<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/18/Presiden-Prabowo-Subianto-2-427763344.jpeg" alt="Presiden Prabowo Subianto. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)" width="100%">
<figcaption>Presiden Prabowo Subianto. (Cahyo - Biro Pers Sekretariat Presiden)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Arah pembangunan nasional dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan komitmen terhadap tata kelola infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam hal ini, pemerintah berupaya memastikan setiap pembangunan tak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan dan keadilan sosial. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, penguatan tata kelola infrastruktur berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi Indonesia Maju 2045. Menurut Dody, infrastruktur yang dibangun harus memiliki nilai jangka panjang bagi masyarakat dan generasi mendatang. &ldquo;Setiap infrastruktur yang kita bangun bukan hanya tentang kemajuan hari ini, tetapi tentang warisan yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Infrastruktur yang bijak adalah yang mempersatukan, bukan memisahkan,&rdquo; ujar Dody di Jakarta. Pembangunan infrastruktur tidak bisa lagi dipandang sekadar proyek fisik. Di baliknya, terdapat tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial. &ldquo;Tata kelola infrastruktur harus memastikan keberlanjutan menjadi kebutuhan utama, bukan pilihan,&rdquo; kata Dody. Kementerian Pekerjaan Umum saat ini tengah mengimplementasikan pendekatan tersebut melalui penetapan 50 kota dan kawasan prioritas. Upaya ini juga diperkuat dengan berbagai Instruksi Presiden yang menekankan pembangunan irigasi untuk ketahanan pangan, rehabilitasi sekolah, perbaikan jalan daerah untuk meningkatkan konektivitas, serta pengembangan zona terpadu pangan, energi, dan air. &ldquo;Pendekatan ini bukan hanya soal membangun, tapi juga memastikan pembangunan yang terjadi memberi manfaat lintas sektor dan lintas generasi,&rdquo; ujarnya. Di samping itu, dukungan terhadap upaya pemerintah memperkuat tata kelola infrastruktur berkelanjutan juga datang dari sektor perbankan nasional. Corporate Secretary Bank Mandiri, M Ashidiq Iswara, menyampaikan bahwa hingga Agustus 2025, Bank Mandiri telah menyalurkan kredit infrastruktur sebesar Rp412,13 triliun. Angka ini tumbuh 15,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp357,65 triliun. &ldquo;Bank Mandiri berkomitmen untuk terus memainkan peran penting sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi bangsa melalui pembiayaan infrastruktur. Langkah ini bukan hanya membangun jalan, jembatan, atau bandara, tetapi juga membuka jalan bagi masyarakat untuk tumbuh, berdaya, dan sejahtera,&rdquo; ujar Ashidiq. Ia menjelaskan, penyaluran kredit tersebut menjadi bukti nyata dukungan sektor keuangan terhadap pembangunan nasional di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). &ldquo;Kami meyakini pembangunan infrastruktur memiliki multiplier effect terhadap perekonomian &mdash; mulai dari penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan konektivitas antarwilayah, hingga mendorong investasi di sektor produktif,&rdquo; katanya. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menilai peningkatan konektivitas antarwilayah merupakan kunci dalam mempercepat pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. &ldquo;Konektivitas yang baik tidak hanya mempercepat mobilitas manusia, barang, dan jasa, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi lokal dan nasional,&rdquo; ujar AHY. Ia menegaskan, pemerintah mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur. Sinergi ini tidak hanya mencakup pembangunan jalan, tetapi juga sektor-sektor lain seperti pertanian berkelanjutan dan pengembangan kawasan industri serta komersial. &ldquo;Di tingkat pusat, kami ingin mengkolaborasikan berbagai aspek pembangunan, termasuk tata ruang. Tidak semua lahan bisa dikonversi. Harus ada yang dipertahankan untuk pertanian berkelanjutan,&rdquo; kata AHY. Kebijakan yang ditempuh pemerintah menunjukkan arah pembangunan yang lebih terintegrasi dan berpandangan jauh ke depan. Melalui kolaborasi lintas sektor dan pembiayaan yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur di era Prabowo&ndash;Gibran diharapkan tidak hanya memperkuat daya saing ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan lingkungan. (*) &nbsp;

Arah pembangunan nasional dalam setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan komitmen terhadap tata kelola infrastruktu

Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Komitmen Penguatan Tata Kelola Infrastruktur Berkelanjutan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/Screenshot_2023-08-30-22-45-52-66-1525699257.jpg" alt="Kepala Satuan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Gong Matua Hasibuan saat ajang GRC Award di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/8)." width="100%">
<figcaption>Kepala Satuan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Gong Matua Hasibuan saat ajang GRC Award di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Satuan Manajemen Risiko PT PLN (Persero) Gong Matua Hasibuan mengatakan subholding generation company (Genco) PT PLN, yaitu PLN Nusantara Power dan PLN Indonesia Power, akan didorong untuk membentuk kemitraan dengan berbagai pihak dalam pembangunan infrastruktur. "Kami dorong Genco untuk hadir bermitra dengan para pihak pengusaha yang berpartisipasi dalam pengembangan infrastruktur, baik pembangkitan maupun energi primer," kata Gong dalam ajang GRC Award di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (30/8). Gong menuturkan bahwa kemitraan antara subholding PT PLN dan pihak lain melalui kerja sama dalam bentuk co-investment. Selain itu, Gong mengatakan bahwa PT PLN saat ini juga gencar melakukan digitalisasi dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, salah satunya dengan kehadiran aplikasi PLN Mobile yang memberikan kemudahan kepada para pelanggan melalui gawai. "Kami juga coba masuk menggunakan super apps kami, PLN Mobile, jadi hari ini dengan menyentuh layar handphone semua keluhan akan segera ter-record dan akan segera di-follow up oleh petugas kami yang 24 jam hadir," ujar Gong. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/012883851/pln-gandeng-2-perusahaan-listrik-malaysia-kembangkan-sistem-interkoneksi-antar-negara">PLN Gandeng 2 Perusahaan Listrik Malaysia Kembangkan Sistem Interkoneksi Antar Negara</a> Selain menyampaikan program dan inovasi, dalam kesempatan tersebut Gong juga menjelaskan penerapan risiko manajemen dan pembuatan keputusan perusahaan bidang energi itu. Dalam penerapan manajemen risiko, Gong mengemukakan bahwa PLN menerapkan model tiga lini (three lines model) yang terdiri atas pemilik bisnis proses, manajemen risiko itu sendiri, dan audit internal. "Kami melakukan transformasi dalam pengelolaan manajemen risiko terutama adalah bagaimana mengimplementasikan three lines model dalam organisasi kami. Dalam hal ini, kami menggunakan first layer adalah pemilik bisnis proses, second layer adalah risk management itu sendiri, dan third layer-nya adalah internal audit, ini adalah sesuatu yang baru," terang Gong. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/012882623/pltu-suralaya-dan-5-pembangkit-milik-pln-grup-raih-7-penghargaan-tingkat-asean">PLTU Suralaya dan 5 Pembangkit Milik PLN Grup Raih 7 Penghargaan Tingkat ASEAN</a> Untuk pengambilan keputusan, dia menjelaskan bahwa keputusan yang bersifat investasi perusahaan mengajak komite investasi untuk membuat keputusan sebelum membahasnya di rapat direksi. "Sebelum masuk ke rapat direksi, keputusan-keputusan strategik itu wajib melalui proses GRC. Untuk keputusan yang sifatnya investasi, semua investasi kami itu harus lewat komite investasi," ujar Gong.

Gong menuturkan bahwa kemitraan antara subholding PT PLN dan pihak lain melalui kerja sama dalam bentuk co-investment.

Genco PLN Didorong Bentuk Kemitraan untuk Pembangunan Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/19/Mantan-Panglima-TNI-Jenderal-Purn-Andika-Perkasa-Dery-Ridwansah-2-2699154712.jpg" alt="Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengatakan, 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu masif melakukan pembangunan di sektor infrastruktur." width="100%">
<figcaption>Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengatakan, 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu masif melakukan pembangunan di sektor infrastruktur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa mengatakan, 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) begitu masif melakukan pembangunan di sektor infrastruktur. Menurut Andika, capaian ini patut mendapat apresiasi dan didukung penuh oleh masyarakat. "Pemerintah saat ini punya legacy besar dalam menggarap pembangunan infrastruktur yang progresif dan merata. Itu pula didukung dengan pembangunan manusia yang nantinya akan melanjutkan tampuk kepemimpinan negara kita sehingga diharapkan bisa sejajar dengan negara-negara maju," kata Andika saat menyampaikan kuliah umum kebangsaan di Universitas Indonesia (UI), Salemba, Jakarta, Selasa (8/8). Andika mengutarakan, pemerintah juga sebetulnya gencar melaksanakan pembangunan manusia. Upaya ini dilakukan dengan program pengentasan stunting, besarnya anggaran pendidikan dan reformasi birokrasi di berbagai lembaga pemerintahan. Andika pun berpesan kepada para mahasiswa UI untuk terus gigih belajar dan mempersiapkan diri, untuk ikut terlibat menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Andika yang sempat menjadi Komandan Paspampres ini mengatakan, kemerdekaan bangsa Indonesia yang kini dinikmati bukan pemberian apalagi hadiah, tetapi direbut dengan pengorbanan, darah dan nyawa para pejuang. Karena itu, Andika mengajak mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan bekal intelektual yang cukup, sebelum nantinya akan terjun di tengah masyarakat. "Masa depan Indonesia ada di tangan anak-anak muda. Mereka dibekali dengan informasi yang begitu banyak di era disrupsi tekhnologi. Ini merupakan sebuah keuntungan bila tekhnologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan SDM anak-anak muda kita," pungkas Andika.

Menurut Andika, capaian Presiden Jokowi tersebut patut mendapat apresiasi dan didukung penuh oleh masyarakat.

Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Sebut Presiden Jokowi Hadirkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata

infrakstruktur

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#infrakstruktur

Berita Terkini

Satu Tahun Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: Komitmen Penguatan Tata Kelola Infrastruktur Berkelanjutan

Genco PLN Didorong Bentuk Kemitraan untuk Pembangunan Infrastruktur

Mantan Panglima TNI Andika Perkasa Sebut Presiden Jokowi Hadirkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata

Download Aplikasi JawaPos.com