<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/03/05/direktur-jenderal-komunikasi-publik-dan-media-komdigi-fifi-aleyda-yahya-kiri-mengumumkan-kemitraan-dengan-bnpt-untuk-edukasi-informasi-publik-istimewa-McD1Z.webp" alt="Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya (kiri) mengumumkan kemitraan dengan BNPT untuk edukasi informasi publik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya (kiri) mengumumkan kemitraan dengan BNPT untuk edukasi informasi publik. (Istimewa)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com&ndash;Ancaman terhadap anak di ruang digital menjadi salah satu perhatian utama pemerintah di tengah semakin masifnya penggunaan media sosial oleh usia muda. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menilai literasi digital di masyarakat perlu diperkuat agar risiko yang dihadapi anak-anak dapat diminimalkan.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya mengatakan, anak yang terlalu dini mengakses media sosial berpotensi menghadapi sejumlah dampak serius. Mulai dari kecanduan digital hingga gangguan konsentrasi akibat paparan konten berlebihan.
Menurut dia, terdapat setidaknya tujuh risiko yang dapat muncul ketika anak terlalu cepat masuk ke dunia digital. Risiko tersebut antara lain adiksi media sosial, eksploitasi data pribadi, kemungkinan berinteraksi dengan orang tidak dikenal, hingga fenomena yang dikenal sebagai brain rot atau penurunan kemampuan fokus akibat konsumsi konten secara berlebihan.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/teknologi/2603030031/data-dan-karya-jurnalis-terancam-dipakai-latih-ai-komdigi-siapkan-regulasi">Data dan Karya Jurnalis Terancam Dipakai Latih AI, Komdigi Siapkan Regulasi</a>
&rdquo;Paparan digital yang tidak terkontrol bisa memengaruhi perkembangan mental, fokus belajar, bahkan kesehatan psikologis anak,&rdquo; ujar Fifi dalam kegiatan Bimbingan Teknis Sarana Pelatihan dan Apresiasi (SAPA) Penyuluh Informasi Publik yang digelar di Jogjakarta.
Isu tersebut menjadi salah satu latar belakang pemerintah menyiapkan kebijakan perlindungan anak di ruang digital melalui PP Tunas. Kebijakan ini dirancang sebagai payung hukum untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat.
Dalam upaya memperluas penyebaran informasi terkait isu-isu tersebut, Komdigi juga menyiapkan 283 Duta Damai dari 19 provinsi untuk berperan sebagai Penyuluh Informasi Publik (PIP). Mereka akan dilatih untuk menyampaikan berbagai kebijakan pemerintah serta edukasi digital secara langsung kepada masyarakat.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/teknologi/2603020203/komdigi-luncurkan-dara-solusi-atasi-kecanduan-gim-anak-aman">Komdigi Luncurkan DARA, Solusi Atasi Kecanduan Gim Anak Aman</a>
Program ini juga melibatkan kerja sama lintas lembaga, termasuk dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT Sudaryanto menyatakan, siap bersinergi dalam memperkuat komunikasi publik, terutama dalam upaya pencegahan radikalisme di ruang digital.
Selain BNPT, Komdigi juga berkolaborasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Hal itu agar penyebaran informasi pemerintah dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Fifi menekankan bahwa penguatan literasi digital menjadi langkah penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu memahami risiko yang menyertainya. &rdquo;Anak bukan dilarang mengenal teknologi, tetapi perlu menunggu sampai mereka siap secara usia, fisik, dan mental,&rdquo; kata Fifi.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/teknologi/2603010206/komdigi-dorong-integrasi-pos-dan-kurir-digital-targetkan-ongkos-kirim-lebih-murah">Komdigi Dorong Integrasi Pos dan Kurir Digital, Targetkan Ongkos Kirim Lebih Murah</a>
Dengan pelibatan penyuluh di berbagai daerah, pemerintah berharap isu-isu seperti perlindungan anak di internet, penyebaran hoaks, hingga potensi radikalisme di ruang digital dapat lebih cepat diantisipasi di tingkat masyarakat.

