<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/15/meme-INSA-1727100085.jpg" alt="Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto. (ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) Carmelita Hartoto. (ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) bersama PT Meratus menyalurkan dua kontainer bantuan kemanusiaan bagi korban banjir dan tanah longsor di wilayah Sumatera, sebagai wujud solidaritas industri pelayaran nasional mendukung pemulihan pascabencana. "Melalui program 'INSA Peduli' ini, kami&nbsp;menyalurkan beberapa bantuan kemanusiaan berupa logistik kebutuhan dasar mulai dari makanan, air bersih hingga life jacket," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto dalam pelepasan bantuan kemanusiaan program INSA Peduli bencana Sumatera, di Jakarta, Senin (15/12). Bantuan tersebut dikirim menggunakan kapal PT Meratus Line menuju Pelabuhan Belawan Medan. Bantuan kemudian akan didistribusikan ke Sibolga serta wilayah lain yang masih membutuhkan dukungan logistik darurat bagi masyarakat terdampak bencana. Carmelita menyampaikan, pihaknya mengoordinasikan pengiriman itu bersama anggota pelayaran lainnya memastikan rantai distribusi berjalan efektif, meski tantangan akses dan cuaca masih mempengaruhi upaya penanganan pascabencana di wilayah Sumatera. Ia menuturkan, kepedulian itu lahir dari duka mendalam atas korban jiwa besar di Sumatera. Apalagi tim SAR terus bekerja mencari warga hilang dengan dukungan berbagai pemangku. Dia menegaskan, industri pelayaran memiliki tanggung jawab moral hadir membantu sesama terutama ketika bencana memutus akses dasar dan mengguncang kehidupan keluarga korban di berbagai daerah terdampak Sumatera. Melalui program INSA Peduli bantuan makanan air bersih dan life jacket disiapkan guna memenuhi kebutuhan mendesak sekaligus meningkatkan keselamatan warga selama masa pemulihan bencana banjir dan longsor. Lebih lanjut dia mengatakan pengapalan perdana memanfaatkan kapal anggota termasuk Meratus serta dukungan perusahaan pelayaran lain, seperti Tanto SPIL dan Temas yang bergerak serentak membantu daerah terdampak bencana di Sumatera. "DPC dan teman-teman secara pribadi dari DPP INSA, dan perusahaan-perusahaan, semua ikut serta memberikan bantuan ini. Berapapun yang mereka berikan melalui INSA, itu sangat berarti," ujarnya lagi. INSA menilai tantangan lapangan masih berat mulai keterbatasan air bersih pangan hingga pakaian, sehingga distribusi cepat terarah menjadi kunci meringankan beban penyintas bencana di wilayah Sumatera. "INSA bergerak bukan sendiri, bukan pengusahanya saja, tapi teman-teman secara pribadi, kita punya sekretariat pun ikut memberikan sumbangan," ujar Carmelita menambahkan. Ketua Pelaksana INSA Peduli Zaenal Abidin Hasibuan menambahkan, kegiatan INSA Peduli telah berlangsung sejak 30 November 2025 dan akan terus berjalan hingga waktu yang belum ditentukan. Hingga Sabtu (13/12), INSA telah menghimpun donasi dari 74 perusahaan dan individu. Branch Manager PT Meratus Line Steven menegaskan, kehadiran pihaknya sebagai wujud solidaritas bagi masyarakat Sumatera terdampak bencana melalui aksi cepat kolaboratif bersama mitra kemanusiaan nasional yang berkelanjutan inklusif dan terukur. "Melalui kampanye Meratus for Indonesia dan bersama Meratus Foundation, Meratus memberikan bantuan gratis, yaitu berupa pengiriman dari berbagai titik di Indonesia (ke lokasi bencana secara gratis)," kata Steven. Dia mengatakan, bantuan dikirim dari Surabaya menuju Belawan serta dari Jakarta menuju Padang dan Medan guna meringankan beban korban sekaligus mendukung pemulihan pascabencana.&nbsp;

Bantuan dikirim dari Surabaya menuju Belawan serta dari Jakarta menuju Padang dan Medan guna meringankan beban korban.

