<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/25/nZwwm3nzzTFbkMEn67zV8vSk8lPoR3Zy5nrrioDP-1-2818995631.jpg" alt="Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendadak melakukan joget pacu jalur. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mendadak melakukan joget pacu jalur. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menyebutkan bahwa fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 100 persen untuk sektor properti akan diperpanjang hingga akhir tahun 2025. Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan sebelumnya, kebijakan rumah bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen seharusnya selesai pada akhir Juni 2025. Kemudian, pada semester II-2025, yang terhitung pada Juli hingga Desember 2025 akan PPN DTP properti akan ditetapkan sebesar 50 persen. Namun, Airlangga menyebut PPN DTP properti sebesar 100 persen ini akan diperpanjang hingga akhir tahun guna menggenjot pertumbuhan perekonomian RI. "Sebesar 100 persen atau rumah bebas PPN untuk properti akan diperpanjang hingga akhir tahun 2025," kata Airlangga dalam saat ditemui usai Rakortas Pertumbuhan Ekonomi Semester II-2025 di Jakarta, Jumat (25/7). "Terkait dengan fasilitas PPN DTP untuk properti yang seharusnya Semester II (tahun 2025) itu 50 persen, tadi disepakati untuk tetap 100 persen," imbuhnya. Kendati begitu, Airlangga tidak membeberkan kapan secara resmi kebijakan ini akan berlaku. Dia hanya menyebut, terkait aturan teknis-teknis baru akan dibahas lebih lanjut. "Jadi nanti teknis-teknis itu yang kita bahas detail," pungkasnya. Sebelumnya, PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah pada periode Januari-Juni 2025 akan mendapat insentif sebesar 100 persen. Kemudian untuk pembelian rumah pada periode 1 Juli-31 Desember 2025 akan mendapatkan insentif sebesar 50 persen. Kebijakan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2025. Dalam beleid itu tercatat, rumah tapak atau rumah susun akan mendapat PPN DTP sebesar 100 persen atau 50 persen atas PPN terutang dari bagian harga jual hingga maksimal Rp 5 miliar. Dalam PMK tersebut juga disampaikan bahwa kebijakan insentif PPN DTP ini diberikan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Indonesia, serta menstimulasi masyarakat agar membeli rumah.&nbsp;Adapun sebelumnya, PPN DTP 100 persen juga sempat diberlakukan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun yang diserahkan sepanjang Januari-Desember 2024.

Pemerintah memperpanjang fasilitas PPN DTP 100 persen untuk sektor properti hingga akhir tahun 2025, mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Perpanjang Fasilitas PPN DTP 100 Persen untuk Sektor Properti hingga Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/REI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>PEMERINTAH memperpanjang PPN DTP. Namun, besarannya dikurangi, bagaimana tanggapan REI?  Kebijakan itu tidak bisa berdiri sendiri. Harus dikawal dan diikuti semua institusi yang terkait. Pada 30 Desember 2021, yang terdaftar online di Sistem Informasi Kumpulan Pengembang (SiKumbang) sejumlah 30.062 unit rumah yang siap untuk realisasi PPN DTP. Dari jumlah tersebut, yang realisasi cuma 5.826 unit rumah. Artinya, realisasi kurang lebih hanya 15 persen.  Apakah 24.236 rumah tidak disetujui?  Iya. Tidak disetujui itu alasannya macam-macam. Karena IMB (izin mendirikan bangunan) yang diganti ke PBG (persetujuan pembangunan gedung), sampai hari ini belum ada satu pun peraturan daerah (perda) yang mengatur itu.  Nah, perizinan itulah yang seharusnya dipercepat dan dikawal supaya PPN DTP bisa terealisasi sehingga multiplier effect terjadi. Dengan begitu, program PEN yang on the right track bisa terwujud.  Selain PBG, apa ada alasan lain?  Pada 26 Oktober, yang terdaftar di SiKumbang tercatat 55 ribu unit rumah dari seluruh asosiasi properti. Dari jumlah itu, 35 ribu unit rumah yang didaftarkan untuk PPN DTP adalah anggota REI.  Lalu, turun pada Desember jadi 30.062 unit rumah. Itu terjadi karena mungkin kreditnya ditolak atau rumahnya belum jadi. Karena membangun rumah itu minimal delapan bulan. Mengingat, syaratnya per Desember rumah harus jadi 100 persen.  Apakah pembangunan rumah tidak bisa dipercepat?  Bangun rumah itu nggak kayak bikin mobil. Kalau orang beli mobil, lihat barangnya bisa langsung jadi. Tapi, kalau beli rumah, pembeli pasti minta cek fondasi, spesifikasi bangunan, dan sebagainya.  Lalu, bagaimana usulan REI ke pemerintah?  Dengan kondisi itu, saya mengimbau, apa pun kebijakan pemerintah, saya mengajukan permohonannya (perpanjangan PPN DTP) sampai Desember 2022. Realisasinya sampai akhir 2023.  Nanti saya jelaskan ke pemerintah agar realisasinya tidak hanya sampai Juni. Kalau realisasi cuma enam bulan, percuma saja. Juga, aturan perizinannya. Kalau membuat aturan PBG tapi pelaksanaannya tidak ada, ini malah tambah menghambat.

