<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/22/WhatsApp-Image-2024-11-22-at-102530-265280651.jpeg" alt="IFortepreneur 2024 tidak hanya menyediakan platform pembelajaran, tetapi juga ajang berbagi wawasan dan membangun jejaring bagi pelaku UKM. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>IFortepreneur 2024 tidak hanya menyediakan platform pembelajaran, tetapi juga ajang berbagi wawasan dan membangun jejaring bagi pelaku UKM. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT&nbsp;iForte&nbsp;Solusi Infotek menggelar Grand Final iFortepreneur 2024 di Jakarta, Kamis (21/11). Acara ini menandai puncak dari kompetisi rencana bisnis digital dengan semangat untuk membantu mempercepat transformasi digital di sektor usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. IFortepreneur 2024 tidak hanya menyediakan platform pembelajaran, tetapi juga ajang berbagi wawasan dan membangun jejaring bagi pelaku UKM. Menurut CEO dan Presiden Direktur iForte dan Protelindo Group, F. Aming Santoso, kegiatan menjadi bagian dari komitmennya dalam mendukung perkembangan dan inovasi industri di Indonesia. Ia pun memercayai UKM yang terhubung secara digital dapat menciptakan lapangan kerja, memperluas pasar, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. &ldquo;Melalui iFortepreneur 2024, kami ingin menjadikan hal ini sebuah realitas,&rdquo; kata Aming Santoso, dalam sambutannya di acara Grand Final iFortepreneur 2024 di Pos Bloc, Jakarta Pusat. Lebih jauh ia menjelaskan, dengan diadakannya program iForteprenuer 2024, diharapkan dapat bermanfaat dan membantu para pelaku UKM Indonesia untuk mengangkat potensi usaha secara lebih maksimal. &ldquo;Para pelaku UKM diharapkan dapat bertransformasi ke platform digital agar bisnis mereka dapat tetap bertahan dan semakin berkembang,&rdquo; imbuhnya. Dalam gelaran tahun ini, kompetisi yang berlangsung sejak 14 Mei hingga November, membawa semangat baru dalam percepatan transformasi digital di sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia. GM Marketing Communication, Victor Sihombing mengungkapkan bahwa iFortepreneur 2024 berhasil menjangkau lebih dari 2.600 peserta dari 520 kota di seluruh Indonesia. &ldquo;Perbedaannya dari pelaksanaan tahun lalu adalah pada tahun ini jumlah peserta bertambah menjadi 2608 dari 520 kota yang mencakup 18 sektor industri,&rdquo; terangnya. Victor menyebut selama kurang lebih enam bulan, iForte melakukan pendampingan solusi digital dengan pembina wirausahawan terampil hingga pakar industri terkemuka yang berpengalaman di bidang UKM dan lanskap digitalisasi. Selain itu, pada tahun ini juga lebih banyak sesi workshop, yang digelar dalam dua sesi, yaitu offline selama dua kali di luar Jakarta dan online. &ldquo;Itu semua antusiasnya luar biasa. Tahun ini cukup surprise. Brandnya sudah naik kelar dari sisi produk mereka juga mulai melek digitalnya tapi memang belum sempurna,&rdquo; tuturnya. &ldquo;Dan hari ini adalah Grand Final dari seluruh rangkaian yang dibuat. Selanjutnya program ini tidak hanya sekarang, setelag itu kami terus berikan mentoring selama enam bulan bagaimana progres UKM mereka,&rdquo; lanjut Victor. Di babak Grand Final, para pelaku UKM yang telah menjalani rangkaian kegiatan workshop daring maupun luring, serta pelatihan dan pengajaran, para finalis melakukan presentasi final kepada juri. COO &amp; Co Founder Blibli, Lisa Widodo yang menjadi salah satu dewan juri iFortepreneur 2024 menilai bahwa acara seperti ini memang sangat menarik yang mengangkat UMKM menjadi naik kelas. &ldquo;Jadi kami selalu mendukung kegiatan dan program seperti ini. Walau ini fokus ke UMKM digital, tapi banyak juga usaha yang juga membawa isu-isu sosial,&rdquo; ujarnya. Sebagai dewan juri, Lisa melakukan penilaian dengan melihat sejumlah kriteria. Mulai dari pangsa pasarnya seperti apa, potential group, adopsi pengetahuan digital kemudian apa yg dilakukan sesudah menang. &ldquo;Harapannya program seperti dapat menarik perhatian masyarakat Indonesia secara yang peduli dengan isu-isu sosial dan isu lingkungan. Jadi saya lihat yg saya lihat orang Indonesia itu kreatif-kreatif,&rdquo; tandasnya. Ada tiga pemenang iFortopreneuer 2024 yang berhak mendapatkan sejumlah hadiah termasuk uang tunai hingga ratusan jutan rupiah. Posisi tiga ada nama Sila Tea, yakni pelopor teh artisan Indonesia yang telah hadir sejak 2018 dan berfokus membawa cita rasa teh asli nusantara dan budaya minum teh kepada publik luas. Brand lokal ini berfokus pada produksi teh alami berkualitas tinggi, tanpa menggunakan essence dan bahan artificial lainnya. Selanjutnya, juara kedua diraih Food Ganic yang merupakan produk bumbu olahan instan untuk berbagai masakan nusantara yang mengutamakan kualitas dan rasa. Dengan begitu, konsumen bisa bebas memasak berbagai olahan nikmat tanpa mengorbankan efisiensi waktu dan tenaga. Produk Food Ganic sendiri dibuat tanpa pengawet dan MSG, serta menggunakan 10 persen bahan alami. Juara pertama iFortopreneuer 2024 adalah Tarunira yang merupakan jenama produk gula lontar organik berkualitas premium. Produk dari Bali ini digagas oleh I Komang Sukarma, pemuda asal Karangasem yang menjadi satu-satunya daerah penghasil pohon lontar terbesar di Pulau Dewata. Komang menegaskan bahwa produk yang digunakan merupakan 100 persen air nira dari pohon lontar dan tanpa bahan kimia apa pun. &ldquo;Dalam proses pembuatan gula lontar, kami melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perempuan, pemuda, dan petani lokal,&rdquo; tukasnya. Sebagai informasi, sebagai bagian dari Protelindo Group, iForte telah mengoperasikan jaringan infrastruktur yang mendukung digitalisasi di berbagai sektor, termasuk UKM. Hingga 2024, iForte telah menghubungkan lebih dari 200.000 km kabel serat optik dan 30.000 menara telekomunikasi, mendukung perkembangan industri di Indonesia.