INSA Gandeng Meratus Kirim Dua Kontainer Bantuan Bencana ke Sumatera

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/WhatsApp-Image-2024-02-06-at-112604-751709252.jpg" alt="Kapal baru milik perusahaan industri maritim dan logistik asal Surabaya, Meratus, memperkuat bisnis cold chain." width="100%">
<figcaption>Kapal baru milik perusahaan industri maritim dan logistik asal Surabaya, Meratus, memperkuat bisnis cold chain.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) menyampaikan apresiasi atas terpilihnya kembali Indonesia sebagai anggota Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk periode 2026&ndash;2027. Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto menyatakan bahwa hasil tersebut menunjukkan pengakuan komunitas internasional terhadap peran strategis Indonesia di sektor maritim global. Menurutnya, keanggotaan Indonesia di Dewan IMO akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam proses perumusan kebijakan maritim internasional. &ldquo;Keberhasilan ini menandakan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai mitra strategis di sektor maritim dunia," ujar Carmelita dalam keterangan pers, Minggu (30/11).&nbsp; Sebagai salah satu delegasi Indonesia dalam sidang majelis IMO di London, Carmelita juga menyoroti pendekatan diplomasi yang dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi. Ia menjelaskan bahwa Menhub, selaku ketua delegasi Indonesia, melakukan pendekatan personal dengan menemui perwakilan negara-negara sahabat satu per satu. Cara tersebut, kata Carmelita, menciptakan hubungan diplomatik yang hangat sekaligus memberikan kesan bahwa Indonesia sangat menghargai setiap dukungan yang diberikan. &ldquo;Upaya Pak Menhub Dudy menemui perwakilan negara secara langsung ini sangat mengesankan, karena menunjukkan bahwa Indonesia hadir bukan sekadar meminta dukungan, tetapi menghargai kebersamaan dan hubungan diplomatik dengan negara lain,&rdquo; katanya. Pada sidang Majelis IMO kali ini, Indonesia mengantongi 138 suara dan menempati posisi kelima peraih suara tertinggi di kategori C. Jumlah ini juga meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang memperoleh 135 suara. Negara lain yang terpilih di kategori yang sama antara lain Singapura, Arab Saudi, Belgia, dan Turki. Carmelita menilai bertambahnya dukungan tersebut menjadi indikasi meningkatnya kepercayaan internasional serta memperlihatkan konsistensi penguatan pengaruh Indonesia dalam tata kelola maritim global. Ia menambahkan bahwa keberadaan Indonesia di Dewan IMO memiliki arti penting mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jalur laut strategis. Kebijakan IMO dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta regulasi lain dinilai sangat menentukan daya saing sektor kemaritiman Indonesia ke depan. &ldquo;Kepemimpinan langsung Menhub Dudy dalam sidang Majelis IMO ini memastikan bahwa negara hadir dan mengawal aspirasi pelayaran nasional dalam kebijakan maritim global,&rdquo; tuturnya. Carmelita juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh delegasi serta pihak-pihak yang terlibat dalam upaya diplomasi ini, termasuk negara sahabat yang memberikan dukungan suara kepada Indonesia. INSA menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di forum maritim internasional.&nbsp; &nbsp;

DPP INSA mengapresiasi keberhasilan Indonesia terpilih kembali di Dewan IMO 2026-2027, menunjukkan pengakuan internasional.