REI Usul, Diskon PPN Rumah Baru Diperpanjang hingga 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/thumb_75_18_ppn_dtp.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku industri menyambut baik langkah pemerintah memperpanjang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) properti. Meski, ketentuan insentif yang diberikan berbeda dengan tahun lalu.  Seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Kamis (30/12) lalu, usulan insentif fiskal PPN DTP perumahan disetujui Presiden Joko Widodo diperpanjang hingga Juni 2022. Tapi, besaran insentifnya dikurangi (lihat grafis).  CEO Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menyebutkan, langkah tersebut menjadi harapan untuk industri properti bisa lebih baik dalam enam bulan ke depan. Meski demikian, kebijakan itu diperpanjang hingga akhir 2022.  "Diperpanjang selama setahun ke depan karena proses pembelian properti tidak bisa instan," katanya Minggu (2/1).  Sebab, kebijakan tersebut justru membuat para pengembang ragu-ragu mengingat proses pembangunan hunian bisa lebih dari enam bulan. "Jadi, insentif ini akan sangat dimanfaatkan pengembang yang memang punya rumah ready stock," tuturnya.  Direktur PT Ciputra Development Tbk Agung Krisprimandoyo menambahkan, stimulus PPN DTP 2022 merupakan salah satu kabar yang ditunggu pengembang. Sebab, dampaknya sudah terlihat jelas tahun ini. "Di proyek kami, 60 persen penjualan datang dari skema PPN DTP. Itu sudah menunjukkan seberapa manjurnya kebijakan tersebut," paparnya.  Menurut Agung, tantangan pemberian intensif itu adalah waktu pengerjaan rumah. Sebab, syarat wajib untuk mendapatkannya adalah bangunan yang sudah jadi. Artinya, pengembang hanya punya waktu enam bulan untuk bisa menyelesaikan pembangunan.  Padahal, pengerjaan satu rumah idealnya berjalan delapan bulan hingga setahun. Namun, banyak pengembang yang memangkas waktu pembangunan hingga empat bulan untuk mengejar PPN DTP tahun ini.  "Saya yakin tahun depan pengembang bakal agresif," ucapnya.  Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Jawa Timur Rudy Sutanto menambahkan, PPN DTP memang sangat penting untuk penjualan pasar properti primary alias baru. Berkat stimulus tersebut, pertumbuhan penjualan semester II sudah mencapai dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal itu diakui membuat capaian industri properti Jatim tahun ini sudah tumbuh 20 persen dibandingkan 2019.  Dengan kebijakan tersebut, dia yakin kinerja penjualan rumah baru bisa tumbuh hingga 50 persen. Sebab, stok rumah bekas dengan harga superrendah sudah menipis. Dengan begitu, selisih harga antara rumah baru dan bekas sudah tak lagi besar.  KEBIJAKAN PPN DTP PROPERTI  Kategori | 2021 | 2022  Periode | Maret–Desember | Januari–Maret  Rumah hingga Rp 2 miliar | 100 persen | 50 persen  Rumah Rp 2 miliar–Rp 5 miliar | 50 persen | 25 persen  Persyaratan | Bangunan sudah jadi | Bangunan sudah jadi  Diolah dari berbagai sumber |

Diskon PPN Rumah Baru Diperpanjang hingga Juni, Pengembang 'Happy'

