<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/FEBRIO.jpg" alt="Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu." width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report) 2021 yang menginventarisasi berbagai insentif perpajakan untuk mendukung kinerja perekonomian.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan insentif perpajakan berperan efektif mempercepat pemulihan ekonomi pada 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 1,6 persen lebih tinggi dibanding sebelum pandemi.  "Melihat perekonomian tahun 2020 terkontraksi dalam, pemerintah memberikan insentif perpajakan yang lebih besar di 2021 untuk mendorong pemulihan. Kebijakan insentif ini dilakukan dengan lebih terarah dan terukur untuk merespons kondisi pandemi yang dinamis serta mendukung upaya akselerasi transformasi ekonomi,” jelas Febrio dalam keterangan resmi, di Jakarta, Senin (26/12).  Belanja perpajakan tahun 2021 mencapai Rp 299,1 triliun atau sebesar 1,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan meningkat 23,8 persen dibandingkan 2020 yang nilainya Rp241,6 triliun atau 1,56 persen dari PDB.  Berdasarkan jenis pajaknya, belanja perpajakan terbesar 2021 adalah belanja untuk insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang mencapai Rp 175,0 triliun atau 58,5 persen dari total estimasi belanja perpajakan.  Jumlah ini meningkat 24,2 persen dibandingkan insentif PPN dan PPnBM dalam belanja perpajakan tahun 2020, seiring dengan pemanfaatan insentif dalam rangka penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan semakin pulihnya aktivitas perekonomian nasional.  Berdasarkan pemanfaatannya, nilai estimasi belanja perpajakan tahun 2021 ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMKM, mencapai Rp 229,0 triliun atau sebesar 76,5 persen terhadap total belanja perpajakan.  Belanja perpajakan tersebut sebagian besar berupa pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Selanjutnya terdapat fasilitas PPN tidak dipungut untuk pengusaha kecil dan fasilitas PPh final untuk UMKM.  “Selain itu untuk menjaga tata kelola yang baik (good governance), pemerintah secara berkesinambungan melakukan pengawasan dan evaluasi atas suatu fasilitas perpajakan,” imbuhnya.  Berkenaan dengan hal tersebut, dalam laporan tahun ini disajikan juga hasil evaluasi atas beberapa kebijakan yaitu fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan bagi perseroan terbuka, fasilitas kepabeanan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, dan kontribusi ekonomi pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat.  Hasil dari evaluasi tersebut diharapkan menjadi informasi awal bagi pemerintah dan dapat memberikan ruang diskusi bagi publik dalam rangka melakukan pengawasan bersama terhadap pemanfaatan insentif perpajakan di Indonesia.  “Laporan Belanja Perpajakan adalah bagian yang sangat penting dari APBN karena mencatat semua instrumen yang tidak tertera dalam komponen belanja. Laporan ini adalah bentuk akuntabilitas dari penghitungan kebijakan insentif perpajakan dan akan terus disempurnakan," kata Febrio.  &nbsp;

Kemenkeu Sebut Belanja Perpajakan 2021 Percepat Pemulihan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PAJAK-DAERAH.jpg" alt="Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kiri) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik (kedua kiri) yang didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (kanan) usai mena" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (kiri) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik (kedua kiri) yang didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi (kedua kanan) dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani (kanan) usai mena</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI mengupayakan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI pada 2021 hingga 91 persen dari pagu sebesar Rp69,9 triliun.  "Info dari Pak Edi (Kepala BPKD) diupayakan tahun ini mencapai 91 persen. Nanti dicek kembali persisnya. pokoknya akan diupayakan sampai 91 persen," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Jakarta, Jumat (24/12).  Namun, bila merujuk data dari laman web Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pemprov DKI Jakarta per Kamis kemarin, APBD yang sudah direalisasikan baru sebesar 78,97 persen atau sebesar Rp55,2 triliun.  Selain mempercepat serapan anggaran 2021, Riza menyebutkan Pemprov DKI juga terus berupaya menggenjot pendapatan dari sektor pajak.  "Akan digenjot terus. Banyak upaya-upaya ada insentif pajak, ada percepatan. Jadi programnya sudah ada, batas waktunya kan sampai 31 (Desember). InsyaAllah, semua sudah diperhitungkan," ujar Riza.  Terkait menggenjot pendapatan dari pajak, Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif pajak berupa keringanan pokok pajak dan penghapusan sanksi denda administrasi pajak daerah hingga akhir 2021.  Insentif pajak ini berlaku untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, hingga pajak parkir.  Untuk pajak PBB-P2, Pemprov DKI memberikan keringanan sebesar 10 persen setiap tahun untuk pokok piutang pajak 2013 hingga 2021.  Bagi wajib pajak yang sudah membayar PBB-P2 Tahun 2021 pada Oktober lalu juga bisa mengajukan keringanan 10 persen lewat laman resmi tersebut paling lambat 24 Januari 2022.  Selain diberi diskon 10 persen, wajib pajak yang membayar pokok piutang PBB-P2 untuk tahun pajak 2013-2020 juga mendapatkan penghapusan sanksi administrasi.  Pembayaran pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021 akan diberikan keringanan sebesar lima persen. "Keringanan 5 persen diberikan untuk wajib pajak yang membayar pada periode 14 sampai 31 Desember 2021," kata Lusiana.  Kemudian, penghapusan sanksi administratif juga berlaku bagi wajib pajak yang membayar pokok PKB untuk tahun pajak sebelum 2021.  Keringanan sebesar 50 persen diberikan untuk pokok pajak penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya bagi wajib pajak yang membayar BBN-KB pada periode Agustus-Desember 2021.  Penghapusan sanksi administrasi juga diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran pokok pajak BBN-KB untuk penyerahan kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.  Keringanan hingga 50 persen diberikan kepada wajib pajak orang pribadi untuk perolehan pertama kali atas objek pajak berupa rumah atau rumah susun dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp2 miliar-Rp3 miliar.  Ketentuannya, keringanan 50 persen diberikan untuk wajib pajak yang membayar BPHTB pada Agustus 2021. Kemudian, keringanan 25 persen untuk wajib pajak yang membayar pajak pada periode September-Oktober 2021. Terakhir, diskon 10 persen diberikan untuk wajib pajak yang menjalankan kewajibannya pada periode November-Desember 2021.  Pemprov DKI juga memberikan penghapusan sanksi administratif untuk pajak hotel, hiburan, restoran, parkir, dan reklame yang telat dibayarkan.  "Penghapusan sanksi administratif ini diberikan kepada wajib pajak yang melakukan melakukan pembayaran pajak pada periode 14 sampai 31 Desember 2021," tutur Lusiana.

DKI Kejar Penyerapan Anggaran 2021 Hingga 91 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/entaskan-kemiskinan-bumd-diminta-bantu-pembangunan-rtlh_m_.jpg" alt="ILUSTRASI: Pembangunan perumahan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI: Pembangunan perumahan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Keuangan memperpanjang sejumlah insentif perpajakan hingga Desember 2021 dari aturan sebelumnya hingga Agustus 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik. Salah satu insentif pajak tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) properti yang diperpanjang hingga akhir tahun ini.  Lewat beleid terbaru, pemerintah memberikan insentif berupa PPN untuk rumah dengan harga rumah maksimal Rp 2 miliar. Sementara secara spesifik, insentif yang masuk ke dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 yaitu rumah dengan tipe rumah tapak atau rumah susun. Pemerintah juga memberikan pengurangan PPN sebesar 50% untuk tipe rumah tersebut dengan rentang harga jual dari Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.  