<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/18/kY1KRRhnaVObvBQV9j62R0A0LupR2qau9H2yRXBC-327886611.jpg" alt="Ilustrasi guru sedang mengajar di kelas. (Dok/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru sedang mengajar di kelas. (Dok/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kabar gembira bagi para guru di seluruh Indonesia. Pemerintah memastikan peningkatan besar-besaran pada program beasiswa kuliah D4/S1 untuk tahun 2026, bersamaan dengan kebijakan baru terkait kesejahteraan hingga pengurangan beban jam mengajar. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI akan menambah kuota beasiswa kuliah 2026 bagi para guru untuk menempuh pendidikan D4 maupun Sarjana (S1). Pada tahun 2025, pemerintah memberikan beasiswa sebesar Rp 3 juta per semester bagi 12.500 guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 untuk melanjutkan studi S1 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau. "Pemerintah menyadari, berbagai insentif dan tunjangan untuk guru belum sebagaimana yang diharapkan," tutur Mendikdasmen RI, Abdul Mu'ti saat memimpin Upacara Peringatan Hari Guru di Surabaya, Selasa (25/11). Tahun depan (2026), Kemendikdasmen menyediakan beasiswa kuliah D4/S1 kepada 150 ribu guru untuk melanjutkan pendidikannya. Ini menjadi wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan kompetensi guru. "Untuk meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah memberikan tunjangan sertifikasi sebesar Rp 2 juta per bulan untuk guru non-ASN dan satu kali gaji pokok untuk guru-guru ASN," imbuh Mu'ti. Dalam amanatnya, Menteri Mu'ti juga mengatakan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah terus berupaya meningkatkan kualifikasi, kompetensi, dan kesejahteraan guru. Salah satunya, insentif khusus bagi guru honorer dinaikkan dari Rp 300 ribu per bulan menjadi Rp 400 ribu per bulan. "Semua tunjangan dan insentif ditransfer langsung ke rekening guru," terangnya. Mendikdasmen berjanji akan meningkatkan kualitas guru dengan berbagai program pelatihan, seperti pendidikan profesi guru, deep learning, coding, kepemimpinan sekolah, serta peningkatan kompetensi lainnya. Kewajiban mengajar guru juga tidak lagi harus 24 jam. Pemerintah menyiapkan satu hari khusus sebagai waktu belajar guru agar mereka bisa lebih fokus menjalankan peran utama dan profesional sebagai pendidik. "Sehingga dalam melaksanakan tugas utamanya sebagai pendidik profesional, guru dapat lebih fokus melaksanakan tugas pembelajaran, membimbing, dan meningkatkan kualitas diri. Selamat hari guru 2025," tukas Mu'ti. (*)

Kemendikdasmen RI menambah kuota beasiswa D4/S1 menjadi 150 ribu guru pada 2026. Tunjangan sertifikasi, insentif honorer, hingga kebijakan

Pemerintah Tambah Kuota 150 Ribu Beasiswa Kuliah untuk Guru pada 2026, Tunjangan dan Insentif Juga Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/WhatsApp-Image-2021-11-20-at-13.37.32.jpeg" alt="Guru madrasah saat mengajar dengan metode digital. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Guru madrasah saat mengajar dengan metode digital. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru-guru madrasah non-PNS dan nonsertifikasi tak perlu risau jika tunjangan insentifnya tidak cair. Sebab, Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kebijakan pembayaran secara rapel untuk satu tahun penuh. Besarannya Rp 250 ribu/bulan untuk setiap guru.  Informasi skema pencairan secara rapel itu disampaikan Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain. Total penerima tunjangan insentif tersebut sekitar 210 ribu guru madrasah non-PNS dan nonsertifikasi. Zain mengatakan, saat ini sedang dilakukan proses pencairan.  Kemenag menargetkan anggaran itu masuk ke rekening guru pada November mendatang. Tapi, jika bisa lebih cepat, menurut Zain lebih baik. Dia melanjutkan, surat perintah pencairan dana sudah terbit. Jadi, ketika rekening guru sudah siap, bank penyalur akan langsung mencairkan uangnya.  Zain mengingatkan, besaran tunjangan itu tidak membedakan jenjang madrasah. Mulai raudhatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, hingga madrasah aliyah, semuanya sama.  ’’Para penerima akan menerima Rp 3 juta dipotong pajak,’’ tutur Zain. Tunjangan insentif itu merupakan bentuk rekognisi negara kepada para guru yang telah berdedikasi dan mengabdikan hidupnya dalam mencerdaskan anak bangsa.  Ada beberapa syarat guru bisa menerima insentif itu. Di antaranya, aktif mengajar dan terdaftar di sistem SIMPATIKA. Kemudian, belum lulus sertifikasi, berstatus guru tetap bukan PNS, serta memiliki nomor PTK Kemenag atau NUPTK Kemendikbudristek. Pemberian insentif itu diprioritaskan untuk guru yang sudah lama bekerja.