IFortepreneur 2024 tidak hanya menyediakan platform pembelajaran, tetapi juga ajang berbagi wawasan dan membangun jejaring bagi pelaku UKM.

Penyedia Infrastruktur Telekomunikasi dan Penyedia Jasa Internet Gelar Grand Final iFortepreneur 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/26/Foto-2-1441632989.jpeg" alt="SVP Corporate Communication &amp; Investor Relations Telkom Ahmad Reza (kedua dari kanan); Executive General Manager Divisi Digital Connectivity Service Telkom Teuku Muda Nanta (kedua dari kiri)." width="100%">
<figcaption>SVP Corporate Communication &amp; Investor Relations Telkom Ahmad Reza (kedua dari kanan); Executive General Manager Divisi Digital Connectivity Service Telkom Teuku Muda Nanta (kedua dari kiri).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan telekomunikasi digital berkomitmen untuk terus memberikan layanan konektivitas digital berkualitas. Komitmen itu demi memastikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Untuk itu, Telkom secara rutin melakukan proses pengujian, tes dan sertifikasi terhadap seluruh perangkat (device) yang digunakan pada jaringan akses dan infrastruktur. Proses pengujian dan tes tersebut dilakukan di sebuah laboratorium yang bernamakan Telkom Test House (TTH). Berlokasi di Gegerkalong, Bandung, Telkom Test House merupakan lembaga uji terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang ditujukan untuk mendukung dan menjamin keberlangsungan seluruh jaringan dan infrastruktur milik Telkom Group, seperti kabel serat optik (fiber optic), modem serta perangkat lainnya. Selain fasilitas laboratorium yang mumpuni, Telkom Test House juga didukung oleh sumber daya yang kredibel. Bahkan Telkom Test House telah mengantongi standar operasional yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dan menjadi acuan bagi operator lain yang ingin melakukan uji perangkat dan infrastruktur telekomunikasi. Executive General Manager Divisi Digital Connectivity Service Telkom Teuku Muda Nanta menyampaikan bahwa Telkom Test House merupakan wujud nyata Telkom dalam memenuhi komitmen dalam memberikan layanan konektivitas. &ldquo;Di Telkom Test House, seluruh perangkat jaringan akses maupun infrastruktur akan diuji dan dipastikan layak secara mutu sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, sebelum sampai ke pelanggan. Telkom Test House menjadi kiblat untuk pengujian di Indonesia, menjadi standar acuan juga bagi para operator telekomunikasi,&rdquo; ungkap Teuku Muda Nanta. SVP Corporate Communication &amp; Investor Relations Telkom Ahmad Reza mengatakan, saat ini Telkom tengah fokus menggarap B2B dan Telkomsel fokus ke segmen B2C. Untuk terus menjadi pemain besar, tentunya tantangan yang tidak bisa dihindari adalah perkembangan teknologi yang menuntut Telkom untuk adaptif. Telkom terus bertransformasi agar bisa sejalan dengan perubahan, serta mengoptimalkan manfaat dari teknologi tersebut untuk perkembangan bisnis perusahaan. "Keberadaan Telkom Test House ini menjadi wujud upaya Telkom untuk terus menjadi perusahaan digital telco dengan kepemimpinan teknologi terbaik,&rdquo; ungkap Ahmad Reza. Telkom Test House memiliki lima kelompok laboratorium, yaitu Laboratorium Kabel dan Aksesoris Fiber to the Home (FTTH), Laboratorium Transmisi, Laboratorium Kalibrasi, Laboratorium Device, dan Laboratorium Energy. Seluruh fasilitas laboratorium ini dimanfaatkan oleh Telkom untuk memastikan bahwa setiap perangkat telekomunikasi yang digunakan telah memiliki sertifikat yang terakreditasi, sehingga menjamin mutu layanan yang diberikan. Terdapat tiga jenis pengujian yang dilakukan di laboratorium, yakni Quality Assurance (QA), Type Approval (TA), dan Voluntary Test (VT). Quality Assurance (QA) merupakan uji perangkat telekomunikasi yang digunakan di internal Telkom menggunakan referensi uji STEL (Spesifikasi Telekomunikasi Internal Telkom). Type Approval merupakan uji perangkat telekomunikasi untuk pihak eksternal yang menggunakan referensi uji item test yang telah disepakati bersama. Sementara itu, Voluntary Test merupakan uji perangkat telekomunikasi atau teknologi baru dari vendor/mitra yang akan masuk ke pasar Indonesia menggunakan referensi uji peraturan dan kebijakan dari pemerintah dan standar internasional lainnya. Ketiga layanan itu menawarkan pengujian yang komprehensif bagi pengujian perangkat telekomunikasi. Melalui Telkom Test House, Telkom juga mendukung kolaborasi dengan industri dalam negeri agar dapat bersaing, dengan meningkatkan komponen TKDN sehingga dapat menyerap industri dalam negeri.