 INSA Nilai Terpilihnya Indonesia di Dewan IMO Sebagai Bukti Diplomasi Efektif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/KDN04355JPG-3503567508.jpg" alt="Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto mengatakan, sektor pelayaran memiliki peran vital sebagai urat nadi perekonomian nasional dan penggerak konektivitas antarwilayah. "Jadi tidak berlebihan kalau dikatakan sektor transportasi, terutama pelayaran, merupakan salah satu nadi denyut perekonomian nasional,&rdquo; kata Carmelita dalam keterangan di Jakarta, Minggu (9/11). Menurut dia, pelayaran nasional kembali menunjukkan peran strategisnya bagi perekonomian nasional. Tidak hanya memperkuat jaringan konektivitas antar pulau di Indonesia, industri pelayaran juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja dan menjaga kelancaran pasokan logistik di seluruh tanah air. Kontribusi berlapis itu, lanjutnya, telah menjadikan sektor tersebut memiliki efek ganda bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal III 2025 mencapai 5,04 persen. Pencapaian itu tidak terlepas dari peran sektor transportasi nasional, katanya.&nbsp; "Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sektor transportasi berkontribusi 6,10 persen terhadap PDB nasional," ujar Camerlita. Ia mengatakan, pada kuartal III 2025, sektor transportasi tumbuh signifikan hingga 8,62 persen. Dari seluruh moda transportasi, sektor pelayaran mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yakni 10,19 persen. Carmelita&nbsp;juga mengatakan, dari sisi serapan tenaga kerja, BPS mencatat sektor transportasi menyerap hingga 6,3 juta tenaga kerja per Agustus 2025. Angka itu menunjukkan sektor tersebut berkontribusi sebesar 4,28 persen terhadap total serapan tenaga kerja nasional. Menurut dia, serapan tenaga kerja di sektor transportasi yang cukup besar itu menandakan besarnya peran sektor tersebut&nbsp;dalam menopang kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut&nbsp;Carmelita&nbsp;mengatakan selain kontribusi langsung dari sektor transportasi, sektor pembangunan infrastruktur juga menjadi faktor penting yang harus terus didorong, mengingat infrastruktur juga terbukti memberikan dampak berantai bagi perekonomian daerah dan nasional. "Salah satu contohnya, proyek jalan tol Trans Sumatera yang terbukti berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, dan kinerja industri menengah hingga kecil di sekitarnya," katanya, menjelaskan.&nbsp; Meski demikian Carmelita memahami, APBN pemerintah untuk pembangunan infrastruktur cukup terbatas. Untuk itu, dibutuhkan skema lain dalam pembangunan infrastruktur di tanah air. Menurut dia, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau&nbsp;Public Private Partnership&nbsp;(PPP) dapat menjadi terobosan mengubah paradigma pembiayaan infrastruktur di tanah air. Dari yang semula berpusat pada pemerintah, menuju model kolaboratif berbasis investasi dan pembagian risiko. Dengan begitu, pembangunan infrastruktur tidak lagi bergantung pada APBN, melainkan mengikutsertakan swasta nasional, baik dari segi kapasitas keuangan, teknologi, maupun inovasi. "Tapi memang masih ada beberapa tantangan yang mesti dicarikan solusi dari skema KPBU ini, salah satunya aspek proses dan tata kelola karena birokrasi yang masih cukup rumit," kata Carmelita.

Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Kadin Indonesia Carmelita Hartoto.

Catatkan Pertumbuhan Tertinggi pada Kuartal III capai 10,19 Persen, Kadin: Sektor Pelayaran Urat Nadi Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/26/KDN04355JPG-3503567508.jpg" alt="Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners&rsquo; Association (DPP INSA) mendorong penyelesaian cepat penahanan kontainer bermuatan batu bara agar distribusi logistik antar pulau tetap lancar, efisien, dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi nasional. "Jika penahanan kontainer ini terjadi dalam waktu lama, tentunya akan berdampak pada kegiatan pengiriman barang logistik, mengingat kontainer ini kan miliknya pelayaran untuk kegiatan distribusi logistik antarpulau di Indonesia," kata Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto dalam keterangannya, Rabu (15/10). Diketahui para pengusaha kapal mengeluh&nbsp;akibat tertahannya kontainer yang mengangkut batu bara di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Menurut Carmelita, jika penahanan ini terus berlangsung, maka sektor logistik melalui jalur laut terancam lumpuh dan menjadi beban baru bagi ekonomi masyarakat di berbagai daerah. "Dampak dari kondisi yang kami dengar adalah kerugian tertahannya kontainer milik perusahaan pelayaran, dan terjadi moratorium pengiriman batu bara di kontainer antar pulau," ujar Carmelita. Dikatakan penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan Indonesia menimbulkan kekhawatiran serius di sektor pelayaran. Penahanan dilakukan karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta Izin Usaha Pertambangan (IUP). Carmelita menjelaskan tertahannya kontainer kapal itu merupakan persoalan dokumentasi pengiriman batu bara di dalam kontainer. Lebih lanjut dikatakan perihal keabsahan dokumentasi barang dan dari lokasi tambang area dimana tentu bukan kapasitas pihak pengangkut dalam hal ini dan seharusnya sejak dari pelabuhan muat. "Jika memang diduga bermasalah, dari instansi terkait bisa memberi signal untuk tidak diangkut akan lebih baik," jelasnya. Di sisi lain, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto berharap pemerintah memberikan solusi bijak terhadap adanya penahanan ratusan kontainer bermuatan batu bara di sejumlah pelabuhan di Indonesia. Adik menuturkan saat ini ada ratusan kontainer yang telah diperiksa dan ditahan pihak berwajib dan sebagian besar berasal dari Kalimantan. Penahanan dilakukan karena adanya dugaan ketidaksesuaian antara isi muatan dengan dokumen manifest serta Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain sejak merebak isu izin tambang abal-abal dan kegiatan pertambangan ilegal, aparat penegak hukum memperluas penyelidikan hingga ke pihak pengangkut atau pemilik kapal. Padahal perusahaan angkutan atau pelayaran pada dasarnya tidak memiliki akses langsung untuk mengetahui isi kontainer karena pengisian dilakukan oleh pemilik komoditas di masing-masing daerah. Dijelaskan pemilik kargo minerba melakukan booking, mengambil kontainer, hingga mengisinya secara mandiri lalu menutup kontainer itu dengan segel dan baru dibawa ke pelabuhan untuk diangkut serta dilaporkan ke syahbandar. Adik mengatakan kini setiap kapal yang mengangkut batu bara ikut diperiksa secara ketat dan apabila ditemukan ketidaksesuaian antara isi dan manifes maka seluruh pihak perusahaan angkutan atau pelayaran ikut terancam hukuman. Bahkan apabila terbukti melanggar maka perusahaan angkutan atau pelayaran dapat dijerat pidana hingga 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar sesuai UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara. Menurut dia, kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran bagi perusahaan angkutan atau pelayaran hingga mereka memilih untuk berhenti sementara mengangkut batu bara karena menunggu kejelasan hukum dan aturan lantaran tidak mau mengambil risiko. Adik menilai pemeriksaan seharusnya dilakukan sejak awal yakni sebelum barang diangkut di pelabuhan muat, bukan saat barang sudah tiba di pelabuhan bongkar baru dipermasalahkan. Dengan begitu, tidak terjadi efek domino yang merugikan para pelaku usaha baik pemilik barang maupun pihak pengangkut. Ia pun berharap pemerintah bisa menjembatani situasi ini dengan memperjelas standar dan mekanisme pemeriksaan barang tambang.

