<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/14/inhutani-1622507918.jpg" alt="KPK resmi menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady (DIC) dan Aditya selaku staf perizinan SB Group, dan Djunaidi selaku Direktur PT PML sebagai tersangka. (Ridwan/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>KPK resmi menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady (DIC) dan Aditya selaku staf perizinan SB Group, dan Djunaidi selaku Direktur PT PML sebagai tersangka. (Ridwan/Jawapos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Direktur Utama (Dirut) PT Inhutani V, Dicky Yuana Rady (DIC) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengelolaan hutan di Lampung. Penetapan tersangka ini setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Jakarta, pada Rabu (13/8). Selain Dirut Inhutani V Dicky Yuana Rady, KPK juga menetapkan Aditya selaku staf perizinan SB Group, dan Djunaidi selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PML) sebagai tersangka. Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang cukup. &ldquo;KPK telah menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni DJN selaku Direktur PT Paramitra Mulia Langgeng (PT PML), ADT selaku staf perizinan SB Grup, dan DIC selaku Direktur Utama PT Inhutani V,&rdquo; kata Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (14/8). Asep menjelaskan, PT INH memiliki hak areal di Provinsi Lampung seluas sekitar 56.547 hektare. Dari total tersebut, sekitar 55.157 hektare dikerjasamakan dengan PT PML melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang mencakup wilayah Register 42 Rebang, Register 44 Muaradua, dan Register 46 Way Hanakau.&nbsp; Kerja sama ini diduga sempat bermasalah pada 2018, karena PT PML tidak membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan senilai Rp 2,31 miliar serta pinjaman dana reboisasi Rp 500 juta per tahun. Namun, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada Juni 2023, perjanjian kerja sama yang telah diubah pada 2018 dinyatakan tetap berlaku dan PT PML diwajibkan membayar ganti rugi Rp 3,4 miliar kepada PT INH.&nbsp; Meski demikian, pada awal 2024 PT PML masih berupaya melanjutkan kerja sama dengan PT INH untuk mengelola hutan di tiga lokasi tersebut. &ldquo;Pertemuan-pertemuan intensif pun dilakukan, termasuk pada Juni 2024 di Lampung antara jajaran Direksi dan Dewan Komisaris PT INH dengan pihak PT PML. Dalam pertemuan itu, disepakati pengelolaan hutan oleh PT PML dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH),&rdquo; jelas Asep. Sementara, pada Agustus 2024, PT PML mentransfer Rp 4,2 miliar ke rekening PT INH untuk keperluan pengamanan tanaman. Dalam waktu bersamaan, DJN diduga memberikan uang tunai Rp 100 juta kepada DIC untuk kepentingan pribadi. Lantas pada November 2024, DIC menyetujui permintaan PT PML terkait perubahan RKUPH untuk pengelolaan ribuan hektare hutan di Register 42 dan 46. &ldquo;Kami juga menemukan pada Februari 2025, Rencana Kerja Tahunan (RKT) PT INH ditandatangani DIC dengan mengakomodir kepentingan PT PML. Ada upaya memanipulasi laporan keuangan agar posisi DIC aman, termasuk pembuatan bukti setor fiktif,&rdquo; ucap Asep. Kasus ini berlanjut pada Juli 2025 ketika DIC meminta mobil baru kepada DJN. Permintaan itu disanggupi, dan pada Agustus 2025, ADT mengantarkan uang SGD 189.000 kepada DIC di Kantor PT Inhutani V.&nbsp; Uang tersebut diduga bagian dari komitmen suap senilai total Rp 2,4 miliar, termasuk pemberian kepada seorang komisaris PT INH. &ldquo;Pada 13 Agustus 2025, tim KPK mengamankan sembilan orang, termasuk ADT di Bekasi dengan barang bukti mobil dan DIC di Jakarta dengan uang SGD 189.000, Rp 8,5 juta, serta satu unit mobil,&rdquo; ungkap Asep. Atas perbuatannya, DJN dan ADT sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara, DIC sebagai penerima dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor.&nbsp; &ldquo;Para tersangka ditahan untuk 20 hari pertama di Rutan KPK Gedung Merah Putih mulai 14 Agustus hingga 1 September 2025,&rdquo; pungkasnya.

