<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/10/03ac3722-bc1a-4571-b6db-83f75cf63a64-1-914739624.jpg" alt="Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Rapim Polri 2026. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Rapim Polri 2026. (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kapolri Jenderal Polisi Listyo menyampaikan permohonan maaf kepada publik. Dia tidak menampik masih ada personel Polri yang melakukan kesalahan dalam pelaksanaan tugas. Baik yang dilakukan secara sadar maupun tidak disadari. Ungkapan permohonan maaf tersebut disampaikan oleh Jenderal Sigit saat menyampaikan sambutan dalam acara buka bersama insan pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan (Jaksel), pada Rabu (25/2). Tidak hanya permohonan maaf, dia turut menegaskan komitmen untuk selalu terbuka dan siap menerima kritik. &rdquo;Saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari, mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu, kami dalam hal ini, kami mohon maaf,&rdquo; kata dia. Orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu memastikan, instansinya tidak akan ragu-ragu menindak setiap pelanggaran aturan yang dilakukan oleh anak buahnya. Baik aturan etik maupun aturan pidana. Menurut dia, tindakan tegas yang dilakukan oleh Polri merupakan bentuk komitmen dalam menjaga institusi kepolisian. &rdquo;Kami berjanji terhadap hal-hal yang sifatnya mencederai keadilan publik, apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan tegas untuk menjaga institusi kami tercinta,&rdquo; ucap dia menegaskan. Dalam kesempatan yang sama, Sigit juga menyampaikan bahwa peran media bagi institusi kepolisian sangat penting. Menurut mantan kepala Bareskrim Polri itu, suara yang disampaikan oleh media adalah wujud suara publik. Untuk itu, dia memastikan akan merespons setiap suara publik yang disampaikan melalui media massa. &rdquo;Bahwa sekecil apapun suara dari teman-teman kita, itu adalah jeritan dari masyarakat, jeritan dari publik, keluhan dari masyarakat, aspirasi dari publik, yang mau tidak mau kami harus melakukan langkah cepat, respons cepat untuk menanggapi,&rdquo; kata dia. Jenderal Sigit berharap, dengan hubungan yang baik antara Polri dengan insan pers dan seluruh media massa di Indonesia, ada alat kontrol yang menjalankan fungsi kontrol melalui kritik dalam setiap pemberitaan. Dia juga berharap, media massa di Indonesia menjadi sumber pencerah bagi publik. &rdquo;Sehingga kemudian kita bersama-sama bisa menjaga bangsa ini, bisa menjaga negara ini menjadi lebih baik,&rdquo; ujarnya. &nbsp;

Kapolri Listyo minta maaf atas kesalahan personel Polri. Dia tegaskan siap menindak pelanggaran dan respons kritik media dengan cepat.

