadi nakes. Bank yang digunakan adalah yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). ”Kantor cabang (bank) yang mencari dan memastikan nakes yang dapat,” ucapnya.  Ada beberapa nakes yang belum memiliki rekening baru sehingga otomatis belum menerima insentif. Menurut sumber Jawa Pos, hingga 11 Mei baru residen dari enam universitas saja yang mendapatkan insentif. Misalnya, Unair dan Universitas Indonesia. Sedangkan dari UGM, UNS, dan Universitas Brawijaya, sudah dibuatkan rekening, tapi belum cair. Selanjutnya, ada sembilan universitas yang belum dibuatkan rekening baru. ”Nanti kalau sudah terima (rekening, Red), di rekeningnya sudah ada uangnya,” ungkap Kirana.  Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK Iwan Taufiq Purwanto menyatakan, lembaganya sudah menyelesaikan empat review. Jumlah itu adalah 75 persen dari keseluruhan. ”Secara umum, review yang belum tuntas karena data atau dokumen pendukung yang disampaikan instansi pengusul belum sepenuhnya lengkap,” ungkapnya. Contohnya, masih banyak dokter magang yang belum melengkapi surat pelaksanaan tugas.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/surabaya/11/05/2021/lily-yunita-kirim-roti-tiap-hari-sebelum-tipu-rp-489-miliar/">Lily Yunita Kirim Roti Tiap Hari sebelum Tipu Rp 48,9 Miliar</a>  Meski ditolak, insentif itu tidak akan batal. Bisa diusulkan pada tahap berikutnya. Selain itu, ada yang dikeluarkan dari daftar usulan karena sudah diajukan pada tahap sebelumnya. ”Ada juga koreksi positif, yakni yang sudah layak, tapi belum diusulkan,” ungkapnya.

Insentif Nakes Belum Sepenuhnya Cair, Terkendala Syarat dan Rekening

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/nakes-dengan-APD-di-sidoarjo.jpg" alt="ISTIRAHAT: Tenaga kesehatan mengaso setelah menangani rapid dan swab test ratusan orang dalam sehari di GOR Delta, Rabu (24/6). (Boy Slamet/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>ISTIRAHAT: Tenaga kesehatan mengaso setelah menangani rapid dan swab test ratusan orang dalam sehari di GOR Delta, Rabu (24/6). (Boy Slamet/Jawa Pos).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rapat virtual Komisi E DPRD Jatim bersama dinas kesehatan dan beberapa rumah sakit rujukan menghasilkan sejumlah catatan. Di antaranya, perhatian kepada nakes harus dioptimalkan. Nakes yang dimaksud bukan hanya mereka yang bertugas di RS rujukan. Tapi, juga di semua layanan kesehatan di Jawa Timur.  Ada beberapa materi yang dibahas dalam rapat kemarin. Wakil Ketua Komisi E Hikmah Bafaqih memerinci perlindungan nakes dan insentif yang menjadi fokus pembahasan. Dia mengatakan, ada kejanggalan data nakes yang terkena Covid-19 dan meninggal. Berdasar data Ikatan Dokter Indonesia (IDI), ada 22 nakes yang meninggal. ’’Tapi, laporan yang kami terima hanya delapan,’’ ucapnya. Perbedaan data itu akan disinkronkan. Politikus PKB tersebut mengatakan, data IDI menyebut ada 10 dokter, 2 bidan, dan 10 perawat yang meninggal. Jumlah tersebut sangat banyak. Bisa jadi, ada nakes lain yang mengalami nasib sama, tetapi tidak tercatat. ’’Seperti nakes yang bertugas di luar rumah sakit rujukan,’’ kata dia.  Bafaqih menilai, data tidak sinkron karena komunikasi belum lancar. Karena itu, komisi E meminta intensitas komunikasi antarlembaga ditingkatkan. Dengan demikian, data yang disajikan sesuai dengan fakta. Insentif nakes juga menjadi catatan pada pertemuan tersebut. Ada beberapa nakes di rumah sakit yang mengeluh insentifnya tak kunjung cair. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan Kemenkes.  