<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/30/IMG_3992JPG-3146251578.jpg" alt="Ratusan massa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ratusan massa mengepung Mako Brimob di Kwitang, Jakarta, Jumat (29/08/2025). Kerusuhan tersebut terjadi menuntut kematian salah satu ojek daring yang terlindas mobil Brimob pada aksi demo kemarin. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengakui pihaknya menerima lonjakan laporan dari masyarakat selama berlangsungnya rentetan demonstrasi. Laporan tersebut diantaranya provokasi di ruang digital, termasuk penjarahan, penyerangan, dan penyebaran isu SARA. Dia juga mengungkapkan adanya informasi keliru yang turut disebarkan, baik secara sengaja maupun tak sengaja. Penyebarannya pun cukup tinggi dan malah menenggelamkan informasi yang benar.&nbsp; &ldquo;Indikasi awal menunjukkan adanya upaya terorganisir untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana provokasi,&rdquo; kata Meutya pada akun Instagramnya, @meutya_hafid, Senin (1/9). Sejak beberapa hari terakhir, Politisi dari Partai Golkar ini juga memantau adanya aliran dana dengan jumlah signifikan melalui platform digital. Bahkan, konten kekerasan dan anarkisme disiarkan secara langsung dan dimonetisasi lewat fitur donasi maupun gifts bernilai besar.&nbsp; &ldquo;Beberapa akun yang terlibat terhubung dengan jaringan judi online,&rdquo; tegasnya. Sementara itu, ia juga menegaskan bahwa pemerintah menghormati warga yang menyampaikan aspirasi dengan tertib. Namun, pihaknya juga mencatat adanya kelompok yang dengan sengaja digerakan melalui media sosial.&nbsp; &ldquo;Menuju titik-titik tertentu, menayangkan konten secara maraton, dan menerima insentif dalam jumlah tidak wajar,&rdquo; ungkapnya. Meutya pun mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, seperti jangan mudah terpancing provokasi, tak ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, dan biasakan melakukan pengecekan silang.&nbsp; &ldquo;Gunakan sumber terpercaya, termasuk media yang berpegang pada kode etik jurnalistik. Ruang digital adalah milik kita bersama. Mari kita jaga agar tetap sehat, aman, dan tidak diperalat untuk kepentingan pihak-pihak yang ingin memecah belah,&rdquo; tukasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Meutya Hafid mengungkapkan adanya provokasi di media sosial selama demonstrasi, serukan masyarakat untuk waspada.

Banyak Info Hoaks Selama Kerusuhan Demo, Meutya Hafid: Ada Upaya Terorganisir Manfaatkan Media Sosial untuk Memprovokasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Sidang-Penyelesaian-Sengketa-Proses-Pemilu-2024-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memimpin sidang pembacaan jawaban termohon dan pembuktian pada penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (30/10/2022). Dalam sidang sidang pembacaan jawaban termohon dan pembuktian pada" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat memimpin sidang pembacaan jawaban termohon dan pembuktian pada penyelesaian sengketa proses pemilu 2024 di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Senin (30/10/2022). Dalam sidang sidang pembacaan jawaban termohon dan pembuktian pada</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Arus informasi tentang politik dan kepemiluan belakangan makin membuih. Terutama di kanal-kanal media sosial. Tidak sedikit informasi itu yang merupakan hasil pelintiran atau tidak sesuai dengan fakta. Bahkan terkandung hate speech (ujaran kebencian) dan penyesatan. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja berharap para jurnalis terus berperan serta dalam menangkal informasi hoaks tersebut. &rdquo;Peran jurnalis dalam menyebarkan informasi sangat penting di tengah banyaknya informasi yang sepotong-sepotong di media sosial, yang cenderung hoaks mengenai pemilu,&rdquo; katanya saat berbicara dalam Sarasehan Nasional HUT Ke-25 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) di Jakarta Sabtu (7/10). Berkaca pada Pemilu 2019, Bagja bercerita, ketika itu sempat beredar informasi ada tujuh kontainer yang telah tercoblos di Pelabuhan Tanjung Priok. Tak pelak, kabar itu pun menggegerkan publik. Setelah dicek kebenarannya, ternyata informasi itu tidak benar. KPU dan Bawaslu segera mengklarifikasi melalui pemberitaan media massa, terutama media televisi. &rdquo;Keberadaan media, khususnya televisi, masih sangat dibutuhkan saat ini. Salah satunya sebagai penjernih informasi,&rdquo; terang alumnus Utrecht University tersebut. (far/c14/hud)

Arus informasi tentang politik dan kepemiluan belakangan makin membuih. Terutama di kanal-kanal media sosial.