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) sebagai perusahaan telekomunikasi digital berkomitmen untuk terus memberikan layanan konektivitas

Telkom Test House Jadi Acuan Nasional Uji Perangkat Jaringan dan Infrastruktur Telekomunikasi di Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/09/ilustrasi-smart-city-kokoh-2.jpg" alt="Ilustrasi: smart city. (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: smart city. (Kokoh Praba Wardani/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tiga kota di Indonesia masuk dalam The Smart City Observatory IMD World Competitiveness Center pada 2023. Namun, dari tiga itu tidak terdapat dua kota, yaitu Surabaya (Jawa Timur) dan Badung (Bali). Menurut Ketua Umum Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (Makpi) Riant Nugroho, tidak masuknya Surabaya dan Badung sebagai kota pintar versi The Smart City Observatory disinyalir ada misinterpretasi dalam pembuatan kebijakan yang diambil oleh Pemkot Surabaya, sehingga tidak "ramah" terhadap penggelaran infrastruktur digital. Pemkot Surabaya membuat Perda yang mengenakan tarif sewa tinggi terhadap penggelaran infrastruktur digital. Yaitu, berupa kabel fiber optic dan melarang penyelenggara infrastruktur untuk membangun jaringan telekomunikasi kepada masyarakat. Selain itu, Pemkot Surabaya juga telah melakukan pemotongan kabel fiber penyelenggara infrastruktur digital secara paksa yang menyebabkan gangguan masal kepada masyarakat. Sementara itu, Pemkab Badung melakukan kontrak eksklusif dengan salah satu tower provider sehingga pihak lain tidak dapat membangun menara BTS. Adapun pihak lain yang mendirikan BTS, maka Pemkot Badung akan memotong dan membongkar BTS tersebut. "Kontrak eksklusif ini memiliki kecenderungan memenangkan salah satu pihak secara tidak langsung. Sehingga bertendensi korupsi dan persaingan usaha tidak sehat. Dua daerah ini hanya menggencarkan peningkatan PAD saja. Tanpa mempertimbangkan efek domino tersedianya infrastruktur digital,&rdquo; ujar Riant kepada wartawan, Senin (29/5). Lebih jauh Riant menuturkan, penerapan sewa oleh pemkot terhadap operator telekomunikasi yang melakukan penggelaran infrastruktur digital di Surabaya merupakan ketidaktepatan pendekatan terhadap fasilitas publik. Rian menilai, penggelaran infrastruktur digital berada di bahu jalan, sejatinya Pemkot Surabaya tidak bisa mengenakan sewa. Aset daerah merupakan barang yang dibeli dan dimiliki pemda atau pemkot melalui APBD yang bisa dikapitalisasi. Aset milik pemda atau pemkot harus ada transaksi pembeliannya, sertipikatnya, pengalihan hak dan tercatat di neraca. Contohnya tanah atau bangunan milik pemda yang bisa dikenakan sewa. Sedangkan jalanan merupakan bagian dari fasilitas milik publik yang dikuasai oleh pemda atau pemkot. Karena jalanan merupakan fasilitas publik sehingga tidak bisa disewakan, maka pemkot hanya menguasai saja. Pemda hanya melakukan penataan saja. &ldquo;Sehingga Pemkot Surabaya tidak bisa mengenakan sewa ke operator telekomunikasi yang menggelar jaringan fiber optik. Infrastruktur digital seperti fiber optik merupakan barang swasta yang merupakan bagian barang publik. Karena eksternalitasnya sangat ringgi dan dapat mempercepat perekonomian daerah. Sehingga penggenaan sewa yang dilakukan Pemkot Surabaya dan Pemda Badung membuktikan pemimpin daerahnya tidak memiliki kapabilitas membuat wilayah tersebut menjadi smart city. Pemimpin daerah Surabaya dan Badung tidak mampu menjadi entrepreneur government. Rian menyebut kepala daerah justru mereka jadi batu sandungan dan mematikan potensi pertumbuhan ekonomi Kawasan. Perda di Pemkot Surabaya dan Pemda Badung yang mengejar PAD sangat merugikan perkembangan ekonomi masyarakat daerah. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sejatinya sudah mengirimkan surat ke Pemkot Surabaya terhadap aksi memotong infrastruktur digital yang tidak membayar sesuai perda. Namun, yang dilakukan Pemkot Surabaya justru membalas surat tersebut. Aksi tersebut dinilai Riant menjadi bukti pembangkangan Pemkot Surabaya terhadap perintah pemerintah pusat yang menginginkan terwujudnya transformasi digital. Sebelumnya, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi tak mempermasalahkan Kota Pahlawan tak masuk daftar Smart City versi IMD World Competitiveness Center. Pihaknya mengaku selama ini tidak pernah melihat ada tim penilai yang turun menanyakan ke Kota Surabaya. "Sebenarnya yang kota smart city kalau dari (versi) Kementerian (Kominfo) ada Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Tapi yang sekarang masuk (versi IMD) Jakarta, Medan dan Makassar. Kita juga tidak tahu yang dinilai apa, juga tidak pernah ada turun untuk menanyakan di sini," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Minggu (28/5). Oleh karena itu Eri tidak mempermasalahkan Surabaya tak masuk daftar Smart City versi IMD. Sebab, baginya, tujuan hidup menjadi wali kota adalah bagaimana bisa membahagiakan warga Surabaya menggunakan digitalisasi. "Tujuan hidup saya adalah ketika menjadi wali kota bisa membahagiakan warga Kota Surabaya menggunakan digitalisasi. Sehingga memotong mata rantai dan kedua mempercepat pelayanan publik. Itulah tujuan kita," ujarnya. Maka dari itu, Wali Kota Eri kembali menegaskan, bahwa masuk ke dalam smart city bukanlah tujuan utama dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Sebab, menurutnya, masuk atau tidaknya Surabaya ke dalam daftar smart city juga bisa tergantung dari tim penilai. "Nanti kalau dikatakan lagi (Surabaya) smart city, ya smart city. Tergantung yang nilai kan, yang nilai mau survei di mana? Mau survei di Surabaya, mau survei di Makassar. Sama saja, Surabaya Bandung juga tidak masuk. Tapi apakah kita harus bertanya kenapa tidak masuk? Tidak. Tapi biarkan itu berjalan dengan sendirinya," tegasnya.