Kemenag Siapkan Rapel Insentif untuk Guru Madrasah Non-PNS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/3a1f27c7-f945-4c6d-aa73-12622ede200f.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali memberikan bantuan insentif kepada 211.455 pengajar agama di Jateng. Hal ini dilakukan sebagai wujud perhatian Ganjar terhadap para pengajar agama.  Total bantuan senilai Rp281.113.110 ini, diberikan Ganjar secara simbolis saat menghadiri Rapat Kerja Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Jateng, yang diadakan di Hotel Sunan Solo, di Kecamatan Laweyan, Surakarta, Jateng pada Selasa (29/3).  "Tadi ada pemberian apresiasi dengan awarding. Dan ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah agama itu menarik," ujar Ganjar dalam keterangannya, Selasa (29/3).  Bantuan dibagi menjadi dua, yakni bantuan insentif senilai Rp 254,2 Miliar untuk para pengajar keagamaan. Kemudian, untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah terhadap Madrasah Aliyah (MA), jumlah bantuannya senilai Rp 26,8 Miliar.  Program bantuan ini telah memasuki tahun keempat sejak 2019 lalu. Diawal program, baru 171.131 orang pengajar agama yang mendapatkan insentif.  Satu tahun berikutnya, pada 2020, total penerima bertambah 40.324 orang menjadi 211.455 orang, yang terdiri dari pengajar agama Islam di Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan TPQ, Sekolah Minggu (Kristen/Katolik), Pasraman (Hindu), dan Vijjalaya (Buddha).  "Kami mendorong sekolah percontohan. Sehingga banyak kegiatan itu ditukar sama yang lain. Menurut saya ini menjadi champion, ini menjadi pioneer-pioneer yang kita harapkan nanti memengaruhi yang lain. Nah kontennya akan bisa macem-macem," jelas Ganjar.  Nantinya para guru agama penerima insentif akan memperoleh masing-masing Rp1,2 Juta tiap empat bulan. Untuk pencairan tahap pertama, akan dilakukan bulan April mendatang. Proses pencairannya pun akan dilakukan dengan cara transfer langsung ke rekening penerima bantuan.