Pada pertemuan itu terungkap bahwa data nakes yang berhak menerima insentif baru dikirim sepuluh hari lalu. Dinkes Jawa Timur beralasan, proses memasukkan data pada aplikasi Kemenkes butuh ketelitian tinggi. Ada nakes yang tidak masuk kualifikasi penerima insentif. Misalnya, sopir ambulans. Mereka tidak dianggap sebagai nakes. Padahal, risiko mereka sangat besar. Karena itu, komisi E minta pemprov memperhatikan nasib pengemudi ambulans yang mengangkut pasien Covid-19.  Pada bagian lain, Jawa Pos Radar Solo melaporkan, para nakes di Kabupaten Klaten dipastikan mendapat insentif. Dinkes Klaten sudah mengajukan insentif itu pada 16 Juni. Namun, verifikasi terus dilakukan sebelum pencairan. Jumlahnya mencapai Rp 1,4 miliar.  ’’Insentif yang kami usulkan ini selama tiga bulan, yakni Maret, April, dan Mei. Baik yang bertugas di rumah sakit maupun puskesmas,’’ jelas Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Kesehatan Dinkes Klaten Nurcholis Arif Budiman, Sabtu (27/6).  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=GrgVEAozMlE  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg

DPRD Jatim Sentil Perbedaan Data Nakes Yang Ikut Penanganan Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/jokowi-ANtara.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera melakukan pembayaran dana tunjangan atau insentif kepada para tenaga medis yang berada di garda terdepan melawan virus korona atau Covid-19. Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas 'Percepatan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/6).  "Saya minta agar pembayaran pelayanan kesehatan untuk Covid ini dipercepat pencairannya, kalau ada keluhan yang meninggal bantuan santunan itu harusnya keluar," ujar Jokowi.  Kepala negara meminta agar prosedur pencairan santunan terhadap tenaga medis yang menjadi korban Covid-19 tak bertele-tele. Dia meminta jika prosedurnya terlalu panjang untuk disederhanakan. "Jangan sampai prosedurnya di Kemenkes bertele-tele, kalau aturan di Permennya terbelit-terbelit ya di sederhanakan," pinta Jokowi.  Paslanya anggaran untuk Kemenkes telah disiapkan sebesar Rp 75 triliun. Oleh karenanya, dia berharap pembayaran klaim rumah sakit dan insentif untuk tenaga medis agar segera dikeluarkan. "Pembayaran klaim rumah sakit secepatanya, insentif tenaga medis secepatnya. Kita nunggu apalagi anggarannya sudah ada," tegas Jokowi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=eEPBzf6QpIg  https://www.youtube.com/watch?v=nsxVjMXeNMg  https://www.youtube.com/watch?v=7bPg-Yj93Ro

Jokowi Minta Pembayaran Insentif Tenaga Medis Covid-19 Dicairkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Mural-Dukungan-untuk-Perjuangan-Tim-Medis-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Pengendara motor melintasi mural tentang petugas medis yang menangani pandemi Virus Corona (Covid 19) dengan tulisan" width="100%">
<figcaption>Pengendara motor melintasi mural tentang petugas medis yang menangani pandemi Virus Corona (Covid 19) dengan tulisan</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam penanganan Covid-19 terus berlanjut. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 3,7 triliun untuk 99.660 tenaga kesehatan. Baru sebagian kecil yang disalurkan karena terhambat verifikasi data.  Dananya diambilkan dari anggaran bantuan operasional kesehatan (BOK) tambahan. ’’Pemerintah menyalurkan insentif tenaga kesehatan secara bertahap berdasar hasil rekomendasi Kementerian Kesehatan,’’ ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis kemarin (24/6).  Sepanjang Maret hingga April, insentif yang disalurkan Rp 24,22 miliar. Insentif diberikan melalui 39 pemda untuk 6.586 tenaga kesehatan. Perinciannya, 49 dokter spesialis, 41 dokter umum dan gigi, 246 bidan dan perawat, serta 6.250 tenaga kesehatan lain di luar itu.  