Pemkot Surabaya membuat Perda yang mengenakan tarif sewa tinggi terhadap penggelaran infrastruktur digital. Yaitu, berupa kabel fiber optic.

Pengamat Soroti Surabaya dan Badung Tidak Masuk Kategori Kota Smart City

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/15/Tower-BTS-Salman-Toyibi-5-541419330.jpg" alt="Pekerja melakukan pemeliharaan tower microcell di kawasan bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) menargetkan jaringan internet generasi kelima atau 5G merata di Indonesia pada 2024 sampai 2025. FOTO: SAL" width="100%">
<figcaption>Pekerja melakukan pemeliharaan tower microcell di kawasan bundaran HI, Jakarta, Minggu (14/5/2023). Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) menargetkan jaringan internet generasi kelima atau 5G merata di Indonesia pada 2024 sampai 2025. FOTO: SAL</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) merespons penunjukan Mahfud MD menjadi pelaksana tugas (plt) menteri komunikasi dan informatika (Menkominfo). Kehadiran Mahfud MD yang juga menkopolhukam itu diharapkan dapat menuntaskan proyek infrastruktur telekomunikasi yang terbengkalai di daerah. Ketua APJII Muhammad Arif menuturkan, ada cukup banyak permasalahan yang menggangu sektor ICT belakangan ini. Padahal, penyelenggara layanan telekomunikasi di Indonesia sudah siap dan berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. "APJII menghargai semangat di balik UU Cipta Kerja yang bertujuan mendorong pertumbuhan investasi, termasuk di sektor ICT," ujar Muhammad Arif kepada wartawan, Selasa (23/5). Arif menyebut, dari catatan APJII terdapat beberapa regulasi di daerah yang tidak sejalan dengan UU Cipta Kerja. Sementara APJII sebagai asosiasi perusahaan telekomunikasi di Indonesia berusaha tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Kami siap mendukung pemda dalam memberikan kontribusi ke APBD, selama hal itu berada dalam koridor perundang-undangan yang berlaku," terangnya. Ke depannya, APJII berkomitmen dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pemda, dalam memahami dan menerapkan UU Cipta Kerja. Pasalnya, industri ICT di Indonesia memiliki peran penting. Berdasar data BPS, kontribusi sektor ICT terhadap PDB Indonesia mencapai 4,41 persen. Arif berharap dalam waktu dekat Plt Menkominfo Mahfud MD bisa duduk bareng dengan APJII untuk mencari solusi terbaik bagi perkembangan industri ICT nasional. Hal itu untuk mendukung transformasi digital yang selama ini digencarkan Presiden Joko Widodo. "Transformasi digital sangat vital agar Indonesia memiliki daya saing dan dapat berkompetisi di pasar global,&rdquo; kata Arif.

APJII merespons penunjukan Mahfud MD menjadi plt menkominfo. Mahfud diharapkan dapat menuntaskan proyek infrastruktur telekomunikasi.

