<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemakaman-khusus-jenazah-Covid-19-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend" width="100%">
<figcaption>Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terungkapnya kasus honor pemakaman yang sempat masuk ke kantong bupati Jember mendapat respons dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Agar tak terulang, Kemendagri meminta pemerintah provinsi (pemprov) untuk memantau potensi praktik serupa di kabupaten/kota lainnya.  Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, pihaknya sudah melakukan evaluasi di level provinsi. Hasilnya, tidak ada yang menganggarkan insentif Covid-19 untuk kepala daerah. Namun, untuk kabupaten/kota, Ardian belum mendapat laporan. Sebagaimana hierarki pemerintahan, yang mengevaluasi kabupaten/kota adalah pemerintah provinsi. ”Untuk kabupaten/kota, yang paling paham adalah pemprov. Hasil pantauan kami, tidak ada seperti di Jember untuk provinsi,” ujarnya.  Pihaknya menegaskan, pejabat daerah dilarang memanfaatkan situasi pandemi sebagai momentum menambah insentif. Meski secara aturan tidak melanggar, hal itu tidak patut dilakukan. Sebab, tidak mencerminkan sikap sense of crisis. Dia menekankan, insentif harus diutamakan kepada masyarakat rentan seperti keluarga yang kehilangan pendapatan atau UMKM. ”Pak Menteri berkali-kali ingatkan kepala daerah agar APBD difokuskan pada penanganan Covid dan dampak sosial ekonominya,” kata dia. Ardian juga meminta pemda menjaga kepekaan sosial saat menyusun anggaran. ”Jangan nanti semua kegiatan dibuat honor,” tegasnya.  Sementara itu, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyatakan bahwa kementeriannya tidak berwenang dalam pemberian gaji atau insentif di luar tenaga kesehatan. ”Kalau dari pemda, itu kebijakan pemda masing-masing,” ungkapnya kemarin.  Sejauh ini, pemerintah telah membayarkan tunggakan insentif tenaga kesehatan 99,3 persen. Masih ada 0,7 persen tunggakan yang segera diselesaikan. Tunggakan tersebut berasal dari fasilitas kesehatan yang mengalami keterlambatan saat dimintai dokumen pertanggungjawaban. Kemenkes masih memiliki anggaran Rp 9,95 miliar yang rencananya digunakan untuk membayar tunggakan itu. Secara detail, untuk tunggakan insentif tenaga kesehatan pada 2020, dari anggaran Rp 1,48 triliun, sudah diproses pembayarannya Rp 1,469 triliun.

Gubernur Harus Pantau Insentif Covid di Daerah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Pemakaman-khusus-jenazah-Covid-19-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend" width="100%">
<figcaption>Suasana area pemakaman khusus jenazah Covid-19 TPU Jombang, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu (28/8/2021). Pemerintah mengklaim terjadi penurunan kasus infeksi Covid-19 imbas pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa dan Bali. Kend</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Bupati Jember Hendy Siswanto akhirnya mengembalikan honor pemakaman pasien Covid-19 ke kas daerah. Meski demikian, dia mengatakan bahwa honor yang nominalnya Rp 100 ribu untuk tiap kegiatan pemakaman tersebut tidak melanggar aturan.  Dalam surat keputusan (SK) mengenai honor pemakaman itu, ada puluhan orang yang terlibat. ”Saya sampaikan bahwa tentang honor pemakaman itu benar. Bahwa kami punya tim pemakaman khusus Covid-19,” kata Hendy kepada Jawa Pos Radar Jember.  Dia juga menyebut posisinya sebagai pengarah. Sekda Jember penanggung jawab, kepala BPBD sebagai ketua, serta sejumlah orang lain. Tim pemakaman sudah lama terbentuk. Begitu kursi bupati berganti, tim pemakaman diperbarui pada akhir Maret dengan susunan tim baru. ”Kami meneruskan kembali dari tim terlebih dahulu,” ujar bupati yang menjabat sejak 26 Februari 2021 itu.  Seiring berjalannya waktu, petugas pemakaman bekerja dengan susunan tim baru. Baru sekitar empat hari lalu, Bupati Hendy menerima honor sebagai pengarah dan beberapa pejabat lain dengan posisi masing-masing. Hendy menerima Rp 70 juta terhitung sejak Juni. ”Saya tanya ke kepala BPBD (Moh. Djamil, Red), kok besar sekali,” ucap Hendy.  Selama masa pandemi tersebut, jumlah kegiatan pemakaman melonjak. Mekanisme honor yang dihitung adalah per kegiatan. Otomatis, dengan banyaknya kegiatan pemakaman, nominal honornya besar. ”Loh, kok ini besar sekali dan ini kurang tepat. Apalagi dengan posisi seperti ini,” jelasnya.  Pada malam penerimaan honor itu, Hendy enggan menerimanya. Dia ingin memberikannya kepada masyarakat yang membutuhkan atau terdampak Covid-19. ”Saya tidak mau terima (honor, Red). Hak pribadi saya adalah gaji. Gaji saja saya berikan (ke masyarakat, Red) kok. Kenapa saya menerima dari uang pemakaman Covid-19 ini,” ungkap Hendy.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/bupati_jember.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bupati Jember Hendy Siswanto (JUMAI/JAWA POS RADAR JEMBER)  Secara hukum, keberadaan honor kegiatan pemakaman sebenarnya sah alias legal. Ada keputusan menterinya serta bergantung kepala daerah masing-masing. Apalagi, SK kegiatan pemakaman adalah lanjutan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang juga disertai SK. ”Maret saya buat pembaruan SK. Karena ini darurat, harus ada SK. Memakamkan tidak boleh dilakukan sembarang orang, makanya perlu SK,” tegas Hendy.  Kasus tersebut kini diusut Polres Jember. Unit Pidana Korupsi Satreskrim Polres Jember melayangkan surat pemanggilan terhadap Siti Fatimah, bendahara di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember. Warkat itu tertanggal 24 Agustus lalu.  Dalam surat pemanggilan yang ditandatangani Kasatreskrim Polres Jember AKP Komang Yogi Arya Wiguna tersebut, Siti Fatimah dimintai keterangan terkait dengan penyalahgunaan wewenang oleh kepala BPBD Jember dalam pengelolaan anggaran pemakaman pasien Covid-19. ”Saya datang sesuai panggilan. Selesai dari tugas di BPBD Jember, saya ke polres,” kata Fatimah saat ditemui awak media setelah keluar dari ruang penyidikan Unit Idik II/Tipikor Polres Jember kemarin (28/8).  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan menyelesaikan polemik honor pemakaman korban Covid-19 yang diterima bupati dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Jember. Informasi terakhir yang diterima KPK, honor tersebut telah dikembalikan ke kas daerah (kasda) Pemkab Jember.  Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan, sebelumnya Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK telah berkoordinasi dengan Pemkab Jember terkait honor pemakaman tersebut. Hasil koordinasi itulah yang menjadi acuan pengembalian honor ke kasda. ”Pemkab Jember telah menindaklanjutinya,” tegas Ipi saat dikonfirmasi kemarin (28/8).  Ipi menjelaskan, mengacu Instruksi Menteri Dalam Negeri No 1/2020, insentif terkait penanganan Covid-19 sejatinya hanya diberikan kepada tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar Covid-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat. Pemberian insentif itu disesuaikan dengan standar harga satuan yang ditetapkan kepala daerah.