Seluruh tenaga kesehatan yang akan mendapat insentif terlebih dahulu harus melalui verifikasi Kemenkes. Nanti data mereka diserahkan kepada Kemenkeu. Berdasar data itulah, Kemenkeu mencairkan anggaran melalui revisi keputusan menteri keuangan.  Pada bagian lain, penghargaan serupa diserahkan kepada keluarga/ahli waris tenaga medis aparatur sipil negara (ASN) yang meninggal saat menangani pasien Covid-19. Diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo, surat keputusan (SK) pensiun beserta santunan jaminan kecelakaan kerja itu diberikan kepada ahli waris tiga ASN yang gugur dalam bertugas.  Mereka adalah almarhumah perawat Ninuk Dwi Pusponingsih (RSUPN Cipto Mangunkusumo Jakarta), almarhum dr Tonni Daniel Silitonga (Dinas Kesehatan dan Sosial Kabupaten Bandung Barat), serta drg Yuniarto Budi Santosa (Dinas Kesehatan Kota Bogor).

Insentif Tenaga Kesehatan Baru Tersalurkan Rp 24,22 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/tenaga-kesehatan.jpg" alt="SANTAI SEJENAK: Petugas medis beristirahat setelah melakukan rapid test Covid-19 kepada warga yang melintas di Terowongan Kendal, Jakarta, Rabu (6/5). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SANTAI SEJENAK: Petugas medis beristirahat setelah melakukan rapid test Covid-19 kepada warga yang melintas di Terowongan Kendal, Jakarta, Rabu (6/5). (MIFTAHULHAYAT/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insentif tambahan dipandang layak diberikan kepada peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS) sebagai salah satu tulang punggung utama pelayanan pandemi Covid-19. Karena itu, komite koordinasi pendidikan (komkordik) mengajukan insentif tambahan untuk ratusan tenaga PPDS di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang.  Bentuknya, antara lain, insentif tambahan di luar remunerasi (gaji) reguler, pembebasan SPP bagi tenaga PPDS di garda depan, dan diskon SPP bagi PPDS nongarda depan. Juga, menagih insentif Rp 15 juta per bulan yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat.  Diwartakan Jawa Pos Radar Malang, permohonan insentif tambahan itu tertuang dalam surat yang dilayangkan Komkordik Kedokteran di RSSA dan Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Brawijaya (UB). Sebagaimana diketahui, mayoritas peserta PPDS di RSSA merupakan mahasiswa FKUB yang menempuh pendidikan spesialis.  Wakil Ketua Komkordik Kedokteran RSSA dan FKUB dr Eriko Prawestiningtyas SPF membenarkan adanya surat permohonan penambahan insentif tenaga PPDS di RSSA yang dilayangkan pada 6 April. ”Apakah sudah dikabulkan atau belum, kami belum tahu. Pengajuan kami kan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim,” kata Eriko kemarin (21/6).  Eriko mengungkapkan, setiap tahun ada dua angkatan tenaga PPDS yang dikirim ke RSSA. Setiap angkatan berkisar 80–90 orang. Dengan demikian, setiap tahun ada sekitar 180 tenaga PPDS.  Sementara itu, peserta PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) yang berada di garis terdepan bisa sedikit lega. Seluruhnya didaftarkan dalam kepesertaan BPJamsostek.  Dekan FKUI Prof Ari Fahrial Syam menuturkan, para peserta PPDS itu didaftarkan sebagai peserta BPJamsostek selama kurang lebih tiga bulan. Mulai Mei–Juli 2020. Ada sejumlah benefit yang di-cover. Di antaranya, perlindungan kecelakaan kerja, biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis dan standar ketentuan yang berlaku, santunan tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian karena kecelakaan kerja atau terpapar Covid-19 di lingkungan kerja, hingga santunan meninggal bukan akibat kerja. ”Karena PPDS punya hak perlindungan yang sama dengan tenaga medis lain,” jelas dia saat dihubungi kemarin.  