Marine Novita, Country Manager Rumah.com menjelaskan bahwa sebagai salah satu stakeholder industri properti, Rumah.com menyambut baik kebijakan pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang memperpanjang insentif PPN Properti hingga Desember 2021 untuk mendorong pemulihan ekonomi domestik.  Menurutnya, perpanjangan insentif PPN Properti hingga akhir tahun diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat pada sektor properti dan bisa menjadi katalis yang baik bagi perekonomian mengingat sektor properti dapat memberikan multiplier effect kepada 174 industri ikutan dan 350 jenis industri kecil terkait.  "Apalagi berdasarkan data Real Estat Indonesia (REI), penjualan properti naik berkisar 10-20% sepanjang tiga bulan pertama pemberlakuan insentif PPN Properti pada bulan Maret-Mei 2021. Insentif ini agar sektor properti segera bangkit dan masyarakat mulai menggunakan sumberdayanya untuk konsumsi, khususnya kelompok menengah atas," jelas Marine dalam keterangannya, Selasa (29/6).  Data Rumah.com Indonesia Property Market Index Q2 2021 menunjukkan terjadinya penurunan indeks harga properti disertai kenaikan suplai properti secara nasional pada Q1 2021 kemarin. RIPMI-H pada Q1 2021 berada pada angka 110,3, turun 0,4% dibanding Q4 2020 (quarter-on-quarter).  Sementara Rumah.com Indonesia Property Market Index – Suplai (RIPMI-S) berada pada angka 178,2. Indeks menunjukkan adanya pertumbuhan suplai properti sebesar 8,4% secara kuartalan pada Q1 2021. Pertumbuhan suplai ini melambat jika dibandingkan Q4 2020 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 13,6% (quarter-on-quarter).  Kontribusi sektor properti terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) selama 20 tahun terakhir memang terus meningkat dari 7,8 persen pada 2000 menjadi 13,6 persen pada 2020. Namun, dari sisi pertumbuhan sektor properti mengalami kontraksi pada 2020 sebesar 2,0 persen, bahkan sektor konstruksi turun lebih dalam 3,3 persen sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap bisnis properti di tanah air.  Oleh karena itu, pemerintah memberikan perpanjangan periode insentif relaksasi pajak di sektor properti terutama bidang perumahan. Awalnya, insentif PPN Properti direncanakan berakhir di bulan Agustus 2021. Namun menurut Kementerian Keuangan terdapat beberapa insentif yang perlu diperpanjang untuk memulihkan demand dan supply di masyarakat.  Selain insentif pajak, tahun 2021 ini pemerintah juga menjadikan infrastruktur sebagai ujung tombak transformasi perekonomian nasional. Anggaran yang disiapkan di sektor ini pun terbilang bombastis, yakni mencapai Rp 413,8 triliun. Anggaran tersebut naik 47,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar Rp 281,1 triliun setelah mengalami penyesuaian terkait situasi pandemi.  Menurut Marine, adanya perpanjangan insentif PPN Properti, para pengembang hunian memiliki waktu lebih panjang untuk membangun rumah, dimana pelunasan pembayaran rumah yang memanfaatkan insentif ini dapat dilakukan paling lambat Desember 2021 sehingga penyerahan unit rumah dapat dilakukan paling lambat April 2022. Selain itu hadirnya perpanjangan insentif tersebut menunjukkan bahwa sesungguhnya saat ini merupakan waktu yang paling mudah untuk membeli hunian.  Para pencari hunian bisa mulai mempelajari dulu panduan pembelian rumah dengan mengunjungi www.rumah.com/panduan. Di dalamnya terdapat panduan lengkap, mulai dari cara mengumpulkan uang untuk uang muka, memilih cicilan yang ideal, hingga menemukan lokasi hunian terbaik.  "Sementara bagi para pengembang tentu juga akan melakukan penyesuaian target pasar dengan memperbesar suplai untuk kalangan menengah. Rumah.com dapat membantu memahami di mana posisi konsumen saat ini dan apa yang harus dilakukan dengan kalkulator keterjangkauan dan panduan seputar keuangan dan properti bagi konsumen yang sedang menyiapkan diri untuk membeli," pungkas Marine.

