<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663234575560.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sebesar Rp 2 miliar dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di BUMN Industri Hutan V atau Inhutani V. "Benar (mengamankan Rp 2 miliar)," kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto dikonfirmasi, Kamis (14/8). Dalam operasi senyap yang dilakukan di Jakarta pada Rabu (13/8), KPK telah menangkap sembilan orang, termasuk salah satu direksi Inhutani V. &ldquo;Sembilan (orang),&rdquo; ujar Fitroh. Fitroh menjelaskan, OTT ini diduga berkaitan dengan praktik suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan. Dugaan tersebut masih didalami tim penyidik.&nbsp; &ldquo;Suap dalam pengurusan izin pemanfaatan kawasan hutan,&rdquo; ungkapnya. Sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum terhadap para pihak yang terjaring OTT. Rencananya KPK menggelar konferensi pers pada siang hari ini untuk menyampaikan detail penanganan kasus tersebut, termasuk barang bukti dan peran para pihak yang diamankan.

KPK menyita Rp 2 miliar dalam OTT di Jakarta, sembilan orang ditangkap termasuk direksi Inhutani V, diduga terkait suap izin hutan.

KPK Amankan Uang Rp 2 Miliar dari OTT Direksi BUMN Inhutani V, Diduga Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/1663234575560.jpg" alt="Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan sembilan orang dalam operasi tangkap tangan (OTT), yang menyasar jajaran direksi PT Industri Hutan V (Inhutani V) dan pihak swasta. Penangkapan itu dilakukan di Jakarta, pada Rabu (13/8). Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membenarkan adanya OTT tersebut. Ia mengamini, sebanyak sembilan orang diamankan dalam giat penindakan tersebut. &ldquo;Sembilan (orang),&rdquo; kata Fitroh saat dikonfirmasi, Rabu (13/8). Meski belum merinci kasus yang melatarbelakangi penangkapan di BUMN bidang kehutanan itu, Fitroh menyebut bahwa para pihak yang diamankan terdiri dari unsur direksi salah satu BUMN dan pihak swasta.&nbsp; &ldquo;Direksi salah satu BUMN dan swasta,&rdquo; lanjutnya. KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap pihak-pihak yang diamankan sebelum menentukan status hukum mereka. Hingga kini, lembaga antirasuah belum memberikan keterangan resmi terkait barang bukti atau konstruksi perkara yang ditemukan penyidik di lapangan. PT Inhutani V merupakan salah satu BUMN yang bergerak di bidang pengelolaan hutan dan hasil hutan. Perusahaan ini berada di bawah holding Perhutani yang mengelola lahan hutan di sejumlah wilayah di Indonesia. &nbsp;

KPK tangkap sembilan orang dalam OTT di Inhutani V, Jakarta, pada Rabu (13/8). Kasus ini melibatkan BUMN dan pihak swasta.

KPK Amankan 9 Orang dalam OTT di BUMN Inhutani V, Termasuk Direksi dan Pihak Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BUMN-merger-antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani) resmi melakukan regrouping melalui merger anak usaha Inhutani I dan Inhutani V serta penjenamaan ulang atau rebranding identitas Palawi Risorsis menjadi Econique untuk membentuk sinergi potensial yang siap bersaing di pasar global.  Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro mengatakan aksi korporasi itu menunjukkan bahwa perseroan memiliki skala ekonomi usaha dan pangsa pasar yang lebih besar serta akses yang lebih luas daripada sebelumnya.  ’’Tujuan merger adalah untuk membentuk sinergi potensial, sehingga grup Perhutani siap menghadapi persaingan usaha nasional dan global,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Jumat (26/8).  Aksi merger itu, kata Wahyu, dapat mempermudah berbagi pengetahuan, salah satu bentuk sinergi potensial antara induk dan anak perusahaan. Research and development, serta pengembangan sumber daya manusia yang telah dilakukan Perhutani Forestry Institute dapat pula diimplementasikan oleh anak perusahaan.  Lebih lanjut ia menjelaskan regrouping anak anak usaha Perhutani menunjukkan strategi yang fokus terhadap produk, yaitu Inhutani I fokus pada produk kayu berbasis engineering wood product, biomassa, pengembangan proyek-proyek nature based solutions atau perdagangan karbon dan pengembangan multi usaha kehutanan, serta optimalisasi kawasan konsesi hutan alam dan hutan tanaman.  Sedangkan, Inhutani V fokus pada produk hasil hutan bukan kayu berupa gondorukem, terpentin, dan derivat, serta optimalisasi pemanfaatan kawasan melalui skema kemitraan untuk pengembangan hasil hutan bukan kayu dan multi usaha kehutanan.  Selanjutnya, Econique fokus terhadap bisnis ekowisata. Selain mengelola destinasi wisata di bawah naungannya, bisnis wisata yang digarap oleh Perhutani dan Inhutani I dialih kelolakan atau spin off secara bertahap kepada Econique.  Pada 2022 sendiri, terdapat 26 destinasi wisata dan enam rest area yang dilakukan alih kelolakan. Kawasan yang digarap Econique juga dilakukan peresmian Bobocabin Coban Rondo, Kabupaten Malang, oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Perhutani, Econique, dan Bobobox Indonesia.  Sebaliknya, sumber daya yang dimiliki anak perusahaan dapat pula digunakan untuk pengembangan usaha baru, seperti pengembangan proyek nature based solutions. Dengan demikian, merger anak perusahaan berdampak terhadap efisiensi dalam pengembangan usaha Perhutani, yaitu saling tukar informasi dan tukar keunggulan yang dimiliki masing-masing, baik anak maupun induk perusahaan.  ’’Menuju Perhutani baru, kami ingin berubah dengan cepat bersama-sama di tengah dinamika yang terjadi saat ini. Ke depan, Perhutani sebagai induk perusahaan akan fokus pada hulu bisnis, yaitu kelestarian sumber daya hutan dan kelestarian hasil hutan,” tegas Wahyu.  Wakil Menteri BUMN I Pahala Nugraha Mansury menuturkan bahwa restrukturisasi BUMN termasuk penataan anak perusahaan bertujuan untuk mendorong perusahaan BUMN fokus pada bisnisnya, sehingga mampu memberi kontribusi pada peningkatan pertumbuhan perekonomian negara dan masyarakat. Sebagai BUMN yang termasuk ke dalam klaster perkebunan dan kehutanan, Perhutani juga dinilai telah mewujudkan upaya restrukturisasi tersebut.  Menurut Pahala, merger anak perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja operasional dalam hal efektivitas pengelolaan sumber daya hutan, sehingga berdampak terhadap kehidupan masyarakat sekitar hutan dan juga lingkungan, serta meningkatkan kinerja finansial perusahaan pasca merger. ’’Di samping itu, alih kelola bisnis wisata kepada anak perusahaan juga diharapkan dapat meningkatkan fokus pada pengelolaan bisnis ekowisata,” ucap Wakil Menteri BUMN itu. (*)

Perhutani Resmi Melakukan Merger dan Penjenamaan Ulang Anak Usaha

inhutani V

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inhutani V

Berita Terkini

KPK Amankan Uang Rp 2 Miliar dari OTT Direksi BUMN Inhutani V, Diduga Terkait Suap Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan

KPK Amankan 9 Orang dalam OTT di BUMN Inhutani V, Termasuk Direksi dan Pihak Swasta

Perhutani Resmi Melakukan Merger dan Penjenamaan Ulang Anak Usaha

Download Aplikasi JawaPos.com