KPK menetapkan Dicky Yuana Rady, Direktur Utama PT Inhutani, sebagai tersangka suap hutan senilai Rp 2,4 miliar.

KPK Tetapkan Dirut PT Inhutani dan Dua Pihak Swasta Tersangka Dugaan Suap Sektor Kehutanan senilai Rp 2,4 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/10/tanam-jagung-iii-929230116.jpg" alt="Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin penanaman jagung kuartal III di wilayah Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (9/7).(ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memimpin penanaman jagung kuartal III di wilayah Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (9/7).(ANTARA)</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo secara simbolis memimpin penanaman jagung kuartal III di wilayah Hutan Selo Lestari, Desa Selojari, Kecamatan Klambu, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam rangka mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Kapolri Listyo Sigit dalam sambutannya. Rabu (9/7), mengatakan bahwa pada kuartal III tahun 2025, dilakukan penanaman jagung secara nasional pada lahan seluas 168.432,23 hektare (Ha). "Terdiri dari 117.510,29 hektare lahan perhutanan sosial yang sudah ditanami serta 48.082,40 hektare lahan produktif dan 2.839,54 hektare lahan perhutanan sosial yang akan dilakukan penanaman pada hari ini," katanya, dikutip dari Antara, Kamis (10/7). Adapun pada Jawa Tengah sendiri, lanjut Kapolri Listyo Sigit, lahan yang ditanami memiliki luas 38.750,14 Ha, yang terdiri dari 36.287 Ha lahan produktif serta 2.463,14 Ha lahan perhutanan sosial. Lahan tersebut akan dikelola para petani binaan Polres hingga Polsek.&nbsp;Lebih lanjut, jenderal polisi bintang empat itu mengungkapkan bahwa berdasarkan data hingga 8 Juli 2025, terdapat potensi lahan untuk ditanami jagung seluas 795.339,53 Ha. Dia memperincikan 301.672,049 Ha lahan diantaranya merupakan lahan perhutanan sosial, sedangkan yang telah ditanami seluas 431.233,36 Ha.&nbsp;Penanaman itu tidak terlepas dengan kolaborasi bersama Inhutani dan Perhutani serta antar-stakeholder, kementerian, dan lembaga terkait. Selain penanaman jagung, Polri saat ini juga membangun 18 gudang pangan Polri di 12 provinsi dengan total kapasitas penyimpanan mencapai 18.000 ton.&nbsp;"Proyeksi akan selesai bulan Agustus 2025. Kedepan pada 18 gudang tersebut akan dibangun gudang jagung pipil yang dilengkapi dengan dryer sehingga proses pengurangan kadar air dapat berjalan lebih cepat," kata Kapolri. Polri juga memberikan dukungan operasional secara bertahap kepada penyuluh pertanian lapangan berupa 500 unit alat penguji kesuburan tanah serta kepada kelompok tani dan koperasi berupa 89 unit alat pemipil jagung, 100 unit alat penguji kadar air, dan 93 unit alat pengering.&nbsp;Terkait dengan penyerapan hasil panen, ungkap Kapolri, Bulog menjadi mitra strategis utama yang akan dipenuhi oleh hasil di penanaman kuartal III. Jika gudang Bulog sudah penuh, maka akan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk mengoptimalkan penyerapannya.&nbsp;Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua Komisi IV Siti Hediati Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Perhutanan Raja Juli Antoni.

Pada kuartal III tahun 2025, dilakukan penanaman jagung secara nasional pada lahan seluas 168.432,23 hektare (Ha).