Ganjar Serahkan Bantuan Senilai Rp 281 M Buat Kesejahteraan Guru Agama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Guru-Madrasah.jpg" alt="Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi guru Madrasah tengah mengajar santrinya. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemberian tunjangan insentif bagi guru madrasah non PNS memasuki tahap aktivasi rekening untuk pencairan dana. Total tunjangan yang akan diterika guru madrasah non PNS sebesar Rp 2 juta.  Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Muhammad Zain mengatakan bahwa tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS tahun 2021 sebesar Rp 250 ribu per bulan. Karena keterbatasan anggaran, tunjangan akan diberikan terhitung sebanyak delapan kali.  "Tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS tahun ini sebesar Rp 250 ribu per bulan dan diberikan delapan kali. Jadi totalnya Rp 2 juta, dipotong pajak sesuai ketentuan undang-undang," terang Zain, Minggu (3/10).  Dikatakan olehnya, pemberian tunjangan insentif guru madrasah adalah wujud perhatian pemerintah terhadap guru madrasah bukan PNS. Di tengah keterbatasan anggaran, Kemenag tetap mengalokasikan anggaran untuk tunjangan insentif guru.  "Meski ini bukan program mandatori seperti tunjangan profesi, Kemenag tetap alokasikan anggaran tunjangan insentif. Ini bentuk perhatian negara kepada guru madrasah bukan PNS," terangnya.  Berbeda dengan sebelumnya, tahun ini pembayaran tunjangan insentif guru madrasah bukan PNS dilakukan terpusat oleh Ditjen Pendidikan Islam. Sehingga, besarannya sama secara nasional.  "Tahun ini akan diberikan kepada lebih 320 ribu guru madrasah bukan PNS," ucapnya.  Tunjangan ini diberikan kepda guru madrasah bukan PNS dengan kriteria sebagai berikut:  1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama); 2. Belum lulus sertifikasi; 3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); 4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama; 5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru. 6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV; 7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya; 8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. 9. Belum usia pensiun (60 tahun). 10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. 11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. 12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.  "Terakhir, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar," tandasnya.

Guru Madrasah Non PNS Akan Dapat Tunjangan Insentif Rp 2 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/uang-uy.jpeg" alt="Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: uang. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Proses pencairan insentif bagi guru madrasah bukan PNS memasuki tahap akhir. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan insentif ini secara bertahap akan segera cair.  "Surat Perintah Pembayaran Dana sudah terbit. KPPN akan segera menyalurkan anggaran yang sudah teralokasi di RKAKL Kementerian Agama ke Rekening Bank Penyalur insentif guru madrasah bukan PNS,” jelas Menag di Jakarta dikutip, Selasa (28/9).  "Kami perkirakan, semoga akhir September atau awal Oktober 2021, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru bukan PNS penerima insentif," sambungnya.  Kata Menag, insentif ini diberikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Insentif ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan.  "Dengan begitu diharapkan terjadi peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di RA dan Madrasah," serunya.  Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada, telah dibagi secara proporsional berdasarkan jumlah guru setiap provinsi.  Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak, karena jumlah guru madrasah bukan PNS juga paling banyak. "Sebelumnya, anggaran insentif guru ada di daerah. Untuk 2021, pencairan insentif dilakukan secara terpusat, melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam," ujarnya.  "Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah disalurkan kepada guru yang berhak menerimanya secara langsung ke rekening guru yang bersangkutan," lanjut Ali.  Sementara itu, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan M Zain menambahkan, karena keterbatasan anggaran, insentif hanya diberikan kepada guru madrasah bukan PNS yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi.  Adapun kriterianya, lanjut M Zain, adalah sebagai berikut: 1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA (Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama); 2. Belum lulus sertifikasi; 3. Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); 4. Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama; 5. Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah, yaitu guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah, Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.  "Diprioritaskan bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini dibuktikan dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi," tegas M Zain.  6. Memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV; 7. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya; 8. Bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. 9. Belum usia pensiun (60 tahun). "Ini akan diprioritaskan bagi guru yang usianya lebih tua," sebut M Zain. 10. Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. 11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. 12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.  "Terakhir, tunjangan insentif dibayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan dibuktikan dengan Surat Keterangan Layak Bayar," tandasnya.

