<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/icw-minta-polisi-seret-aktor-intelektual-teror-bom-ke-pimpinan-kpk_m_.jpg" alt="aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang" width="100%">
<figcaption>aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana saat berkunjung ke kantor KPK, di Jakarta, Kamis (10/1). Intan Piliang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan putusan Peninjauan Kembali (PK) yang dijatuhkan Mahkamah Agung (MA) terhadap Fahmi Darmawansyah, terpidana kasus suap mantan Kalapas Sukamiskin, Wahid Husen. Dalam putusan PK tersebut, hukuman suami Inneke Koesherawati itu dikurangi dari 3 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan penjara.  "Putusan ini sangat tidak masuk akal, selain karena pengurangan hukuman, juga menyangkut argumentasi yang dijadikan dasar permohonan PK itu diterima oleh Mahkamah Agung," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Jumat (11/12).  Kurnia menyampaikan, ada dua argumentasi yang tidak logis disampaikan dalam putusan tersebut. Pertama, majelis hakim menyebutkan bahwa warga binaan lainnya menikmati fasilitas yang sama di dalam Lapas, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap terpidana bertentangan dengan prinsip perlakuan yang sama atau diskriminasi dalam due process of law.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/03/2019/bacakan-pledoi-fahmi-darmawansyah-saya-menyesal/">Bacakan Pledoi, Fahmi Darmawansyah: Saya Menyesal</a>  "Pertimbangan ini janggal, penting untuk diketahui publik, bahwa KPK melakukan serangkaian upaya penindakan berdasarkan adanya laporan masyarakat. Jika laporan masyarakat tersebut berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Fahmi Darmawansyah, bagaimana mungkin KPK dapat menindak pihak lain? Lagi pula KPK bertindak melandaskan pada kecukupan alat bukti, tidak secara begitu saja menindak pihak lain, yang mungkin alat buktinya juga belum cukup," cetus Kurnia.  Kedua, menurut Kurnia majelis hakim menyebutkan bahwa pemberian mobil Mitsubishi Triton yang dimintakan oleh Wahid Husen bukan dikehendaki atas niat jahat dari Fahmi Darmawansyah, melainkan karena sifat kedermawanannya.  "Titik fatal pertimbangan putusan ada pada poin ini, bagaimana mungkin pemberian barang terhadap Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang dilakukan oleh warga binaan dianggap sebagai sifat kedermawanan? Tindakan tersebut secara terang benderang merupakan tindak pidana suap atau setidak-tidaknya dikategorikan sebagai gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," tegas Kurnia.  Kurnia menegaskan, sejak awal ICW tidak menaruh kepercayaan pada institusi peradilan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Kesimpulan ini berangkat dari temuan ICW dalam tren vonis semester pertama tahun 2020. Dalam temuan itu, lanjut Kurnia, rata-rata vonis pelaku korupsi dari Sabang sampai Merauke hanya berkisar 3 tahun penjara. Ditambah lagi dengan gap kerugian keuangan negara dengan uang pengganti yang terpaut sangat jauh.  "Kerugian negara sepanjang semester pertama tahun 2020 mencapai Rp 39,2 triliun, sedangkan uang pengganti hanya Rp 2,3 triliun. Selain itu, mayoritas terdakwa juga diganjar dengan vonis ringan, bayangkan, dari 1.043 terdakwa yang disidangkan, 796 di antaranya divonis di bawah 4 tahun penjara. Jadi, salah satu problem pemberian efek jera ada pada vonis hakim itu sendiri," beber Kurnia.  Oleh karena itu, ICW mendesak agar Mahkamah Agung dapat menjelaskan logika di balik putusan PK tersebut. Jika tidak, maka putusan ini sangat mencoreng rasa keadilan di tengah masyarakat.  "Sehingga semakin menurunkan derajat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan itu sendiri," pungkas Kurnia.  Sebelumnya, MA mengabulkan upaya hukum PK Fahmi Darmawansyah. MA menyunat hukuman Fahmi dari 3,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 4 bulan kurungan menjadi 1,5 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.  Permohonan PK Fahmi Dharmawansa diputus oleh Ketua Majelis Hakim Agung Salman Luthan dengan anggota Abduk Latif dan dan Sofyan Sitompul. Adapun panitera pengganti, Nurjamal. "Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana Fahmi Darmawansyah tersebut," demikian bunyi amar putusan PK.  