<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/16/56_infra-1922246671.jpg" alt="PROYEK JANGKA PANJANG: Potrer dari udara istana kepresidenan di kawasan inti Ibu Kota Nusantara yang diambil pada Juli 2024. (AFP)" width="100%">
<figcaption>PROYEK JANGKA PANJANG: Potrer dari udara istana kepresidenan di kawasan inti Ibu Kota Nusantara yang diambil pada Juli 2024. (AFP)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih tahap awal. Pemerintahan baru menyatakan komitmen untuk menyempurnakan infrastruktur pendukung. Esok (17/8) upacara detik-detik proklamasi di lapangan Istana Garuda akan menjadi catatan sejarah. Istana Garuda tampak paling menonjol di antara sekian bangunan yang telah berdiri di kawasan inti IKN. Bangunan paling besar dengan warna hitam yang di sisi kanan kirinya ada lekuk-lekuk mirip sayap. Dari jauh tidak terlihat kepala garuda. Namun, jika dicermati dari jarak lebih dekat, ada bentuk kepala burung yang sedang menunduk. Sayapnya yang melengkung seolah sedang memeluk. Jika dilihat lebih dekat lagi, ada bangunan di dalam tubuh garuda. Itulah bangunan Istana Garuda, tempat presiden RI berkantor, yang terdiri atas empat lantai. Jawa Pos yang mengunjungi IKN pada 12&ndash;14 Agustus sempat masuk ke sana. Nuansa kayu, emas, dan warna krem begitu kuat. Seluruh daun pintunya terbuat dari kayu. Bahkan sampai pintu bilik kamar mandinya. Sementara itu, lantainya berasal dari marmer warna krem yang di beberapa ruangan ada aksen gelap. Jendela besar membuat ruangan tak perlu banyak lampu. Cahaya dari luar bisa menerobos masuk. Selain itu, ada balkon yang cukup luas di beberapa ruangan. Di depan Istana Garuda terdapat Istana Negara. Ini yang bakal dijadikan hunian presiden. Nuansa putih mendominasi meski ada aksen kayu di beberapa bagian. Dua tempat itu masih tahap finishing. Pekerja masih menyelesaikan beberapa detail. Ada ruangan yang belum bisa dimasuki karena masih dalam pengerjaan. Furnitur juga belum lengkap. Listrik dan air tersedia meski belum maksimal. Dari istana kepresidenan terlihat bangunan lain. Sumbu kebangsaan yang merupakan taman terbuka terlihat asri. Sayap dan tiang bendera di memorial park terlihat dari sini. Begitu juga gedung menteri koordinator dan rumah susun ASN yang belum selesai dibangun bisa dilihat dari tempat ini. Jalan di IKN masih didominasi jalan tanah. Aspal hanya ada di kawasan inti pemerintah. Jalan aspal begitu lebar. Itu menjadi syarat agar autonomous rail transit (ART), kendaraan umum yang mengandalkan magnet sebagai penggeraknya, bisa dioperasikan. Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyatakan, pembangunan itu baru tahap I. Targetnya 2022 sampai 2024. &rdquo;Tahapan ini diatur dalam Perpres 63/2022. Tahap I ini adalah membangun infrastruktur dasar,&rdquo; ungkapnya saat ditemui Selasa (13/8). Infrastruktur dasar itu, antara lain, air bersih, bendungan, jalan tol, dan kantor presiden. Ada juga kantor kementerian koordinator serta hunian bagi ASN. Danis mengakui, kawasan istana memang yang paling dikebut. Kini tinggal finishing. Sementara itu, kantor kementerian koordinator masih sekitar 80 persen. Danis optimistis akan menyelesaikan pembangunan tahap I itu pada akhir 2024. Rampungnya pembangunan sejumlah infrastruktur dasar itu menjadi &rdquo;modal&rdquo; dihelatnya upacara HUT Ke-79 RI di IKN. Untuk kali pertama, upacara detik-detik proklamasi dilaksanakan di luar Jakarta. &rdquo;Sebelum 17 Agustus, tentu semua sudah siap,&rdquo; kata Plt Kepala Otorita IKN sekaligus Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Dia memerinci sejumlah fasilitas yang telah terpenuhi untuk upacara di Istana Kepresidenan IKN. Mulai lapangan, podium, hingga tenda. Interior dan eksterior Istana Negara juga telah dipasang. Presiden Joko Widodo menyebut IKN adalah proyek jangka panjang. Pembangunannya bertahap. &rdquo;Mungkin bisa 10, 15, atau 20 tahun,&rdquo; katanya Rabu (14/8). Groundbreaking masih berlanjut. Yang terbaru adalah peletakan batu pertama untuk Istana Wakil Presiden. Untuk pembangunan gedung MPR, DPR, dan perangkat negara lainnya, Jokowi menyerahkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi menyebut ada 472 letter of intent (LoI) dari investor. Kepala Otorita IKN yang akan menyeleksinya. Investor dalam negeri akan menjadi prioritas. Presiden memastikan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh terhadap infrastruktur di luar kawasan inti IKN. &rdquo;Jadi, tetap jalan yang membangun pemerintah, air yang membangun pemerintah, listrik yang memberikan juga dari pemerintah,&rdquo; paparnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan komitmennya untuk melanjutkan IKN. &rdquo;Saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan,&rdquo; ujarnya. Dia mengakui hal itu bukan pekerjaan mudah dan cepat. Namun, dia optimistis dalam tiga hingga lima tahun ke depan, fungsi ibu kota baru sudah bisa berjalan dengan baik. (lyn/idr/c19/fal)

Pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih tahap awal. Pemerintahan baru menyatakan komitmen untuk menyempurnakan infrastruktur pendukung

Memotret Ibu Kota Nusantara dari Dekat, Infrastruktur Dasar Siap untuk Upacara Kemerdekaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/Progres-Pembangunan-Istana-Negara-di-IKN-22082023-MRH-11-389404784.jpg" alt="Proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur." width="100%">
<figcaption>Proses pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memastikan pembangunan dasar dari bangunan dan infrastruktur yang ada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan diperiksa terlebih dahulu. "Proses pemeriksaan terhadap bangunan dan infrastruktur yang telah terbangun di IKN pasti dilakukan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah di Jakarta, pada Rabu (13/12) dikutip Antara. Faizah mengatakan perihal pemeriksaan bangunan dan infrastruktur yang sudah dibangun di IKN ini memiliki jadwalnya masing-masing. Kementerian PUPR memiliki tugas yakni menyiapkan infrastruktur dasar di IKN. "Yang penting kalau Kementerian PUPR ditargetkan harus menyelesaikan tahun depan, maka kita selesaikan. Kita melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya. Kementerian PUPR melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) melakukan pemeriksaan semua perihal bangunan di IKN Nusantara ini untuk dipastikan bangunan yang dibuat ini bisa menjadi layak huni. Pemeriksaan dilakukan di IKN pada kawasan Istana dan Kantor Presiden, Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko), rumah tapak jabatan, dan bangunan-bangunan lainnya. Pemeriksaan dilakukan seperti mengecek lampu dan air, fungsi tangga, pembagian ruangan, serta hal-hal lainnya. Pemeriksaan ini memiliki tujuan supaya memastikan bangunan di IKN Nusantara ini menjadi layak huni. Nusantara sebagai Ibu Kota Negara di masa depan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN bukan hanya untuk memindahkan bangunan yang di kota saja, tapi juga menjadi pusat perkotaan modern. IKN sendiri memiliki prinsip sebagai suatu Future Smart Forest City of Indonesia. IKN mengubah perihal pembangunan yang menjadi Indonesia-sentris, dan memiliki fungsi untuk mempercepat transisi ekonomi negara.

Faizah mengatakan perihal pemeriksaan bangunan dan infrastruktur yang sudah dibangun di IKN ini memiliki jadwalnya masing-masing.