Komdigi soroti ancaman anak di ruang digital dengan 283 Duta Damai sebagai penyuluh publik. Strategi ini perkuat literasi dan lindungi anak di era digital

Komdigi Soroti Ancaman Anak di Ruang Digital, 283 Duta Damai Disiapkan Jadi Penyuluh Informasi Publik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/25/635fc0fd4178c-2780828401.jpg" alt="Tarif khusus batik solo trans dan kemudahan peroleh informasi publik penyandang disabilitas di Solo. (Dok diskominfo surakarta)" width="100%">
<figcaption>Tarif khusus batik solo trans dan kemudahan peroleh informasi publik penyandang disabilitas di Solo. (Dok diskominfo surakarta)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;BST atau Batik Solo Trans, merupakan salah satu sarana transportasi yang menjadi kebanggaan masyarakat Solo. Titik koridor BST tersebar luas di Kota Solo, memudahkan mobilitas penduduk. Selain kemudahan mobilitas, tarif BST juga sangat terjangkau, yaitu sebesar Rp 3.700 per April 2024. Namun, beberapa kelompok memiliki hak untuk mendapatkan keringanan tarif, hanya membayar Rp 2.000. Kelompok yang berhak mendapatkan tarif khusus ini meliputi lansia (usia di atas 60 tahun), pelajar atau mahasiswa, serta penyandang disabilitas. Namun, untuk memperoleh tarif khusus, proses aktivasi diperlukan. Dikutip dari&nbsp;surakarta go, Kamis (25/4)&nbsp;Berikut adalah langkah-langkah aktivasi yang diperlukan: - Buka tautan pendaftaran kartu khusus di situs web&nbsp;https://bit.ly/pendaftaran-tarif-khusus. - Buat akun pengguna dengan username dan password. - Terima notifikasi melalui email. - Isi data profil pengguna kartu dan nomor kartu uang elektronik bank. - Verifikasi data untuk validasi identitas (KYC). - Terima notifikasi verifikasi melalui email. Jika sudah, beritahukan ke pengemudi BST bahwa akan mengaktifkan kartu khusus. Pengemudi akan mengaktifkan aplikasi Perso di pembaca TOB dengan memindai kode QR. Tap kartu uang elektronik bank di pembaca kartu di dalam bus. Kartu uang elektronik sudah dapat digunakan untuk mendapatkan tarif khusus. Penggunaan kartu khusus ini diharapkan memberikan kemudahan dan keringanan bagi lansia, disabilitas, serta pelajar atau mahasiswa dalam menggunakan BST sebagai sarana transportasi sehari-hari. Keterbukaan informasi publik menjadi hal yang penting dalam sistem demokrasi yang menghormati kedaulatan rakyat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk mengakses informasi di setiap wilayah tempat tinggal, dapat menggunakan layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID bertanggung jawab atas penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lembaga publik. PPID kota Solo berlokasi di Kompleks Balaikota Surakarta, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2, Kp. Baru, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah. PPID Kota Surakarta melayani setiap hari Senin hingga Kamis, dari pukul 07.15 hingga 16.00 WIB, dan Jumat, dari pukul 07.00 hingga 11.30 WIB. Untuk permohonan informasi publik bagi individu dengan disabilitas di Kota Solo, berlaku langkah-langkah sebagai berikut: - Pemohon datang ke PPID Kota Surakarta. - Petugas menerapkan protokol kesehatan kepada pemohon informasi. - Petugas memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip 3S (Santun, Sopan, dan Sabar). - Petugas membantu pengisian formulir permintaan informasi bagi disabilitas yang memerlukan bantuan. Dengan mengikuti prosedur di atas, masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dari PPID Kota Solo. Penting untuk mematuhi prosedur yang berlaku dan memberikan informasi yang jelas agar permohonan dapat diproses dengan baik.

BST atau Batik Solo Trans, merupakan salah satu sarana transportasi yang menjadi kebanggaan masyarakat Solo.