MA menilai, pemberian mobil Mitsubishi Triton seharaga Rp 427 juta oleh Fahmi kepada Wahid yang dinilai tidak dilandasi oleh niat jahat untuk memperoleh fasilitas di Lapas Sukamiskin. Fahmi mendekam di Lapas Sukamiskin untuk menjalani hukuman pidana kasus suap terhadap pejabat Badan Keamanan Laut (Bakamla).  MA menyatakan, berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi Andri Rahmat, keterangan Wahid Husen dan keterangan Fahmi yang pada pokoknya bahwa pemberian mobil tersebut bukan dikehendaki niat jahat untuk mempengaruhi Kepala Lapas agar dapat memperoleh fasilitas dalam Lapas yang bertentangan dengan kewajiban Kepala Lapas.  Melainkan adanya inisiatif pembicaraan antara Andri Rahmat dengan Wahid Husen di ruang kerjanya di lantai 2 Lapas Sukamiskin pada April 2018 yang menghendaki memiliki mobil tersebut dan keesokan harinya Andri Rahmat menyampaikan kepada Fahmi bahwa Wahid Husen meminta mobil Mitsubishi Triton tersebut.  "Yang kemudian Fahmi menyetujuinya untuk membelikan mobil tersebut, bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh dari Fahmi melainkan karena sifat kedermawanan," demikian bunyi putusan PK.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=ME1eX1nz81E

MA Nilai Suap Suami Inneke Wujud Kedermawanan, ICW: Tak Masuk Akal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-geledah-4-lokasi-terkait-ott-di-sukamiskin-termasuk-rumah-inneke_m_231040.jpg" alt="Artis Inneke Koesherawati usai diperiksa KPK Sabtu (21/7)." width="100%">
<figcaption>Artis Inneke Koesherawati usai diperiksa KPK Sabtu (21/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Artis Inneke Koesherawati, istri dari pemilik PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah mangkir dari panggilan pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Inneke sedianya bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang menjerat PT Merial Esa.  Juru Bicara KPK, Febri Diansyah menyampaikan, penyidik menjadwalkan ulang terhadap Inneke. Sebab dia tidak memenuhi panggilan penyidik KPK.  "Inneke Koesherawati pemeriksaan dijiadwalkan ulang pada Kamis, 4 Juli 2019," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (1/7).  Selain Inneke, Danang Sriradityo Hutomo selaku pihak swasta tidak juga memenuhi panggilan penyidik KPK. Penyidik KPK pun akan menjadwalkan ulang kepada Danang dalam perkara suap Bakamla.  "Pemeriksaan dijadwalkan ulang karena yang bersangkutan baru menerima surat panggilan," ucap Febri.  Namun, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Direktur Utama (Dirut) PT Merial Esa, Syukri Gunawan. Syukri telah diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap proses pembahasan dan pengesahan anggaran pada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone dalam APBNP tahun 2016 yang menjerat Merial Esa sebagai tersangka korporasi.  Dalam perkara ini, PT Merial Esa diduga secara bersama-sama atau memberikan serta menjanjikan sesuatu kepada penyelenggara negara terkait proses pembahasan dan pengesahan anggaran dalam APBN‎-P tahun 2016 untuk Bakamla. Komisaris PT Merial Esa, Erwin Sya'af Arief diduga berkomunikasi dengan Anggota Komisi I DPR RI‎ dari Fraksi Golkar, Fayakhun Andriadi untuk mengupayakan agar proyek satelit monitoring (satmon) di Bakamla masuk dalam APBN-P 2016.  Erwin menjanjikan fee tambahan untuk Fayakhun Andriadi jika berhasil meloloskan permintaannya. Total komitmen fee dalam proyek ini yaitu 7 persen dan 1 persen diantaranya diperuntukkan untuk Fayakhun Andriadi. Sebagai realisasi commitment fee, Fahmi Darmawansyah, Direktur PT Merial Esa memberikan uang kepada Fayakhun Andriadi sebesar USD 911.480 atau setara sekitar Rp 12 miliar yang dikirim secara bertahap sebanyak empat kali melalui rekening Singapura dan GuangZhou Tiongkok.  Proses pemberian suap ini diduga dilakukan oleh orang-orang berdasarkan hubungan kerja ataupun hubungan lain di PT Merial Esa yang bertindak dalam lingkungan korporasi. PT Merial Esa merupakan korporasi yang disiapkan akan mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla RI setelah dianggarkan dalam APBN-P tahun 2016.  Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, PT Merial Esa disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 ‎Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 KUHP.