Menurut Carmelita jika penahanan ini terus berlangsung, sektor logistik melalui jalur laut terancam lumpuh dan menjadi beban baru.

Ratusan Kontainer Batu Bara Tertahan, INSA Desak Pemerintah segera Rampungkan demi Kelancaran Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/12/7BDlckxnW8pYgNFUaKxLMbh4B8A4V99IhSNE4b76-3085016476.jpeg" alt="Ilustrasi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Media Center Haji)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji Indonesia di Tanah Suci. (Media Center Haji)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (Indonesian National Shipowners' Association/INSA) memandang wacana penggunaan jalur laut untuk pemberangkatan jamaah haji dan umrah memiliki potensi ekonomi namun juga menyimpan tantangan besar yang perlu ada mitigasi. "Memang benar bahwa wacana ini sedang menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah juga sudah membicarakan dengan Saudi Arabia. Ini adalah peluang bisnis, dan kami siap untuk dilibatkan," kata Ketua Umum DPP INSA Carmelita Hartoto, kepada Antara, dikutip Minggu (13/7). Namun, ia mengatakan pemberangkatan jamaah haji dan umrah melalui jalur laut menghadirkan tantangan besar yang memerlukan kajian komprehensif, tidak hanya dari sisi waktu dan biaya, tetapi juga menyangkut perubahan dalam pengelolaan operasional. "Contohnya saat menangani jamaah yang sakit ataupun meninggal dalam perjalanan," kata Carmelita. Lamanya perjalanan laut yang mencapai sekitar 5.000 nautical mile (NM) dengan kecepatan kapal 15 knot bisa memakan waktu hingga 14 hari sekali jalan. Perjalanan pulang juga akan memerlukan waktu serupa, katanya, menjelaskan.&nbsp; Semua tantangan tersebut harus ada mitigasi dan diperhitungkan secara menyeluruh, termasuk pengelolaan logistik, penyediaan fasilitas, serta struktur biaya yang dibutuhkan.&nbsp;Carmelita juga menyoroti soal ketersediaan kapal penumpang yang memadai. "Apakah dengan menyewa atau membeli (kapal). Mengingat kita tidak punya kapal penumpang yang 'ready' untuk menjalankan ini," katanya. Meski belum mengetahui secara pasti rencana detail pemerintah, Carmelita menyebut pihaknya telah mendengar adanya sejumlah penawaran dari berbagai pihak. Untuk itu, ia berharap pengusaha pelayaran nasional dapat dilibatkan dalam kajian dan perencanaan kedepan. "Kita belum tahu apa dan bagaimana rencana pemerintah. Walau sudah mendengar banyak pihak yang memberikan penawaran. Kita mengharapkan para pelaku usaha nasional bisa dilibatkan dalam kajian ini," kata Carmelita. Pemerintah Indonesia tengah menjajaki kemungkinan dibukanya jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan ibadah umrah dan haji yang saat ini tengah didiskusikan dengan otoritas Arab Saudi.&nbsp;Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengatakan jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah tersedia, maka penyelenggaraan haji dan umrah lewat laut dapat menjadi pilihan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, Menag juga menyatakan bahwa wacana itu masih membutuhkan kajian mendalam, terutama dari aspek waktu dan efisiensi biaya.&nbsp;Sementara itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga mengatakan rencana tersebut masih perlu dilakukan kajian secara komprehensif, sehingga bisa berjalan aman dan lancar. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Ernita Titis Dewi mengatakan kajian menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk kondisi pelabuhan, fasilitas pendukung seperti bea cukai, imigrasi, serta sistem layanan lainnya yang diperlukan. Selain infrastruktur, Kemenhub menyoroti keterbatasan armada kapal yang tersedia serta mempertimbangkan apakah biaya transportasi laut bisa lebih terjangkau dibandingkan jalur udara.