Insentif Guru Bukan PNS Madrasah Cair Akhir Bulan September

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Menteri-Agama-Yaqut-Cholil-Qoumas-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/5/2021). Rapat kerja tersebut membahas tindak lanjut persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1442 H</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kementerian Agama (Kemenag) segera mencairkan insentif untuk guru-guru madrasah non-PNS. Rencananya, insentif itu dikucurkan mulai September depan. Total ada sekitar 300 ribu penerima. Setiap guru mendapatkan Rp 250 ribu per bulan.  Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Muhammad Zain mengatakan, insentif itu nanti tidak diterima guru setiap bulan. ’’Pencairannya dirapel,’’ katanya kemarin (29/8). Teknis pencairannya akan ditetapkan secara resmi oleh Kemenag.  Zain mengatakan, program pemberian insentif guru tersebut terbentur anggaran. Karena itu, insentif hanya diberikan kepada guru-guru madrasah non-PNS yang memenuhi kriteria serta kuota masing-masing provinsi. Kuota di setiap provinsi dibagi secara proporsional. Informasi dari Kemenag, kuota terbanyak nanti diperuntukkan Provinsi Jawa Timur. Sebab, di Jawa Timur jumlah guru madrasah non-PNS sangat banyak.  Kriteria yang ditetapkan Kemenag, antara lain, aktif mengajar di RA (setingkat PAUD), MI (SD), MTs (SMP), dan MA/MAK (SMA) serta terdaftar di Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Simpatika) Kemenag. "Syarat berikutnya, belum lulus sertifikasi guru," katanya. Sebab, yang sudah lulus sertifikasi guru berhak mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Besaran TPG untuk guru non-PNS minimal Rp 1,5 juta/bulan.  Syarat lainnya adalah memiliki nomor PTK Kementerian Agama atau NUPTK, mengajar di satuan administrasi pangkal binaan Kemenag, dan berstatus sebagai guru tetap madrasah.  Selain itu, Zain mengatakan bahwa pemberian insentif tersebut diprioritaskan kepada guru-guru yang telah lama mengabdi. ’’Ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan lama mengabdi,’’ jelasnya. Guru madrasah non-PNS yang bisa mendapatkan insentif itu juga minimal sarjana atau lulusan D-IV, memenuhi beban mengajar minimal enam jam sepekan, dan belum berusia 60 tahun. Nanti sistem di Kemenag menerbitkan surat keterangan layak bayar untuk guru yang memenuhi kriteria dan berhak mendapatkan insentif.  Sebelumnya Menag Yaqut Cholil Qoumas terus mendorong supaya insentif tersebut bisa dicairkan September. Dia menjelaskan, petunjuk teknis pencairan insentif guru madrasah non-PNS itu sedang tahap finalisasi. "Saya minta Ditjen Pendidikan Islam Kemenag untuk bisa segera melakukan pencairan. Targetnya, September mulai cair," katanya.

September, Insentif Guru Madrasah Non-PNS Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gtt-ptt-sekolah-negeri-di-kota-malang-bakal-dapat-jatah-uang-makan_m_.jpg" alt="Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah." width="100%">
<figcaption>Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Kabar gembira bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kota Malang. Pasalnya, sebentar lagi mereka akan mendapat kejelasan terkait insentif&nbsp;yang telah ditentukan. Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang Zubaidah mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pemberian insentif. Yakni berupa uang makan kepada GTT dan PTT. Namun, saat ini wacana tersebut masih belum masuk dalam bahasan APBD 2019. "Untuk uang makan itu nanti besaran anggarannya akan masuk di bagian Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," ujarnya, Selasa (29/1). Penghitungan pemberian uang makan nantinya sebesar Rp 20 ribu per hari. Selanjutnya akan dikalikan dengan hari aktif masing-masing guru saat mengajar. Sehingga, ketika izin atau tidak sedang mengajar, mereka tidak akan mendapat jatah uang makan. "Per hari Rp 20 ribu, tinggal dikalikan saja itu per bulan berapa. Tergantung aktif masuknya guru. Kalau izin, tidak diberikan uang makan," tambah Zubaidah. Selain pemberian insentif uang makan, bagi GTT dan PTT yang masa pengabdiannya sudah lebih dari lima tahun, akan mendapat gaji minimal Rp 1,7 juta. "Uang tersebut diambilkan dari sumber Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dari tingkat PAUD sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP)," terangnya. Terkait hal tersebut, pihaknya juga telah melakukan sosialisasi. Bahkan, pihaknya akan melaksanakan rapat bersama dengan seluruh guru dari PAUD sampai SMP pada awal Maret mendatang. Zubaidah mengungkapkan, pemberian insentif ini berlaku untuk sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swasta sifatnya adalah hibah, yang skemanya masih akan diatur lagi. "Ini khusus untuk sekolah negeri, kalau swasta nanti akan saya lihat lagi seperti apa," pungkasnya.