Bawaslu Butuh Peran Media Massa Tangkal Informasi Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/16716680246251.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Arsul Sani (dua dari kanan) dalam dialog kebangsaan di Universitas Budi Luhur. Hilmi Setiawan/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Arsul Sani (dua dari kanan) dalam dialog kebangsaan di Universitas Budi Luhur. Hilmi Setiawan/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyoroti banyaknya demonstrasi yang melibatkan mahasiswa. Dia tidak mempersoalkannya. Hanya saja Arsul berpesan mahasiswa tidak demo berdasar informasi yang keliru atau hoaks. Arsul mengatakan, mahasiswa selalu identik dengan kegiatan demonstrasi. ”Mahasiswa kalau gak demo itu gak asyik. Dulu saya waktu mahasiswa juga demo,” kata Arsul Sani dalam Dialog Kebangsaan di Universitas Budi Luhur Jakarta pada Rabu (21/12). Dialog Kebangsaan itu mengusung tema Tantangan Dan Peluang Kepemimpinan Masa Depan. Politikus PPP itu menceritakan, saat mahasiswa dulu dia demo menentang asas tunggal Pancasila. Jadi saat ini setiap kali dia masuk kompleks gedung parlemen, selalu ingat masa mudanya dulu. Di hadapan mahasiswa, Arsul mengatakan, ada demo yang sekadar demo. Tetapi juga ada demo yang benar-benar berusaha untuk menangkap masa depan. ”Sekarang masih banyak, demo berdasar informasi hoaks. Kalau yang seperti, saya yakin bukan mahasiswa,” tutur Arsul Sani. Menurut Arsul, mahasiswa harus berpikir kritis dan melakukan riset atau kajian sebelum demo. Sehingga isu atau masalah yang diangkat dalam demo benar-benar valid. Bukan informasi yang salah atau hoaks. Dia lantas berpesan ada tiga poin utama dalam menghadapi masa depan. Pertama mahasiswa harus mengisi dirinya dengan ilmu pengetahuan yang didapat dari kampus. Kemudian mahasiswa mencari pencerahan dari sumber belajar di luar kampus. ”Semakin maju teknologi digital, memudahkan mencari pencerahan dari luar kampus,” kata Arsul Sani. Lalu yang ketiga adalah pemberdayaan diri. Arsul mengatakan, mahasiswa tidak boleh cepat patah semangat. Dia mencontohkan ketika lulus kuliah dengan IPK tinggi, belum tentu cepat diterima kerja. Dia sendiri baru diterima kerja setelah 19 kali melamar kerja. Dialog kebangsaan itu juga dihadiri Menteri BUMN Erick Thohir dan anggota DPR Viva Yoga. Kemudian juga dihadiri Rektor Universitas Budi Luhur Wendi Usino dan Ketua Yayasan Budi Luhur Cakti Kasih Hanggoro.