Tarif Khusus Batik Solo Trans dan Kemudahan Peroleh Informasi Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Solo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/prabowo-jokowi.jpg" alt="SAMBUTAN HANGAT: Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menyalami Menhan Prabowo Subianto yang datang bersama putranya, Didit Hediprasetyo, ke Gedung Agung Jogjakarta kemarin. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>SAMBUTAN HANGAT: Putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep, menyalami Menhan Prabowo Subianto yang datang bersama putranya, Didit Hediprasetyo, ke Gedung Agung Jogjakarta kemarin. (SETPRES)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) merupakan lembaga publik. Lembaga publik itu berkewajiban memberikan informasi publik kepada masyarakat. Kewajiban itu ditegaskan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Namun, ada juga informasi publik di Kemenhan yang bersifat rahasia dan tidak boleh diumbar begitu saja.&nbsp; Adapun hak publik mendapatkan informasi publik dari lembaga publik salah satunya Kemenhan tertuang dalam Pasal 2 UU KIP yang berbunyi, setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. Sementara itu, kewajiban lembaga publik memberikan informasi publik kepada masyarakat ditegaskan dalam Pasal 7 UU KIP. Hal itu tertuang jelas pada pasal 7 UU Keterbukaan informasi publik. Bunyi sebagai berikut: 1. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. 2. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Adapun jenis informasi publik di Kemenhan yang tidak dapat disampaikan kepada publik karena bersifat rahasia, diatur dalam pasal 9 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Nomor 2 tahun 2015 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi dil lingkungan Kemenhan. <ol> <li>Informasi yang dapat membahayakan negara; </li> <li>Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; </li> <li>Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; </li> <li>Informasi yang berkaitan dengan spesifikasi teknis Alutsista, keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana pertahanan negara; </li> <li>Informasi yang berkaitan dengan data dan/atau dokumen rahasia negara; </li> <li>Informasi yang berkaitan dengan strategi pertahanan negara, postur pertahanan negara, rencana operasi, pelaksanaan operasi; </li> <li>Data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian sebagai rahasia atau sangat rahasia; </li> <li>Analisis perkembangan lingkungan strategis yang berkaitan dengan penentuan ancaman militer; </li> <li>Jumlah, komposisi, disposisi kekuatan pertahanan negara serta rencana pengembangannya; </li> <li>Gambar dan data mengenai situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; </li> <li>Sistem persandian negara dan/atau sistem intelijen negara; </li> <li>Dokumen sistem pengadaan Alutsista strategis; dan m. Informasi mengenai rencana operasional Cyber Operations Center (COC).</li> </ol>

Ada informasi publik di Kemenhan yang bersifat rahasia dan tidak boleh diumbar begitu saja. Hal itu diatur dalam permenhan nomor 2/2015.

12 Informasi Publik di Kemenhan Yang Bersifat Rahasia dan Tidak Boleh Diumbar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/alutsista.jpg" alt="Presiden Joko Widodo mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 27 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405 yang tengah bersandar di tepi dermaga." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo mengunjungi PT PAL Indonesia (Persero) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, pada Senin, 27 Januari 2020. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi meninjau langsung kapal selam KRI Alugoro-405 yang tengah bersandar di tepi dermaga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Masyarakat berhak mendapat informasi dari pemerintah. Apalagi informasi itu untuk kebutuhan publik. Ketentuan hak mendapatkan informasi itu diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun, ada jenis informasi yang bersifat rahasia dan tidak dapat disampaikan kepada publik. Jika informasi itu dibuka maka bisa berdampak atau membahayakan pada pertahanan dan keamanan negara. Adapun jenis infomrasi publik yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara diatur pada pasal 17 UU KIP huruf C. 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. Sistem persandian negara; dan/atau 7. Sistem intelijen negara.