Keinginan untuk mendaftarkan para peserta PPDS FKUI, kata dia, sebetulnya bukan ide baru. Pembahasan dimulai sekitar dua tahun lalu saat awal dirinya menjabat dekan. Risiko kecelakaan kerja selama masa pendidikan menjadi salah satu alasan utama. Pihak FKUI berharap rumah sakit (RS) yang menjadi lokasi pendidikan mau memasukkan para peserta PPDS ke dalam jajaran sumber daya manusia (SDM)-nya. Dengan demikian, ada hak perlindungan kerja yang diberikan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/surabaya/21/06/2020/41-dokter-ppds-terkonfirmasi-covid-19/">41 Dokter PPDS Terkonfirmasi Covid-19</a>  Sayang, keinginan tersebut mentok. Sebab, tenaga PPDS dianggap bukan pekerja, tapi peserta didik.  Kekhawatiran pihak fakultas pun semakin besar ketika Covid- 19 meluas. Apalagi, banyak kabar tentang dokter yang turut menjadi korban karena tertular di lingkungan kerja. Diskusi pun kembali dilakukan dengan BP Jamsostek terkait perlindungan para peserta PPDS. Kesepakatan diperoleh: BPJamsostek akhirnya memungkinkan PPDS masuk jadi peserta selama pandemi ini saja. ”Jadi, bukan sekonyong-konyong didaftarkan. Karena sejak awal kami berpikir, walaupun peserta didik, mereka juga dokter yang memberikan pelayanan,” papar spesialis penyakit dalam tersebut.  Seluruh mahasiswa aktif PPDS dan subspesialis sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jumlahnya 2.183 orang. ”Kita tentu berharap tidak ada apa-apa. Tapi, kalau ada apa-apa, paling tidak mereka punya sedikit perlindungan,” katanya.  Seperti peserta pada umumnya, mereka wajib membayar iuran. Nah, untuk iuran, mereka dibiayai donatur. Prof Ari mengungkapkan, pihak fakultas bersama rumah sakit tempat PPDS melaksanakan pendidikannya berjejaring mencari CSR. Ada pula donasi dari Ikatan Alumni UI (Iluni). ”Karena kalau dibebankan pada peserta didik, kasian mereka. Kita harap ada CSR lain nanti yang juga membantu,” tuturnya.  Perlindungan itu tentu dibarengi dengan persiapan alat pelindung diri (APD) lengkap sehingga dapat mengurangi risiko penularan.  Lalu, adakah kasus peserta PPDS yang terpapar Covid-19? Ari menjawab ada. Namun, persentase positifnya rendah. Sebagian besar kasus tanpa gejala dan menjalani isolasi mandiri.  Ari berharap perlindungan terhadap tenaga PPDS bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal itu harus menjadi tanggung jawab semua pihak, terlebih dalam masa pandemi saat ini. ”Karena mereka garda terdepan,” tandasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nZ8B8tS5e9I  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=j6Oy09A5Hrs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SAQJ4b227u8  &nbsp;

Ajukan Insentif untuk Dokter PPDS, Daftarkan BPJamsostek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/PSX_20200527_215740.jpg" alt="Dr Vivi Silvia salah satu tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 tertunduk lesu dikarenakan banyaknya pasien yang ditangani serta gerah menggunakan hazmat berjam jam di RS Adi Husada Surabaya, kemarin, Rabu (27/5/2020).Foto:Dipta Wahyu/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Dr Vivi Silvia salah satu tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 tertunduk lesu dikarenakan banyaknya pasien yang ditangani serta gerah menggunakan hazmat berjam jam di RS Adi Husada Surabaya, kemarin, Rabu (27/5/2020).Foto:Dipta Wahyu/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui, hingga saat ini pihaknya belum mengantongi data tenaga medis yang menangani Covid-19, yang berhak menerima insentif. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu, Putut Satyaka mengatakan, mereka masih menunggu laporan dari daerah.  "Saat ini memang belum ada pencairan sedikitpun karena sampai saat ini pemerintah masih menunggu data yang masuk dari daerah," kata Putut dilansir dari Antara, Sabtu (30/5).  Putut menyampaikan, pemerintah pusat membutuhkan data dari pemerintah daerah tersebut, sehingga bisa melakukan pencairan insentif. Dia menambahkan tenaga medis yang mendapatkan insentif itu adalah mereka yang terlibat langsung atau sebagai pendukung penanganan Covid-19.  Kemenkeu telah menambah alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebesar Rp 3,77 triliun, menjadi Rp 13,4 triliun. Penambahan anggaran ini diperuntukkan insentif tenaga medis dalam penanganan Covid-19.  Meski belum mengantongi data tenaga medis yang terlibat dalam penanganan Covid-19, Putut menambahkan sudah ada beberapa data masuk di Kementerian Kesehatan. Saat ini, data tersebut sedang diverifikasi.  "Sehingga jika verifikasi sudah selesai, tentunya akan segera bisa kami salurkan kepada pemda," katanya.  Untuk diketahui, anggaran BOK menjadi salah satu pos dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang tidak dipangkas pemerintah dari seluruh alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).  Berdasarkan Perpres 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur APBN 2020, Kemenkeu memangkas dana TKDD Rp 94,2 triliun menjadi Rp 762,72 triliun. Sebelumnya dalam APBN 2020, dana TKDD dialokasikan sebesar Rp 856,94 triliun.

Insentif Tenaga Medis Belum Cair, Kemenkeu: Tunggu Data dari Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Doni-Monardo-Kepala-BNPB-Bahas-Anggaran-eca2-1.jpg" alt="Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo (Hendra Eka/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, dari hasil rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa insentif tenaga medis telah tersalurkan.  Menurut Doni, dari laporan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto isentif tenaga medis tersebut disalurkan sejak 22 Mei lalu.  "Bapak Menteri Kesehatan telah melaporkan kepada Bapak Presiden tentang insentif kepada tenaga kesehatan sudah mulai disalurkan sejak tanggal 22 Mei yang lalu," ujar Doni usai rapat dengan Presiden Jokowi di Jakarta, Rabu (27/5).  Doni mengatakan, insentif yang diberikan pemerintah itu akan terus berlanjut kepada para tenaga medis tersebut. Sehingga semuanya bisa mendapatkan insentif dari pemerintah.  "Nanti terus berlanjut sampai dengan selesai," katanya.  Menurut Doni, pemerintah akan terus memperhatikan data tenaga medis untuk mendapatkan insentif tersebut. Sehingga yang diberikan insentif tepat sasaran.  "Data-data ini akan tetap menjadi perhatian dari Kementerian Kesehatan sehinga tidak salah nama dan alamat. Penerima betul-betul akurat," ungkapnya.  Seperti diketahui, pemerintah memberikan insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19 di Indonesia. Pemberian insentif dan santunan kematian tersebut telah ditetapkan menkes melalui Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/278/2020.  Jenis tenaga kesehatan yang mendapatkan insentif dan santunan kematian adalah dokter spesialis, dokter, dokter gigi, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya yang bekerja di tujuh fasyankes tersebut.  Sementara itu insentif untuk tenaga kesehatan di KKP, BTKL-PP, dan BBTKL-PP, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan setinggi-setingginya sebesar Rp 5 juta.  