Perpanjangan Insentif PPN Properti Dorong Permintaan Hunian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/WULING-OK1.jpg" alt="Wuling Motors (Wuling) memasarkan seri Confero dalam empat varian yang terdiri Confero Double Blower, Confero S 1.5C Lux, Confero S 1.5L Lux+, dan Confero S ACT. Wuling Motors" width="100%">
<figcaption>Wuling Motors (Wuling) memasarkan seri Confero dalam empat varian yang terdiri Confero Double Blower, Confero S 1.5C Lux, Confero S 1.5L Lux+, dan Confero S ACT. Wuling Motors</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah resmi memperluas jangkauan untuk insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kepada kendaraan 1.501-2.500 cc yang sudah mulai berlaku pada Kamis (01/04/2021) yang lalu.  Dalam hal ini, terdapat total sebanyak 29 kendaraan dari berbagai jenis dan merek yang berhak untuk merasakan adanya insentif yang dikeluarkan oleh pemerintah pada Maret lalu yang berguna untuk mendorong perekonomian Indonesia.  Kebijakan ini juga sudah tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian (Kemenperin) Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Ditanggung Oleh Pemerintah Pada Tahun Anggaran 2021.  Pabikan otomotif yang berhak menerima insentif dari pemerintah, adalah mereka yang sudah menggunakan komponen lokal sebanyak 60 persen atau lebih, Kemenperin juga mencatat ada sebanyak 115 jenis komponen yang harus digunakan dalam satu kendaraan.  Untuk kendaraan 1.501 sampai dengan 2.500 cc, Kemenperin memberikan kepada tujuh model kendaraan yang berhak menerima dan merasakan kebijakan yang dinilai dapat menguntungkan banyak pihak.  Untuk kendaraan dengan kapasitas mesin 1.501-2.500 cc, meliputi Toyota Fortuner 2.4 4x2, Toyota Fortuner 2,4 4x4,Toyota Innova 2.0, Toyota Innova 2.4, Honda CRV 2.0 CVT, Honda HR-v 1,8 L, serta Honda City Hatchback RS.  Berikut daftar lengkap 29 kendaraan untuk semua varian yang mendapatkan insentif untuk merk Toyota meliputi Toyota Innova 2.0, Innova 2.4, Fortuner 2.4 4x2, Fortuner 2,4 4x4, Yaris, Vios, Sienta, Rush, Raize, serta Toyota Avanza.  Untuk merk Daihatsu yang mendapaykan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) meliputi Daihatsu Grand Max Minibus, Luxio, Terios, Xenia serta Daihatsu Rocky.  Untuk Merk Mitsubishi meliputi Mitsubishi Xpander, Xpander Cross, sementara untuk merk Nissan meliputi Nissan Livina. Untuk merk Wuling diberikan untuk tipe Wuling Confero, sedangkan Suzuki fasilitas insentif perpajakan diberikan kepada Suzuki Ertiga, dan Suzuki XL7.  Terakhir fasilitas insentif penghapusan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) diberikan kepada pembelian untuk merk Honda meliputi Honda Brio RS, Mobilio, BR-V, CRV 2.0 CRV 1,5 L, HR-V 1,5 L, HR-v 1,8 L, CRV 2.0 CVT, serta Honda City Hatchback.

Ini Daftar Lengkap Kendaraan Yang Berhak Menerima Insentif PPnBM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/Pidato-Presiden-Joko-Widodo-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap insentif perpajakan yang diberikan melalui UU Omnibus Law Perpajakan dan stimulus dampak Covid-19 dapat tepat sasaran. Sehingga dukungan ini mampu mendorong untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia.  "Penerapan Omnibus Law Perpajakan dan pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong peningkatan investasi dan daya saing nasional," kata Jokowi dalam pidato penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan pada Rapat Paripurna DPR-RI Tahun Sidang 2020 - 2021, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Jumat (14/8).  Ia mengharapkan pemberian insentif perpajakan mampu menjadi motor pemulihan ekonomi paska-pandemi COVID-19. Selain itu, relaksasi kebijakan tersebut juga mampu memrangsang transformasi ekonomi.  "Pemerintah terus melakukan berbagai upaya perluasan basis pajak serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan dan menggali sumber-sumber penerimaan yang potensial," ujarnya dikutip dari Antara, Jumat.  Dalam kesempatan ini, Presiden juga menyampaikan target penerimaan negara sebesar Rp 1.776,4 triliun dalam RAPBN 2021. Itu terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.481,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 293,5 triliun.  https://www.youtube.com/watch?v=dsawrwvMpWk