Ketentuan hak mendapatkan informasi itu diatur dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

7 Informasi Publik Bersifat Rahasia Yang Bisa Mengancam Pertahanan dan Keamanan Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Mantan-pegawai-KPK-Febri-Diansyah-dan-Rasamala-Aritonang-diperiksa-KPK-Dery-Ridwansah-1JPG-290912595.jpg" alt="Mantan Jubir KPK Febri Diansyah bergabung ke tim pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Mantan Jubir KPK Febri Diansyah bergabung ke tim pengacara Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (DERY RIDWANSAH/ JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure> Jawapos.com &ndash; Pada debat Pilpres ketiga lalu capres Anies Baswedan menanyakan tentang kondisi pertahanan dan militer Indonesia kepada capres Prabowo Subianto yang juga menteri pertahanan (menhan). Pertanyaan itu tidak dijawab karena alasan jawaban atas pertanyaan itu bersifat pada rahasia negara. Soal rahasia negara ini memantik pembicaraan di ruang publik. Bahkan Presiden Jokowi menyatakan tidak semua informasi pertahanan tidak dapat diumbar seperti toko kelontong. Lantas, praktisi hukum yang juga mantan juru bicara (Jubir) KPK Febri Diansyah ikut bersuara soal informasi negara yang boleh disampaikan kepada publik maupun informasi negara yang bersifat negara. Hal itu diungkap Febri lewat akun media sosialnya X. Pendapatnya itu dibeberkan dalam bentuk thread. Dia mengungkap tentang informasi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dinilai bersifat rahasia. "Apakah seluruh informasi di Kementerian Pertahanan adalah informasi rahasia?&rdquo; tulisnya. Dia menegaskan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Defenisi informasi publik adalah informasi yang terdapat di badan publik termasuk kementerian. Ada informasi publik yang dikecualikan karena bersifat rahasia. Kerahasiaan itu harus mengacu pada Pasal 2 UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. "Salah satu cara yang diawajibkan UU untuk mengkategorikan informasi yang bersifat rahasia adalah dengan melakukan uji konsekuensi,&rdquo; tulis Febri. Lebih lanjut mantan jubir KPK itu menunjukkan pengaturan lebih rinci mengenai informasi publik yang bersifat rahasia. Hal itu diatur dalam Pasal 17 UU KIP, di antaranya pada huruf C. Salah satunya pada poin 1. "Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri." Febri mengajak untuk menelisik lebih rinci soal kebijakan pada website PPID Kementerian Pertahanan. &ldquo;Ternyata ada beberapa yang dikategorikan informasi, tidak semua rahasia tapi memang ditulis tegas, &ldquo;Daftar informasi yang dikecualikan,&rdquo; tulis Febri. Berdasarkan Permenhan No 2 Tahun 2015, Kemenhan membagi 2 jenis informasi. Yakni informasi yang wajib disediakan/diumumkan dan informasi yang dikecualikan.

Dia menegaskan bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses. Defenisi informasi publik adalah informasi yang terdapat di badan

Febri Diasnyah: Kategori Informasi Publik Bersifat Rahasia Harus Melakukan Uji Konsekuensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/IMG-20220517-WA0021.jpg" alt="Salah seorang napiter menandatangani surat sebelum keluar lapas. Humas Kemenkumham Jatim" width="100%">
<figcaption>Salah seorang napiter menandatangani surat sebelum keluar lapas. Humas Kemenkumham Jatim</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kanwil Kemenkumham Jatim berkomitmen memberikan layanan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan informasi publik. Salah satu upaya nyata adalah dengan menggandeng Komisi Informasi (KI) Provinsi Jatim.  Sinergitas antar dua instansi pelat merah itu mulai terjalin berkat kunjungan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kanwil Kemenkumham Jatim ke KI Jatim, Selasa (13/9). Ketua PPID yang juga Kadiv Administrasi Indah Rahayuningsih disambut Ketua KI Jatim Imadoeddin.  ”Kami berharap bisa terjalin komunikasi yang baik, sehingga KI Jatim bisa memberikan penilaian dan evaluasi atas pelayanan informasi publik yang kami berikan,” ujar Indah.  Dia menjelaskan, pihaknya mulai memberikan perhatian terhadap pelayanan informasi yang dibutuhkan publik. Di Jawa Timur, hingga akhir Agustus jumlah permohonan informasi maupun pengaduan dari masyarakat sudah mencapai 1.367 permohonan.  Masyarakat banyak memanfaatkan aplikasi WhatsApp. Terbukti, sebanyak 1.065 orang menfaatkan aplikasi itu untuk mengajukan permohonan informasi. Selanjutnya Instagram dengan 175 permohonan, surat elektronik dengan 115 permohonan, dan aplikasi SPAN-LAPOR dengan 12 permohonan.  ”Sejauh ini pengelolaan pelayanan informasi publik di jajaran kami telah menerapkan prinsip cepat, mudah dan berbiaya rendah,” jelas Indah.  Meski begitu, Indah berharap ada peran KI Jatim sebagai pihak eksternal yang berwenang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan informasi yang dilakukan. Sehingga, bisa memberikan feedback untuk menciptakan layanan informasi publik yang lebih baik lagi.  Sementara itu, Ketua KI Jatim Imadoeddin berharap kanwil Kemenkumham Jatim terus memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Selain itu diharapkan tidak ada pelayanan informasi yang berakhir di Majelis Komisioner KI Jatim.  ”Kami sangat mengapresiasi upaya sinergi dan kolaborasi dari Kanwil Kemenkumham Jatim, semoga ke depan bisa terjalin dengan baik,” ujar Imadoeddin yang akrab disapa Imad itu.