APJII Optimistis Plt Menkominfo Mampu Tuntaskan Proyek Infrastruktur Telekomunikasi 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/BTS-tower-menara-jaringan-Pixabay.jpg" alt="BTS tower menara jaringan - Pixabay" width="100%">
<figcaption>BTS tower menara jaringan - Pixabay</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejagung menetapkan tiga tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pembangunan infrasruktur telekomunikasi. Tepatnya pada dugaan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) untuk tahun anggaran 2020-2022.  Ketiganya adalah Anang Achmad Latif (AAL), dirut BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo); GMS, dirut PT Mora Telematika Indonesia; dan Yohan Suryanto (YS), tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020.  Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi sangat prihatin atas penetapan tersangka di pembangunan BTS BAKTI. Dugaan korupsi yang dilakukan oleh para tersangka mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Selama ini masyarakat di daerah 3T belum dapat menikmati layanan telekomunikasi, sehingga ekonomi dan pendidikan mereka tertinggal.  "Seharusnya <a href="https://www.jawapos.com/tag/bakti-kominfo/">BAKTI Kominfo</a> yang diberikan kepercayaan oleh Negara untuk membangun jaringan telekomunikasi dapat menjalankan amanahnya dengan baik," ujar Sularsi kepada wartawan, Rabu (11/1).  Sulasri menuturkan, pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah 3T merupakan amanah dari UU dan wujud Negara hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab, telekomunikasi adalah kebutuhan dasar untuk membangun peradaban dan karakter masyarakat.  Dengan adanya internet diharapkan tak ada lagi ketertinggalan, baik dari segi ekonomi dan pendidikan. Sehingga, nantinya masyarakat di daerah 3T dapat setara dengan masyarakat di daerah lain yang lebih maju.  "Korupsi yang dilakukan manajemen BAKTI Kominfo ini sangat ironis sekali. <a href="https://www.jawapos.com/tag/ylki/">YLKI</a> berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pelaku tindak pidana ini sampai tuntas," tegas Sulasri.  YLKI, kata Sulastri, mendukung aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku korupsi pembangunan BTS BAKTI dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Tujuannya agar seluruh pelaku tindak pidana korupsi jera dan tak akan melakukan aksinya lagi.  Atas adanya kasus itu, Sularsi mendesak Pemerintah melakukan audit investigasi dan evaluasi mendalam terhadap seluruh proyek pembangunan jaringan telekomunikasi yang dilakukan BAKTI Kominfo.  "Sebab dana yang dipergunakan untuk membangun jaringan telekomunikasi BAKTI Kominfo berasal dari uang publik. Sehingga masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana BAKTI Kominfo,".  "Audit tak hanya di proyek BTS 4G di <a href="https://www.jawapos.com/tag/daerah-3t/">daerah 3T</a> saja. Tetapi proyek Palapa Ring dan satelit SATRIA juga harus dilakukan evaluasi mendalam," sambungnya.  Tujuan desakan itu untuk melihat perencanaan pembangunan jaringan telekomunikasi yang tepat sasaran. YLKI juga mendesak transparansi anggaran dalam pembangunan jaringan telekomunikasi yang dilakukan BAKTI Kominfo. "Kami melihat selama ini pembangunan yang dilakukan oleh BAKTI Kominfo tak transparan. Kominfo harusnya lebih transparan dalam menginformasikan pembangunan jaringan telekomunikasi oleh BAKTI Kominfo," ujar Sularsi.

YLKI Desak Pemerintah Evaluasi Seluruh Proyek BAKTI Kominfo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/XL-OK.jpg" alt="Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini dalam peringatan HUT ke 25 XL Axiata. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Presiden Direktur & CEO XL Axiata, Dian Siswarini dalam peringatan HUT ke 25 XL Axiata. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kemenkominfo mengklaim tarif internet di RI sudah murah dibanding negara lain. Indonesia berada di peringkat ke-12 termurah dari 230 negara.  Plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo Ismail mengatakan, saat ini tarif internet di Indonesia relatif murah dibandingkan negara lain. Bahkan tarif mobile internet Indonesia berada di peringkat ke-12 termurah dari 230 negara.  Harga mobile broadband lebih murah karena banyak operator berkompetisi di kota-kota besar. Alternatif pilihan masyarakat untuk memilih operator selular juga banyak dengan berbagai gimik yang diberikan.  "Tarif rata-rata Rp 6.000 per gigabyte. Memang sebagian kecil masyarakat Indonesia tidak mempermasalahkan tarif dan mengutamakan kualitas internet yang baik. Namun, sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini masih sensitif terhadap harga layanan internet," ujar Ismail dalam keterangannya kepada JawaPos.com, Jumat (18/3).  Pernyataan itu juga dikemukakan Ismail di sela-sela webinar, Kamis (17/3). Webinar itu bertajuk "Apakah Tarif Internet Menjadi Hambatan Utama Terwujudnya Indonesia Terkoneksi".  Ismail yang juga dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kemenkominfo itu menyebut tarif layanan fixed broadband di Indonesia masih terkesan premium dengan harga Rp 280 ribu per bulan. Tarif itu tergantung kecepatan yang dibutuhkan oleh pelanggan. Padahal, penggunaan internet itu untuk satu keluarga.  Untuk itu, agar layanan internet di Indonesia semakin terjangkau demi mendukung program transformasi digital nasional, Ismail berharap beban biaya operator telekomunikasi dapat dikurangi. Sebab, saat ini beban biaya yang ditangggung operator telekomunikasi sangat besar. Contohnya ketika operator menggelar infrastruktur berupa penggelaran kabel serat optik, perizinan, dan tarif retribusi atau sewa.  Di sisi lain, Ismail menyadari bahwa setiap daerah memiliki target pendapatan asli daerah (PAD). Akan tetapi, dia berharap pemerintah daerah (pemda) tidak mencari peningkatan PAD dari sektor pembangunan infrastruktur telekomunikasi.  Pasalnya, infrastruktur telekomunikasi merupakan modal utama pemda dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di suatu wilayah. Makin baik infrastruktur telekomunikasi di satu daerah, maka akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.  Kemenkominfo menginginkan kabel optik yang digelar di daerah dapat tertata dengan baik dan tidak semrawut. Dia menyakini kehadiran infrastruktur telekomunikasi berdampak baik pada maka industri. Seperti, pariwisata, transportasi, pendidikan, manufaktur akan tercipta. "Dari sektor itu pemda bisa mendapatkan dari pajak," terangnya.