Wakil Ketua MPR Izinkan Demo, Asal Tak Berdasar Informasi Salah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Pemilu-Koko-1.jpg" alt="ilustrasi pemilu" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pemilu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemilihan legislatif dan presiden tinggal kurang dari dua minggu lagi. Berbagai berita bohong atau hoax semakin gencar tersebar di media sosial menyerang kedua pasangan calon yang sedang berkontestasi. Bahkan, berita hoax juga mulai merambah kepada penyelenggara pemilu.  Beberapa hari terakhir, warganet-sapaan akrab pengguna sosial media- diramaikan oleh video yang berdurasi 2 menit 14 detik tengah menampakkan suasana rapat. Yang jadi persoalan, salah seorang yang sedang berbicara mengungkapkan bahwa server milik KPU sudah diatur untuk kemenangan pasangan calon petahana, Jokowi-Ma’ruf Amin.  Pria yang berbicara itu menyatakan bahwa ucapan tersebut diyakini kebenarannya pasca berkunjung ke Singapura. Dia menyatakan, server KPU telah disetting untuk memenangkan petahana sebesar 57 persen.  Video tersebut pun menjadi viral di media sosial, baik di Twitter, Facebook maupun YouTube. Adapun unggahan video tersebut diketahui pertama kali diunggah oleh akun bernama Rahmi Zainuddin Ilyas di Facebook pada 3 April 2019. Berdasarkan informasi yang dihimpun, potongan video suasana rapat itu ternyata terjadi pada 27 Maret 2019 lalu.  Dalam video tersebut, rapat itu diduga tengah membahas pemenangan Prabowo-Sandi pada pemilu 17 April 2019. Tidak jelas memang dimana rapat itu dilakukan dan siapa aja yang mendatangi rapat tersebut. Namun yang pasti, potongan video itu telah banyak dibagikan oleh pengguna akun media sosial lainnya.  “Di KPU, saya bulan Januari ke Singapura karena ada kebocoran data. Ini saya buka saja. 01 sudah membuat angka 57 persen. Allah Maha segala, server yang dibangun 7 lapis salah satunya bocor. Kami berusaha menetralkan tapi data itu masih invalid sampai detik ini. Saya berbicara ke Pak Alfian ini harus dituntaskan sebelum 17 April. Kalau sudah tanggal 17, angkanya berapa yang jadi pegangan kita, belum ketahuan bapak. Masih angka 185 itu pun yang invalid banyak sekali,” begitu sedikit penggalan ucapan dari salah seorang yang menjadi pembicara dalam video tersebut.  Menjawab isu tersebut, Komisioner KPU, Hasyim Asy’ari membantah dengan tegas isu yang beredar di medsos tersebut. Dia menegaskan, penyelenggara pemilu telah bekerja dengan profesional dan tidak mendukung calon pasangan tertentu di pilpres 2019.  "Dengan demikian tidak benar tuduhan bahwa KPU sudah men-setting perolehan capres melalui sistem IT,” ujar Hasyim saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (4/4).  Hasyim menyatakan, lembaga yang dipimpinya sangat dirugikan atas adanya video tersebut. Dia kembali menegaskan bahwa tidak ada server KPU yang berada di luar negeri. Semua server KPU berada di dalam negeri, agar bisa dijaga bersama-sama.  “Sehingga kalau disampaikan ada server KPU di luar negeri yang bobol itu tidak benar,” katanya.  Lagipula, dia menerangkan bahwa proses penghitungan suara pemilu akan dilakukan secara manual. Penghitungan dengan menghitung lembar surat suara satu per satu itu dimulai di Tempat Pemungutan Suara (TPS), petugas pemilihan kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU pusat.  Scan dari hasil form C1 selanjutnya bakal diunggah di website KPU, dilakukan setelah penghitungan suara selesai di TPS‎. Jadi intinya, hasil suara di TPS sudah diketahui terlebih dahulu oleh publik. Informasi itu bisa didapatkan mulai dari saksi, panwas TPS, warga pemilih, pemantau, media dan lainnya.  ‎”Semua pihak diberi kesempatan untuk mendokumentasikan hasil penghitungan suara dalam Form C1-Plano,” ungkapnya.  Terkait hal ini, Badan Pemenangan Nasional (BPN) pun ikut angkat bicara terkait kabar adanya informasi 'Server KPU Disetting untuk Memenangkan Jokowi Sebesar 57 Persen'. Melalui Juru Bicara (Jubir) BPN Ferdinand Hutahean, BPN meminta KPU memanggil salah seorang yang menjadi pembicara dalam video tersebut untuk membuktikan fakta, data yang dimilikinya terkait indikasi kecurangan pada server KPU.  Sebelum memutuskan menyeret ke dalam meja hijau, KPU diminta untuk mendengar terlebih dahulu bukti-bukti yang dimiliki oleh sang pembicara dalam video tersebut. Kata dia, KPU harus membuka ruang diskusi bagi sang pembicara tersebut.  "Tanya orang itu apa indikasinya, apa indikatornya, apa buktinya bahwa itu telah di-setting. Kalau dia tidak bisa membuktikan, maka terserah KPU mau dipidanakan atau tidak. Tetapi kalau ternyata yang bersangkutan bisa membuktikan, KPU mau apa?," kata Ferdinand ketika dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (5/4).  KPU, menurut dia, tidak perlu alergi atas kritik, masukan dan temuan dari rakyat Indonesia terkait indikasi kecurangan pemilu. Pasalnya, sudah sepantasnya negara demokrasi harus menjaga pemilu agar berjalan adil dan jujur tanpa kecurangan.  "Sehingga KPU tidak alergi melihat hal ini. Jangan sedikit sedikit memenjarakan orang lah, apalagi melaporkan akun medsos yang menyebarkan informasi itu. Itu tidak baik," tukasnya.  Di sisi lain, kubu rivalnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin menduga ada motif lain dari adanya kabar 'Server KPU Disetting untuk Memenangkan Jokowi Sebesar 57 Persen'. TKN menduga oposisi sudah kebingungan tengah kalah elektabilitas di pilpres.  Menurut Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Ace Hasan Syadizly, dugaan itu kemudian yang menjadi dasar munculnya isu-isu yang seolah kubunya tengah dicurangi oleh penyelenggara pemilu. Padahal menurut dia, kabar tersebut tidak benar.  "Mereka kalap karena merasa sudah kalah, sehingga membangun konstruksi seakan-akan dicurangi. Membuatlah cerita tentang IT KPU yang di-setting memenangkan Pak Jokowi. Padahal itu semua hoax," katanya kepada JawaPos.com.  Ace menyatakan, server IT tidak memengaruhi hasil apapun ke suara pasangan calon di pilpres 2019. Sebab, ujar dia, penghitungan suara akan tetap dilakukan secara manual.  "Apakah IT KPU itu memengaruhi terhadap hasil? Tidak. Perhitungan hasil pemilu ya dengan metode manual yang akan disahkan," tegasnya.  Desas-desus mengenai adanya dugaan kecurangan pemilu memang beberapa kali menyerang penyelenggara pemilu. JawaPos.com mencatat, dimulai dari isu mengenai adanya tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos ke salah satu paslon di pilpres. Ternyata, kabar tersebut adalah bohong alias hoax.  Mengani kabar hoax tersebut, Bagus Bawana Putra (BBP) pelakunya telah didakwa membuat keonaran karena melakukan penyebaran berita bohong atau hoax tujuh kontainer surat suara telah dicoblos di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. BBP telah ditangkap dan menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis (4/4).  Tak hanya itu, banyak pula kabar mengenai kecurangan pemilu lainnya. Mulai dari ribuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) tercecer sampai dengan isu warga negara asing yang masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu 2019. Isu ini kemudian telah mendelegitimasi dari penyelenggara pemilu.  Kepada JawaPos.com, Pakar Komunikasi Politik Lely Arrianie menilai, kontestasi politik telah membuat kedua belah pihak saling mendominasi untuk merebut suara di pilpres 2019. Bagi dia, pemilu ini menjadi ajang pertarungan dan perjuangan partai maupun pendukung untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan.  Sayangnya, kedua belah pihak baik, yang berasal langsung dari tim pemenangan ataupun pendukung mencari kekuasaan dengan cara legal ataupun ilegal untuk mengatur strategi pemenangan. Cara tersebut yang kemudian dapat memecah perpecahan bangsa.  "Masalahnya, kita menyayangkan muncul isu-isu perpecahan bangsa itu yang digulirkan salah satu pihak yang tidak berkenan dengan upaya pihak lain. Menurut saya, ini merusak tatanan peradaban yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun sejak kemerdekaan," katanya.  Bukan hanya saling serang antar paslon, Lely menyayangkan kali ini penyerangan mulai diarahkan kepada penyelenggara pemilu. Caranya, dengan mendegradasi melalui isu yang di balik itu memiliki kepentingan yang politis.  "Isu tentang server KPU yang diatur seolah-seolah memenangkan Jokowi itu adalah cara dan strategi juga. Seolah-olah mereka ingin pemilu yang jujur tetapi tidak dilaksanakan oleh para penyelenggara," terangnya.  Strategi dari penyerangan ini dia duga untuk menegasikan bahwa pelaksanaan pemilu tidak berjalan secara jujur. Jadi, kata Lely,cbukan hanya penyelenggara pemilunya saja, tapi juga penyelenggaraan pemilunya yang menjadi incaran.  "Jadi, kalau mereka kalah, seolah-olah pelaksanaanya yang tidak jujur, tidak becus dan sebagainya. Itu senjata bagi mereka untuk mendegradasi bahwa pemilu itu tidak fair. Pemilu itu harus digugat, padahal kalau nanti pelaksanaanya seperti apa kan ada mekanisme hukum yakni MK," pungkasnya.  Pada kasus 'Server KPU Disetting untuk Memenangkan Jokowi Sebesar 57 Persen', KPU telah melaporkan kasus tersebut ke Badan Reserse Kriminal Polri, Kamis, 4 April 2019 malam. KPU langsung melaporkan tiga akun di media sosial yang menyebarkan video berisikan berita bohong atau hoax.  "Isi konten video itu, di mana menyebut bahwa server KPU diatur agar memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, tidak benar," kata Ketua KPU Arief Budiman di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan pada Kamis, 4 April 2019.  Tak tanggung-tanggung, seluruh pimpinan KPU kompak mendatangi langsung gedung Bareskrim. Arief menyatakan, hal itu menjadikan bukti keseriusannya atas kasus yang telah mendegradasikan KPU tersebut.