Gandeng Komisi Informasi, Kemenkumham Jatim Janji Beri Informasi Cepat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/TAJ-YASIN2.jpg" alt="Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menghadiri acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam." width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menghadiri acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Jawa Tengah kembali menggelar penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam. Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen berharap semangat keterbukaan informasi publik ini bisa terus terjaga dan menetes hingga desa dan kelurahan.  Taj Yasin memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah kabupaten/kota maupun badan publik lain yang telah membuka diri, memberikan informasi kepada masyarakat.  “Dengan keterbukaan informasi publik, kita bisa bekerja lebih baik, tidak diobrak-abrik dan lebih enak, tidak merasa dikejar-kejar. Yang lebih penting, masyarakat lebih mudah mengurus apa saja, tidak berbelit dan tak bolak-balik,” ujar Taj Yasin.  Pemprov Jateng sendiri juga telah membei contoh nyata upaya transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), di mana hal ini juga mendapatkan penilaian sangat bagus dair pemerintah pusat.  Wagub berharap pelayanan publik tidak berhenti pada pemberian informasi. Tapi juga dalam mengungkapkan penanganan.  “Kalau malam ini yang kita nilai baru RSUD dan SKPD, bagaimana kalau kita ajak tingkat kecamatan, atau desa. Mungkin tidak ya desa ikut terbuka. Sehingga yang kita kerjakan bertahun-tahun membuahkan hasil maksimal, mulai dari penanggulangan kemiskinan dan lainnya,”ujar wagub yang akrab disapa Gus Yasin itu.  Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Jawa Tengah Sosiawan menyebut, pemerintah sebagai badan milik publik wajib memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Terutama di tengah arus informasi yang kian samar dengan lalu lalang informasi yang tidak benar alias hoax.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/TAJ-YASIN1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen saat menghadiri acara penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award 2021 untuk badan publik Provinsi Jawa Tengah, Selasa (14/12) malam. (Istimewa)  Kehadiran media sosial mempunyai dua sisi mata pisau. Jika tidak ditegakkan berdasarkan verifikasi dan disiplin, informasi itu justru menjadi bias. Bahkan bisa berujung pada hoax.  “Banyak juga media yang terbawa pada informasi yang banyak dinarasikan di media sosial dan belum tentu kebenarannya. Inilah pentingnya badan publik menjadi agen kebenaran informasi,” tuturnya.  Terkait KIP Award 2021, Sosiawan menyebut, pihaknya telah melakukan seleksi ketat. Penilaian berdasarkan UU 14 / 2008 tentang keterbukaan informasi publik.  “Bukan lagi pemeringkatan, tapi kita kembali kepada ruh UU Keterbukaan Publik. Kita lakukan monev, menakar sejauh mana badan publik memenuhi standar pelayanan kepada publik. Sehingga apakah badan tersebut masuk dalam kategori cukup informatif, menuju atau sudah informatif,” terang dia.  Sementara itu, pada malam penganugerahan kemarin, Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jawa Tengah meraih titel badan publik terinformatif. Predikat itu telah diraih sebanyak tiga kali.  “Penghargaan yang diperoleh, satu sebagai badan publik terinformatif. Kedua penghargaan khusus bernama (Satya) Tinarbuka karena secara konsisten dan periodik minimal tiga tahun, (Diskominfo Jateng) mendapatkan posisi badan publik terinformatif,” jelas Kepala Diskominfo Jateng Riena Retnaningrum.  Dengan penghargaan itu, dia berharap badan publik yang dipimpinnya semakin amanah memberi kebutuhan informasi pada masyarakat. (Eno)