Masih Ada Polisi Langgar Aturan, Kapolri Minta Maaf Terbuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/LUTHFI-02-204109776.jpg" alt="Ahmad Luthfi dalam Rembug Bareng Gubernur Jateng dengan Pimpinan Media di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ahmad Luthfi dalam Rembug Bareng Gubernur Jateng dengan Pimpinan Media di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengajak insan media di wilayahnya untuk bersama-sama membangun daerah. Sebab, membangun daerah butuh kerja sama semua pihak. &ldquo;Pembangunan tidak bisa parsial, tidak bisa kasuistik. Harus ada kolaborasi luar biasa. Dan media, tidak boleh saya tinggalkan. Harus menyertai kami dari provinsi sampai desa,&rdquo; kata Luthfi dalam Rembug Bareng Gubernur Jateng dengan Pimpinan Media di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). Menurut Luthfi, pers bukan hanya pelapor, tetapi juga analis dan mitra strategis dalam menyukseskan program-program pembangunan secara konstruktif. &ldquo;Kalau media tidak ikut, masyarakat tidak akan tahu kerja kita,&rdquo; ujarnya. Dalam pertemuan itu, Luthfi mengurai sejumlah program prioritas 2025, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga swasembada pangan. &ldquo;Kerja kolaboratif ini penting agar daerah tidak jalan sendiri-sendiri. Bukan siapa paling menonjol, tapi bagaimana semuanya maju bersama,&rdquo; tandasnya. Salah satu yang jadi fokusnya adalah pembangunan bidang kesehatan di desa. Ia menyebut, meski ada puskesmas, banyak desa bahkan belum memiliki dokter. Karena itu, ia mendorong program pengiriman dokter spesialis gratis untuk penanganan TBC, kanker serviks, dan penyakit berat lainnya. <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/02/LUTHFI-02-B-743465258.jpg" alt="Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berfoto bersama dengan Pimpinan Media dalam acara Rembug Bareng Gubernur Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi berfoto bersama dengan Pimpinan Media dalam acara Rembug Bareng Gubernur Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (2/7). (Istimewa).</figcaption>
</figure> &ldquo;Desa adalah backbone (tulang punggung). Kita juga melakukan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17 ribu unit, kita hitung fiskalnya. Layanan kesehatan juga kita dekatkan, termasuk 3.900 warga desa sudah di-screening lewat program Speling,&rdquo; jelasnya. Di sektor pertanian, Jateng menyumbang 18,8% produksi beras nasional tahun 2024, dari total lahan pertanian 1,5 juta hektare. Terkait penanganan rob di Sayung Demak, ia menegaskan pemerintah tidak tinggal diam. Proyek Giant Sea Wall di Sayung terus berlanjut dan ditargetkan fungsional 2026. Namun untuk jangka pendek, Luthfi telah mengerahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jateng untuk melakukan intervensi di desa-desa terdampak. Kendati demikian, Luthfi menyatakan, pekerjaan pemerintah tidak akan diketahui masyarakat apabila tidak dibersamai oleh insan media. Pihaknya juga tidak anti terhadap kritik. Sebanyak 76 media dari berbagai daerah dan asosiasi media berkumpul dalam agenda Rembug Bareng Gubernur Jateng. Sejumlah media arus utama turut hadir, seperti Kompas, Tribun Jateng, Radar Group (Jawa Pos), Solo Pos, Suara Merdeka, Bisnis Indonesia, Detik.com, Liputan6.com, Media Indonesia, LKBN Antara dan lainnya. Selain itu hadir pula media penyiaran seperti TVRI, RRI, Metro TV, SCTV/Indosiar, TV One, Inews, Kompas TV, dan lainnya.

Pers bukan hanya pelapor, tetapi juga analis dan mitra strategis dalam menyukseskan program-program pembangunan secara konstruktif.

Ahmad Luthfi Ajak Insan Media Ikut Serta Bangun Jateng

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/21/92_jokowi-232334102.jpg" alt="TABUH REBANA: Presiden Jokowi bersama Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun (tengah). Ada juga (dari kiri) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu." width="100%">
<figcaption>TABUH REBANA: Presiden Jokowi bersama Ketua PWI Pusat Hendry Ch Bangun (tengah). Ada juga (dari kiri) Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dalam sambutan di puncak Hari Pers Nasional kemarin (20/2), Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada insan pers. Selain menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Publisher Rights), Jokowi menyebutkan bahwa belanja iklan pemerintah dialokasikan untuk perusahaan media massa. &rdquo;Pemerintah akan terus mendukung ekosistem pers,&rdquo; kata Jokowi dalam sambutannya. Dia menjelaskan, Perpres 32/2024 mengatur soal tanggung jawab platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas. Aturan baru itu disebutnya sebagai jembatan untuk kerja sama yang adil antara pers dan platform digital. Dia telah meminta Menkominfo Budi Arie untuk memberikan perhatian kepada media massa. Salah satunya dengan memprioritaskan belanja iklan pemerintah untuk perusahaan pers. Pihak Google pun merespons terbitnya Perpres Publisher Rights. Google menyatakan selama ini telah bekerja sama dengan media dan pemerintah untuk mendukung serta membangun masa depan yang berkelanjutan bagi ekosistem berita di Indonesia. &rdquo;Kami percaya bahwa sangat penting bagi produk kami untuk menampilkan beragam berita dan perspektif tanpa prasangka atau bias,&rdquo; ujar Google dalam keterangan tertulis. Google juga menyoroti perlunya memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap beragam sumber berita. Termasuk memberikan dukungan pada ekosistem berita yang seimbang di Indonesia. &rdquo;Ekosistem yang memberikan berita berkualitas untuk semua orang dan memungkinkan penerbit berita, baik besar maupun kecil, untuk berkembang.&rdquo; (lyn/c7/c9/oni)

Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada insan pers. Yaitu, Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Publisher Rights.