Jalan Terjal KPU Hadapi Hoax Server Menangkan Jokowi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/pembuatan-sim-tanpa-tes-akbp-juliani-itu-hoaks_m_.jpg" alt="Ilustrasi SIM" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi SIM</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredarnya informasi soal pembuatan surat izin mengemudi (SIM) tanpa tes atau secara kolektif rame diperbicangkan masyarakat. Informasi tersebut tersebar dengan cepat melalui media sosial (medsos). Tak hanya medsos, informasi itu juga beredar di grup-grup percakapan. dalam pesan itu, disebutkan, bagi yang belum mempunyai SIM dapat mengurusnya tanpa tes sama sekali. Pengurusan SIM itu pun berlaku di seluruh tanah air. Kabar gembira buat teman-teman yang belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Akan diadakan pembuatan SIM secara kolektif hanya datang, lalu foto dam tanpa tes. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada : Hari&nbsp; &nbsp; &nbsp; : Sabtu Tanggal : 29 Februari 2019 Jam&nbsp; &nbsp; &nbsp; : 07.30 WIB s/d selesai Persyaratan : 1. FC KTP (KTP asli dibawa). 2. Kalau pake resi KTP sementara harus ada Kartu Keluarga. 3. Surat Keterangan Sehat dari Puskesmas. 4. Surat Keterangan dari Kelurahan dan Kecamatan setempat. Biaya Pembuatan SIM : Sim B = Rp 190.000,- Sim A = Rp 150.000,- Sim C = Rp 90.000,- Pembuatan SIM ini berlaku untuk semua alamat KTP di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran akam ditutup pada hari Sabtu 29 Februari 2019. Pelaksanaan pembuatan SIM akan dilakukan di Lapangan Benteng Medan. Demikian dan terima kasih. Begitu isi pesan berantai yang beredar di masyarakat. Kabar itu langsung dibantah oleh Satuan Lalu Lintas Polrestabes Medan. Dipastikan, kabar itu tidak benar alias bohong atau hoaks. "Sudah kita sebarkan bahwa itu hoaks. Itu bukan informasi dari kita," ujar Kasat Lantas Polrestabes Medan, AKBP Juliani Prihatini, Minggu (10/2). Kabar hoaks itu sudah tersebar sejak Kamis (7/2) lalu. Ia mengungkapkan, pihaknya akan menelusuri kabar siapa yang membuat dan menyebarkan kabar menyesatkan tersebut. Lebih lanjut, Juliani mengimbau, kepada masyarakat luas agar jangan langsung mudah mempercayai kabar yang beredar tanpa melakukan kroscek terlebih dahulu. Apalagi pesan yang disampaikan menyalahi prosedur seharusnya. "Kita sudah melakukan klarifikasi dan menyebarkannya lewat media sosial dan pemberitaan. Kepada masyarakat jangan percaya kepada kabar-kabar seperti itu," tandasnya. Juliani juga memastikan saat ini pembuatan SIM lebih mudah. Blanko SIM yang sempat kosong, juga sudah tersedia.

