<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/23/Screenshot_20260223_210401_Gallery-1034322702.jpg" alt="Hypernet Technologies memperkenalkan berbagai solusi internet dan infrastruktur digital . (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Hypernet Technologies memperkenalkan berbagai solusi internet dan infrastruktur digital . (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Hypernet Technologies selain menggelar &ldquo;Tenant Gathering Lippo Mall Nusantara juga memperkenalkan berbagai solusi internet dan infrastruktur digital . Ini dirancang khusus untuk mendukung operasional bisnis tenant, terutama di sektor ritel dan F&amp;B yang membutuhkan jaringan internet stabil, cepat, dan andal. Diantaranya Internet Connection Solution, sebuah layanan konektivitas yang dirancang untuk memastikan operasional bisnis tenant berjalan lancar tanpa hambatan jaringan. Dengan pengalaman lebih dari 18 tahun sebagai penyedia layanan managed service berskala nasional, Hypernet terus mendorong inovasi di bidang infrastruktur digital dan konektivitas internet bisnis. Infrastruktur tersebut dirancang untuk meningkatkan produktivitas sekaligus membantu tenant memberikan layanan terbaik kepada pelanggan mereka. Dalam pernyataan resminya, Senin (23/2) Small Medium Business Dept Head Hypernet Technologies, Harry Nugroho, menjelaskan bahwa kegiatan Tenant Gathering menjadi sarana dialog penting antara perusahaan dan para tenant. Menurutnya acara ini memungkinkan Hypernet memahami kebutuhan bisnis tenant secara langsung. &ldquo;Melalui Tenant Gathering ini, kami ingin mendengar kebutuhan para tenant secara langsung. Saat ini koneksi internet bukan lagi sekadar layanan tambahan, melainkan elemen utama dalam operasional bisnis modern, terutama di sektor ritel dan F&amp;B,&rdquo; ujar Harry Nugroho. Ia menambahkan bahwa Hypernet berkomitmen menghadirkan layanan internet yang stabil, responsif, dan mudah diakses agar para tenant dapat menjalankan bisnisnya dengan lebih efisien dan maksimal. Hadirkan Solusi Digital Signage untuk Tenant Selain solusi konektivitas internet, Hypernet Technologies juga memperkenalkan Our Screen Solution: Centralized Screen &amp; Content Management. Solusi ini memungkinkan tenant untuk mengelola konten promosi secara terpusat, sehingga kampanye pemasaran di toko dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan sistem ini, tenant dapat menampilkan berbagai konten promosi secara dinamis guna meningkatkan pengalaman pelanggan saat berbelanja. Tim Hypernet juga memaparkan proses berlangganan layanan mereka, mulai dari: Koordinasi dengan Building Management, Pengisian formulir registrasi, Survei jaringan, Instalasi perangkat dan aktivasi layanan internet bisnis. Melalui kegiatan ini, Hypernet Technologies kembali menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam menyediakan solusi digital dan konektivitas internet bagi tenant pusat perbelanjaan. Perusahaan terus menghadirkan inovasi layanan guna mendukung transformasi digital bisnis di era modern.

Hypernet Technologies selain menggelar “Tenant Gathering Lippo Mall Nusantara juga memperkenalkan berbagai solusi internet dan infrastruktur