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Mobil-Daihatsu-Daihatsu-Indonesia.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengeluarkan Diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP). Anggaran sebesar Rp 2,08 triliun tersebut telah dapat dinikmati oleh konsumen mobil. Angka tersebut merupakan realisasi hingga pertengahan Oktober 2021.  "Insentif untuk meningkatkan permintaan seperti bidang otomotif itu Rp 2,08 triliun sudah dinikmati atau disalurkan melalui para pabrikan yang dinikmati oleh para pembeli mobil," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (25/10).  Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan insentif untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui PPh Pasal 21. Insentif tersebut telah diberikan kepada 81.980 pemberi kerja mencapai Rp 2,98 triliun.  Selanjutnya, ada insentif pajak untuk membantu likuiditas dan kelangsungan usaha melalui PPh Pasal 22 impor yang telah dinikmati oleh 9.490 wajib pajak senilai Rp 17,31 triliun. PPh Pasal 25 juga telah dinikmati oleh 57.529 wajib pajak senilai Rp 24,42 triliun, dan restitusi PPn telah dinikmati oleh 2.419 wajib pajak senilai Rp 5,71 triliun.  Sementara insentif penurunan tarif PPH badan yang berlaku umum untuk seluruh wajib pajak badan, realisasinya mencapai Rp 6,84 triliun. Serta, ada juga untuk sektor ritel yang waktu itu terpukul oleh dampak delta varian Covid-19.  "Mereka diberikan juga insentif PPN untuk DTP sewa outlet-nya, Rp 45 miliar," jelasnya.  Terakhir, pemerintah juga mengeluarkan insentif PMK 21 atau PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah yang telah dimanfaatkan wajib pajak mencapai Rp 64 miliar.

Dari Diskon Mobil hingga Rumah, ini Sederet Insentif Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Perumahan-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Suasana perumahan di kawasan Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupten Tangerang, Banten, Minggu (13/6/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Perumahan mencatat, hingga juni 2021 penyerapan anggarannya telah me" width="100%">
<figcaption>Suasana perumahan di kawasan Gading Serpong, Kelapa Dua, Kabupten Tangerang, Banten, Minggu (13/6/2021). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jendral Perumahan mencatat, hingga juni 2021 penyerapan anggarannya telah me</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memberikan perhatian khusus ke beberapa sektor industri di tengah ketidakpastian ekonomi. Salah satunya, properti.  Sepanjang semester I, sektor tersebut mendapatkan banyak stimulus. Namun, para pengembang perlu berusaha keras untuk mengusir awan kelabu. Khususnya pada semester II ini.  Direktur Ciputra Development Tbk Sutoto Yakobus tidak memungkiri fakta bahwa pandemi Covid-19 berdampak terhadap kinerja properti. Itu membuat harga rumah yang seharusnya sudah bisa naik dari tahun lalu menjadi tertunda.  "Kondisi saat ini memang membuat proyeksi kami agak terganggu," jelasnya Rabu (30/6).  Memang, lanjut Sutoto, tak semua sektor properti merugi. Beberapa segmen masih mencatatkan kinerja yang baik. Misalnya, rumah tapak di bawah Rp 2 miliar. Produk tersebut masih banyak peminatnya.  Faktor wilayah juga menjadi penentu. Sutoto menyatakan bahwa saat ini penjualan rumah di Semarang justru booming. Hal tersebut terjadi karena banyak industri yang migrasi ke Jawa Tengah.  "Di Semarang dan kota sekitarnya, mulai banyak kawasan industri. Itu artinya banyak yang pindah atau mendapatkan pekerjaan di sana. Dan mereka pasti mencari tempat tinggal," jelasnya.  Penjualan hunian juga terbantu stimulus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN). Juga beberapa stimulus lainnya. Apalagi, stimulus PPN diperpanjang sampai Desember.  Sutoto menyatakan bahwa stimulus pemerintah tidak mampu menyingkirkan awan kelabu yang membayangi industri properti. Sebab, kasus Covid-19 semakin bertambah. Menurut dia, hal tersebut membuat sebagian konsumen ragu untuk berinvestasi.