Artis Inneke Koesherawati Mangkir dari Panggilan Pemeriksaan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/kpk-tetapkan-perusahaan-milik-suami-artis-inneke-sebagai-tersangka_m_.jpg" alt="Fahmi Darmawansyah saat akan menjalani penahanan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, Sabtu (22/7)" width="100%">
<figcaption>Fahmi Darmawansyah saat akan menjalani penahanan terkait kasus suap Kalapas Sukamiskin, Sabtu (22/7)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan PT Merial Esa (PT ME) sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait proyek di Bakamla. PT ME menjadi korporasi kelima yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. "PT ME merupakan korporasi kelima yang diproses oleh KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah pada awak media, Sabtu (2/2). Febri menjelaskan proses hukum terhadap korporasi diharapkan menjadi pembelajaran bagi korporasi agar menjalankan bisnis sesuai dengan aturan.&nbsp; Dia pun mengingatkan korporasi bisa dicabut haknya untuk mengikuti lelang proyek pemerintah dalam waktu tertentu jika terbukti bersalah di pengadilan. "Terhadap korporasi juga dapat dilakukan penghapusan hak mengikuti lelang proyek pemerintah selama waktu tertentu. Hal ini tentu akan lebih merugikan bagi korporasi, sehingga akan lebih baik jika korporasi sejak awal menghindari praktik-praktik korupsi," jelasnya. Mantan aktivis ICW ini menambahkan, agar perusahaan-perusahaan menjalankan prinsip&nbsp;good corporate, seperti membuat kebijakan internal tidak memberi suap kepada penyelenggara negara. Perusahaan juga disarankan melakukan pengawasan yang ketat di lingkup internal agar tidak melakukan korupsi. Sebelumnya, PT ME ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga membantu memberikan suap kepada Fayakhun Andriadi, yang saat itu menjabat anggota DPR. Suap kepada Fayakhun itu, disebut KPK, diberikan oleh Fahmi Darmawansyah selaku pemilik PT ME. Total suap yang diduga diberikan kepada Fayakhun ialah USD&nbsp;911.480&nbsp;atau sekitar Rp 12 miliar. Uang tersebut diduga diberikan secara bertahap lewat rekening di Singapura dan China dengan tujuan agar Fayakhun mengupayakan agar proyek pengadaan&nbsp;monitoring&nbsp;satellite&nbsp;Bakamla bisa dianggarkan pada APBN-P 2016. Selain PT ME, 4 perusahaan yang telah diproses KPK yaitu PT DGI (Duta Graha Indah)/Nusa Konstruksi Enjinering (NKE), PT Tuah Sejati, PT Nindya Karya dan PT Tradha (Putra Ramadhan).&nbsp;

KPK Tetapkan Perusahaan Milik Suami Artis Inneke Sebagai Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ditanya-soal-fasilitas-kamar-inneke-gosipnya-bayar-rp-300-juta_m_.jpg" alt="Inneke Koesherawati jadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (19/12)" width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati jadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (19/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persidangan kasus dugaan suap eks mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen kini tengah menghadirkan para saksi-saksi. Soal izin hingga fasilitas mewah yang ada di dalam kamar warga binaan Lapas Sukamiskin sedikit demi sedikit mulai terkuak. Inneke Koesherawati didatangkan sebagai saksi atas penyuapan dan pemberian barang mewah kepada Wahid Husen yang dilakukan oleh narapidana Fahmi Darmawansyah. Selaku istri, Inneke hanya menjalankan apa yang diperintahkan atau dipinta suaminya itu selama di Lapas Sukamiskin. Diantaranya memberikan uang santunan, hadiah ulang tahun, makanan, hingga mobil double cabin 4x4 untuk Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. Namun ternyata pemberian tersebut menyeret Fahmi Darmawansyah sebagai terdakwa dan Inneke sebagai saksi. Sebagaimana dalam surat dakwaan Fahmi memberikan uang dan barang mewah kepada Wahid Husen selaku mantan eks Kalapas Sukamiskin. Namun, Inneke mengaku tidak tahu soal fasilitas kamar. Karena