Pembuatan SIM Tanpa Tes, AKBP Juliani: Itu Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-kabareskrim-bakal-tangkap-hendroprioyono-hoaks_m_.jpg" alt="screenshoot dari laman situs ariefsulistyanto.com" width="100%">
<figcaption>screenshoot dari laman situs ariefsulistyanto.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar bohong alias hoaks kembali menyantroni institusi Kepolisian. Baru kemarin, kabar hoaks melanda Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto. Kini, Kabareskrim, Komjen Arief Sulistyanto yang menjadi korbannya. Muncul sebuah situs website yang mencatut namanya, yakni ariefsulistyanto.com. Di situs tersebut, memuat beberapa isu panas yang sama sekali tak pernah dinyatakan oleh Arief. Salah satunya, soal Bareskrim Polri akan melakukan penangkapan terhadap mantan Kepala BIN, Jenderal (Purn) Hendropriyono. Pada situs tersebut dijelaskan, penangkapan terhadap Hendro terkait dengan Pollycarpus Budihari Priyanyo dalam kasus pembunuhan ativis HAM Munir Said Thalib. "Itu situs abal-abal yang mengatasnamakan dan mencatut nama saya. Bersama ini saya sampaikan, semua yang ada di dalam situs itu adalah palsu," tegas Arief saat dikonfirmasi terkait situs tersebut, Rabu (12/9). Ia menegaskan, pihaknya pun akan mencari tahu siapa yang membuat situs tersebut. Namun, berdasarkan informasi viewdns.info, situs itu dibuat pada 10 September 2018 dan mempunyai webhost di Denmark. Kini situs itu sudah tak bisa lagi di akses. "Sedang kita selidiki," tukas Arief. Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetya mengatakan hal serupa. Bahwa, Direktorat Siber Bareskrim Polri langsung melakukan penyelidikan ketika tau ada situs tersebut. Mereka akan mengecek siapa pihak yang mengirim pertama kali adanya situs tersebut. "Dari sana akan teridentifikasi pelaku sebenarnya yang betul-betul menyebarkan dan memviralkan. Kita akan kenakan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik)," tukas Dedi.