Penerimaan Negara dalam RAPBN 2021 Ditargetkan Rp 1.776,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/Pameran-Mobil-Listrik-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana both pameran kendaraan listrik di acara IEMS 2019 Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Ajang pameran khusus kendaraan bermotor listrik pertama di Indonesia. Acara ini merupakan upaya atau inisiatif" width="100%">
<figcaption>Suasana both pameran kendaraan listrik di acara IEMS 2019 Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Ajang pameran khusus kendaraan bermotor listrik pertama di Indonesia. Acara ini merupakan upaya atau inisiatif</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah didorong untuk memberikan insentif bagi dunia usaha yang menyiapkan dana riset khusus untuk pengembangan usahanya. Pemberian alokasi dana khusus untuk riset diharapkan mampu meningkatkan daya saing Indonesia dalam menghadapi semakin ketatnya persaingan global.  Partner Tax Research & Training Services Danny Darussalam Tax Centre (DDTC), Bawono Kristiaji mengungkapkan kemampuan mengembangkan produk inovatif dan teknologi bisa terwujud melalui kegiatan penelitan dan pengembangan.   Masalahnya, skala atau ukuran dari kegiatan litbang di Indonesia masih lemah. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan stimulus, salah satu cara yang paling efektif ialah melalui pemberian insentif pajak.   “Pemberian insentif ini penting lantaran inovasi dan teknologi merupakan dua hal yang dibutuhkan untuk lompatan pertumbuhan dan produktivitas perekonomian Indonesia,” ujar Bawono dalam keterangannya terkait pentingnya stimulus perpajakan di Jakarta, Rabu (12/2).  Bawono mengungkapkan, pada dasarnya insentif pajak untuk pengembangan produk inovatif dan teknologi sudah mulai dilakukan melalui dua skema. Pertama, melalui profit based incentive berupa tax holiday. Jedua, melalui cost based incentive berupa super tax deduction. Pemberian insentif untuk produk inovatif diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 150 Tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. Insentif berupa tax holiday ini diberikan kepada industri pionir yang mengaplikasikan teknologi baru.   Selain itu, pengurangan pajak super atau super tax deduction untuk kegiatan litbang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.   Namun, lanjutnya, insentif untuk kegiatan litbang tersebut yang masih belum jelas. "Hingga kini pemerintah belum merilis aturan teknis mengenai pengurangan pajak super untuk kegiatan litbang. "Baru di tataran PP, belum ada PMK-nya," terang Bawono.  Menurut Bawono, fasilitas insentif pajak pada dasarnya bisa diberikan kepada semua industri. Namun ada baiknya pemberian insentif diprioritaskan pada industri strategis. Menurutnya ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam memberikan insentif pajak bagi produk inovatif.   Pertama, bersifat strategis dan memiliki dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Kedua, teknologi yang selama ini belum dikuasai oleh Indonesia sehingga banyak pembayaran royalti ke luar negeri. Ketiga, teknologi yg meningkatkan efisiensi dan cost structure sehingga produk Indonesia bisa lebih kompetitif. Keempat, menurut Bawono pemerintah perlu memberikan insentif pajak untuk industri produk inovatif yang dapat mengurangi eksternalitas negatif dan ramah lingkungan.   Seperti diketahui, pemerintah telah memberikan insentif untuk kendaraan listrik dalam bentuk penghapusan pajak PPNBM dan pengecualian kebijakan plat nomor ganjil genap. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam mendorong produsen untuk berinovasi dalam memproduksi mobil listrik.  Selain mobil listrik, terdapat banyak produk yang berpotensi untuk bisa diberikan insentif, termasuk industri yang terkait dengan tembakau.