suaminya tidak pernah cerita dan dirinya tidak pernah diizinkan masuk ke dalam kamar warga binaan. "Saya tidak pernah masuk kamar di Lapas. Dia (Fahmi) juga enggak pernah cerita soal fasilitas. Intinya suami saya nyaman," kata Inneke di PN Bandung, Rabu (19/12). Sebagaimana dalam surat dakwaan Wahid Husen dijelaskan beberapa warga binaan diberi fasilitas mewah termasuk Fahmi Darmawansyah. Diantaranya AC, televisi, kulkas, interior dinding, spring bed, dan handphone. "Saya tidak pernah masuk kamar lapas, cuma kalau fasilitas saya sempat dengar gosip itu. Biasalah perempuan, jadi dengar selentingan itu dari sesama pengunjung lapas," ujarnya. Hakim pun kembali menanyakan, soal fasilitas. Namun Inneke tidak tahu menahu soal fasilitas. Hanya menjelaskan ketika masuk lapas itu ada uang untuk bayar kamar. "Kalau masuk ke sana harus beli kamar itu dengar dari gosip. Kalau cerita beli berapa tidak tahu detail, sekitar Rp 200-300 juta, itu hanya dengar dari suami untuk bayar kamar," bebernya. Bahkan ketika Fahmi disebut diberi keleluasaan di dalam Lapas Sukamiskin oleh Wahid Husen, Inneke tetap tidak tahu. Walaupun sering berkunjung setidaknya tiga kali dalam satu minggu, suaminya tidak pernah cerita soal itu dan pekerjaan. "Tapi saya tidak tahu pastinya, untuk selentingan iya ada. Tidak pernah cerita soal fasilitas kamar, juga tidak pernah cerita masalah kerjaan baik dari kasus sebelumnya maupun sekarang. Kalau kebaikan dia cerita," ujarnya. Namun Inneke sempat menceritakan beberapa waktu terakhir sebelum terkuak kasus dugaan suap, Inneke sempat melihat ada barang berupa AC yang baru datang dan hendak dipasang. Saat itu Inneke sedang berada di saung. Saat menanyakan langsung kepada suaminya, Fahmi hanya mengiyakan kalau itu AC.

Ditanya Soal Fasilitas Kamar, Inneke: Gosipnya Bayar Rp 300 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/inneke-dicecar-soal-bilik-asmara-fahmi-naik-pitam_m_.jpg" alt="Inneke Koesherawati jadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (19/12)" width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati jadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (19/12)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Inneke Koesherawati, istri dari Fahmi Darmawansyah narapidana tindak pidana korupsi (tipikor) kasus dugaan suap eks Kalapas Sukamiskin, menjadi saksi di Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Rabu (19/12). Inneke ditanya soal keberadaan bilik asmara yang ada di dalam Lapas Sukamiskin. Artis Indonesia berparas cantik itu pun menjawab setiap pertanyaan sesuai pengetahuannya. Namun sedikit tegang ketika Fahmi Darmawansyah yang duduk di samping tim kuasa hukum tiba-tiba menginterupsi hakim. Majelis Hakim sedang menanyakan soal bilik asmara atau saung milik Fahmi Darmawansyah yang diperuntukkan sebagai tempat berhubungan badan dengan Inneke. Saat Hakim hendak mendengarkan kesaksian atau cerita kegunaan bilik asmara lebih mendalam dan berapa kali dalam sebulan memakai bilik asmara tersebut, Fahmi memotong dengan nada tinggi dan muka kesal. "Sekalian saja tanyakan pakai baju apa," ucap Fahmi dengan muka kesal kepada hakim yang terus menanyakan lebih mendalam soal bilik asmara di ruang sidang tipikor, PN Bandung, Rabu (19/12). Kemudian, Inneke memberikan isyarat kepada suaminya yang kesal untuk tenang. Lantas Inneke pun memutuskan untuk tidak menceritakan lebih dalam karena keberatan dalam menjawab pertanyaan berapa kali dalam sebulan memakai bilik asmara di Lapas Sukamiskin, Bandung. Permintaan keberatan pun diterima dan diizinkan oleh hakim karena itu merupakan hak dari saksi untuk mengajukan keberatan. Sebagaimana diketahui, Fahmi memiliki bilik asmara berukuran 2x3 meter persegi yang dipakai untuk hubungan badan pasangan suami istri (pasutri) Fahmi dengan Inneke. Bahkan juga disewakan kepada warga binaan Lapas Sukamiskin lain dengan tarif Rp 650 ribu sekali pakai.