Pengembang Akui Sejak 2020 Harga Rumah Mager Naik Gara-gara Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/thumb_61_52_maksimalkan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengembang properti memanfaatkan rangkaian insentif pemerintah untuk meningkatkan kinerja. Demi menjangkau sebanyak mungkin pasar, mereka menggelar pameran virtual. Sasaran utamanya, tentu saja mayoritas masyarakat yang belakangan semakin terbiasa dengan platform digital.  Direktur Pemasaran Korporat Intiland Susan Pranata mengungkapkan rencananya untuk menggelar pameran virtual selama sekitar 10 bulan. Pameran akan berlangsung sampai Agustus. "Periode kampanye online kami memang cukup lama. Kami cocokkan dengan masa akhir stimulus," ungkapnya kemarin (18/6).  Strategi tersebut, lanjut dia, tidak hanya bertujuan menghabiskan produk yang sudah siap huni, tetapi juga mendongkrak momentum konsumsi properti tahun ini. Dia yakin permintaan dan pembelian meningkat sampai Agustus.  Direktur Pemasaran Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono menambahkan bahwa stimulus bebas PPN menjadi daya tarik terbesar. "Kami masih punya 200 apartemen yang siap dihuni. Dan mungkin beberapa rumah tapak. Tapi, kami memproyeksikan bahwa produk inden pun bakal laku," ungkapnya.  Menurut dia, saat ini merupakan titik terendah dalam siklus kinerja properti. Itu artinya, investor properti harus membeli aset sekarang jika ingin untung banyak.

Manfaatkan Insentif PPN, Pengembang Properti Rajin Gelar Pameran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/pasar-properti.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Insentif pajak pertambahan nilai (PPN) berdampak positif terhadap kinerja penjualan rumah pada kuartal I tahun ini. Khususnya di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Banten. Hasil riset Indonesia Property Watch (IPW) menunjukkan bahwa insentif PPN mendongkrak rata-rata pertumbuhan hingga 661 persen dari kuartal sebelumnya. CEO IPW Ali Tranghanda menyatakan, pertumbuhan penjualan tertinggi terjadi di Jakarta. Penjualan rumah ready stock selama kuartal I tumbuh hingga 975 persen. Banten menempati posisi kedua sebagai kawasan dengan pertumbuhan penjualan tertinggi. Yakni, sekitar 790,5 persen. Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) membukukan pertumbuhan hingga 412,5 persen. "Pada periode yang sama, penjualan rumah-rumah yang tidak berhak atas pemangkasan PPN melemah. Di Jabodetabek, kontraksinya rata-rata 4,9 persen untuk kuartal I tahun ini," terang Ali. Dia menuturkan, insentif PPN punya daya tarik tinggi. Para pengembang pun bergegas menyelesaikan proyek mereka agar kebagian insentif. "Sebagian pengembang mempercepat pembangunan rumahnya melalui unit precast untuk mengejar batas waktu, yaitu 31 Agustus 2021," ujar Ali. Segmen pasar rumah Jabodetabek-Banten selama kuartal I, menurut dia, bervariasi dan belum memperlihatkan pola yang stabil. Penjualan rumah dengan harga jual di atas Rp 2 miliar tumbuh hingga 238,5 persen. Pangsa pasar segmen itu pun meningkat menjadi 4,6 persen pada kuartal I dari sebelumnya 1,5 persen pada kuartal IV tahun lalu.

Penjualan Rumah Tumbuh 661 Persen, Terdongkrak Diskon PPN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/CLOVER1.jpg" alt="Salah satu tipe rumah yang dikembangkan di Perumahan Clover Hill, Joglo, Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Salah satu tipe rumah yang dikembangkan di Perumahan Clover Hill, Joglo, Jakarta Barat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah juga memberlakukan insentif untuk sektor perumahan mulai kemarin (1/3). Insentif itu berupa pembebasan PPN untuk rumah dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar (selengkapnya lihat grafis).  Pemerintah menanggung PPN selama enam bulan pada periode Maret–Agustus 2021. "PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun ditanggung pemerintah selama enam bulan atau efektif berlaku sejak 1 Maret hingga 30 Agustus 2021," terangnya.  Insentif PPN rumah susun dan rumah tapak diberikan karena sektor properti merupakan salah satu yang paling parah terdampak pandemi Covid-19. Padahal, serapan tenaga kerjanya besar.  Jumlah pekerja pada sektor properti turun menjadi 8,5 juta pada tahun lalu. Pada tahun sebelumnya, sektor tersebut mampu menyerap 9,1 tenaga kerja.  "Sektor konstruksi memiliki output multiplier yang tinggi. Multiplier effect, baik dari sisi forward linkage maupun back linkage, sangat tinggi. Terdapat 174 industri ikutan dan 350 jenis industri kecil terkait," papar Airlangga.  Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan bahwa rumah yang mendapatkan insentif harus merupakan rumah baru. Rumah itu harus sudah diserahkan kepada pembeli dalam periode pemberian insentif.  Basuki menyatakan bahwa tujuan insentif itu adalah memicu pembelian rumah-rumah baru. Khususnya yang saat ini masuk stok para pengembang atau dibangun pada periode 2020–2021 dan sudah siap huni. Dengan demikian, itu juga akan menjadi stimulus bagi proyek rumah-rumah berikutnya.  Data dari para pengembang, menurut Basuki, menunjukkan bahwa ada stok 9.000 unit rumah baru. Produk itu masuk dua kategori. Yakni, kelompok kisaran harga Rp 300 juta hingga Rp 1 miliar dan Rp 1 miliar sampai Rp 2 miliar.  Selain itu, tersedia 7.500 unit apartemen siap huni dengan harga Rp 300 hingga Rp 1 miliar. Sementara itu, rumah seharga Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar tersedia masing-masing 4.500 unit. Sebanyak 1.800 unit rumah lainnya dipasarkan dengan harga di atas Rp 5 miliar.  SKEMA INSENTIF PPN PERUMAHAN  (Maret–Agustus 2021)  100 persen untuk rumah tapak atau rusun dengan harga jual maksimal Rp 2 miliar  50 persen untuk rumah tapak atau rusun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar  Skema Insentif PPnBM Kendaraan Bermotor  100 persen untuk masa pajak Maret–Mei 2021  50 persen untuk masa pajak Juni–Agustus 2021  25 persen untuk masa pajak September–Desember 2021  Sumber: Kemenkeu  https://youtu.be/REvI8sljBdw  &nbsp;