Dorong Insentif Pajak, Pengamat: Akan Tumbuhkan Produk Berdaya Saing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/AVILIANI-MUSTAFA-RAMLI.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kebijakan pemerintah memberikan insentif perpajakan dinilai tepat guna mendorong investasi dan inovasi. Namun, akan lebih baik lagi jika cakupan industri yang bisa mendapatkan insentif tersebut dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini. Industri-industri yang bisa mendapatkan insentif saat ini dinilai belum mencakup dan mengakomodir keberadaan beragam industri inovatif yang tengah berkembang pesat.  Peneliti Senior INDEF, Aviliani mengatakan bahwa perluasan insentif perpajakan bisa mendorong investasi yang akhirnya akan membantu pertumbuhan ekonomi untuk mencapai sasaran pemerintah. Menurutnya, kebijakan insentif perpajakan seperti tax allowance, tax holiday, atau aturan super deductible tax yang sudah dan akan dikeluarkan pemerintah sudah mengikuti tantangan yang dibutuhkan oleh industri.  “Hal ini akan mampu mendorong industri dalam melakukan investasi dan litbang untuk mendorong produk-produk yang inovatif, dan menuju industri 4.0,” ujar Aviliani kepada wartawan di Jakarta, Selasa (23/7).  Pada seminar nasional Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) bertemakan ‘Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang’ di Jakarta, Aviliani melihat insentif pajak yang diberikan saat ini hanya terbatas pada beberapa industri yang masuk dalam kategori industri pionir.  Padahal, katanya, jika ditelisik lebih dalam, sebenarnya masih ada ruang untuk memperluas definisi industri pionir agar dapat mencakup produk-produk inovasi lain yang berdampak positif terhadap masyarakat serta berorientasi pada ekspor dan pengurangan impor.  Menurutnya, terdapat industri-industri lain yang harusnya bisa mendapat insentif fiskal, misalnya industri mobil listrik, energi terbarukan seperti biofuel dan tenaga matahari. “Ada juga produk alternatif pengganti plastik sekali pakai, makanan atau minuman sehat yang rendah gula, hingga produk-produk inovasi dari industri tembakau yang semua itu bisa berdampak lebih positif terhadap lingkungan dan masyarakat," jelasnya.  Dia juga menyoroti insentif yang diberikan oleh pemerintah saat ini hanya fokus pada pengurangan pajak penghasilan. Padahal, banyak sekali bentuk insentif lain yang dapat diberikan oleh pemerintah, mulai dari pengurangan tarif PPN, cukai, hingga penerapan regulasi non-fiskal yang dapat mendukung industri untuk tidak hanya tumbuh namun dapat berkembang.  Apalagi saat ini Indonesia telah mendapat investment grade dari berbagai lembaga pemeringkat dunia, mulai dari Moody’s, S&amp;P, Japan Credit Rating (JCR), Fitch, hingga Rating and Investment Information, Inc (R&amp;I). Sehingga, peluang untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri sangat besar. Begitupun tren suku bunga perbankan yang saat ini cenderung menurun yang dapat menjadi sumber pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha di berbagai industri dalam melakukan investasi.  Dengan berkembangnya produk-produk dari industri inovatif tersebut, negara dapat merasakan manfaatnya di masa yang akan datang, berupa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan negara. Sehingga sangat wajar apabila insentif pajak industri pionir diperluas dan mencakup industri inovatif.

Perluasan Insentif Pajak Bakal Dorong Pelaku Usaha Industri Inovatif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/AIRLANGGA-DOK-HUMAS.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu penguatan industri hulu strategis dan berupaya mendorong produktivitas industri manufaktur untuk tujuan ekspor. Harapannya, kontribusi sektor manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional semakin meningkat.  Sepanjang kuartal I 2019, sektor manufaktur Indonesia memberikan kontribusi sebesar 20,07 persen terhadap PDB nasional. Selain itu, sektor ini telah tumbuh 3,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.  Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menuturkan, dalam upaya menggenjot kinerja dan peran industri manufaktur pada perekonomian nasional, pihaknya telah memacu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menciptakan inovasi, serta pengembangan industri padat karya yang berorientasi ekspor.  Langkah tersebut didukung dengan kebijakan pemerintah berupa pengurangan pajak super. Hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.  Dalam regulasi itu, potongan pajak hingga 200 persen diberlakukan bagi industri yang melakukan pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, kemudian industri dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen karena melakukan kegiatan litbang, serta untuk industri padat karya dapat diberikan pengurangan penghasilan neto sebesar 60 persen.  “Artinya, pemerintah memperhatikansektor industri yang padat karya serta fokus pada vokasi dan inovasi.Beberapa industri yang menjadikanIndonesia sebagai basis produksinya, bisa diberikan fasilitas tersebut, seperti industri otomotif,” tutur Airlangga di Jakarta.  Survei dari lembaga riset internasional McKinsey menyebutkan, Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan PDB nasional-nya sebesar USD155 miliar pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan diimplementasikannya ekonomi digital atau industri 4.0 melalui peta jalan Making Indonesia 4.0 pada industri manufaktur di Tanah Air.  Peta jalan Making Indonesia 4.0 memiliki aspirasi besar mewujudkanIndonesia sebagai negara yang masuk jajaran 10 ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2030. Salah satu program prioritas yang ada dalam peta jalan itu adalah meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri. Hal ini untuk menyambut Indonesia yang akan memasuki masa bonus demografi dengan mayoritas penduduk berusia produktif pada 2030.  “Revolusi industri 4.0 membawa transformasi perekonomian menjadi berbasis R&amp;D. Penerapan industri 4.0juga ditargetkan akan memberikan tambahan PDB yang akan diperoleh dari peningkatan input tenaga kerja dan produktivitas perusahaan secara agregat,” ujarnya.  Airlangga menyampaikan, industri 4.0 dapat meningkatkan pertumbuhan PDB riil dari 5 persen menjadi 6-7 persen atau terjadi peningkatan sebesar 1-2 persen antara tahun 2019-2030. Kemudian menciptakan tambahan hingga 10 juta lapangan pekerjaan dan meningkatkan kontribusi manufaktur terhadap PDB hingga 25% pada tahun 2030.  “Revolusi industri 4.0 menjadi bagian akselerasi kebijakan publik yang diharapkan mampu merevitalisasi sektor manufaktur, meningkatkan nilai ekspor, memperbaiki kondisi keuangan negara, serta meningkatkan pasar tenaga kerja,” paparnya.  Airlangga mengungkapkan, revolusi industri 4.0 juga membawa transformasi masif pada kebutuhan tenaga kerja. “Dengan kebutuhan tenaga kerja yang kompeten dalam teknologi informasi dan komunikasi, karena itu Kemenperin mendorong angkatan kerja yang ada saat ini untuk di-reskilling maupun upskilling,” ungkapnya.  Sebagai contoh, angkatan kerja perlu memiliki kemampuan penguasaan data, Artificial Intelligent (AI), serta internet of things (IoT) yang meliputi perangkat, jaringan, dan aplikasi. Selain itu, SDM industri juga dapat dibekali dengan kemampuan lain melalui program reskilling, misalnya di aspek manajerial. “Di era industri 4.0, dibutuhkan pengelola inovasi dan perubahan, karenanya kami juga melakukan pelatihan manajer transformasi,” ujar Menperin.  Kemenperin memiliki sejumlah program pendidikan vokasi untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja industri, yakni dengan program vokasi link &amp; match dengan industri,diklat 3in1, sertifikasi tenaga kerja industri, pembangunan politeknik di kawasan industri, dan penerapan inovasi industri 4.0.  “Dengan skema Skills for Competitiveness (S4C) pada tahun 2020-2024, target Kemenperin adalah membuat 175 politeknik, memperkuat 2.612 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan targetnya mampu menghasilkan 1,5 juta tenaga kerja terampil,” tandasnya.

Dorong Produktivitas Manufaktur, Kemenperin Targetkan PDB Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/RUMAH-MENENGAH-ATAS-JAWA-POS.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com  – Properti diharapkan bisa menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Hal itu terlihat dari banyaknya insentif fiskal yang diberikan pemerintah pada sektor tersebut tahun ini. Misalnya, keringanan pajak untuk properti mewah serta kenaikan threshold harga rumah yang dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) untuk rumah sederhana.  Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara menyatakan, properti adalah sektor ekonomi yang dapat memberikan dampak yang cepat terhadap pertumbuhan. Hal itu yang membuat pemerintah terus berdiskusi dengan pengembang mengenai apa saja insentif yang dibutuhkan industri. Dengan adanya insentif, sektor properti bisa tumbuh lebih menggeliat.  ’’Tetapi, kita juga tidak bisa memberi keringanan dari sisi fiskal saja. Dari sisi moneter, juga harus ada dorongan untuk itu, dan dari sisi pembiayaan yang langsung menyentuh konsumen, itu juga akan ikut membantu. Dari OJK dan BI juga ikut mendorong,’’ katanya.  Penurunan suku bunga acuan ke level 5,75 persen diharapkan semakin menambah minat dan kemampuan konsumen untuk membeli properti.  