<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/25/Konferensi-Pers-Kasus-Suap-Yang-Menjerat-Tiga-Hakim-PN-Surabaya-Dery-Ridwansah-10JPG-248735293.jpg" alt="Barang bukti di tampilkan konferensi pers kasus suap yang menjerat tiga hakim PN Surabaya terkait pemberian vonis bebas Ronald Tannur di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Barang bukti di tampilkan konferensi pers kasus suap yang menjerat tiga hakim PN Surabaya terkait pemberian vonis bebas Ronald Tannur di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (25/10/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Mahkamah Agung (MA) hingga kini belum menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur. Meskipun mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap bahkan ditahan.</p> <p>MA beralasan belum memecat 3 hakim tersebut karena masih menunggu proses hukum <em>inkracht </em>atau berkekuatan hukum tetap.</p> <p>"MA menunggu proses hukum. Karena pelanggaran hukum, otomatis pelanggaran etik. Tapi, pelanggaran etik belum tentu pelanggaran hukum," kata Juru Bicara MA Hakim Agung Yanto, dikutip Selasa (29/10).</p> <p>Yanto memastikan, jika ketiga hakim ini terbukti melakukan pidana, maka mereka akan dipecat. Namun, saat ini masih menunggu jalannya proses penyidikan.</p> <p>"Kalau pelanggaran hukumnya itu terbukti, dengan sendirinya yang bersangkutan akan diusulkan kepada presiden untuk diberhentikan dengan tidak hormat," jelasnya.</p> <p>Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo, sebagai tersangka.</p> <p>Mereka diduga menerima suap dari pengacara LR untuk membebaskan terdakwa Ronald&nbsp;Tannur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti.</p> <p>"Setelah dilakukan pemeriksaan pada hari ini Jaksa Penyidik pada Jampidsus menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, HH dan M, serta Pengacara LR sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Qohar di Kejagung, Jakarta Selatan, Rabu (23/10).</p> <p>Qohar mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan setelah penyidik menemukan adanya dugaan kuat tindak pidana korupsi. Para tersangka juga langsung dilakukan penahanan.</p> <p>Setelah dikembangkan, Kejagung juga menangkap Zarof Ricar selaku pensiunan pejabat tinggi Mahkamah Agung. Dia diduga terlibat dalam permufakatan jahat untuk memberi suap kepada 3 hakim agung guna pembebasan Ronald&nbsp;Tannur&nbsp;di tingkat kasasi.</p> <p class="class-paragraph">Para hakim sebagai penerima suap dijerat dengan pasal 5 ayat (2) <em>juncto</em> pasal 6 ayat (2) <em>juncto</em> pasal 12 huruf e <em>juncto</em> pasal 12b <em>juncto</em> pasal 18 UU Tipikor <em>juncto</em> pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>Sementara terhadap pemberi suap dijerat dengan pasal 5 ayat (1) <em>juncto</em> pasal 6 ayat 1 <em>juncto</em> pasal 18 UU Tipikor <em>juncto</em> pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>&nbsp;</p>

Mahkamah Agung (MA) hingga kini belum memecat 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Gregorius Ronald Tannur.

