<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/syarief-Hasan-saaaantriiii.jpg" alt="syrief hasan joooosss" width="100%">
<figcaption>syrief hasan joooosss</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan refleksinya pada pergantian tahun 2021 ke tahun 2022. Menurut Syarief Hasan, tahun 2021 menjadi tahun yang cukup berat, namun semuanya dapat terlewati dengan baik melalui kolaborasi, persatuan, dan gotong royong seluruh anak bangsa.  Syarief Hasan menyebutkan, angka Covid-19 mengalami puncak kenaikan kasus positif maupun kematian pada tahun 2021. “Angka orang yang pernah terinfeksi Covid-19 hingga kini telah mencapai 4,26 juta orang dan 144 ribu diantaranya meninggal dunia. Pertengahan 2021 menjadi puncak dari Pandemi Covid-19 yang akhirnya dapat kita lewati bersama-sama,” ungkap Syarief.  Karena itu, laju pandemi yang sangat tinggi pada pertengahan 2021 harus menjadi pembelajaran bagi Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19. Pemerintah harus lebih sigap, memiliki perencanaan yang matang, dan tidak terlambat dalam mengambil kebijakan.  Ia juga menyebut, hadirnya vaksin menjadi harapan baru bagi masyarakat Indonesia. “Setelah kita melewati perjalanan sulit, vaksin akhirnya hadir dan menjadi harapan baru kita dalam melawan Pandemi Covid-19 pada tahun 2021 kemarin. Sekarang, tugas kita pada 2022 adalah mendorong hadirnya vaksin dari dalam negeri lewat Vaksin Merah Putih, sehingga kita tidak ketergantungan terhadap vaksin dari luar negeri,” ungkapnya.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebut, akibat Pandemi Covid-19, banyak orang yang kehilangan pekerjaannya. Hampir 2,3 juta orang yang kehilangan pekerjaannya akibat Pandemi Covid-19 pada tahun 2021. Tentu, kita berharap, warga bangsa sendiri mendapat prioritas dan memiliki pekerjaan kembali pada tahun 2022 ini.  Syarief juga mengingatkan pemerintah agar serius dan fokus dalam menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Stabilitas harga menjadi hal yang krusial karena dengan pergerakan ekonomi yang melambat sebagai efek pandemi, daya beli masyarakat jadi lemah. Jika hal ini terus berulang, maka tentu korbannya adalah rakyat juga.  Pemerintah perlu terus memfasilitasi koperasi dan UMKM. Membuat mereka berdaya adalah memastikan akses permodalan tidak rumit, fasilitasi berkelanjutan, dan permudah legalitasnya. Ini langkah nyata yang harus dilakukan pemerintah. Pemberian KUR dan bantuan permodalan harus dipermudah, disesuaikan dengan karakteristik koperasi dan UMKM. Pada era Pak SBY, keberpihakan ini sangat nyata terlihat.  Pada tahun 2022 ini, Syarief optimistis ekonomi Indonesia akan kembali pulih. Optimisme ini didasarkan pada tren pertumbuhan pada tahun 2021 yang semakin menunjukkan arah membaik. Pada Kuartal III 2021, ekonomi mampu tumbuh sebesar 3,51 % dibanding tahun sebelumnya, atau naik 1,55 % dibandingkan kuartal II tahun 2021.  Namun demikian, Syarief juga mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah untuk perbaikan hidup rakyat. Sebab terdapat sebanyak 8,75 juta pengangguran yang membutuhkan lapangan kerja, ada 11,42 juta orang setengah pengangguran yang membutuhkan tambahan pekerjaan, dan sebanyak 27,54 juta penduduk miskin yang membutuhkan peningkatan pendapatan.  Namun catatan serius yang mesti diatensi pemerintah adalah mengurangi penggunaan utang luar negeri pada tahun 2022. “Pada tahun 2021 kemarin, Pemerintah menggunakan banyak sekali utang dari luar negeri. Kini utang luar negeri kita lebih dari Rp.6.600 Triliun atau hampir setara 41% dari PDB. Ini tentu berbahaya dan Pemerintah harus mencari solusi pembiayaan yang tidak bergantung terhadap utang,” ungkapnya.  Pemerintahan Jokowi juga mesti mencontoh kebijakan Presiden SBY, dimana Indonesia berhasil menekan rasio utang hingga di angka 24 % dan memacu ekonomi tumbuh konsisten rata rata 6.0 %. Indonesia kala itu menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tertinggi di dunia dan menjadi anggota G 20. Ini tentu mensyaratkan kreativitas dan inovasi pemerintah untuk menggali dan mengoptimalisasi sumber-sumber penerimaan dalam negeri.  