Hypernet Technologies Tawarkan Solusi Internet Bisnis Andal untuk Tenant

<div class="mb-3" data-rttabs="true"> <div id="panel:r0:0" class="react-tabs__tab-panel react-tabs__tab-panel--selected"> <div class="relative"> <div class="peer prose max-w-none rounded-lg border border-gray-200 p-4 text-[14px] leading-5 dark:prose-invert dark:border-neutral-700 dark:bg-gray-950 dark:text-neutral-200 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pb-2 [&amp;:not(:placeholder-shown)]:pt-10"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/20/voTjJSCZ4MZH0ZTQSrGTxnWmXZmH6uKA5enNjJDZ-1-2867522516.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafid. (Humas Kementerian Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menekankan bahwa ketangguhan infrastruktur digital memiliki peran vital dalam penanganan bencana, khususnya untuk menjamin keselamatan masyarakat serta mempercepat respons pemerintah saat jalur akses fisik tidak dapat digunakan. Hal tersebut disampaikan Meutya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-32 Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL) yang digelar di Jakarta Selatan, Kamis (18/12). &ldquo;Bencana ini mengingatkan kita semua bahwa konektivitas dan informasi adalah kebutuhan mendasar. Infrastruktur digital adalah benteng pertahanan terakhir ketika akses fisik terputus,&rdquo; kata Meutya. Ia menilai, resiliensi infrastruktur digital harus ditempatkan sebagai prioritas nasional, seiring meningkatnya potensi bencana yang dipicu oleh perubahan iklim. Dalam kesempatan itu, Meutya juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran MASTEL dan para petugas di lapangan yang tetap menjalankan tugas pemulihan jaringan di tengah kondisi darurat. &ldquo;Kami menyampaikan empati kepada keluarga besar MASTEL yang tetap bertugas tanpa henti mengembalikan secara cepat konektivitas di wilayah terdampak meskipun turut menjadi korban bencana,&rdquo; ujarnya. Lebih lanjut, Meutya menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam mempercepat pemulihan jaringan telekomunikasi, yang melibatkan operator, pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. &ldquo;Tidak ada satu pihak yang bisa bekerja sendiri. Kolaborasi yang cepat dan solid adalah kunci menjaga konektivitas nasional,&rdquo; tegasnya. Menutup sambutannya, Meutya mengajak seluruh ekosistem telematika untuk terus memperkuat sinergi dan konsistensi strategi dalam mewujudkan Indonesia digital yang tangguh, aman, dan merata.&nbsp; </div> <label class="pointer-events-none absolute start-0 top-0 h-full origin-[0_0] truncate border border-transparent p-4 font-semibold transition duration-100 ease-in-out peer-focus:-translate-y-1.5 peer-focus:translate-x-0.5 peer-focus:scale-90 peer-focus:font-semibold peer-focus:text-gray-900 peer-disabled:pointer-events-none peer-disabled:opacity-50 peer-[:not(:placeholder-shown)]:-translate-y-1.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:translate-x-0.5 peer-[:not(:placeholder-shown)]:scale-90 peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-gray-900 dark:text-white dark:peer-focus:text-neutral-900 dark:peer-[:not(:placeholder-shown)]:text-neutral-200"></label></div> </div> </div>

Meutya Hafid menekankan bahwa ketangguhan infrastruktur digital memiliki peran vital dalam penanganan bencana,

Menkomdigi Meutya Hafid Tekankan Infrastruktur Digital Miliki Peran Vital dalam Penanganan Bencana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/18/JKT-1-IKN-UPACARA-17-AGUSTUS-FED-12JPG-2469614602.jpg" alt="Suasana upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Suasana upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (17/8/2024). (Fedrik Tarigan/ Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dipastikan kembali molor. Hal ini lantaran Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya penyempurnaan kompleks perkantoran dan sistem digitalnya, sebelum ASN benar-benar diboyong ke Kalimantan Timur. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Presiden telah memberi arahan terbaru agar pemindahan ASN ke IKN tak terburu-buru. &rdquo;Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi berubah budaya digital. Jadi infrastruktur digital harus selesai dan lain-lain,&rdquo; ujarnya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/9). Anas belum bisa memberikan kepastian sampai kapan penjadwalan mundurnya. Dia hanya meminta untuk sabar menunggu skema pemindahannya dan penyelesaian secara tuntas kompleks hunian dan perkantoran. Hingga saat ini, belum ada perubahan target pemindahan ASN ke IKN. Masih 1700-an orang di awal. Meski nantinya penempatannya bertahap sesuai dengan kesediaan hunian. Saat ini sendiri, ada 14 tower apartemen untuk ASN, TNI, dan Polri yang sudah selesai dibangun. Targetnya, hingga Desember 2024, sebanyak 47 tower akan rampung dibangun. &rdquo;Sekali lagi September-Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah. Tapi arahan presiden ini disempurnakan dulu. Sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan,&rdquo; jelasnya. Disinggung soal tunjangan pionir yang dijanjikan bagi ASN yang pindah duluan, Anas menyebut bahwa sudah mengantongi angkanya. Namun, masih perlu difinalisasi. Termasuk soal tunjangan kemahalan hingga tunjangan pindahan. Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan tidak ingin memaksakan kepindahan ASN ke IKN pada September jika belum siap. Jokowi menegaskan, kepindahan ASN akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Seperti sudah siap atau tidaknya hunian ASN untuk ditempati. Termasuk kesiapan sarana dan prasarana penunjang.&nbsp; &rdquo;Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan,&rdquo; ungkapnya.

Rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, dipastikan kembali molor.

Jokowi Tunda Pemindahan ASN dari Jakarta ke IKN Bulan Ini, MenPANRB Sebut Tunggu Kesiapan Insfrastruktur Digital   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/27/IMG-20240827-WA0025-3010806588.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kepindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur menunggu pembangunan infrastruktur digital selesai. &nbsp;Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/015049409/jelang-kualifikasi-piala-dunia-2026-maarten-paes-mulai-latihan-bersama-skuad-garuda-di-jeddah">Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026, Maarten Paes Mulai Latihan Bersama Skuad Garuda di Jeddah</a> Azwar mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak ingin terburu-buru untuk memutuskan kepindahan ASN, karena masih menunggu penyempurnaan infrastruktur digital. "Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor tapi berubah budaya digital, jadi infrastruktur digital selesai dan lain-lain," kata Azwar Anas saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa. Azwar menjelaskan bahwa rumah susun untuk ASN telah siap untuk dihuni bagi ASN yang mulai pindah secara bertahap. Namun, Presiden Joko Widodo, kata Azwar, memberikan arahan bahwa kepindahan ASN berkantor ini menunggu kesiapan perkantoran maupun sistem digitalnya. Saat ditanya lebih lanjut soal mundurnya kepindahan ASN dari jadwal semula pada September, Azwar mengatakan bahwa keputusan itu masih menunggu hunian dan perkantoran selesai. Presiden Jokowi pun sebelumnya mengatakan bahwa ia menunggu kesiapan Bandara di IKN selesai dan dapat digunakan, sebelum memastikan dirinya pindah dan berkantor di IKN. "Kita tunggu skema-nya sambil menunggu penyelesaian secara tuntas hunian dan perkantoran. Kemarin Menteri PU dan Otorita menyampaikan ada keterlambatan karena cuaca, sehingga bandara belum bisa dituntaskan," ujar Azwar. Dalam kesempatan sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan tidak ingin memaksakan kepindahan aASN ke IKN seperti yang direncanakan pada bulan September, jika belum siap. "Rencana masih September, tetapi juga melihat di sini. Sekali lagi kita tidak ingin memaksakan, tidak ingin memaksakan," kata Presiden Jokowi pada Agustus lalu. Presiden mengatakan bahwa kepindahan ASN disesuaikan dengan kondisi di lapangan, seperti sudah siapnya rumah susun (rusun) ASN untuk dihuni. (*)

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan kepindahan aparatur sipil negara (ASN)