DPP INSA menilai pemberangkatan haji dan umrah melalui jalur laut memiliki potensi ekonomi, namun juga tantangan yang perlu diatasi.

INSA Dukung Dibukanya Haji dan Umrah Jalur Laut, Banyak Potensi Ekonomi yang Bisa Dikembangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/CARMELITA4.jpg" alt="Antara" width="100%">
<figcaption>Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Indonesian National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, "Maritime Job Fair" 2023 menjadi gerbang bagi pencari kerja untuk berkarir di industri maritim. Selain itu, untuk menciptakan sinergi antara kebutuhan pencari kerja dengan perusahaan sehingga memperoleh sumber daya manusia (SDM) terbaik guna menjawab tantangan zaman.  "Semoga di ajang ini, perusahaan pelayaran mendapatkan akses SDM yang berkualitas, terampil, dan siap untuk bekerja. Begitu juga sebaliknya, pencari kerja bisa berkesempatan berkarir untuk mengembangkan potensi dirinya," kata Carmelita dikutip dari Antara, Jumat (24/2).  Dewan Pengurus Pusat (DPP) INSA bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDM) Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta, dan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang menggelar "Maritime Job Fair" 2023 sekaligus peluncuran perpustakaan digital bidang pelayaran (E-Library) di STIP Jakarta, Kamis.  "Background Study" Visi Indonesia 2045 yang disusun Bappenas menyebutkan 60 persen jenis pekerjaan akan menerapkan otomatisasi, dan 30 persen pekerjaan berpotensi digantikan oleh revolusi teknologi. Bahkan sekarang sudah ada kapal tanpa awak dan sudah diujicobakan di banyak negara termasuk di Indonesia.  Namun, lanjut Carmelita, bukan berarti peranan manusia akan benar-benar tidak dibutuhkan dalam kegiatan pelayaran. SDM pelaut tetap akan menjadi elemen utama dalam kegiatan pelayaran.  Selain itu, kata dia, SDM yang dibutuhkan kelak tidak hanya yang memiliki hardskill dengan kompetensi teknis dan akademis. Tetapi juga dituntut memiliki softskill yang baik seperti kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkoordinasi, dan memiliki analytical thinking yang baik serta kemampuan lainnya.  Ia juga mengharap para taruna-taruni agar tidak cepat puas dan tidak membatasi diri untuk hanya berkarya di level nasional, namun juga harus terus menggali potensi diri untuk bisa bersaing di level internasional. "Acara 'Maritime Job Fair' 2023 ini adalah gerbang pertama bagi adik-adik taruna-taruni untuk mengenal lebih jauh dunia kerja dan industri pelayaran," kata dia.  Acara itu bertujuan memfasilitasi kebutuhan perusahaan pelayaran akan tenaga kerja profesional dan berinteraksi langsung dengan stakeholder bidang pendidikan kemaritiman terkait informasi kerja, perekrutan, kampus, sekolah, dan lain-lain.  Adapun "Maritime Job Fair" 2023 terdiri dari beberapa rangkai kegiatan, di antaranya pameran, talkshow dan peluncuran perpustakaan digital bidang pelayaran (E-Library). "Talkshow" pada acara itu turut menghadirkan top speaker dunia maritim dan melibatkan 30 perusahaan pelayaran.  Acara tersebut dibuka langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan turut hadir Kepala BPSDM Perhubungan Djoko Sasono, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta Sudiono serta pejabat dan stakeholders lainnya.