Dalam menjaga keamanan domestik, Syarief menyoroti teror dan kekerasan bersenjata yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua yang belum juga berakhir, bahkan mencapai eskalasi yang tidak manusiawi. Sudah saatnya pemerintah memikirkan berbagai skenario kebijakan yang extraordinary menyikapi aksi keji KKB yang tidak kunjung berakhir ini. Oleh karena itu, Syarief menilai pemerintah perlu mengevaluasi kebijakannya secara lebih menyeluruh. Apakah pemerintah akan tetap menggunakan instrumen ekonomi, atau mulai berpikir untuk meredifinisi status kelompok-kelompok bersenjata di Papua menjadi organisasi pemberontak.  Dalam konteks kebijakan luar negeri, Syarief juga menegaskan perlunya pemerintah menjaga kedaulatan NKRI, terutama menyangkut isu geostrategis yang tengah berkembang di wilayah Laut Natuna Utara. Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini berpandangan bahwa wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI. Termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada. Tidak ada satu negara pun yang berhak melarang, apalagi mengklaim wilayah ini. Terlebih bagi China yang mendasarkannya pada klaim imajinatif, klaim yang tidak dasar sama sekali dalam hukum internasional.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga mengingatkan pemerintah agar mendasarkan kebijakannya pada UUD 1945. Hal ini berkaitan dengan adanya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang pada intinya menyatakan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Menurutnya, pemerintah dan DPR tidak bisa memaksakan kehendak mengagendakan legislasi yang tidak punya pijakan konstitusionalnya. Karena itu, Syarief menilai pemerintah harus segera memutuskan adanya revisi atas UUCK sebagai imbas dari adanya Putusan MK ini. Ini soal kepastian hukum yang ditunggu oleh semua orang, pemerintahan, masyarakat, maupun dunia usaha.  Dalam kehidupan berdemokrasi, Syarief juga memandang perlunya mendorong jangan sampai oligargy politik semakin kuat dengan mengevaluasi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) yang membatasi peluang putra/putri terbaik bangsa maju dalam pemilihan presiden. Syarat presidential threshold 20 persen kursi atau 25 persen suara sah nasional yang sekarang berlaku membatasi pilihan rakyat memilih calon pemimpin. Menurut Syarief, tidak ada alasan kuat dan mendasar untuk tetap memberlakukan aturan presidential threshold ini. Sudah seharusnya aturan ini dihapus. Atau jika memang kita konsisten bahwa pengajuan calon presiden hanya dilakukan oleh partai politik sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, maka setiap partai politik yang telah lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) punya hak, peluang, dan posisi yang sama dalam mengajukan calon pemimpin bangsa.  Syarief juga menyampaikan bahwa dalam situasi bernegara yang kompleks terlebih di era pandemi ini membuat kita semua mesti menyikapi wacana amandemen konstitusi dengan kritis dan penuh kehati-hatian. Wacana amandemen hanya akan membuka kotak pandora yang isu dan pembahasannya akan melebar kemana-mana. Dalam konteks ini, Syarief mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tegas menolak perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode. Sikap ini tentu yang kita harapkan bersama. Presiden tegas-tegas membela demokrasi. Hal yang sama juga telah ditunjukkan oleh Presiden SBY sewaktu dorongan perpanjangan masa jabatan juga mengemuka. Kedua presiden ini adalah sosok negarawaran.  Politisi Senior Partai Demokrat ini juga turut merefleksikan kejadian yang menimpa Partai Demokrat. Semua pihak mesti menghormati keabsahan AD/ART Partai Demokrat dan Kongres 2020 yang telah memilih dan menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. “Pada tahun 2021 kemarin, Partai Demokrat diterpa masalah pihak2 yang ingin menggoyahkan Partai Demokrat. Namun, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY dapat melewati itu semua dan berhasil membuktikan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang solid dan kuat bersama rakyat Indonesia. Partai Demokrat juga memberikan apresiasi kepada penegak konstitusi yang tetap menegakkan hukum dan keadilan dalam menyikapi orang-orang yg merusak demokrasi Indonesia,” ungkap Syarief Hasan.  