Untuk besaran santunan kematian sebesar Rp 300 juta diberikan kepada tenaga kesehatan yang meninggal dalam memberikan pelayanan kesehatan dikarenakan paparan Covid-19 saat bertugas. Tenaga kesehatan tersebut merupakan tenaga kesehatan yang tertular karena menangani pasien Covid-19 di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19.  Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di rumah sakit setinggi-tingginya antara lain:  1. Dokter Spesialis Rp15 juta  2. Dokter Umum dan Gigi Rp 10 juta  3. Bidan dan Perawat Rp 7,5 juta  4. Tenaga Medis Lainnya Rp 5 juta.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vD9J2YwqRxA  https://www.youtube.com/watch?v=NnyRhw3KjCs  https://www.youtube.com/watch?v=HmAiV5mNpIw

Doni: Pemerintah Sudah Salurkan Insentif untuk Petugas Medis 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/PSX_20200408_234707.jpg" alt="Petugas medis mengambil sampel darah jurnalis saat Rapid Test COVID-19 secara Drive-Thru di Halaman Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sedikitnya 750 jurnalis mengikuti Rapid Test tersebut guna memastikan kesehatannya" width="100%">
<figcaption>Petugas medis mengambil sampel darah jurnalis saat Rapid Test COVID-19 secara Drive-Thru di Halaman Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (8/4/2020). Sedikitnya 750 jurnalis mengikuti Rapid Test tersebut guna memastikan kesehatannya</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memberikan insentif untuk tenaga kesehatan, seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang berjuang menjadi garda terdepan dalam penanganan pasien Covid-19. Besaran insentif untuk tenaga kesehatan di Provinsi Jabar akan dibagi-bagi berdasar profesi, yakni dokter, tenaga terampil, perawat, serta tenaga medis lainnya.  ”Alokasi anggaran untuk insentif tenaga kesehatan sekitar Rp17,5 miliar. Teknis pemberiannya belum mendapat laporan. Teknisnya di Dinkes Jabar. Mereka operasional,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jabar Daud Achmad seperti dilansir dari Antara pada Selasa (14/4) malam.  Dia mengatakan, ada juga tingkatan-tingkatan pemberian insentif itu. Ada yang utama dan madya, besarannya berbeda. ”Jadi dalam keputusan gubernur Jabar misalnya, ini untuk tenaga dokter utama. Ini yang paling tinggi. Itu insentifnya sampai Rp 630.000 per hari,” ujar Daud di Bandung.  Dia menjelaskan, ada juga untuk pejabat fungsional PNS yang tingkat terampil sampai tingkat ahli, sedangkan dokter non-PNS dan tenaga kesehatan non-PNS juga diatur dalam peraturan tersebut.  ”Untuk insentifnya per hari bervariasi ya. Jadi yang tertinggi tadi dokter utama itu bisa sampai Rp 630 ribu per hari dan untuk yang petugas lain ada yang Rp75 ribu per hari. Kalau perawat kisarannya di Rp 300 ribu sampai Rp 400 ribu insentifnya per hari,” terang Daud.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=vWO0EA8RaV4  https://www.youtube.com/watch?v=_KsJbJKfRz8  https://www.youtube.com/watch?v=5zSqxfCX3yQ

Pemprov Jabar Akan Beri Insentif untuk Tenaga Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/ALAT-KESEHATAN-UNTUK-COVID-19-TIBA-DI-HALIM-DERY-RIDWANSAH-2.jpg" alt="Sejumlah petugas memindahkan kardus yang berisi alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 dari Shanghai, China yang diangkut pesawat C-130 Hercules TNI AU dari Skadron Udara 32 Wing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh Malang setibanya di Lanud Halim Perdanaku" width="100%">