INSA: "Maritime Job Fair" 2023 Gerbang Berkarir di Industri Maritim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/PELINDO-20.jpg" alt="Penandatangan MoU antara PT Pelindo Jasa Maritim dengan Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia, Indonesian National Shipowners" width="100%">
<figcaption>Penandatangan MoU antara PT Pelindo Jasa Maritim dengan Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia, Indonesian National Shipowners</figcaption>
</figure>JawaPos.com – PT Pelindo Jasa Maritim, Subholding PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo Group melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia, Indonesian National Shipowners' Association (INSA). Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) Kementerian Perhubungan turut memberikan dukungan melalui penerbitan Surat Edaran untuk Penggunaan Listrik darat atau Onshore Power Connection (OPS).  Penandatanganan MoU tentang Penyediaan layanan Onshore Power Supply di pelabuhan tersebut dilakukan oleh Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim Prasetyadi dan Direktur Eksekutif INSA, Estu Prabowo di hadapan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Arif Toha Tjahyagama, Komisaris Utama dan Direktur Utama Pelindo di Bali, Selasa (18/10/2022).  Prasetyadi mengatakan, ”Penandatanganan MoU ini menandai keterlibatan pelabuhan dan perusahaan pelayaran untuk mengambil peran aktif dalam upaya mengurangi emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas kapal di dermaga.”  Selain penandatanganan MoU, pada kesempatan tersebut juga dilakukan penyerahan Surat Edaran (SE) yang ditandatangani Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada INSA yang menjadi bentuk dukungan untuk implementasi layanan Onshore secara lebih luas di pelabuhan.  “Penandatanganan MoU ini menandai komitmen dan kolaborasi dunia pelayaran mulai dari Pemerintah yaitu Kementerian Perhubungan, Pelindo selaku Badan Usaha Pelabuhan, serta INSA untuk secara bersama-sama melakukan dekarbonisasi di pelabuhan,” ujarnya.  OPS adalah layanan listrik darat untuk kapal-kapal yang sedang melakukan kegiatan bongkar muat di Pelabuhan/Terminal untuk menggantikan peran mesin bantu yang digunakan kapal saat mereka bersandar, dan dengan demikian menggantikan penggunan BBM Fosil yang digunakan.  Selain memberikan manfaat untuk lingkungan, layanan ini juga memberikan efisiensi biaya BBM bagi perusahaan pelayaran dengan rata – rata sekitar 8,2 juta rupiah/shipcall atau 2,26 Miliar per kapal per tahun. Penggunaan OPS ini adalah langkah Pelindo mewujudkan green port dengan mengurangi emisi karbon dan efek gas rumah kaca di sektor pelabuhan karena mampu memberikan pengurangan emisi (Gram) di Pelabuhan/Terminal sebesar 75%-93% yang dihasilkan oleh kapal ketika sandar.  Sebagai informasi, pengurangan emisi gas buang oleh kapal sangat ditentukan oleh kategori mesin serta tahun pembuatan mesin bantu kapal, sehingga nilai efisiensi di masing-masing terminal bisa berbeda bergantung dari kapal yang sandar.  Adapun Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani di sela-sela kegiatan The Business Matching Forum G20 di Bali, yang merupakan rangkaian dari event Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang digelar Kementerian BUMN RI di Bali.

