<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/20/20250113_0900491-2293924616.jpg" alt="Makan Bergizi Gratis di SD Taquma Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Makan Bergizi Gratis di SD Taquma Surabaya. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Pemerintah membuka opsi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Hasil penghematan itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Upaya penghematan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah itu dilakukan usai menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penghematan Anggaran Pemerintah. "Sebagaimana yang sudara-sudara ketahui, ini alhamdullilah MBG sudah berjalan. Namun presiden merasa agar bisa juga sesegera mungkin itu bisa penerima manfaatnya lebih banyak dan merata lagi," kata Prasetyo di Jakarta, Kamis (23/1). "Tentu ada konsekuensi, mungkin butuh penambahan biaya. Sehingga dari hasil penghematan kemarin kita lakukan ada kemungkinan juga diprioritaskan untuk program MBG," sambungnya. Prasetyo mengamini bahwa penghematan anggaran itu dilakukan agar kementerian dan lembaga bisa lebih selektif dalam menggelar kegiatan yang lebih bermanfaat. "Jadi ya memang pada akhirnya akan jadi penyesuaian di kementerian dan lembaga gitu sebagai sebuah konsekuensi," tegasnya. Politikus Partai Gerindra itu memastikan bahwa tidak ada kementerian/lembaga yang protes akibat kebijakan dari efisiensi anggaran tersebut. "Nggak ada yang kurang berkenan. Ini kan sebagai sebuah semangat kebersamaan gitu ya, yang disampaikan Presiden kemarin (di rapat kabinet) seperti seminar, studi banding, kunjungan kerja itu sebisa mungkin dikurangi. Kemudian perjalanan dinas sekian puluh triliun kalau kita bisa menghemat kan bisa dipakai sesuatu yang produktif," pungkasnya.

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan Pemerintah buka opsi efisiensi atau penghematan belanja APBN 2025 Rp 306,69 triliun, tambah anggaran MBG.

Pemerintah Hemat APBN Rp 306,69 Triliun, Dialokasikan untuk Tambah Anggaran Makan Bergizi Gratis

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/07/sda-4-1278115752.jpg" alt="Peruma Delta Tirta Sidoarjo berikan Sambungan Rumah (SR) gratis sebanyak 10 ribu Sambungan Rumah (SR) melalui program Inpres./(perumdadeltatirta/Instagram)" width="100%">
<figcaption>Peruma Delta Tirta Sidoarjo berikan Sambungan Rumah (SR) gratis sebanyak 10 ribu Sambungan Rumah (SR) melalui program Inpres./(perumdadeltatirta/Instagram)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com&nbsp;&ndash; Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menawarkan layanan Sambungan Rumah (SR) baru gratis melalui program Inpres. Program ini tersedia bagi warga di wilayah yang dilayani jaringan distribusi air sumber umbulan, yaitu di cabang Sidoarjo, Gedangan, Porong, Krian, dan Taman. Nantinya, akan ada sebanyak 10 ribu Sambungan Rumah (SR) yang akan dipasang dalam program Inpres tersebut. Direktur Utama Perumda Delta Tirta, Dwi Hary Soeryadi mengatakan jika pihaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebagai bentuk layanan terhadap masyarakat. &ldquo;Juga upaya untuk percepatan serapan sambungan air umbulan di Kota Delta,&rdquo; katanya, yang dikutip dari Radar Sidoarjo. Karena ketersediaan layanannya dibagi ke lima wilayah cabang Perumda Delta Tirta, kuota pendaftarannya sangat terbatas. Maka dari itu, warga yang belum memiliki sambungan PDAM pun diminta untuk segera mendaftar. Persyaratannya mudah. Masyarakat hanya perlu mengisi formulir aplikasi, menyerahkan fotokopi KTP, serta fotokopi Kartu Keluarga (KK). Periode pendaftaran berlangsung mulai dari 5 hingga 15 Maret 2024. Warga dapat mendaftar di kantor cabang Perumda Delta Tirta Sidoarjo berikut: <ul> <li>Cabang Gedangan: 031-8010580</li> <li>Cabang Krian: 031-8971371</li> <li>Cabang Porong: 0343-851283</li> <li>Cabang Sidoarjo: 031-8921174</li> <li>Cabang Taman: 031-7882062</li> </ul> Program ini merupakan kesempatan yang bagus bagi warga di Sidoarjo untuk mendapatkan layanan Sambungan Rumah (SR) baru gratis. ***

Perumda Delta Tirta Kabupaten Sidoarjo menawarkan layanan Sambungan Rumah (SR) baru gratis melalui program Inpres.