GTT-PTT Sekolah Negeri di Kota Malang bakal Dapat Jatah Uang Makan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anggaran-defisit-wali-kota-batam-tetap-upayakan-insentif-guru_m_.jpg" alt="Perayaan HUT ke-73 PGRI di Alun-alun Engku Putri, Batam Centre, Batam." width="100%">
<figcaption>Perayaan HUT ke-73 PGRI di Alun-alun Engku Putri, Batam Centre, Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Perayaan HUT ke-73 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Batam berlangsung meriah. Kegiatan yang dipusatkan di Alun-alun Engku Putri, Batam Centre itu diawali dengan jalan santai. Setelah itu, panitia menyediakan berbagai hadiah menarik. Wali Kota Batam HM Rudi mengatakan, kondisi APBD Kota Batam memang masih berada di kondisi yang belum maksimal. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya agar para guru bisa menerima insentif. Tidak hanya mereka yang berstatus sebagai PNS, tapi juga bagi para guru yang berstatus honorer. "Saya akan memperhatikan kesejahteraan para guru, baik di sekolah negeri maupun guru swasta. Semuanya tetap dapat, honorer juga dapat," ucap Rudi di hadapan ribuan guru yang memenuhi area alun-alun, Sabtu (1/12). Sektor pendidikan menjadi fokus utama yang harus ditingkatkan. Dengan begitu, akan lahir generasi yang bisa meneruskan pembangunan. Peningkatan tersebut menjadi hal mutlak di tengah persaingan global yang semakin sengit. Pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam akan memberikan pengawasan maksimal. Supaya proses pembelajaran berjalan baik dan berkembang. "Mutu pendidikannya harus benar-benar ditingkatkan. Ayo sama-sama kita berpacu," serunya. Sementara itu, Ketua PGRI Kota Batam Rustam Efendi menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang tetap memperhatikan kesejahteraan guru di tengah kondisi defisit anggaran. Ia juga bersuka cita ketika Rudi menyampaikan akan lebih memperhatikan kesejahteraan guru di masa mendatang. Rustam juga mengaku akan bersama-sama pemerintah menghadirkan iklim pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan di masa mendatang. &nbsp;

Anggaran Defisit, Wali Kota Batam Tetap Upayakan Insentif Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/insentif-guru-honorer-segera-dicairkan_m_217954.jpeg" alt="Ilustrasi: GTT dan PTT akan mendapatkan insentif jelang Lebaran." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: GTT dan PTT akan mendapatkan insentif jelang Lebaran.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Kabupaten Malang sedikit bisa bernapas lega. Mereka segera mendapatkan tunjangan insentif dalam waktu dekat. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Dr M Hidayat menyampaikan, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi dengan para kepala bidang guna membahas perihal pencairan insentif. Dalam waktu dekat, dana insentif segera dicairkan. Seperti diketahui, pencairan insentif bagi GTT tiap tahunnya akan dilakukan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Besarannya sesuai dengan ploting anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD 2018. Masing-masing guru honorer di Kabupaten Malang akan menerima insentif sebesar Rp 600 ribu. Total ada 7.488 guru honorer yang akan menerima insentif. Rinciannya, 4.741 guru SMP dan 2747 guru SD. "Secepatnya akan kami cairkan, dalam waktu dekat," tegas Hidayat, Selasa (5/6). Meski belum ada kepastian tanggal pencairan, Hidayat meyakinkan bahwa anggaran insentif akan diterima guru honorer sebelum libur Lebaran. Terkait dengan tunjungan hari raya (THR), Dinas Pendidikan tidak bisa berbuat banyak untuk para GTT. Mantan Kabag Humas Pemkab Malang itu menuturkan, kebijakan pemberian THR kepada tenaga honorer ditingkat SD dan SMP sepenuhnya bergantung pada kebijakan sekolah. Pasalnya, mereka menggunakan Rancangan Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS). "Untuk SMP mungkin masih memungkinkan (ada THR), jika komite dan wali murid menyepakati penganggarannya. Tapi untuk SD saya rasa masih kesulitan," paparnya. Hidayat berharap pada tahun selanjutnya, pemerintah pusat juga menaruh perhatian kepada para guru honorer. Bahkan jika sewaktu-waktu dibutuhkan data pokok pendidikan untuk pendataan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang akan siapkan jauh-jauh hari. Dalam agenda Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2018, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang akan mengajukan tambahan insentif untuk GTT. Mereka upayakan kalau bisa ditambah menjadi Rp 200 ribu atau minimal Rp 200 ribu.