Kurangi Emisi Karbon, Pelindo Manfaatkan Listrik Darat di Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/INSA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaku usaha logistik berkesempatan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (8/9). Mereka pun melaporkan berbagai kendala yang dialami di lapangan serta harapan-harapan mereka terkait dukungan pemerintah ke sektor logistik dalam kondisi saat ini. Apalagi, saat ini biaya pengiriman barang ke luar negeri tinggi.  Ketua Umum Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, ada beberapa hal yang disampaikan kepada kepala negara. Di antaranya, terkait pengiriman jalur laut yang terkendala ketersediaan kontainer dan kapal.  "Pertama tentu soal kendala itu (kontainer dan kapal, Red). Tapi, penekanan lebih ke space kapal yang saat ini masih sangat terbatas. Untuk kontainer pelan-pelan sudah teratasi," ujar Carmelita kepada Jawa Pos Kamis (9/9).  Menurut dia, saat ini kondisi ketersediaan ruang kapal untuk shipment ke luar negeri terbatas. Hal tersebut disebabkan jumlah angkutan laut yang menurun dibanding kondisi normal.  "Selama pandemi, banyak kapal berkurang karena mereka (pengusaha kapal, Red) banyak menjual kapalnya. Sekarang, mereka sudah dalam proses pembelian kapal-kapal baru, tapi bagaimanapun butuh waktu," tambah Carmelita.  Mengenai keterbatasan kapal, menurut dia, presiden merespons dengan berjanji bahwa pemerintah akan berusaha membantu mencari jalan keluar. Main line operator (MLO) atau operator pelayaran jalur utama juga sedang diarahkan untuk berusaha membantu.  "Tanggapan presiden, pemerintah paham ini (keterbatasan space kapal, Red) adalah sesuatu yang dirasakan di seluruh dunia. Pemerintah ingin kita bisa bersama mencari jalan keluar karena utamanya untuk membantu ekspor UMKM. Sebab, kalau untuk perusahaan besar biasanya pengiriman, pihak pembeli (dari luar negeri, Red) ikut bantu mengurus, beda dengan UMKM," urainya.  Pengusaha juga menyampaikan mengenai PR-PR lain di sektor logistik. Carmelita menyebutkan, INSA menyampaikan mengenai target pendapatan negara bukan pajak (PNBP) oleh pemerintah.  Menurut dia, target PNBP pada 2022 senilai Rp 6,9 triliun memang turun dibandingkan dengan tahun ini yang mencapai Rp 7,9 triliun. Meski demikian, target tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan pada 2020 yang senilai Rp 6,5 triliun. INSA berharap, target tersebut diperoleh bukan dari kenaikan tarif.  "Kami sampaikan dengan situasi lagi begini, kami harapkan tidak ada kenaikan. Kami meminta pemahaman pemerintah untuk bisa menurunkan atau sekadar menunda pungutan PNBP selama masa pandemi ini," tegas Carmelita.  Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, Presiden Joko Widodo ingin persoalan biaya logistik yang naik agar dituntaskan. Airlangga menyebutkan, kenaikan biaya logistik itu dipicu oleh jumlah kapal yang berkurang. Kelangkaan kapal tersebut adalah dampak dari pandemi Covid-19.  "Bapak Presiden meminta agar logistik ini dikaji secara mendalam karena kenaikan logistik, termasuk kelangkaan kontainer, merupakan di level global. Itu akibat dari pandemi Covid-19," tutur Airlangga.  Pemerintah meminta bantuan kepada para pengusaha dan pemilik kontainer untuk dapat mengurai persoalan itu.  "Ada usulan agar pemilik kontainer ini untuk dikumpulkan dan diminta bantuan," katanya.

Presiden Minta Biaya Logistik Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/INSA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Kesulitan untuk memperoleh kontainer dan pelayaran internasional dirasakan pengusaha berbagai level. Mulai kelas UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) hingga perusahaan besar dengan produk orientasi ekspor.  Jalian Setiarsa, pengusaha brownies ketan dari Sidoarjo, mengaku sulit memperluas pasarnya ke luar negeri karena kondisi yang ada. "Saya dan teman-teman UMKM yang mulai ekspor sendiri sudah bingung selama dua bulan belakangan. Mereka tak bisa janji ke buyer untuk kirim dalam jangka satu bulan," ujar pria yang akrab dipanggil Arso.  Saat ini harga pengiriman masih tinggi. Dia mencontohkan pesanannya dari Australia yang terpaksa ditangguhkan. Sebab, biaya pengiriman naik dari Rp 17 juta menjadi Rp 24 juta per TEUs.  "Teman saya yang mau kirim ke Jepang juga batal. Karena tarif yang awalnya USD 1.300 per kontainer naik menjadi USD 1.800," ceritanya.  Direktur Komersial PT Sun Paper Source Jovita Christin menambahkan, perusahaan penghasil tisu dengan pasar luar negeri itu tidak mengalami hambatan ketersediaan peti kemas. Kendalanya adalah ruang di kapal dan jadwal pelayaran. Hal tersebut membuat jadwal pengiriman molor dan tanpa kepastian.  "Sebulan, kami butuh 800–900 kontainer ukuran 40 kaki persegi dan kebutuhan itu sebenarnya terpenuhi. Tapi, muatan itu akhirnya macet karena kapal yang sering delay," ucapnya.  Saat ini, lanjut dia, perseroan mempunyai 70 negara tujuan ekspor. Dan, hampir semua tujuan menaikkan tarif freight sekitar 2–5 kali lipat.  Terutama rute jauh alias long haul seperti negara-negara di Eropa, Timur Tengah (Timteng), dan Amerika Serikat. Dia berharap pemerintah bisa melakukan negosiasi dagang internasional ke perusahaan pelayaran asing. Dengan demikian, mereka bisa mendapatkan kuota ruang di kapal dan mendapatkan harga yang normal.  "Pemerintah bisa juga membantu dengan menyediakan kapal untuk ekspor ke Amerika Serikat, Eropa, dan Timur Tengah," imbuhnya.  Ketua Umum INSA Carmelita Hartoto menyebutkan, berbagai upaya telah dilakukan para operator internasional atau main line operator (MLO) terkait dengan penyediaan kapal dan kontainer baru. Namun, pemenuhan permintaan akan terjadi secara gradual.  Dengan sejumlah proyeksi yang ada, dia menyebutkan pada akhir kuartal I 2022 level freight akan mulai kembali normal. Para MLO mulai order pembelian kapal-kapal dan kontainer baru, tapi pengadaannya tetap tidak bisa seketika.  "Galangan kapal di Tiongkok yang saat ini menjadi yang termurah juga sibuk menerima antrean order. Begitu juga dengan kontainer manufaktur," bebernya.