Selain itu, mendorong kemampuan pengembang untuk ekspansi usaha. Dengan insentif-insentif fiskal yang telah diberikan pemerintah sebelumnya, pengembang dapat lebih leluasa memutuskan rencana ekspansi dan kegiatan usahanya. Hal tersebut juga baik untuk multiplier effect-nya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/grafis-realestat-640x480.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Info grafis sumbangan sektor properti terhadap pettumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)(Dok.Jawa Pos)  Sebab, multiplier effect properti akan merambah ke sektor lainnya. Misalnya, penjualan semen, perdagangan alat bangunan, upah buruh bangunan, dan lain-lain. ’’Itu sebabnya kami mau properti ini bisa mengangkat pertumbuhan dari banyak sisi,’’ lanjut Suahasil.  Ekonom BNI Kiryanto mengungkapkan, sektor properti akan tumbuh dan menjadi andalan pembiayaan perbankan. Pengembang juga akan lebih berani mengajukan pembiayaan setelah melihat perubahan suku bunga acuan. ’’Investasi di properti juga akan lebih baik,’’ ucapnya.  Di bagian lain, pemerintah juga masih berjuang keras untuk melepaskan diri dari neraca dagang yang defisit. Angka defisit neraca perdagangan 2018 yang mencapai USD 8,7 miliar adalah yang terbesar sejak Indonesia merdeka. Defisit neraca dagang juga terus berlanjut dengan catatan USD 1,94 miliar pada paro pertama tahun ini.  Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mendorong ekspor maupun menekan impor. Namun, hal tersebut tentu butuh waktu yang tak sebentar. Apalagi, pelaku usaha juga masih aktif melakukan bisnisnya sehingga risiko kenaikan impor tak terelakkan.  ’’Sebenarnya mereka beli bahan baku dan lain-lain, itu tanda-tanda ekonomi kita masih tumbuh. Tapi, ya, memang dampaknya akan susah di neracanya,’’ jelasnya.  Kondisi manufaktur yang belum menjadi barang utama pendongkrak ekspor juga menjadi salah satu kelemahan Indonesia. Indonesia lebih banyak bertumpu pada ekspor komoditas. Hal tersebut turut memengaruhi nilai ekspor Indonesia.  Indonesia sendiri mengalami penurunan ekspor 8,57 persen secara year-on-year (YoY) sepanjang semester I 2019 menjadi USD 80,32 miliar. Selanjutnya, impor turun 7,63 persen (YoY) menjadi USD 82,26 miliar. Hal itu turut dipengaruhi faktor perang dagang yang sudah terjadi sejak tahun lalu. Geliat perdagangan terpengaruh sehingga tiap-tiap negara berjuang keras untuk menjaga pertumbuhan ekonominya.

Properti Dorong Pertumbuhan, Insentif Fiskal Harus Didukung Moneter

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/SRI-MULYANI-ISTIMEWA-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampaknya tak main-main untuk membenahi sektor Sumber Daya Manusia (SDM) pada masa jabatan periode keduanya. Baru-baru ini, Jokowi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2019 yang isinya akan memberikan insentif pajak bagi pelaku usaha yang mau ikut aktif melakukan pengembangan SDM dan riset nasional.  Bahkan untuk memuluskan rencananya itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga akan langsung membuat aturan turunan dari PP 45/2019 berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Regulasi untuk membuat untuk turunan regulasi tersebut dipercepat hanya satu pekan saja.  "PMK sedang kami susun untuk jalankan PP ini. Insya Allah bisa kita selesaikan PMK-nya dalam satu minggu ini," kata Sri Mulyani di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (9/7).  Sri Mulyani bilang, insentif tersebut memang sengaja diberikan oleh pemerintah sebagai jawaban dari aspirasi yang dikeluhkan para pelaku usaha yang selama ini telah berjuang mengembangkan SDM-nya. Harapannya, pekerja Indonesia dapat bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari uar negeri.  "PP adalah jawaban terhadap keinginan kementerian perindustrian yang sesuai keinginan pelaku usaha agar mereka memiliki daya kompetisi," tukasnya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menekan PP 45/2019 tentang perubahan atas PP 94/2019 yang mengatur soal penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam Tahun berjalan. Nantinya pemerintah akan memberikan insentif kepada perusahaan yang mau ikut andil meningkatkan SDM dan riset nasional.  Rinciannya insentif yang didapatkan tercantum pada beleid 29A, 29B dan 29C. Di antaranya, pembebasan atau pengurangan PPh Badan, pengurangan penghasilan neto 60 persen dari jumlah penanaman modal, pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan vokasi sampai dengan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300 persen dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk R&amp;D.

Dukung Investasi SDM, Kemenkeu Siapkan Turunan Aturan PP 45/2019

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#insentif perpajakan

Berita Terkini