Lewat Program Inpres, Perumda di Sidoarjo Beri Layanan Sambungan Rumah Gratis ke 5 Wilayah Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/24/JOKOWI-24-3799353741.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui pembentukan instruksi presiden (inpres) terkait air minum. Hal ini sebagaimana disetujui usai dirinya memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas mengenai pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM), di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10). &ldquo;Disetujui oleh Bapak Presiden untuk dibentuk inpres air minum,&rdquo; ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (24/10). Dia mengungkapkan, inpres air minum disetujui setelah sebelumnya dalam ratas pihaknya bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengusulkan dibentuknya instruksi presiden (inpres) terkait air minum. Kepala Bappenas mengungkapkan bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024, target pemasangan air minum di perumahan adalah 10 juta sambungan rumah. Namun, hingga tahun 2023 baru tersambung sebanyak 3,8 juta rumah. &ldquo;Gap yang hampir 6,2 juta lah kita mau coba atasi pada tahun depan tanpa harus membangun air baku, karena kebetulan sumber airnya kita sudah punya,&rdquo; ujarnya. Suharso menambahkan, saat ini Indonesia memiliki idle capacity sekitar 38 ribu liter yang dapat disambungkan ke lebih dari 3 juta sambungan rumah di seluruh Indonesia. Meski demikian, Presiden menginstruksikan agar rumah-rumah yang mendapatkan sambungan tersebut diprioritaskan bagi rumah-rumah yang berada di daerah dengan tingkat stunting tinggi. &ldquo;Terutama yang membutuhkan intervensi pengadaan air bersih yang lebih baik,&rdquo; pungkas Suharso. &nbsp;

RPJMN 2019-2024 mentarget pemasangan saluran air minum di perumahan 10 juta sambungan rumah dan hingga 2023 baru tersambung 3,8 juta rumah.

Jokowi Setujui Pembentukan Inpres Terkait Air Minum di Daerah Stunting Tinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/SAVE_20220422_201940_1.jpg" alt="Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima pengurus DPP Pemuda Demokrat Indonesia di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (22/4). Kantor Staf Presiden/Antara" width="100%">
<figcaption>Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menerima pengurus DPP Pemuda Demokrat Indonesia di Gedung Bina Graha Jakarta, Jumat (22/4). Kantor Staf Presiden/Antara</figcaption>
</figure>JawaPosc.com-Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyatakan bahwa penerapan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah dilakukan secara bertahap.  Moeldoko, di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (21/9), mengatakan bahwa pelaksanaan penerapan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas tersebut, juga akan disesuaikan dengan kesiapan industri mobil listrik di dalam negeri. "Jadi ini nanti akan berjalan bertahap, akan juga disesuaikan dengan kesiapan industri mobil listrik itu sendiri," kata Moeldoko.  Moeldoko menjelaskan, selain disesuaikan dengan kesiapan industri mobil listrik di dalam negeri, juga akan memperhatikan kesiapan ekosistem pada sektor tersebut seperti kesiapan stasiun pengisian daya, kemampuan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan kesiapan lainnya.  Menurutnya, dengan dikeluarkannya Inpres tersebut, merupakan bentuk semangat dan komitmen Pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap kendaraan listrik, dan penerapan Perjanjian Paris. "Pemerintah memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap Perjanjian Paris, yaitu pada 2060 kita menuju zero emission," ujarnya pula.  Selain itu, katanya lagi, transformasi energi merupakan salah satu tema besar yang akan dibicarakan dalam G20. Sehingga, dikeluarkannya Inpres tersebut juga menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintah dan berkomitmen untuk kepentingan lingkungan.  "Transformasi energi adalah tema besar yang akan dibicarakan dalam G20, sehingga Inpres ini menunjukkan kepada dunia kami bersungguh-sungguh menuju kepada perubahan lingkungan yang semakin baik," ujarnya.  Ia menambahkan, pembiayaan terkait pengadaan kendaraan listrik tersebut nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). "Jika APBD tidak mencukupi, bagaimana itu akan diatur oleh pemerintah daerah," ujarnya.  Skema penggunaan mobil listrik tersebut, katanya pula, pemerintah pusat atau pemerintah daerah bisa melakukan pembelian kendaraan tersebut, atau menyewa dari perusahaan-perusahaan penyedia. "Penerapan diharapkan bisa secepatnya, untuk skema bisa membeli atau menyewa," katanya.  Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang penggunaan kendaraan listrik menjadi kendaraan dinas instansi pemerintah pusat dan daerah.  Inpres Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah itu ditandatangani pada 13 September 2022.  Inpres tersebut merupakan wujud komitmen Presiden Jokowi dalam menerapkan transisi energi dari sumber fosil ke energi baru dan terbarukan. Inpres Nomor 7 Tahun 2022 ditujukan ke seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Staf Kepresidenan.  Selain itu, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para gubernur, serta para bupati wali kota. (*)