Bupati Jember Kembalikan Honor Pemakaman Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/1-tahun-Wisma-Atlet-hadapi-Corona_FEDRIK-TARIGAN-JAWA-POS_Jawa-Pos-1-526.jpg" alt="1.500 relawan tenaga kesehatan hingga pasien yang berada di Wisma Atlet mengayunkan angklung dalam Peringatan 1 Tahun perjuangan RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran beroperasi menangani pandemi Corona, Selasa (23/3/2021). Dalam Perayaan ini seluruh" width="100%">
<figcaption>1.500 relawan tenaga kesehatan hingga pasien yang berada di Wisma Atlet mengayunkan angklung dalam Peringatan 1 Tahun perjuangan RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran beroperasi menangani pandemi Corona, Selasa (23/3/2021). Dalam Perayaan ini seluruh</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pencairan insentif untuk tenaga kesehatan (nakes) yang terlibat penanganan Covid-19 kini semakin praktis. Sebab, dana tersebut akan dikirim langsung ke rekening setiap nakes.  Perubahan itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021. ’’Dengan terbitnya peraturan ini, kami akan berusaha mempercepat proses pembayaran,” kata Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kirana Pritasari.  Dia meminta agar rekening nakes diinformasikan kepada Badan PPSDM.  Kebijakan tersebut dinilai mampu menghindari pungutan atau pemotongan insentif. Selain itu, bisa dimonitor apabila terjadi keterlambatan pencairan. Penyebabnya bisa diketahui langsung.  Dia menjelaskan, penerima insentif adalah nakes yang masih bekerja. Karena itu, calon penerimanya harus diusulkan fasilitas kesehatan. Besaran insentif juga tidak akan sama. Nakes yang berisiko tinggi terpapar Covid-19 akan menerima dana yang lebih besar. ’’Maka, prioritas ini difokuskan kepada nakes yang menangani Covid-19,” tutur Kirana.  Dengan disosialisasikannya keputusan menteri kesehatan tersebut, pada April ini secepatnya usulan bisa disampaikan. Dengan begitu, insentif dan santunan untuk 2021 bisa segera dibayarkan. Sedangkan untuk tunggakan 2020, sedang dilakukan proses review oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  ’’Fasilitas kesehatan yang menangani Covid-19 juga diharapkan melaporkan secara periodik dana insentif tenaga kesehatan yang sudah diterima,’’ ucapnya. Dengan demikian, semua pihak bisa memonitor dan menghindari keterlambatan pembayaran.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/23/02/2021/tegas-kpk-ingatkan-manajemen-rs-tak-potong-insentif-tenaga-kesehatan/">Tegas! KPK Ingatkan Manajemen RS Tak Potong Insentif Tenaga Kesehatan</a>  Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemenkes Sundoyo mengatakan, penyusunan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 didasari rekomendasi-rekomendasi KPK dan BPKP. ’’Teman-teman dari KPK dan BPKP telah melakukan pengamatan lapangan. Hasil riset, monev, dan pengamatan itu disampaikan kepada menteri kesehatan,’’ ujarnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gelg26soxaE

Insentif Nakes Langsung Masuk Rekening