MA Belum Pecat 3 Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur, Berdalih Masih Tunggu Proses Hukum   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/akrab-dengan-perkara-pria-tertampan-itu-kini-tidak-bisa-berkelit_m_144971.jpeg" alt="Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka keempat kasus e-KTP" width="100%">
<figcaption>Ketua DPR Setya Novanto menjadi tersangka keempat kasus e-KTP</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari menilai, pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait dugaan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus e-KTP, layak untuk didalami lagi. Meskipun saat ini belum memenuhi syarat untuk melakukan interpelasi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk sampai pada interpelasi, saya masih belum cukup substantif kalau sampai kepada interpelasi. Kenapa? ya tentunya kita butuh informasi yang mendalam lagi," kata Taufik Basari kepada wartawan, Rabu (6/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Politikus Partai NasDem itu menekankan, kasus yang menjerat mantan Ketua DPR Setya Novanto memang telah inkrah alias berkekuatan hukum tetap. Kendati begitu, pernyataan Agus Rahardjo masih relevan untuk didalami, sebab berkaitan dengan kewenangan presiden sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/013441967/cerai-gunawan-dwi-cahyo-persilakan-okie-agustina-tempati-rumah">Cerai, Gunawan Dwi Cahyo Persilakan Okie Agustina Tempati Rumah</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bagaimana kita menjalankan hukum tanpa intervensi, itu masih relevan, jadi di isu itu yang kita diskusikan. Bukan soal pada kasusnya," tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden Joko Jokowi sebelumnya telah merespons pernyataan mantan KPK Agus Rahardjo yang menyatakan, dirinya meminta KPK menghentikan kasus korupsi e-KTP yang menjerat Setya Novanto. Ia mempertanyakan mengapa hal itu diramaikan, mengingat Setya Novanto terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini yang pertama coba dilihat, dilihat di berita tahun 2017 di bulan November saya sampaikan saat itu Pak Novanto, Pak Setya Novanto ikuti proses hukum yang ada, jelas berita itu ada semuanya. Yang kedua buktinya proses hukum berjalan, yang ketiga pak Setya Novanto sudah dihukum, divonis dihukum berat 15 tahun," ucap Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kepala negara mempersoalkan, mengapa pernyataan Agus Rahardjo diramaikan pada saat ini. Sebab, Setya Novanto telah terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Terus untuk apa diramaikan itu, kepentingan apa diramaikan itu, untuk kepentingan apa," cetus Jokowi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi pun membantah melakukan pertemuan dengan Agus Rahardjo saat itu. Hal ini setelah dirinya mengecek apakah saat November 2017 bertemu dengan Agus Rahardjo.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya suruh cek, saya sehari kan berapa puluh pertemuan. Saya suruh cek di Setneg nggak ada agenda yang di Setneg, nggak ada tolong di cek lagi aja," tegas Jokowi.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto"> <div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Terpisah, Agus Rahardjo tak menampik pertemuannya dengan Presiden Jokowi saat itu, salah satunya membicarakan penanganan kasus&nbsp;e-KTP. Ia mempersilakan mengutip pernyataannya dalam wawancara dengan Rosiana Silalahi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tolong dikutip saja dari Rosi, aku masih nungguin istri saya di RS," ucap Agus Rahardjo kepada JawaPos.com.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pernyataan Agus Rahardjo menjadi sorotan, usai mengungkap bahwa dirinya pernah dipanggil Presiden Jokowi untuk membicarakan kasus&nbsp;e-KTP. Bahkan, Agus mengaku Presiden Jokowi memintanya untuk menghentikan penanhanan kasus korupsi&nbsp;e-KTP&nbsp;yang menjerat Setya Novanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya terus terang, waktu kasus&nbsp;e-KTP&nbsp;saya dipanggil sendirian oleh presiden. Presiden pada waktu itu ditemani oleh Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara),&rdquo; ungkap Agus.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya bersaksi dan itu memang terjadi yang sesungguhnya, saya awalnya tidak cerita kepada komisioner lain tapi setelah berlama-lama saya cerita,&rdquo; imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div>

Pengakuan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait dugaan intervensi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus e-KTP perlu didalami.

Meski Kasus E-KTP Setya Novanto Sudah Inkracht, Legislator NasDem Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Penting Didalami