Moeldoko Sebut Penerapan Inpres Mobil Listrik Dilakukan Bertahap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Hal itu supaya masyarakat taat terhadap protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19.  Staf Khusus Presiden, Dini Purwono mengatakan ‎Inpres tersebut diterbitkan untuk memberikan landasan hukum bagi upaya penanganan situasi pandemi Covid-19. Selain itu untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam melaksanakan protokoler kesehatan yang sudah ditetapkan.  "Inpres ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk menekan angka penyebaran Covid-19," ujar Dini kepada wartawan, Sabtu (8/8).  Dalam Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan seluruh menteri Kabinet Indonesia Maju, Polri, TNI dan jajaran pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya. Seperti menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19 di seluruh daerah di Indonesia.  Inpres sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk memasifkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan. Nantinya akan ada sanksi yang diberikan para pemerintah daerah tersebut jika tidak mematuhi menerapkan protokol kesehatan.  "Menetapkan kewajiban masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sekaligus menetapkan sanksi bagi pelanggar dan sanksi dapat disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah," katanya.  "Masyarakat tidak perlu resah dengan Inpres ini, karena tujuan Inpres ini adalah justru untuk menjaga keselamatan dan keamanan masyarakat. Sanksi hanya diberikan kepada pihak yang melanggar protokoler kesehatan yang sudah disosialisasikan dan dijelaskan kepada masyarakat," tambahnya.  Melalui Inpres ini diharapkan masyarakat, para pelaku usaha dan pihak pengelola fasilitas umum dapat lebih tertib dan disiplin dalam menjalankan protokoler kesehatan, antara lain seperti penggunaan masker dan menjaga jarak.  Sebelumnya, Presiden Jokowi menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Dalam salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.  "Sanksi sebagaimana dimaksud berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," seperti dikutip dari salinan Inpres.  Dalam inpres tersebut masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi virus Korona yang terjadi di tanah air. Protokol kesehatan tersebut adalah, pertama penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.  Kedua membersihkan tangan secara teratur, ketiga pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan keempat meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  Dalam Inpres tersebut juga Presiden Jokowi meminta para kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota intuk melakukan sosialiasi terhadap protokol kesehatan ke masyarakat. "Meningkatkan sosialiasi secara masif penerapan protokol kesehatan dan pengenadalian Covid-19 dengan melibatkan masyarakat pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya," kutip Inpres tersebut.  Sementara tempat fasilitas umum yang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan adalah perkantoran, usaha, dan industri, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat wisata, dan fasilitas layanan kesehatan.