Inneke Dicecar Soal Bilik Asmara, Fahmi Naik Pitam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/untuk-kedua-kalinya-kpk-panggil-adik-inneke-koesherawati_m_-scaled.jpg" alt="Inneke Koesherawati ketika diperiksa di KPK." width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati ketika diperiksa di KPK.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ike Rahmawati, adik dari artis cantik Inneke Koesherawati, dijadwalkan kembali diperiksa penyidik KPK hari ini. Pemeriksaannya terkait kasus yang menjerat kakak iparnya, Fahmi Darmaswansyah, yang sudah menjadi tersangka. Adapun kasus yang menjerat Fahmi Darmaswansyah terkait dugaan suap terhadap mantan Kalapas Sukamiskin Wahid Husen. "Dipanggil sebagai saksi untuk tersangka FD," ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah, Kamis (16/8). Selain Ike, lembaga antirasuah itu juga memanggil pihak swasta yakni Deni Marchtin Boedhyarta Oeoen yang juga akan diperiksa untuk Fahmi. Pemeriksaan terhadap Ike ini merupakan yang kedua. Sebelumnya dia juga pernah dimintakan keterangannya oleh <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/28/07/2018/soroti-kemewahan-lapas-sukamiskin-fahri-hamzah-rutan-kpk-lebih-mewah" target="_blank">penyidik KPK</a> untuk tersangka Wahid Husein pada Rabu (8/8). Lebih lanjut Febri menuturkan pemeriksaan yang dijalani Ike terkait pemesanan mobil yang diberikan Fahmi pada Wahid. Sebagaimana diketahui, KPK menetapkan Wahid Husein yang ketika baru menjabat sebagai kalapas sejak bulan Maret 2018 sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/07/2018/pembenahan-lapas-sukamiskin-16-pejabat-struktural-diganti" target="_blank">Lapas Sukamiskin</a>. Sebelum berlangsungnya OTT, KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Wakil Ketua KPK Laode M Syarief menyebut, dari enam orang yang yang diamankan, empat orang di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein ada tiga pihak lain yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat yang turut ditetapkan sebagai tersangka. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi, suami <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/30/07/2018/pejabat-struktural-diganti-begini-nasib-sipir-lapas-sukamiskin" target="_blank">Inneke</a> dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Untuk Kedua Kalinya, KPK Panggil Adik Inneke Koesherawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-panggil-artis-cantik-inneke-koesherawati_m_230198.jpg" alt="Artis Inneke Koesherawati usai diperiksa KPK Sabtu (21/7)." width="100%">
<figcaption>Artis Inneke Koesherawati usai diperiksa KPK Sabtu (21/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap artis cantik, Inneke Koesherawati. Rencananya, dia akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus yang melilit suaminya, Fahmi Darmaswansyah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyebut Inneke diperiksa untuk tersangka narapidana tindak pidana umum atau tahanan pendamping fahmi, Andri Rahmat. "Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk AR," ungkapnya pada awak media, Selasa (24/7). Untuk diketahui, Inneke sempat diamankan saat Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh lembaga antirasuah yang menyeret Kalapas Sukamiskin, Jumat (20/7). Saat itu dia diamankan di kediamannya dan dibawa ke gedung KPK serta menjalani pemeriksaan hampir 22 jam. Usai diperiksa tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia hanya bisa menangis sesegukan sembari meninggalkan gedung lembaga antirasuah. Sebelumnya, KPK menetapkan Kepala Lembaga Permasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka dalam kasus suap terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. Sebelum melaksanakan OTT, KPK telah melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus suap ini sejak April 2018 yang lalu. Dari enam orang yang diamankan, KPK kemudian menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Kalapas Sukamiskin Wahid Husein, ada tiga pihak lain yang turut ditetapkan sebagai tersangka, yakni Hendry Saputra, Fahmi Darmawansyah dan Andri Rahmat. Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