Catat! Insentif Bebas PPN Hanya Berlaku untuk Rumah Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perkuat-ekspansi-kredit-btn-targetkan-biayai-850-ribu-rumah-di-2019_c_282515.jpg" alt="Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono" width="100%">
<figcaption>Dirut Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perbankan berupaya menghidupkan geliat properti nasional lewat berbagai ekspo daring. Salah satunya yang menerapkannya adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN). CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda menilai, upaya tersebut efektif mendongrak daya beli.  Bank Indonesia (BI) telah menurunkan suku bunga acuan pada level 3,50 persen. Selain itu, bank sentral mengubah ketentuan rasio uang muka kredit rumah atau loan to value (LTV) kredit dan pembiayaan semua jenis properti menjadi 100 persen. Artinya, transaksi pembelian rumah baru bisa dilakukan tanpa uang muka atau down payment (DP).  Pemerintah juga membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar. PPN sebesar 50 persen pun diberlakukan untuk rumah seharga Rp 2 miliar–Rp 5 miliar. Itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK/010/2021 yang mulai berlaku kemarin (1/3).  "Ini langkah luar biasa yang diambil pemerintah untuk menggerakkan ekonomi, khususnya properti. Ini akan berdampak luar biasa terhadap peningkatan pasar properti," kata Ali saat dihubungi Jawa Pos.  Dia berharap, pasar properti kembali bergairah sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. "Konsumen harus melihat ini sebagai momen untuk membeli properti karena mungkin tidak akan ada lagi kebijakan seperti ini," ungkapnya.  Dengan demikian, Ali meminta pemerintah segera mengeluarkan pedoman petunjuk pelaksanaan dan teknis aturan tersebut sehingga pasar bisa merespons dengan cepat.  Sementara itu, Executive Vice President Nonsubsidized Mortgage &amp; Personal Lending Division BTN Suryanti Agustinar mengatakan, pameran yang berlangsung sampai 31 Maret itu melibatkan 71 developer. Juga, 171 proyek unggulan dan 7 master franchise agen properti.  Dalam ekspo tersebut, BTN menawarkan suku bunga 4,71 persen. Angka itu menyusul penurunan suku bunga BI 7 day (reverse) repo rate yang terendah sepanjang sejarah. "BTN Property Virtual Expo 2021 akan menjadi solusi bagi masyarakat untuk mencari hunian idaman di tengah pandemi Covid-19," ucap Suryanti.  Menurut dia, saat ini adalah waktu yang tepat untuk membeli properti. Sebab, harganya yang cenderung turun, bunga bank rendah, serta program tanpa DP dari pemerintah.  "Ditambah ada bonus bebas biaya provisi, administrasi, appraisal, serta saldo tabungan sampai Rp 710 ribu. Jadi, tidak ada alasan lagi bagi konsumen, khususnya milenial, untuk menunda beli rumah," tandasnya.  https://youtu.be/wLPzoH29R5g  &nbsp;

BTN Expo Daring Manfaatkan Momen DP 0 Persen dan Bebas PPN Rumah Baru

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#insentif properti

Berita Terkini