Istana Minta Masyarakat Tak Khawatir Terkait Inpres Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Razia-Masker-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan razia warga yang berkendara tidak menggunakan masker di kawasan Jalan Karang Tengah, Jakarta, Senin (27/7/2020). Warga kini diimbau untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak meng" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan razia warga yang berkendara tidak menggunakan masker di kawasan Jalan Karang Tengah, Jakarta, Senin (27/7/2020). Warga kini diimbau untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak meng</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 itu diteken Selasa (4/8). Diberi judul Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19.  Inpres tersebut menginstruksikan beberapa hal. Khususnya bagi para gubernur, bupati, dan wali kota selaku pelaksana teknis di daerah. Mereka tidak hanya diminta meningkatkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif. Kepala daerah juga diperintah membuat peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang memuat ketentuan pendisiplinan itu.  Ketentuannya, antara lain, kewajiban mengenakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Kewajiban itu berlaku bila seseorang keluar dari rumah atau berinteraksi dengan siapa pun yang tidak diketahui status kesehatannya. Kemudian kewajiban mencuci tangan, jaga jarak, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.  Kewajiban mematuhi protokol kesehatan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat. Baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, maupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah perkantoran atau tempat usaha, industri, institusi pendidikan, tempat ibadah, infrastruktur transportasi umum, hingga kendaraan pribadi.  Juga harus diterapkan di pasar modern dan tradisional, apotek, warung makan, hingga restoran, termasuk pedagang kaki lima. Berlaku pula di hotel, tempat wisata, faskes, dan ruang publik lainnya.  Ada empat jenis sanksi yang diatur dalam inpres tersebut, yakni teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, serta denda administratif. Juga sanksi khusus bagi tempat usaha berupa penghentian atau penutupan sementara kegiatan usaha. Nanti penerapan sanksi itu dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait serta TNI dan Polri.  Sementara itu, Direktur Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Togi Junuce Hutadjulu menjelaskan bahwa pengembangan vaksin Covid-19 sedang berjalan. ”BPOM mengawal untuk memastikan bahwa obat ini nantinya aman digunakan dalam rangka pencegahan ataupun treatment,” ucapnya.  Togi menerangkan, uji klinis akan dilakukan pada kurang lebih 1.620 subjek di pertengahan bulan Agustus ini. ”Yang melakukan adalah Universitas Padjadjaran, fakultas kedokteran. Ini merupakan kerja sama dengan Bio Farma,” katanya.  Bio Farma diperkirakan mengajukan izin edar vaksin pada Januari 2021 dan diharapkan persetujuan tersebut dapat dikeluarkan pada Februari 2021. Merespons banyaknya klaim soal obat Covid-19, Togi meminta masyarakat tetap waspada.  Untuk menjadi sebuah obat, terang Togi, ada berbagai prosedur yang harus dilewati. Pertama, proses penelitian guna mencari molekul yang potensial digunakan. Setelah molekul didapatkan, dilakukan uji laboratorium untuk menetapkan karakterisasi serta spesifikasinya.  Kalau sudah kelihatan ada potensi untuk manfaat dan keamanannya, akan pindah ke uji praklinis. Uji praklinis dilakukan pada hewan untuk membuktikan keamanan obat tersebut sehingga dapat dilanjutkan ke uji klinis.  Togi menjelaskan, terdapat tiga fase dalam uji klinis. Fase kesatu untuk memastikan keamanan. Fase kedua untuk memastikan efektivitas. Fase ketiga untuk mengonfirmasi keamanan dan khasiat obat tersebut.  Penghapusan Rapid Test  Satgas Penanganan Covid-19 masih membicarakan penghapusan rapid test sebagai syarat orang bepergian. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, pembahasan masih berlangsung. Dia menolak menjelaskan latar belakang adanya wacana penghapusan rapid test. ”Nanti akan disampaikan kalau sudah jelas semuanya,” ungkap dia.  Pakar epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, jika pemerintah menghapus syarat penggunaan rapid test, harus ada penggantinya. Sebab, pengukuran suhu tubuh tak mencerminkan kondisi penumpang. ”Diganti PCR lebih baik,” tuturnya.  Yunis menyatakan bahwa wacana penghapusan persyaratan rapid test makin menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi. Namun, penanggulangan Covid-19 diabaikan. Dia menyadari, karena Covid-19 ini semua ambruk. Tak terkecuali maskapai. ”Kalau syarat PCR, mahal. Selain itu, belum semua daerah laboratoriumnya mampu,” ungkapnya.  Yunis mengingatkan bahwa pemerintah tak boleh mengejar perekonomian saja. Sebab, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menurunkan wabah.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0IA1qs2goSk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGhuBLAd4us  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0PJXgNapSTE

Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jokowi-ANT.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan Pengendalian Covid-19.  Dalam salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Setneg, Presiden Jokowi meminta para kepala daerah mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.  "Sanksi sebagaimana dimaksud berupa, teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha," seperti dikutip dari salinan Inpres, Kamis (6/8).  Dalam inpres tersebut masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi virus Korona yang terjadi di tanah air. Protokol kesehatan tersebut adalah. Pertama penggunaan masker yang menutup hidung dan mulut hingga dagu jika harus keluar rumah atau interaksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.  Kedua membersihkan tangan secara teratur, ketiga pembatasan interaksi fisik (physical distancing), dan keempat meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).  Dalam Inpres tersebut juga Presden Jokowi meminta para kepala daerah yang terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota intuk melakukan sosialiasi terhadap protokol kesehatan ke masyarakat.  "Meningkatkan sosialiasi secara masif penerapan protokol kesehatan dan pengenadalian Covid-19 dengan melibatkan masyarakat pemuka agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya," kutip Inpres tersebut.  Sementara tempat fasilitas umum yang diwajibkan menerapkan protokol kesehatan adalah perkantoran, usaha, dan industri, sekolah, tempat ibadah, stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, pasar modern dan tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran, pedagang kaki lima, perhotelan, tempat wisata, dan fasilitas layanan kesehatan.  "Perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Covid-19," isi Inpres itu. (*)

Jokowi Terbitkan Inpres untuk Hukum Pelanggar Protokol Kesehatan

Inpres

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Inpres

Berita Terkini