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Kurnia-Ramadhana.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Fenomena no viral no justice menunjukkan pergeseran orientasi pengungkapan perkara. Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut fenomena itu terjadi lantaran masyarakat mulai tidak percaya dengan sistem penegakan hukum saat ini. Terutama penegakan terhadap kasus-kasus yang terafiliasi dengan aparatur negara.<br /> <br /> Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, dalam konteks mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo, mobilisasi masyarakat di ruang digital punya peran penting.<br /> <br /> Tanpa keriuhan di media sosial, Kurnia meyakini kecil kemungkinan indikasi ketidakwajaran harta kekayaan Rafael terungkap. ”Kami tidak melihat aparat penegak hukum bergerilya mengungkap ketidakwajaran itu meski (ketidakwajaran LHKPN, Red) sudah terendus lama,” kata Kurnia kepada Jawa Pos kemarin (13/3).<br /> <br /> Namun, yang menjadi catatan ICW, kasus-kasus yang ramai diperbincangkan di media sosial tidak maksimal ditangani aparat penegak hukum. Contohnya, kasus pelanggaran kode etik Ketua KPK Firli Bahuri. Kurnia menyebutkan, aduan ICW terkait hal itu mentah di tangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. ”Padahal, kami menilai buktinya cukup kuat,” tuturnya.<br /> <br /> Menurut Kurnia, dalam konteks penanganan kasus Rafael, KPK mengalami situasi yang sama dengan lembaga penegak hukum lain. Yakni, tidak dipercayai masyarakat. ”Situasi ini sudah dialami institusi Polri sebelumnya. Kasus-kasus pidana umum yang tidak jalan di kepolisian akhirnya ditindaklanjuti setelah viral,” kata Kurnia.<br /> <br /> Mantan Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono mengakui penghargaan bagi pelapor kasus korupsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 kurang menarik lantaran rumitnya prasyarat dan ketentuan dalam aturan itu. ”Padahal, PP ini sebenarnya sangat jelas mengatur itu (reward bagi pelapor, Red),” ujarnya.<br /> <br /> Pengalaman Giri selama bertugas di KPK, premi 2 permil dari kerugian negara atau uang suap itu baru bisa dicairkan ketika kasus-kasus yang dilaporkan sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Itu menjadi salah satu penyebab penegak hukum atau pelapor tidak melakukan klaim premi tersebut.<br /> <br /> ”Kalaupun ada klaim, anggaran premi itu harus dialokasikan dulu di APBN. Itu membuat prosesnya tambah panjang lagi,” terangnya.

No Viral No Justice, Reward Pelapor Korupsi Tunggu Putusan Inkracht

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Richard-Eliezer-Dery-Ridwansah-10.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E telah dijatuhi vonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J. Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan segera mengeksekusi Richard untuk menjalani hukuman di lembaga pemasyarskatan (Lapas).<br /> <br /> "Untuk eksekusi sedang dipersiapkan dalam waktu dekat ya," kata Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarief Sulaeman Nahdi saat dikonfirmasi, Kamis (23/2).<br /> <br /> Kejari Jakarta Selatan juga akan berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Sebab, Richard telah ditetapkan sebagai justice collaborator.<br /> <br /> "Sedang menyiapkan administrasinya termasuk putusan hakimnya dan koordinasi dengan LPSK, karena ditetapkan oleh hakim sebagai JC," jelas Syarief.<br /> <br /> Eksekusi kepada Richard dilakukan karena status hukumnya sudah inkracht atau berkekuatan hukum tetap. Mengingat, selama 7 hari waktu pikir-pikir pasca pembacaan vonis, baik Richard maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mengajukan banding.<br /> <br /> Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Bharada E. Dia dianggap bersalah menjadi eksekutor pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atas perintah Ferdy Sambo.<br /> <br /> "Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan," kata Hakim Ketua Wahyu Iman Santosa dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (15/2).<br /> <br /> Perbuatan Richard dianggap secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.<br /> <br /> Adapul hal-hal yang meringankan adalah status justice collaborator (JC) Richard yang membantu pengungkapan kasus, terdakwa bersikap sopan di persidangan, belum pernah dihukum, masih muda dan diharapkan mampu memperbaiki kelak di kemudian hari, menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Keluarga korban Nofriansyah Yosua Hutabarat telah memaafkan perbuatan terdakwa.<br /> <br /> Sedangkan hal yang memberatkan yakni hubungan akrab antara Richard dan Yosua tidak dihargai oleh terdakwa sehingga terjadi pembunuhan.

Sudah Inkracht, Richard Eliezer Segera Dieksekusi ke Lapas

inkracht

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inkracht

Berita Terkini

MA Belum Pecat 3 Hakim PN Surabaya yang Vonis Bebas Ronald Tannur, Berdalih Masih Tunggu Proses Hukum

Meski Kasus E-KTP Setya Novanto Sudah Inkracht, Legislator NasDem Sebut Pernyataan Agus Rahardjo Penting Didalami

No Viral No Justice, Reward Pelapor Korupsi Tunggu Putusan Inkracht

Sudah Inkracht, Richard Eliezer Segera Dieksekusi ke Lapas

Download Aplikasi JawaPos.com