<figcaption>Sejumlah petugas memindahkan kardus yang berisi alat kesehatan untuk penanganan COVID-19 dari Shanghai, China yang diangkut pesawat C-130 Hercules TNI AU dari Skadron Udara 32 Wing Udara 2 Lanud Abdulrachman Saleh Malang setibanya di Lanud Halim Perdanaku</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tugas dan tanggung jawab tenaga medis dalam penanganan wabah Covid-19 sangatlah vital. Kendati mempertaruhkan nyawa, mereka tetap berada di garis terdepan untuk menyelamatkan nyawa pasien. Karena itu, pemerintah memberikan apresiasi khusus kepada para tenaga medis.  Selain menambah jumlah alat pelindung diri (APD), pemerintah memberikan insentif dan santunan.  Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah mengecek persiapan akhir wisma atlet menjadi RS darurat isolasi pasien Covid-19 di Jakarta kemarin (23/3). Dalam kesempatan itu, presiden menyampaikan ucapan dukacita atas meninggalnya dokter dan perawat yang menangani pasien korona. ’’Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras dan perjuangan beliau-beliau,’’ ujar Jokowi. Menurut Jokowi, para dokter dan perawat itu telah berdedikasi dan berjuang sekuat tenaga untuk menangani Covid-19.  Dia menjelaskan, dalam ratas (rapat terbatas) bidang ekonomi Jumat lalu (20/3), pemerintah memutuskan adanya pemberian insentif bagi tenaga kesehatan. Insentif diberikan tiap bulan bagi mereka yang saat ini bertugas di daerah-daerah dengan status tanggap darurat Covid-19, khususnya yang sedang menangani wabah.  Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menghitung dan mengalokasikan anggaran itu. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 6,1 triliun untuk kebutuhan tersebut. Jumat lalu, rancangan awalnya masih dalam bentuk asuransi dan santunan. Desainnya sedang dimatangkan. Namun, berdasar pernyataan presiden kemarin, akhirnya diputuskan bahwa bentuk apresiasinya berupa insentif dan santunan.  Data yang diperoleh Jawa Pos, sudah ada sejumlah daerah yang memberlakukan status tanggap darurat Covid-19. Antara lain, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jabar, DIJ, Jatim, Kalbar, Kalsel, dan Kaltim. Sejumlah kabupaten/kota juga menetapkan status tanggap darurat. Sebagian daerah lainnya menetapkan kejadian luar biasa (KLB). Hingga kemarin sore, belum didapati data jumlah tenaga kesehatan yang tercatat akan mendapatkan insentif tersebut. Juga, bagaimana mekanisme pencairannya.  Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, perlu pemetaan agar penyaluran insentif bisa optimal. Sebagai langkah awal, penyaluran diutamakan untuk daerah dengan kasus yang cukup banyak seperti DKI Jakarta dan sekitarnya. ”Kalau ini bisa dilakukan, saya yakin kita bisa lebih optimal mengelolanya,” ujar ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 itu.  Mengenai penyebaran personel, menurut Muhadjir, penguatan sebaiknya difokuskan di wilayah Jakarta. ”Tentu tanpa mengabaikan bantuan ke daerah lain. Dengan asumsi seluruh daerah bisa terus kita beri penguatan untuk bergerak mandiri,” ungkapnya.  Muhadjir juga menjelaskan soal ketersediaan alat pelindung diri (APD) bagi paramedis. Pemerintah telah memperoleh 100 ribu APD dari pihak swasta. Semuanya siap didistribusikan ke daerah yang memerlukan. Kemendagri juga telah ditugasi untuk berkoordinasi dengan pemda agar lebih aktif menangani kasus-kasus Covid-19 di daerah. Terutama soal social distancing yang harus diperkuat serta kelompok rentan yang mesti lebih diawasi dan dipisahkan. Kemenko Polhukam telah menginstruksikan adanya patroli dan penindakan tegas oleh TNI/Polri jika masih ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang.  