KPK Panggil Artis Cantik Inneke Koesherawati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berurusan-dengan-kpk-inneke-pilih-absen-di-meet-greet_m_230032-scaled.jpg" alt="Inneke Koesherawati saat mendatangi kantor KPK usai OTT di Lapas Sukamiskin." width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati saat mendatangi kantor KPK usai OTT di Lapas Sukamiskin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Artis Inneke Koesherawati seharusnya menghadiri acara meet &amp; greet dan penandatanganan buku Hi Darl di Supermal Karawaci, Tangerang, Minggu (22/7) siang. Namun, istri Fahmi Darmawansyah itu memilih absen. Hanya Marini Zumarnis, sahabat Inneke, yang hadir. "Dia kan memang lagi berhalangan," ujar Marini seusai acara meet &amp; greet. Inneke memang baru saja berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dia diperiksa 17 jam pada Sabtu (21/7)&nbsp;dini hari hingga malam hari. Pemeriksaan itu terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK di Lapas Sukamiskin yang melibatkan suaminya. Marini mengaku tidak menerima kabar apa pun terkait dengan pemeriksaan <a href="https://www.jawapos.com/features/22/07/2018/bilik-asmara-lapas-sukamiskin-bernama-gudang" target="_blank">Inneke</a> di KPK. "Saya ya tahunya dari berita-berita yang beredar itu," aku aktris sinetron Bidadari itu. Selama bersahabat dengan Inneke, Marini sama sekali tidak pernah mendengar sang sahabat bercerita seputar kasus suaminya ataupun keterlibatan dirinya. Sosok Inneke di mata Marini pun sangat positif. Keduanya sering bertukar cerita seputar kesamaan mereka, yakni gaya busana muslim dan hijrah. Begitu mendengar bahwa sahabatnya berurusan dengan KPK, Marini terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Inneke akan terseret ke perkara suap. "Tapi, saya sih nggak mau suuzon (berprasangka buruk, Red) dulu. Kan saya harus tahu informasi penuhnya," kata perempuan 42 tahun itu. Marini terakhir kali mengontak Inneke pada Jumat (20/7)malam, sebelum sahabatnya itu dijemput <a href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/22/07/2018/usai-ott-di-lapas-sukamiskin-nasib-inneke-koesherawati-belum-aman" target="_blank">KPK</a> di rumahnya di kawasan Menteng. Saat itu Marini mengabari Inneke soal acara lini hijab milik mereka di Bandung yang akan berlangsung pada 25 Juli. Setelah itu, Marini dan Inneke putus kontak. Hingga kemarin, Marini sama sekali tidak bisa menghubungi Inneke. Alhasil, dia juga tidak tahu kondisi terakhir sahabatnya itu. Walaupun Marini sendirian, acara meet &amp; greet tetap berlangsung lancar. Marini memilih untuk tidak terlalu membahas absennya Inneke. Karena sahabat sekaligus rekan bisnisnya sedang berada dalam masalah, Marini hanya bisa mendoakan. Inneke sudah dia anggap sebagai keluarga karena saking dekatnya. "Saya percaya Inneke itu kuat menghadapi cobaan. Semoga dia dapat yang terbaik, ya," ujar Marini, lantas buru-buru meninggalkan lokasi meet &amp; greet. Maret lalu Inneke dan Marini merilis Hi Darl yang mereka tulis berdua. Buku tersebut berisi tentang gaya hidup yang mereka jalankan. Misalnya yang terkait dengan tren hijab, make-up, tutorial dandan, busana, dan pengalaman mereka berhijrah.