Soal Kabareskrim Bakal Tangkap Hendroprioyono, Hoaks

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kabar-hoaks-soal-waduk-darma-meluap-resahkan-masyarakat_m_195746.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kabar meluapnya Waduk Darma, yang berada di Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ramai berseliweran di media sosial dan di grup WhatssApp (WA). Ternyata, informasi yang membuat heboh dan meresahkan itu tidak benar dan hoax. Kabar itu cukup meresahkan warga di wilayah Cirebon, khususnya bagi warga yang dekat dengan bantaran sungai. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kuningan Agus Mauludin menyesalkan adanya kabar menyesatkan soal meluapnya Waduk Darma karena antisipasi banjir jebolnya tanggul. "Informasi hoax itu muncul dua Minggu lalu setalah ada banjir di wilayah Cirebon beberapa hari lalu. Hoax waduk Darma Kuningan meluap itu muncul lagi," ungkap Agus saat dikonfirmasi, Selasa (13/3). Agus menjelaskan, bahwa kondisi Waduk Darma Kuningan masih dalam kondisi normal. Bahkan, tim BPBD dengan unsur terkait sering mengawasi perkembangan debet air di Waduk Darma. "Kami (BPBD) pun intens memeriksa volume air di Waduk Darma. Kalau pun memang intensitas air diambang kewajaran, tim akan mengeluarkan surat resmi kewaspadaan," jelasnya. Agus menjelaskan, bahwa BPBD bersama tim gabungan dari TNI dan warga secara rutin membersihkan sampah di waduk. Upaya itu dilakukan agar aliran air tidak terhalang oleh sampah. "Kami rutin membersihkan eceng gondok di Waduk Darma. Sebagai upaya agar air berjalan normal. Jadi setiap saat kami terus mengecek kondisi terakhir waduk," ujarnya.

Kabar Hoaks Soal Waduk Darma Meluap Resahkan Masyarakat

informasi hoaks

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#informasi hoaks

Berita Terkini