Kominfo Minta Infrastruktur Telekomunikasi Tidak Dijadikan Objek PAD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/kominfo-dirjen-sdppi-ismail-rapat-virtual-DRA-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus menggenjot proses transformasi digital di tanah air agar bisa masuk ke dalam setiap aspek kehidupan. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga telah mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan membuka peluang investasi teknologi baru di Indonesia.  Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Ismail mengatakan, Indonesia membutuhkan pemerataan akses konektivitas digital, karena kondisi alam dan peningkatan kebutuhan warga.  Oleh karena itu, Kemenkominfo berupaya mewujudkan target Advokasi Broadband Commission 2025 ITU. Pada tahun 2025 seluruh negara diharapkan dapat memberikan kebijakan pitalebar atau wideband universal, keterjangkauan layanan broadband, mendorong setiap orang memiliki akses online, literasi dan keterampilan digital, layanan keuangan digital, E-Commerce dan kesetaraan gender dalam mengakses layanan.  “Indonesia adalah negara berkembang yang luas dengan 17.000 pulau membutuhkan pemerataan akses konektivitas, terutama untuk konsumsi industri dan rumah tangga,” jelasnya saat hadir secara virtual dalam Diskusi “5G Connectivity for Making Indonesia 4.0" belum lama ini di Jakarta.  Ismail melanjutkan, pemerintah telah melaksanakan pembangunan infrastruktur digital, termasuk membangun jaringan 5G. Indonesia juga telah melaksanakan uji coba sejak tahun 2017 dan mengimplementasikan komersialisasi jaringan 5G oleh tiga operator telekomunikasi seluler di 13 kota sejak 27 Mei 2021.  “Bahkan sudah diterapkan untuk industri 4.0 di Batam sejak 7 Juni 2021 dan untuk kebutuhan pertambahan serta industri otomotif di Indonesia,” jelasnya.  Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Ismail menyatakan Kemenkominfo melaksanakan percepatan transformasi digital di Indonesia. Menurutnya, arahan utama Presiden kepada Menteri Kominfo antara lain peningkatan di bidang komunikasi dan informatika, penguatan keamanan siber dari kejahatan siber dan kedaulatan data.  “Kominfo mengambil bagian secara komprehensif dari hulu hingga hilir untuk mewujudkan Indonesia yang lebih terhubung secara digital dan sejahtera,” ungkapnya. Dirjen SDPPI Kemenkominfo menyatakan, kalau pihaknya telah menyiapkan pendekatan holistik dengan menerapkan program prioritas untuk mempercepat pemulihan ekonomi.  “Menyiapkan bangsa kita di era Industri 4.0 dan pemulihan ekonomi Covid-19 ini, melalui implementasi berbagai inisiatif utama di sektor infrastruktur digital yang bersinergi dengan ekonomi digital, digital government, dan masyarakat digital,” ujarnya.  Adapun, strategi yang diterapkan Kementerian Kominfo mencakup percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan memperkuat tata kelola data, termasuk pertukaran data lintas batas.