Wagub Taj Yasin Minta Keterbukaan Informasi hingga Desa/Kelurahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/harus-lebih-tegas-mengawasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi: Mal pelayanan publik juga menjadi sumber untuk mendapatkan inforamasi publik." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Mal pelayanan publik juga menjadi sumber untuk mendapatkan inforamasi publik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keterbukaan informasi merupakan salah satu hal mendasar dalam pelayanan publik. Informasi mengenai biaya, durasi proses, sampai persyaratan-persyaratannya harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang membidangi, antara lain, urusan pelayanan publik memang sudah memiliki sistem informasi pelayanan publik (SIPP). Sistem tersebut berisi data standar pelayanan publik dari instansi seluruh Indonesia. Saya mengakui, memang belum seluruh instansi memampang informasi standar pelayanan publik di SIPP Kementerian PAN-RB itu. Idealnya, seluruh instansi memang tergabung dalam sistem informasi tersebut. Dengan demikian, masyarakat dimudahkan dalam mencari informasi. Tetapi, bukan berarti SIPP itu adalah saluran informasi satu-satunya. Setiap instansi sah-sah saja mengumumkan standar pelayanan publik di website masing-masing. Atau bahkan melalui media massa. Yang terpenting, informasi tersebut mudah diakses masyarakat. Sebaliknya, jika semua informasi standar pelayanan publik hanya dipublikasikan di website SIPP, bisa-bisa servernya jebol. Sebab, masyarakat dari seluruh Indonesia mengaksesnya untuk mencari informasi. Potensi itulah yang juga harus diantisipasi Kementerian PAN-RB jika benar-benar mewajibkan seluruh instansi memasukkan informasi standar pelayanan publik di website SIPP. Meski sudah ada informasi standar pelayanan publik, terkadang masih ada laporan pemberian gratifikasi, suap, korupsi, atau sejenisnya. Padahal, sesuai dengan ketentuan, ketika pengurusan suatu pelayanan publik itu gratis, ya harus gratis. Tidak boleh kemudian berbayar untuk menutup ketidaklengkapan persyaratan. Di sejumlah daerah, pemberian seperti gratifikasi, suap, dan sejenisnya dalam proses pelayanan publik masih menjadi bancakan. Masih menjadi sumber pendapatan tidak resmi bagi aparatur di instansi masing-masing. Bagi saya, Kementerian PAN-RB bisa lebih galak dalam mengawasi implementasi pelayanan publik. Tidak sebatas mewajibkan memampang informasi di SIPP. Tetapi, Kementerian PAN-RB harus berperan sebagai watchdog untuk memantau implementasi pelayanan publik di instansi pusat maupun daerah. Pemerintah harus memiliki sistem penjatuhan sanksi yang terukur dan sesuai dengan peraturan untuk setiap kejahatan dalam pelayanan publik. Indeks pelayanan publik di Indonesia (sebagaimana dirilis Kementerian PAN-RB) yang masih 2,75 poin. Artinya, masih di bawah. Harus ditingkatkan menjadi 5 poin. Jangan sekadar di atas nilai tengahnya. Kemudian, masyarakat juga harus diberi edukasi. Bahwa saat berurusan dengan pelayanan publik, mereka harus sesuai dengan aturan. Jika ketentuannya gratis alias tidak dipungut biaya, masyarakat tidak boleh membayar. Jangan ada pemberian tip-tip lagi.&nbsp; *)&nbsp;Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia

Harus Lebih Tegas Mengawasi