Kementerian PUPR Pastikan Periksa Bangunan dan Infrastruktur Dasar di IKN Nusantara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/16/ibu-kota-baru-lapsus-2634105085.png" alt="RAGAM INFRASTRUKTUR: Kegiatan pembangunan kantor kementerian koordinator hingga istana presiden dan wakil presiden di IKN (14/7)." width="100%">
<figcaption>RAGAM INFRASTRUKTUR: Kegiatan pembangunan kantor kementerian koordinator hingga istana presiden dan wakil presiden di IKN (14/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan. Untuk melanjutkan pembangunan itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengalokasikan anggaran dukungan sebesar Rp 11,44 triliun. Anggaran sebanyak itu untuk membangun bidang air, sanitasi, penataan kawasan, pembangunan gedung, dan perencanaan dan manajemen. "Untuk dukungan infrastruktur dasar IKN tahun 2024 dialokasikan sebesar Rp 11,44 triliun," ujar Dirjen Cipta Karya Diana Kusumastuti dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR RI di Jakarta yang dilansir Antara, Rabu (6/9). Diana merinci, anggaran Rp 11,4 triliun digunakan untuk pembangunan di bidang air minum sebesar Rp 800 miliar. Semua itu terdiri atas pembangunan Prasarana Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA), Jaringan Distribusi Utama (JDU), Jaringan Distribusi Pembagi (JDP) SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Interkoneksi IPA Sepaku Semoi. Kemudian untuk kegiatan bidang sanitasi sebesar Rp 1,61 triliun. Pekerjaannya meliputi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2,3 Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 1 KIPP IKN. Pada bidang penataan kawasan dilalokasikan Rp 1,06 triliun. Pekerjaannya meliputi pembangunan Sumbu Kebangsaan Tahap II, Sumbu Tripraja, Kawasan Beranda Nusantara, Lanskap IKN, serta sistem proteksi kebakaran KIPP IKN. Untuk kegiatan bidang bangunan gedung dialokasikan anggaran Rp 7,91 triliun yang meliputi Gedung Pusat Pemerintahan I dan II, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (4 Kemenko), Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Masjid Negara. Selanjutnya untuk kegiatan bidang perencanaan dan manajemen sebesar Rp 6 miliar yang meliputi Perencanaan dan Pengendalian IKN serta Dukungan Teknis Pengadaan Tanah. Sebagaimana diketahui, IKN Nusantara adalah Ibu Kota Negara Indonesia di masa depan. IKN ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. IKN berada di pesisir timur Pulau Kalimantan. Luas wilayah Nusantara hampir empat kali Jakarta, yaitu kurang lebih 256.142 hektare dan wilayah laut seluas 68.189 hektare. IKN Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia-sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.

Pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara pada tahun depan.

Bangun Infrastruktur Dasar di IKN, Kementerian PUPR Alokasikan Rp 11,4 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/07/titik-nol-nusantara.jpg" alt="PENANDA: Titik Nol IKN berupa monumen berbentuk balok setinggi 50 sentimeter dan berwarna biru. (Ilham Dwi Wancoko/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>PENANDA: Titik Nol IKN berupa monumen berbentuk balok setinggi 50 sentimeter dan berwarna biru. (Ilham Dwi Wancoko/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>Tahap Awal, Garap Lahan Kawasan Inti Seluas 6.671 Hektare  JawaPos.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun infrastruktur dasar pendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Sarana dan prasarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, dan hunian bagi pekerja.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/menteri-pupr-basuki-hadimuljono/">Menteri PUPR Basuki Hadimuljono</a> mengatakan, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal (2022–2024), pembangunan yang akan menjadi prioritas meliputi KIPP seluas 6.671 hektare. Pembangunan tersebut mengusung konsep Future Smart Forest City of Indonesia.  Dengan konsep tersebut, kata Basuki, pembangunan infrastruktur IKN Nusantara tetap harus memperhatikan aspek lingkungan. Karena itu, dia menginginkan semua punya semangat yang kuat untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Terlebih, menghasilkan karya infrastruktur yang berkualitas dengan tetap memperhatikan lingkungan. ”Pembangunan IKN merupakan sejarah baru untuk mewujudkan peradaban baru. Saya ingin mengimplementasikan betul sejarah baru itu,’’ katanya.  Kementerian PUPR telah memulai pembangunan fisik <a href="https://www.jawapos.com/tag/infrastruktur-dasar/">infrastruktur dasar</a>. Di antaranya, pembangunan bendungan, jalan kerja/logistik IKN, dan Jalan Lingkar Sepaku. Kemudian, jalan tol IKN Segmen Karangjoang–Kariangau, Kariangau–Simpang Tempadung, dan Simpang Tempadung–Jembatan Pulau Balang.  Selain itu, dibangun hunian pekerja konstruksi sebanyak 22 tower. Hal itu sengaja dipersiapkan karena pihaknya menginginkan seluruh pekerja, mulai staf hingga manajer kontraktor, termasuk konsultan, tinggal jadi satu di hunian yang telah disiapkan. Dengan begitu, koordinasi bisa lebih mudah. ”Jadi selain untuk hunian, bisa juga untuk kantor bersama di situ. Tidak usah di tempat lain agar terkoordinasi dengan rapi,” jelasnya.  Selain infrastruktur di KIPP, lanjut Basuki, Kementerian PUPR tengah menyelesaikan pembangunan Bendungan Sepaku Semoi untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 2.000 liter per detik dan Kota Balikpapan 500 liter per detik. Bendungan tersebut juga diproyeksikan sebagai infrastruktur pengendali banjir kawasan IKN sebesar 55 persen. ”Ada juga intake Sungai Sepaku untuk menyediakan air baku kawasan IKN berkapasitas 3.000 liter per detik. Intake Sungai Sepaku berkonsep Bendung Obermeyer dengan panjang 117,8 meter,” terang dia.  Terkait pengelolaan bendungan, pihaknya telah mengukuhkan unit pengelola bendungan (UPB) yang bertugas secara langsung mengelola bendungan beserta waduknya. Selama ini, bendungan dikelola secara ad hoc dan ex-officio dalam suatu unit pengelola teknis (UPT).