Wujudkan Swasembada Pangan, Penanaman Jagung Kuartal III Ditargetkan Mencapai 168 Ribu Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/ekspor-kayu-antara.jpeg" alt="pelepasan ekspor produk industri kayu sebanyak 2 Full Container Load (FCL) dengan volume 42,72 m3 ke Australia dan Jepang senilai 40,9 ribu dolar AS atau Rp609 juta di Gresik, Jawa Timur. (ANTARA/HO-Istimewa)" width="100%">
<figcaption>pelepasan ekspor produk industri kayu sebanyak 2 Full Container Load (FCL) dengan volume 42,72 m3 ke Australia dan Jepang senilai 40,9 ribu dolar AS atau Rp609 juta di Gresik, Jawa Timur. (ANTARA/HO-Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Perum Perhutani, melalui anak perusahaan PT Inhutani I, memasarkan produk industri kayu ke lima benua dengan negara tujuan Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Jerman, Australia, Jepang, Korea, dan Ethiopia.  Ekspor sebanyak  94 Full Container Load (FCL) dengan volume 1.820 m3 senilai 1,7 juta dolar AS atau sekitar Rp2 4,68 miliar tersebut berlangsung selama Januari-Agustus 2022.  Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro dalam pernyataan di Jakarta, Rabu, mengungkapkan pencapaian tersebut sejalan dengan proyeksi ekspor hingga akhir 2022 sebanyak 229 FCL dengan volume 2.676 m3.  "Kami selaku manajemen Induk Perhutani Group optimistis terhadap potensi ekspor dan masa depan perusahaan melihat produktivitas Inhutani I saat ini, khususnya pasca merger," jelas Wahyu.  Wahyu menyaksikan pelepasan ekspor produk industri kayu sebanyak 2 FCL dengan volume 42,72 m3 ke Australia dan Jepang senilai 40,9 ribu dolar AS atau Rp 609 juta, di di Pabrik Industri Kayu PT Inhutani I di Gresik, Jawa Timur.  Ia memastikan masih ada sejumlah aspek yang perlu ditingkatkan di Inhutani I mulai dari pembenahan tenaga kerja, modal, bahan baku, mesin, hingga metode atau prosedur yang digunakan hingga pasar lokal maupun global.  Sementara itu Direktur Utama PT Inhutani I Oman Suherman menjelaskan produk-produk hasil industri kayu Gresik telah memenuhi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Adapun kapasitas terpasang pabrik saat ini 6.000 m3 per tahun dan telah terpenuhi sebesar 3.000 m3 per tahun, dengan produk yang dihasilkan berupa wood working product yang diproses berdasarkan spesifikasi dari calon pembeli.  ’’Produk utama yang dihasilkan antara lain Moulding, S4S/S2S/E4E, komponen pintu, furnitur, sedangkan sub produknya antara lain Solid Laminated Board, Finger Join Laminated Board, dan Finger Join Stick," katanya.  Ia meyebut produk yang dikirimkan ke Sydney, Australia, berupa Wood Door jenis kayu Meranti Merah dan ke Hakata, Jepang, adalah produk Wood E2E jenis kayu Keruing. Saat ini Perum Perhutani memiliki empat pabrik industri kayu di Jawa yaitu Industri Kayu Brumbung, Industri Kayu Cepu, Industri Kayu Gresik, dan Perhutani Plywood Industri (PPI) Kediri. Selain itu, terdapat dua pabrik industri kayu milik Inhutani I yaitu Unit Manajemen Industri (UMI) Gresik Jawa Timur dan UMI Juwata di Kalimantan Timur.  Pada pelepasan ekspor, Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury juga menyerahkan sejumlah bantuan berupa sembako kepada masyarakat di sekitar Unit Manajemen Industri Gresik Inhutani I sebagai wujud kepedulian dan kehadiran nyata perusahaan bagi masyarakat.  Pahala juga mengunjungi lokasi agroforestry tebu mandiri Perhutani yang berlokasi di Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jombang, yang merupakan langkah strategis Perhutani dalam mendorong terwujudnya ketahanan pangan nasional.  Pahala menjelaskan kegiatan tebu mandiri ini dilakukan untuk meningkatkan produksi gula nasional, sehingga diharapkan tiga hingga lima tahun mendatang Indonesia sudah bisa mencapai swasembada gula konsumsi. Salah satu hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi lahan-lahan yang saat ini kurang produktif dioptimalkan untuk ditanami komoditas tebu, disamping untuk keseluruhan Perhutani tetap dipertahankan kelestarian hutan. (*)  &nbsp;

Perhutani Group Ekspor Industri Kayu ke Delapan Negara

inhutani

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inhutani

Berita Terkini

KPK Tetapkan Dirut PT Inhutani dan Dua Pihak Swasta Tersangka Dugaan Suap Sektor Kehutanan senilai Rp 2,4 Miliar

Wujudkan Swasembada Pangan, Penanaman Jagung Kuartal III Ditargetkan Mencapai 168 Ribu Hektare

Perhutani Group Ekspor Industri Kayu ke Delapan Negara

Download Aplikasi JawaPos.com