Menpan RB Abdullah Azwar Anas Sebut Kepindahan ASN ke IKN Tunggu Infrastruktur Digital Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/EVENT-INTERNASIONAL.jpg" alt="Press Briefing Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023 di Kementerian Perindustrian, Jakarta." width="100%">
<figcaption>Press Briefing Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023 di Kementerian Perindustrian, Jakarta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemerintah Indonesia terus aktif dalam berbagai event internasional sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital disamping efektif dalam memperkuat branding berbagai produk lokal.  Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional, Kementerian Perindustrian, Eko S.A. Cahyanto menyebutkan partisipasi Indonesia sebagai Official Partner Country Hannover Messe 2023 adalah tidak hanya sebagai sebuah branding.  “Bagi Indonesia, partisipasi ini tidak hanya sebagai ajang branding, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur Indonesia dan pembangunan infrastruktur digital,” ujar Eko dalam Press Briefing Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023 di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (8/3).  Direktur Kerja Sama Internasional Deutsche Messe AG, Marco Siebert yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki masa depan yang cerah sehingga bepotensi besar menjadi mitra dalam mengembangkan industri global.  "Saya belajar tentang Indonesia yang menyenangkan dengan budaya yang sangat bagus serta orang-orangnya yang ramah, dan yang terpenting Indonesia memiliki masa depan yang baik dengan banyaknya kaum muda. Hal-hal inilah yang bisa menjadi alasan bagi siapapun untuk datang ke Indonesia," kata Siebert  Dalam industri global, katanya, pasar tidak dibangun secara individu, tetapi harus bekerja sama dan berkolaborasi. Contohnya adalah kerja sama yang telah dilakukan Indonesia dengan Jerman, yang telah membuahkan hasil di sektor industri global.  Kehadiran Indonesia sebagai Official Partner Country di Hannover Messe 2023, juga menunjukkan perhatian dan harapan besar dari pihak penyelenggara dan Pemerintah Jerman, mengenai arti penting peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian global. Khususnya di sektor industri yang dapat makin memperkuat hubungan kerja sama Indonesia dengan Jerman.  Untuk diketahui, Indonesia akan kembali melanjutkan partisipasi sebagai Official Partner Country pada pameran teknologi industri terbesar di dunia, Hannover Messe 2023, setelah sebelumnya di tahun 2021 juga menjadi Official Partner Country. Indonesia menjadi negara ASEAN pertama sebagai partner country untuk ketiga kalinya di pameran dagang industri internasional di Jerman.  Di saat yang sama, Staf Ahli Menteri Perindustrian Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Andi Rizaldi, menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia sebagai Official Partner Country sejalan dengan inisiatif strategis Making Indonesia 4.0.  Hal tersebut dikatakan Andi sebagai upaya Indonesia menjawab tantangan revolusi industri ke-4. “Ini juga akan mengarah pada peningkatan keberlanjutan inklusif, bisnis startup dan pengembangan teknologi, serta untuk mendukung ekonomi sirkular,” kata Andi.  Hannover Messe, katanya, merupakan pameran industri terbesar di dunia yang setiap tahun diselenggarakan di kota Hannover. Ajang internasional itu rata-rata dihadiri 225.000 pengunjung dan diikuti perusahaan besar dari seluruh dunia.  Sementara Direktur Eropa II, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Winardi Hanafi Lucky, juga di saat yang sama, menegaskan jika pihaknya akan menggaungkan peran Indonesia sebagai Official Partner Country ke lebih dari 130 perwakilan di Amerika, Eropa, dan Asia Pasifik. Dukungan itu sejalan dengan prioritas Indonesia dalam diplomasi ekonomi.  Indonesia, lanjutnya, adalah salah satu mitra dagang penting untuk Jerman yang ditandai dengan Jakarta Declaration pada 2012. "Jakarta Declaration itu bertujuan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan investasi kedua negara," urainya.  Sementara Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary, mengajak media serta humas pemerintah turut menggaungkan peran penting Indonesia di event Hannover Messe 2023. “Kita mengajak seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) dan media serta seluruh humas, bahwa Hannover Messe ini adalah ajang Indonesia membangun dan menyajikan keunggulan dan kekuatan industri-industrinya ke dunia internasional,” kata Septriana Tangkary  Hannover Messe akan berlangsung pada tanggal 17-21 April 2023, dengan upacara pembukaan akan dilakukan pada 16 April 2023. Indonesia berencana mendatangkan sekitar 157 exhibitor di event tersebut.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;