Pasar Manca Pulih tapi Biaya Pengapalan Naik, Eksportir Pusing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pemerintah-tambah-100-kapal-tol-laut_m_.jpg" alt="Tahun ini pemerintah menambah 100 armada kapal tol laut. Pengelolaannya bakal dibagi 50:50 antara BUMN dan swasta. (Aryo Mahendro/Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Tahun ini pemerintah menambah 100 armada kapal tol laut. Pengelolaannya bakal dibagi 50:50 antara BUMN dan swasta. (Aryo Mahendro/Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Program tol laut menjadi perhatian para pengusaha perkapalan Jawa Timur (Jatim). Namun, kurangnya partisipasi perusahaan ekspedisi membuat program tersebut tidak maksimal. Padahal, pemerintah memberikan banyak keringanan kepada mereka lewat program itu.  Ketua DPP Indonesian National Shipowner’s Association (Insa) Carmelita Hartoto menyatakan, kurangnya partisipasi membuat harga komoditas tetap tinggi. "Sekarang kan itu-itu saja ekspedisinya. Nah, kalau ada lebih banyak, akan ada persaingan harga," ujarnya akhir pekan lalu.  Dia juga menyarankan pemberian subsidi kepada pelabuhan. Dengan demikian, harga yang harus dibayar konsumen juga lebih murah.  Namun, jika subsidi tidak memungkinkan, pemerintah bisa memberlakukan sistem tarif. Nanti, tarif bisa diatur berdasar isi kontainer.  "Misalnya, kontainernya kosong ya jangan dikenakan tarif. Atau kasih saja tarif 25 persen. Sebab, banyak dari barang itu yang bisa (diangkut, Red) full," sambungnya.  Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan Wisnu Handoko menuturkan, anggaran subsidi tol laut tahun ini rendah. Yakni, sekitar Rp 222 miliar. Anggaran tersebut akan ditambah menjadi Rp 263 miliar. Tahun lalu anggaran subsidi Rp 400 miliar, sama seperti rancangan anggaran subsidi tahun depan.  Wisnu mengaku tak masalah jika pengusaha mengusulkan penambahan kuota subsidi. "Korelasinya adalah pencapaian voyage. Kalau voyage-nya tidak tercapai, pasti kapalnya telat. Padahal, anggarannya sudah dikasih," jelasnya.  Menurut Wisnu, keprihatinan pengusaha itu akan menjadi bahan evaluasi pemerintah. Sebab, pengawasan dan output subsidi juga penting.  Begitu pula koordinasi antara kementerian, pengusaha, dan pemda setempat. Dia menambahkan, semua stakeholder harus bisa bekerja dengan tepat.  "Tidak boleh ada pungli, oknum. Transparansi juga harus terjamin. Kalau subsidinya naik, kami juga harus lihat ekosistemnya siap atau enggak," tuturnya.

Program Tol Laut Masih Butuh Banyak Partisipan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#insa

Berita Terkini