Kemenkominfo Buka Peluang Investasi Teknologi Wideband

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/PKS-Kominfo-Pemda-BAKTI-13-Des-AYH-5-1.jpeg" alt="Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO Bakti Kominfo. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO Bakti Kominfo. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengurangan kesenjangan digital menjadi perhatian pemerintah untuk mempercepat transformasi digital. Salah satunya dengan membangun infrastruktur telekomunikasi.  Guna mempercepat pembangunan infrastruktur telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui skema pinjam pakai lahan.  Direktur Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo Anang Latif menyatakan, perjanjian kerja sama pinjam pakai lahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan rencana yang sudah termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2022-2024. Menurutnya, penyediaan infrastruktur telekomunikasi seluruh desa dan kelurahan di wilayah 3T menjadi tanggungjawab BLU BAKTI Kementerian Kominfo.  “Kami dimandatkan untuk menutup kesenjangan digital di 9.113 (desa dan kelurahan), di mana di tahun 2020 ini kami sudah menyelesaikan kira-kira 1.200 lebih untuk layanan 4G,” ujarnya dalam Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Lahan Pembangunan BTS USO BAKTI, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (13/12).  Menurut Anang, pemerataan pembangunan infrastruktur telekomunikasi khususnya di wilayah 3T merupakan program kerja utama Bakti Kominfo. Salah satu program yang akan diselesaikan yaitu penyediaan sinyal 4G melalui pembangunan Base Transceiver Station (BTS) di 7.904 lokasi hingga tahun 2022 mendatang.  “Pembangunan maupun upgrading layanan BTS ke teknologi 4G sebenarnya telah kami lakukan sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Tentunya pembangunan periode sebelumnya kami hanya mengandalkan pembiayaan dari kontribusi operator, yang kami namakan pembiayaan dari PNBP USO (Universal Service Obligation) sebesar 1,25 persen dari pendapatan operator setiap tahunnya,” jelasnya.  Anang menambahkan, pada tahun 2021 untuk pertama kalinya pemerintah ikut terlibat dalam penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Sebelumnya, Kementerian Kominfo terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait perlunya kehadiran Pemerintah dalam proyek infrastruktur telekomunikasi.  “Seperti dimana pemerintah juga membangun chip ini dalam infrastruktur jalan raya, infrastruktur listirik, bendungan dan lain-lain. Namun di situasi yang kita pahami APBN yang hampir setiap tahunnya pasti selalu defisit, tentunya prioritas inilah yang sulit didapatkan dari sektor kami di telekomunikasi,” tegas Anang.  Menurut Dirut Anang Latif, koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi sering dikaitkan dengan peran dan tanggung jawab operator telekomunikasi, sebagaimana berlangsung di negara lain. Sehingga negara tidak perlu untuk terlibat di sektor telekomunikasi.  Di hadapan perwakilan pemerintah daerah, Anang juga menyampaikan perjalanan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Dalam periode sebelumnya pemerintah optimistis ihwal tersebut bisa diselesaikan oleh operator seluler.  “Namun dalam perjalanannya tahun 2002 hingga 2024 akhirnya Indosat dilepas kepemilikannya, bahkan pemerintah di Indosat tidak lagi menjadi mayoritas. Hingga saatnya Telkom pun sudah diprivatisasi walaupun pemerintah masih mayoritas, tapi masih ada saham kepemilikan lainnya yang tentu pertimbangan sebagai korporasi keuntungan menjadi penting,” jelasnya.  Menghadapi situasi tersebut, pemerintah kemudian melakukan deregulasi sektor telekomunikasi pada tahun 2005, sehingga ditetapkannya Penerimaan Negara Bukan Pajak Universal Service Obligation (PNBP USO).  “Namun demikian, 1,25 persen kontribusi ternyata tidak bisa menyelesaikan persoalan yang ditunggalkan oleh operator telekomunikasi, PR-nya terlalu banyak, masih terlalu banyak blankspotnya. Sehingga uang itu tidak cukup,” papar Anang.  Terakhir, dia menyebut kalau pembangunan infrastruktur telekomunikasi di akhir tahun 2019, sewaktu Menkominfo Johnny G. Plate awal menjabat, juga dihadapkan pada beberapa persoalan. Kepada Menkominfo, Anang menjelaskan dana USO yang digunakan tidak bisa lagi membangun keseluruhan dan hanya berhenti di atas 1.682 BTS.  “Padahal blankspot masih banyak, karena 1.682 lokasi ini setiap tahunnya harus dibiayai, harus operasional, tidak mungkin kita hentikan. Jadi solusinya mungkin pemerintah sudah saatnya untuk keep in, untuk ikut serta dalam sektor telekomunikasi,” tandasnya.  BAKTI Kementerian Kominfo sebelumnya juga terus mencoba menggunakan dana USO namun dinilai gagal. Bahkan, pemerintah juga menaikkan kontribusi operator dari 1,25 persen menjadi 2,50 persen pun tetap tidak memenuhi target dikarenakan operator seluler menolak dengan alasan sektor telekomunikasi bukan menjadi sektor yang favorit pertumbuhannya.

Atasi Kesenjangan Digital, Kominfo Bangun Infrastruktur Telekomunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/BTS-USO-4G-Telkomsel_4.jpg" alt="Foto: Ilustrasi: Pemerataan akses telekomunikasi di wilayah terluar di Indonesia. (Istimewa). " width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Pemerataan akses telekomunikasi di wilayah terluar di Indonesia. (Istimewa). </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur telekonomunikasi. Upaya itu dilakukan karena pandemi memaksa transformasi digitalisasi dilakukan lebih cepat. Ditambah pula amanat dari UU Cipta Kerja.  Ismail selaku plt Dirjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo mengatakan bahwa amanat Presiden Jokowi sudah jelas. Yakni, meminta menyelesaikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secepat mungkin. Infrastruktur telekomunikasi tidak hanya untuk masyarakat di kota besar. Tetapi seluruh penjuru Indonesia.  "Jangan sampai ada masyarakat yang tidak mendapatkan layanan telekomunikasi," ungkap Ismail baru-baru ini di Forum Koordinasi dan Sinkronisasi - Percepatan Transformasi Digital Nasional melalui Kolaborasi Kemudahan Penggelaran Infrastruktur Digital (10/11).  Ismail mengatakan, sejak disahkannya UU nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, pembangunan infrastruktur telekomunikasi dilakukan oleh BUMN dan swasta. Pemerintah memosisikan diri sebagai regulator. Hal itu berbeda dengan infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran air, dan lain-lain. Semua infrastruktur itu dibangun oleh negara.  Dengan adanya UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dia berharap percepatan transformasi digital di Indonesia dapat dilakukan. Apalagi pembangunan infrastruktur itu tegas diamanatkan UU Cipta Kerja. Dituliskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan pembangunan infrastruktur telekomunikasi serta dapat berperan serta menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif dengan biaya terjangkau.  "Tanpa infrastruktur pasif, mustahil ada layanan telekomunikasi. Di negara maju, yang menyediakan infrastruktur pasif seperti gorong-gorong adalah pemerintah," katanya.  Sementara itu, untuk kota yang baru akan dikembangkan, solusi infrastruktur pasif relatif mudah. Sedangkan untuk kota yang sudah padat, infrastruktur pasif ini jadi tantangan tersendiri.  Saat ini banyak Pemda hanya berpikir short term dengan mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dari retribusi dan sewa lahan terhadap penggelaran infrastruktur telekomunikasi. Padahal infrastruktur telekomunikasi sangat dibutuhkan untuk memutar roda ekonomi masyarakat.  "Saya berharap kepada seluruh kepala daerah dan kepala dinas untuk berpikir ulang mengenai memungut PAD yang besar dari infrastruktur telekomunikasi," kata Ismail.  Dia menyarankan tidak mengejar pendapatan daerah dari retribusi infrastruktur telekomunikasi. Melainkan memfasilitasi infrastruktur telekomunikasi yang dibangun operator telekomunikasi sehingga layanannya dapat dimanfaatkan masyarakat.  Ketika di suatu daerah sudah tersedia layanan telekomunikasi dan menjadi smart city, perekonomian seperti pariwisata, perdagangan, industri, dan lain-lain akan tumbuh. Di situlah terjadi efek berganda dari infrastruktur telekomunikasi yang dibangun. "Jadi, PAD didapatkan dari kegiatan ekonomi yang terjadi dari aktifitas penggunaan jaringan telekomunikasi," kata Ismail.  Menurut Ismail nilai PAD yang didapat dari kegiatan ekonomi yang memanfaatkan jaringan telekomunikasi akan lebih besar dibandingkan jika Pemda langsung memungut PAD berupa retribusi yang tinggi atas pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi.