Dorong Tingkatkan Kapabilitas Manufaktur Lewat Event Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Jokowi-pcr.jpg" alt="PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>PRESIDEN JOKO WIDODO (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) ingin pengembangan ekosistem ekonomi digital dapat dipercepat. Hal itu guna menjadikan Indonesia maju dalam pembangunan nasional. Sehingga dirinya meminta agar infrastruktur pendukung digital digenjot. Serta penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan regulasi dapat diperkuat.  "Bagaimana menyiapkan infrastruktur digitalnya? Bagaimana menyiapkan pemerintah juga yang digital? Bagaimana menyiapkan status ekonomi digitalnya? Kemudian roadmap ekonomi digital itu seperti apa,” kata Presiden RI Joko Widodo, dikutip Jumat (19/11).  Jokowi memaparkan, terdapat beberapa pekerjaan besar yang perlu dilakukan untuk menopang kebutuhan ekosistem ekonomi digital. Salah satunya ketersediaan Infrastrutur pendukung seperti satelit, BTS, hingga pusat data.  "Infrastruktur digital, justru kita butuh fiber optik butuh microwave link, butuh satelit, butuh BTS (base transceiver station). Butuh semuanya! Butuh infrastruktur hilirnya. Pusat data data center," tuturnya.  Jokowi menambahkan, semua kebutuhan tersebut harus segera disiapkan dan diselesaikan dalam waktu cepat. Sebab, batas waktu yang dimiliki pemerintah untuk membangun ekosistem digital hanya 2 tahun.  Jokowi mengaku, kesiapan regulasi digital berjalan lambat disaat keuangan digital sudah berkembang sangat pesat. Padahal Indonesia harus mengejar ketertinggalan dengan negara lain dalam waktu dua tahun ini.  "Regulasi terlambat terus, fintechnya sudah lari regulasinya belum ada. Kerja, kerja dengan kecepatan yang kita perlukan. Ini juga harus disiapkan dan saya berikan target 2 tahun,” pungkasnya.

Fintech Sudah Berlari, Infrastruktur Digital dan Regulasi Belum Siap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/jaringan-antena-telekomunikasi-bts-pixabay.jpg" alt="Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi. (Life-Of-Pix via Pixabay)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: antena BTS telekomunikasi. (Life-Of-Pix via Pixabay)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pandemi menjadikan digitalisasi sebagai kebutuhan masyarakat. Interaksi dan aktivitas masyarakat lebih banyak bergantung dengan komunikasi digital. Sayangnya, infratruktur digital belum merata di Tanah Air. Jikapun ada pembangunan infrastruktur digital, namun perizinan masih cenderung berbelit-belit.  Atas fakta itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mendorong seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur untuk mempermudah pelaksanaan perizinan infrastruktur digital. Dia mengakui sulitnya jaringan infrastruktur dasar seperti kabel telekomunikasi, pipa air dan listrik, karena regulasi yang belum sinkron dan harmonis.  Menurut mantan Bupati Trenggalek itu, tidak boleh ada pihak-pihak yang menghalangi atau menghambat pembangunan infrastruktur digital. Jika ada, maka pihak yang menghalangi itu sama dengan melawan kepentingan masyarakat luas. Sebab, publik sangat membutuhkan layanan telekomunikasi.  "Saya menyadari pentingnya penggelaran infrastruktur digital. Saya setuju penggelaran dan perizinan infrastruktur telekomunikasi harus dipermudah. Jika ada daerah yang bertentangan dengan semangat transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, itu artinya melawan kebutuhan masyarakat. "Siapa pun tidak boleh melawan kebutuhan masyarakat," ungkap Emil.  Dia menyebut bahwa UU Cipta Kerja menyatakan bahwa penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan atau melintasi tanah milik negara atau bangunan dan tanah yang dikuasai negara.  Pada UU 28 tahun 2009 menyebutkan bahwa penggunaan lahan aset milik Pemda yang tidak mengubah fungsi tanah, tidak termasuk pemakaian kekayaan daerah. Seperti pemancangan tiang dan atau pembentangan kabel jaringan telekomunikasi.  Menurut Emil Pemprov Jatim memiliki kewajiban membantu harmonisasi regulasi di pemerintah Kota Surabaya dan Kota Mojokerto.  Dia menyebut bahwa saat ini terdapat 67 persen desa di Jawa Timur sudah terjangkau layanan fiber optik. Dari 8.000 desa/kelurahan di Jawa Timur, ada 660 desa/ kelurahan yang belum bisa menikmati layanan internet broadband. Belum lagi kebutuhan internet broadband di kawasan industri dan pariwisata di Jawa Timur. Emil mendorong pemda untuk segera melakukan melakukan penyelarasan peraturan daerah (perda) dengan UU Cipta Kerja .