Puncak HPN 2024, Jokowi Teken Perpres Publisher Rights

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/insan-pers-prihatin-radar-bogor-digeruduk-oknum-massa-kader-pdip_m_217406.jpeg" alt="Forum pekerja media melakukan seruan aksi solidaritas kepada Radar Bogor yang bertemakan Lawan" width="100%">
<figcaption>Forum pekerja media melakukan seruan aksi solidaritas kepada Radar Bogor yang bertemakan Lawan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Aksi penggerudukan yang kembali dilakukan kader PDIP Kota Bogor ke kantor harian Radar Bogor Jumat lalu (1/6) menjadi keprihatinan insan pers. Kemarin (2/6) Forum Pekerja Media yang terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta, Serikat Pekerja Lintas Media (SPLM) Jakarta, LBH Pers, dan Federasi Serikat Pekerja Media (FSPM) Independen menggelar aksi solidaritas untuk Radar Bogor. Ketua FSPM Independen Sasmito Madrim menyatakan, kepolisian harus menindak tegas aksi-aksi sepihak yang dilakukan <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/02/217192/dipimpin-diah-pitaloka-massa-pdip-kembali-datangi-radar-bogor" target="_blank">kader PDIP</a> terhadap Radar Bogor. Jika tidak ada reaksi, dia khawatir upaya intimidasi akan terus terulang di kemudian hari. Menurut dia, benar atau salahnya produk sebuah media hanya bisa diputuskan Dewan Pers sebagaimana ketentuan undang-undang. "Uji saja siapa yang salah. Kalau misalnya Radar Bogor salah, nggak apaapa. Tapi bukan dengan cara kekerasan," imbuhnya. Penggerudukan terjadi pada Rabu (30/5) dan Jumat (1/6). Massa PDIP tidak puas atas isi pemberitaan Radar Bogor edisi Rabu itu. Khususnya terhadap berita berjudul "Ongkang-Ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta" yang berisi tentang gaji jajaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Di lembaga tersebut Ketua Umum <a href="https://www.jawapos.com/read/2018/06/02/217187/solidaritas-bela-wartawan-radar-bogor-sempat-dihalangi-polisi" target="_blank">PDIP</a> Megawati Soekarnoputri menjabat ketua dewan pengarah. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyatakan, pihaknya meminta jajaran PDIP Kota Bogor menahan diri dan tidak melakukan aksi-aksi yang di luar ketentuan. "Konsistensi ketua umum selama ini selalu mengambil jalur hukum," tuturnya. Disinggung kapan upaya sengketa diajukan ke Dewan Pers, dia belum bisa memastikan. Terkait aksi penggerudukan yang sudah terjadi dua kali di Radar Bogor, Hendrawan menyebut hal itu sebagai aksi spontanitas. "Bila ada letupan itu karena judul dan gambarnya sangat menistakan, intimidatif, yang mudah menimbulkan salah paham di akar rumput," ujarnya.&nbsp;

Insan Pers Prihatin Radar Bogor Digeruduk Oknum Massa Kader PDIP

insan pers

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#insan pers

Berita Terkini

Masih Ada Polisi Langgar Aturan, Kapolri Minta Maaf Terbuka

Ahmad Luthfi Ajak Insan Media Ikut Serta Bangun Jateng

Puncak HPN 2024, Jokowi Teken Perpres Publisher Rights

Insan Pers Prihatin Radar Bogor Digeruduk Oknum Massa Kader PDIP

Download Aplikasi JawaPos.com