Insentif Guru Honorer Segera Dicairkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/6920-guru-honorer-di-bandar-lampung-cairkan-insentif_m_184132.jpeg" alt="Ribuan guru honorer penuhi gedung serba guna Universitas Lampung, Jumat (26/1)." width="100%">
<figcaption>Ribuan guru honorer penuhi gedung serba guna Universitas Lampung, Jumat (26/1).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 6.920 guru honorer memadati Gedung Serba Guna Universitas Lampung, Jumat (26/1). Mereka merupakan pendidik mulai dari tingkat TK/RA, SD/MI hingga SMP/Mts. Kedatangan para guru honorer tak lain adalah untuk menerima pencairan insentif. Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengakui ada keterlambatan pembayaran insentif guru honor untuk periode Juni-Desember 2017. &ldquo;Ini seharusnya paling lambat Desember kemarin dibayarkan,&rdquo; ucap Herman di sela penyerahan insentif guru honorer. Menurut Herman, keterlambatan pembayaran insentif guru honor lantaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung belum membayarkan Dana Bagi Hasil Bandar Lampung. &ldquo;Sedangkan dana APBD kami kan terbatas,&rdquo; terangnya. Kendati demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung tetap mengusahakan pembayaran insentif agar para guru honorer tetap fokus dalam mengajar. &ldquo;Kami gunakan dana APBD untuk pembayaran ini,&rdquo; ungkap Herman. Meski insentif yang diberikan kecil. Herman berharap para guru honorer dapat bisa memanfaatkannya. &ldquo;Ini kemampuan kami, Pak, Bu. Doakan APBD kami naik agar insentif juga naik,&rdquo; ucap Herman di hadapan ribuan guru honorer. Sekadar informasi, jumlah insentif yang diterima guru honorer di Bandar Lampung sebesar Rp 200 ribu per bulan. Pembayarannya setiap enam bulan sekali. Insentif adalah gagasan dari Pemkot Bandar Lampung yang sudah berjalan sejak 2010 sampai sekarang. Pada kesempatan ini, Herman juga menyosialisasikan Peraturan Daerah (Perda) tentang Baca Tulis Alquran yang baru saja disahkan DPRD Bandar Lampung pada Senin (22/1) lalu. &ldquo;Dengan perda ini, nantinya anak-anak dapat terarah dan jauh dari hal-hal buruk,&rdquo; klaim Herman. Lebih lanjut, Herman meminta kepada para guru agar tidak terpengaruh isu yang tengah berkembang tentang Perda Baca Tulis Alquran. &ldquo;Baca tulis Alquran hanya diwajibkan untuk siswa muslim. Jadi jangan dengarkan (isu) di luar-luar sana,&rdquo; tegasnya. Meski sudah disahkan, pelaksanaan Perda tentang Baca Tulis Alquran masih belum diketahui secara pasti. &ldquo;Kami tunggu pengesahan gubernur. Kalau gubernur cepat, kami juga cepat,&rdquo; tutup Herman.

6.920 Guru Honorer di Bandar Lampung Cairkan Insentif

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#insentif guru

Berita Terkini