Pemerintah Percepat Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Slide9_copy_670x446.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi - Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo) terus bergerak dalam msnyediakan fasilitas infrastruktur telekomunikasi di daerah 3T ( terdepan, terluar, tertinggal) untuk mencapai transformasi digital di Indonesia.  Sepanjang  2021-2022  diharapkan 7.904 desa/kelurahan sudah tersentuh internet sinyal 4G berkat pembangunan fisik infrastruktur telekomunikasi.  Tak sebatas pembangunan fisik semata, BAKTI Kominfo ingin memastikan bahwa apa yang dibangun benar-benar bermanfaat. Kehadiran internet diharapkan dapat digunakan secara positif oleh seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan lewat  ekonomi digital ke seluruh pelosok Indonesia.  Untuk itu, berbagai program pelatihan dilakukan baik di sektor pendidikan, pariwisata, kesehatan, dan di sektor publik. Masyarakat di daerah 3T dapat menikmati program tersebut secara gratis, termasuk juga bagi mereka yang berkebutuhan khusus atau para penyandang disabilitas.  Kadiv Perencanaan Strategis BAKTI Kominfo  Yulis Widyo Marfiah menyampaikan bahwa semua program tersebut terbuka untuk umum, termasuk bagi rekan-rekan disabilitas, meski BAKTI juga menyediakan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khusus bagi para disable.  “ Di daerah 3T banyak program pelatihan dan terbuka untuk siapa saja. Rekan-rekan disable bisa mengikuti dengan menyesuaikan pada minat dan kemampuannya,” jelas Yulis dalam keterangannya, Rabu (6/10).  Menteri Kominfo Johnny  G Plate memberi perhatian khusus kepada kaum difabel dengan mendukung adopsi teknologi  sehingga dapat meminimalisir ataupun menghilangkan keterbatasan sosial yang ada.  Data BPS tahun 2020 mencatat hanya 34,89% penduduk disabilitas yang menggunakan ponsel dan laptop, serta hanya 8,5% yang memanfaatkan internet  dari total  22,5 juta penduduk disabilitas di Indonesia.  Program BAKTI Kominfo bagi penyandang disabilitas sudah dirasakan oleh Echi Pramitasari, seorang aktivis disabilitas sekaligus Ketua ParaDifa, sebuah organisasi  yang bergerak di bidang pengembangan dan pemberdayaan kompetensi kerja penyadang disabilitas berbasis TIK.  Echi yang seorang disable fisik akibat kecelakaan di usia remaja ini tidak hanya terlibat sebagai peserta, tapi ia juga menambah kemampuan sebagai instruktur lewat pelatihan  yang diwadahi oleh BAKTI Kominfo ini.  Kolaborasi ParaDifa dan BAKTI yang dilakukan tahun 2020 lalu berhasil menjangkau 1.790 rekan-rekan disabilitas dari seluruh Indonesia secara daring, termasuk mereka yang tinggal di daerah 3T sebanyak 256 peserta.  Echi berharap ke depannya masyarakat dapat mengakui kelebihan dan kompetensi rekan-rekan disabilitas sehingga tidak terkotak-kotakan di bidang pekerjaan tertentu saja.  “Yang paling dibutuhkan adalah kesempatan dan dilibatkan dalam berbagai kegiatan sehingga masyarakat juga mengenal kami. Para disable juga perlu menunjukan dirinya kalau mereka bisa, mereka mampu, dan mereka ada,” pungkasnya.

Langkah Kominfo Bantu Disabilitas Melalui Ekosistem Digital

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#infrastruktur telekomunikasi

Berita Terkini