Berurusan dengan KPK, Inneke Pilih Absen di Meet & Greet

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-ott-di-lapas-sukamiskin-nasib-inneke-koesherawati-belum-aman_m_229778-scaled.jpg" alt="Artis Inneke Koesherawati saat digiring ke KPK usai OTT di Lapas Sukamiskin." width="100%">
<figcaption>Artis Inneke Koesherawati saat digiring ke KPK usai OTT di Lapas Sukamiskin.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rumor bahwa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin, Bandung, "bersahabat" dengan para napi koruptor akhirnya terbongkar. Sebab, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi adanya bisnis ilegal jual beli fasilitas wah dan izin luar biasa untuk pelesiran para terpidana kasus rasuah kemarin (21/7). Borok Sukamiskin itu terkuak melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Jumat malam (20/7) hingga dini hari kemarin. Empat orang ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT itu. Yakni, Kepala Lapas (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husen dan stafnya, Hendry Saputra. Serta suami artis Inneke Koesherawati, yakni Fahmi Darmawansyah, dan tahanan pendamping (tamping) Fahmi, Andri Rahmat. Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan, tim bidang penindakan KPK awalnya mengamankan Wahid bersama istrinya, Dian Anggraini, di rumah mereka di Bojongsoang, Bandung. Dari rumah mantan Kalapas Kelas I Madiun tersebut, KPK juga mengamankan dua unit mobil: Mitsubishi Triton Exceed hitam dan Mitsubishi Pajero Sport Dakar hitam. Nilai dua mobil itu lebih dari Rp 900 juta. "Selain mobil, tim juga mengamankan uang Rp 20,505 juta dan USD 410," kata Laode. Secara paralel, tim juga mengamankan Hendry di rumahnya di Rancasari, Bandung Timur. Dari tangan Hendry, KPK mengamankan uang Rp 27,255 juta. Wahid dan istrinya serta Hendry kemudian dibawa ke Sukamiskin untuk pengembangan. Setiba di Sukamiskin, tim kemudian memeriksa sel Fahmi dan Andri. Dari situ, tim kembali menemukan uang Rp 139,3 juta dan sejumlah catatan sumber uang. Kemudian, dari sel Andri, KPK menyita uang Rp 92,96 juta dan USD 1.000. "Di sel AR, tim juga mengamankan dokumen pembelian dan pengiriman mobil Mitsubishi Triton berikut sebuah kuncinya," papar Laode. Yang mencengangkan, di kamar Fahmi ternyata banyak tersedia fasilitas wah. Mulai AC, TV, lemari pendingin, toilet duduk dan shower air panas, rak buku, wastafel, bed empuk, dan sejumlah alat elektronik seperti laptop serta handphone. Informasi awal yang diperoleh penyidik, sel mewah tersebut memang menjadi lahan basah bagi pejabat lapas. Terutama bagi Wahid yang baru empat bulan lalu menjadi Kalapas Sukamiskin. Tarifnya pun cukup fantastis. Yakni, berkisar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta per kamar. "Untuk tarif sedang, kami teliti lagi berapa seseorang itu membayar," kata Laode. Selain mengungkap fakta tersebut, tim KPK menemukan fakta lain yang tidak kalah menarik. Yaitu, ketika KPK menyambangi sel Charles Jones Mesang (mantan anggota DPR), Fuad Amin Imron (mantan bupati Bangkalan), dan adik mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Tiga napi tersebut tidak berada di dalam sel saat disambangi. "Karena tidak menemukan keberadaan terpidana itu, tim kemudian menyegel sel tersebut," imbuh Laode. Dari OTT itu, total uang yang dibawa ke Jakarta adalah Rp 279,92 juta dan USD 1.410. Dua unit mobil bersama dokumen pembeliannya juga diboyong. "Diduga pemberian dari FD (Fahmi) itu terkait fasilitas sel dan kemudahan keluar masuk tahanan," terangnya. Lantas, bagaimana nasib Inneke? KPK kemarin hanya memeriksa istri Fahmi sebagai saksi. Inneke turut diamankan di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, pukul 01.00 kemarin. Awalnya, Inneke diduga sebagai perantara pemberian suap tersebut. "Nanti akan di-update lagi oleh Febri (Febri Diansyah, juru bicara KPK, Red) ya," jelas Laode. Apakah KPK juga akan menelusuri keterlibatan terpidana korupsi lain dalam praktik ilegal pemberian fasilitas dan izin luar biasa keluar lapas itu? Laode mengatakan hal tersebut memang menjadi materi penyidikan itu. Keberadaan Fuad Amin, Wawan, dan Charles yang misterius juga akan didalami. "Kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut," ungkap dia. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menambahkan, Fahmi dan Andri dikenai pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan penerima disangka melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 atau pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) ke-l KUHP juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. Khusus Fahmi, KPK bakal menguatkan pembuktian agar hukumannya diperberat. Sebab, Fahmi yang merupakan Dirut PT Merial Esa sebelumnya juga terlibat kasus korupsi pada 2017. Dia divonis penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan dalam perkara suap proyek pengadaan alat monitoring satelit di Badan Keamanan Laut (Bakamla). Saut menambahkan, pihaknya juga menemukan dugaan penyalahgunaan fasilitas berobat napi. Karena itu, dia mengingatkan pihak rumah sakit, dokter, atau tenaga kesehatan agar tetap menjaga profesionalitasnya dalam menjalankan pekerjaannya yang berkaitan dengan napi korupsi. "Jika ada Informasi napi yang menyalahgunakan fasilitas itu, kami imbau segera melapor kepada KPK," ujarnya. Dia juga menyesalkan sistem pemasyarakatan yang belum maksimal. Praktik suap itu, kata dia, sangat merusak cita-cita pemberantasan korupsi. "Kami sulit bicara tentang efek jera dalam menangani korupsi jika para narapidana kasus korupsi mendapat fasilitas yang berlebihan di sel mereka dan dapat keluar masuk tahanan dengan cara membayar sejumlah uang," kritiknya.&nbsp;

Usai OTT di Lapas Sukamiskin, Nasib Inneke Koesherawati Belum Aman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/usai-diperiksa-22-jam-inneke-koesherawati-menangis-sesenggukan_m_1532194745_229697.jpg" alt="Inneke Koesherawati usai menjalani pemeriksa terkait kasus suap kasus yang melilit suaminya di kantor KPK Jakarta, Sabtu (21/7) malam" width="100%">
<figcaption>Inneke Koesherawati usai menjalani pemeriksa terkait kasus suap kasus yang melilit suaminya di kantor KPK Jakarta, Sabtu (21/7) malam</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Masyarakat dibuat terkejut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran mengamankan artis cantik Inneke Koesherawati dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar Jumat (20/7) malam hingga Sabtu (21/7) dini hari. Inneke memang satu dari enam orang yang diamankan oleh lembaga antirasuah dalam dugaan kasus suap pemberian fasilitas, pemberian perizinan, ataupun pemberian lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin yang juga menyeret nama suaminya, Fahmi Darmawansyah. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, status Inneke hingga saat ini masih sebagai saksi. "Sementara Inneke masih saksi," ujarnya saat konpers berlangsung, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7). Menanggapi pemeriksaannya yang hampir 22 jam, Inneke&nbsp;yang&nbsp;keluar dengan mengenakan baju biru, jaket hijau, dipadu&nbsp;kerudung hijau bermotif bunga, enggan berkomentar apa pun saat dicecar pertanyaan olek awak media. Perempuan cantik yang kini kerap menjadi bintang iklan ini malah menangis sesenggukan menghadapi pertanyaan bertubi-tubi yang dilontarkan wartawan. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein sebagai tersangka kasus suap. Wahid diduga menerima sejumlah uang suap dari Fahmi dan Napi korupsi lain terkait pemberian fasilitas, pemberian perizinan, maupun pemberian lainnya di Lapas Sukamiskin. &ldquo;Setelah melakukan pemeriksaan dan dilanjutkan gelar perkara dalam waktu 1x24 jam, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara megara dengan maksud supaya penyelenggara negara tersebut berbuat terkait dengan pemberian fasilitas, pemberian perizinan, ataupun pemberian lainnya di LP Klas 1 Sukamiskin,&rdquo; ungkap Wakil Ketua KPK Laode M Syarief dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (21/7) Selain Wahid, KPK&nbsp;juga menetapkan pihak lain sebagai tersangka. Mereka antara lain yakni Hendry Saputra (staf wahid), Fahmi Darmawansyah (terpidana korupsi), dan Andri Rahmat (Napi/tamping Fahmi) Sebagai pihak penerima, Wahid Husein dan Henry Saputra disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 128 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. Sedangkan Fahmi&mdash;suami Inneke&mdash;dan Andi Rahmat sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Usai Diperiksa 22 Jam, Inneke Koesherawati Menangis Sesenggukan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inneke koesherawati

Berita Terkini