Emil Dardak Dorong Pemda Permudah Perizinan Infrastruktur Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/JOHNY.jpeg" alt="Foto: Menkominfo Johnny G. Plate. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Menkominfo Johnny G. Plate. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan Pemerintah Indonesia menerapkan tiga skema pendanaan untuk membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif. Targetnya untuk meningkatkan konektivitas telekomunikasi dalam mengurangi kesenjangan digital.  Menurut Menkominfo Johnny, pandemi Covid-19 telah menunjukkan pentingnya digitalisasi. Hal tersebut dikatakan sangat terasa terutama dalam memastikan bahwa tata kelola, kegiatan ekonomi, dan pendidikan dapat bertahan selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.  "Selain membantu pemulihan ekonomi kita, ini juga akan menuntun kita menuju jalan menjadi masyarakat digital yang tangguh. Pandemi juga telah mengungkap ketidaksetaraan yang ada di domain digital, tantangan yang dihadapi Indonesia dan banyak negara lain di sini," paparnya dalam The Leadership Dialogue International Telecommunication Union Regional Development Forum Asia and The Pacific Region (RDF-ASP 2020) yang berlangsung secara virtual dari Jakarta belum lama ini.  Kementerian Kominfo, menurut Menkominfo Johnny, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, akan memastikan keberlanjutan proyek-proyek ini melalui tiga skema pendanaan. "Pertama, Universal Service Obligation (USO) yang disumbangkan dari penyedia layanan telekomunikasi. Kedua, Penerimaan Negara Bukan Pajak dari sektor TIK; dan ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," jelasnya.  Menkominfo Johnny menegaskan tiga skema pembiayaan itu merupakan bukti kuat komitmen Pemerintah dalam pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas telekomunikasi.  "Pembiayaan campuran tersebut menunjukkan tindakan tegas Presiden Joko Widodo dan komitmen kuat untuk membangun infrastruktur yang kokoh dengan semangat inklusivitas, di mana tidak akan ada yang tertinggal," tandasnya.  Manfaatkan Momentum Dalam menjembatani kesenjangan digital, Pemerintah Indonesia secara bersamaan memanfaatkan momentum pandemi untuk mempercepat transformasi digital. Menteri Kominfo menyatakan pihaknya memprioritaskan empat strategi, yakni penguatan infrastruktur digital kita, adopsi teknologi pendukung, pengembangan talenta digital, dan pembentukan hukum yang tepat untuk melengkapi regulasi primer.  "Strategi ini saling berhubungan dan sama pentingnya dalam upaya Indonesia untuk membangun infrastruktur digital di Indonesia," jelasnya.  Dalam pertemuan virtual itu, Menkominfo Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia menggunakan serat optik untuk meningkatkan konektivitas digital hingga kebijakan meluncurkan High-Throughput Satelit SATRIA-1. Satelit multifungsi itu digunakan untuk melengkapi jaringan kabel serat optik yang sudah terbangun.  "Untuk jaringan inti Indonesia, kami telah meluncurkan lebih dari 348.000 kilometer kabel serat optik darat dan bawah laut, termasuk 12.148 kilometer di bawah Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Nasional Palapa Ring oleh Kementerian Kominfo," tuturnya.  Menkominfo Johnny menyatakan Pemerintah Indonesia memperhatikan pembangunan layer terakhir untuk memastikan bahwa layanan internet tersebut menjangkau seluruh warga negara.  "Layer terakhir krusial untuk memastikan layanan internet secara efisien dan inklusif menjangkau pengguna akhir. Kami akan terus mengembangkan infrastruktur TIK di seluruh nusantara untuk memenuhi permintaan TIK yang terus meningkat," paparnya.

Infrastruktur Digital Inklusif Momentum buat Pemulihan Ekonomi