Sementara itu, menyangkut biaya perawatan pasien Covid-19, pemerintah meminta RS tak khawatir. Pemerintah memastikan segera membayar RS yang merawat pasien Covid-19. Sistemnya disalurkan melalui BPJS Kesehatan. Menurut mantan Mendikbud tersebut, skema itu dipilih karena BPJS Kesehatan telah berpengalaman memverifikasi klaim rumah sakit. ”Kita putuskan secara teknokratik agar Dirut BPJS Kesehatan mendesain proses ini, bekerja sama dengan Kemenko PMK, Kemenkes, Kemenkeu, BNPB, serta pemangku kepentingan lainnya,” ungkap Muhadjir.  Dia kembali menekankan bahwa dana yang akan digunakan bukan bersumber dari BPJS Kesehatan atau dana jaminan sosial (DJS). Melainkan dana tambahan baru. ”Pembayaran ini akan diproses secepatnya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan lebih prima,” tegasnya. Proses penyaluran akan dibarengi dengan pembayaran premi PBI oleh Kemenkeu untuk memperbaiki cash flow BPJS Kesehatan.  Dalam kesempatan yang sama, Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris langsung menyanggupinya. Sebagai langkah awal, BPJS Kesehatan akan memverifikasi RS-RS yang menangani pasien Covid-19. ’’BPJS Kesehatan siap mendukung ketetapan kebijakan pembayaran,” ujar Fachmi.  Tenaga medis memang rentan tertular virus korona. Berdasar data Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), ada satu perawat yang meninggal saat menangani pasien virus korona.  Ketua Umum DPP PPNI Harif Fadhillah menyatakan, banyak hal yang membuat kondisi tenaga medis tidak aman. ’’Bisa karena APD dan kelelahan sehingga daya tahan menurun. Bisa juga karena penyakit penyerta,’’ ucapnya kepada Jawa Pos kemarin. Selama ini dia kerap menerima keluhan seputar APD yang tidak tersedia. Sebagai garda depan penanganan pasien Covid-19, hal itu membuat khawatir. Sebab, risiko terpapar bisa saja terjadi.  Yang paling rawan, menurut dia, adalah perawat di rumah sakit non rujukan. Sebab, pasien yang sebenarnya membawa virus Covid-19 datang kali pertama ke RS non rujukan. ’’Rumah sakit non rujukan tidak siap. APD langka,’’ katanya. Terkadang, untuk mengakali kekurangan APD, tenaga medis harus memakainya selama berjam-jam. Mereka terpaksa menahan buang air dan tidak makan.  Jatim Distribusikan 10 Ribu Set APD  Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menegaskan, pihaknya telah menerima bantuan APD dari pemerintah pusat sebanyak 10 ribu set. Tadi malam, perangkat itu langsung didistribusikan ke berbagai daerah. ’’Kami melibatkan TNI dan Polri dalam pendistribusian,’’ ujarnya. Mantan menteri sosial itu berharap APD tersebut bisa membantu tenaga medis di lapangan.  Pemprov Jatim juga akan memberikan insentif kepada tenaga medis. ’’Setiap tim menerima Rp 15 juta untuk yang menangani pasien dan Rp 7,5 juta untuk yang skrining,’’ jelasnya. Pemprov juga memiliki program cash for work. Untuk tahap awal, program itu direalisasikan di Kabupaten Jember. Ada 700 pegawai harian di kabupaten tersebut yang menerima bantuan itu. Nilainya Rp 75 ribu per orang. Totalnya Rp 52,5 juta.  Ketua Gugus Tugas Rumpun Kuratif dr Joni Wahyuhadi mengatakan, pendistribusian APD disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap rumah sakit. Dengan begitu, jumlah APD yang diterima rumah sakit satu dan yang lainnya berbeda. ’’Semua sudah diperhitungkan,’’ ucapnya. Ditanya soal kabar pasien positif yang sudah sembuh, Joni enggan menjelaskan. Alasannya, yang punya kewenangan menyampaikan kondisi pasien adalah pusat. ’’Kami belum bisa menjelaskan sebelum ada keterangan resmi tentang itu,’’ ungkapnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=1Q4s_PUMUes  https://www.youtube.com/watch?v=8p2fmE7j6no

Besaran Insentif Bulanan untuk Tenaga Medis yang Menangani Covid-19

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#insentif tenaga medis

Berita Terkini