Infrastruktur Dasar IKN Mulai Dibangun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/20191223_102948-800x600_1-1.jpg" alt="Ilustrasi gagasan desain Nagara Rimba Nusa ditetapkan sebagai pemenang terbaik pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN oleh Kementerian PUPR. Aji Cakti/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gagasan desain Nagara Rimba Nusa ditetapkan sebagai pemenang terbaik pertama sayembara gagasan desain kawasan ibu kota baru negara atau IKN oleh Kementerian PUPR. Aji Cakti/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menegaskan terus fokus mendukung pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Beberapa infrastuktur inti dan strategis siap dibangun bila anggaran telah disetujui.  Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah, mengatakan saat ini pihaknya sedang mengajukan anggaran kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp 46 triliun. Namun untuk kepastian berapa anggaran yang bakal dipercayakan kepada Kementerian PUPR hingga saat ini belum final karena masih dalam tahap pendalaman.  "Kita sudah melakukan pembahasan dengan teman-teman di Kementerian Keuangan. Saat ini sedang berproses," ujar Zainal  di Bogor, Rabu (23/3).  Beberapa infrastruktur inti yang nantinya akan dikerjakan oleh Kementerian PUPR diantaranya adalah jalan, sarana prasarana perairan, jembatan, gedung-gedung pemerintah dan lainnya. Dalam proses pembangunannya dipastikan akan dikedepankan aspek keberlanjutan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu menyatakan bahwa infrastruktur di IKN harus berbeda.  Zainal menyatakan desain awal pembangunan infrastruktur IKN nantinya akan dikedepankan dengan konsep smart city. Untuk itu pemerintah bakal menggandeng Korea Selatan (Korsel) untuk memastikan grand desain smart city nantinya benar-benar terwujud di dalam IKN ini.  Ditambahkan Zainal bahwa saat ini pihaknya sudah mulai mengerjakan proyek infrastruktur dasar, seperti jalan dan infrastruktur penyediaan air baku.  Pembangunan infrastruktur dasar yang dilakukan oleh Kementerian PUPR di IKN ini dipastikan tidak menganggu proyek-proyek infrastruktur lain yang sebelumnya telah direncanakan atau yang sedang dikerjakan.  "Kita yang sudah dilakukan jalanlah, kan logistik kan harus ada, nggak mungkin kita mau membangun namun nggak ada jalan logistiknya. Sehingga yang riil kebituhan logistiknya kita penuhi dulu," pungkasnya.

PUPR Fokus Garap Pembangunan Infrastruktur Dasar di Ibu Kota Negara

Infrastruktur Dasar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Infrastruktur Dasar

Berita Terkini

Memotret Ibu Kota Nusantara dari Dekat, Infrastruktur Dasar Siap untuk Upacara Kemerdekaan

Kementerian PUPR Pastikan Periksa Bangunan dan Infrastruktur Dasar di IKN Nusantara

Bangun Infrastruktur Dasar di IKN, Kementerian PUPR Alokasikan Rp 11,4 Triliun

Infrastruktur Dasar IKN Mulai Dibangun

PUPR Fokus Garap Pembangunan Infrastruktur Dasar di Ibu Kota Negara

Download Aplikasi JawaPos.com