Ia juga menyampaikan terima kasih atas apresiasi berbagai pihak kepadanya. “Pada tahun 2021 kemarin, saya menyampaikan terima kasih atas apresiasi dari berbagai pihak. Mulai dari penghargaan sebagai Tokoh Reformasi Parlemen dan Inspiring Journey, Rising Star of Democracy, hingga Best Parlementarians. Perhargaan ini saya persembahkan untuk kader Partai Demokrat dan seluruh rakyat Indonesia. Syarief Hasan juga menyampaikan selamat Tahun Baru 2022.  “Saya atas nama pribadi, Anggota Komisi I DPR RI, dan Pimpinan MPR RI menyampaikan selamat Tahun Baru 2022. Semoga tahun 2022 menjadi tahun-tahun yang penuh dengan kebaikan, kebermanfaatan, dan prestasi. Kami dari Partai Demokrat berkomitmen untuk terus bersama dengan rakyat,” tutup Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan: Refleksi untuk Optimisme di 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/lestari-moerdijat-6.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Harapan dan optimisme masyarakat harus diimbangi komitmen kuat dari para pemangku kepentingan untuk merealisasikan rencana dan janji agar proses kebangkitan di sejumlah sektor dapat berjalan dengan baik.  "Tahun baru selalu saja menghadirkan optimisme dan harapan baru. Apalagi di tahun 2022 ini kondisi penyebaran Covid-19 relatif terkendali, yang membuka peluang kebangkitan di berbagai sektor pembangunan semakin besar," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalama keterangan tertulisnya, Minggu (2/1).  Menurut Lestari, besarnya peluang di sejumlah sektor pembangunan, memberi harapan dan optimisme masyarakat yang terus meningkat.  Seperti antara lain, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, di sektor pendidikan tahun ini akan diterapkan pembelajaran tatap muka terbatas (PTM) berdasarkan capaian vaksinasi terhadap guru, tenaga kependidikan, serta warga masyarakat lanjut usia (lansia) dan level PPKM di daerah masing-masing sekolah.  Keberhasilan berlangsungnya PTM di sejumlah daerah, tambah Rerie, diharapkan akan menekan ancaman learning loss akibat terganggunya proses belajar mengajar pada dua tahun terakhir.  Demikian juga, ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, dengan janji para politisi di parlemen yang akan menuntaskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang yang sudah bertahun-tahun berproses.  Seperti Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (MHA).  Relatif terkendalinya penyebaran Covid-19 saat ini, tegas Rerie, seharusnya mampu mempercepat proses pembahasan sejumlah RUU, tanpa kendala teknis yang berarti.  Masyarakat sangat berharap, tambah Rerie, tuntasnya sejumlah RUU tersebut menjadi undang-undang dapat melindungi setiap warga negara dari ancaman sejumlah pihak yang ingin merampas hak-hak mereka.  Namun, tegasnya, semua rencana dan janji untuk memperbaiki keadaan itu membutuhkan komitmen kuat untuk merealisasikannya.  Pelaksanaan PTM di sejumlah daerah akan sangat bergantung pada komitmen yang kuat dari setiap pemerintah daerah untuk terus meningkatkan vaksinasi para tenaga pendidikan di daerah tersebut.  Sementara itu kecepatan pembahasan sejumlah RUU untuk menjadi undang-undang akan sangat bergantung pada komitmen kuat para pimpinan DPR untuk mendorong wakil rakyat di parlemen agar segera menuntaskan pembahasan sejumlah RUU tersebut.  Sehingga tahun ini, tegas Rerie, merupakan ajang pembuktian apakah komitmen para pemangku kepentingan benar-benar untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi masyarakat atau hanya untuk kelompoknya semata.

Penting, Komitmen Pemangku Kepentingan Realisasikan Harapan Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Hidayat-Nur-Wahid-baru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR-RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA, mengkritisi kinerja Kemensos terkait temuan KPK terkait harga Bansos PKH dan BPNT dari Kemensos tahun 2021 senilai Rp 222,65 miliar. Temuan tersebut, menurut Hidayat menandakan kinerja Kemensos masih bermasalah, khususnya dalam menyusun program dan anggaran bantuan sosial. Ini dibuktikan dengan ditemukannya kemahalan harga bansos pangan sebesar 14% oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.  “Mensos harus melakukan evaluasi, bansos sembako (BNPT) yang merupakan bansos reguler dan sudah berjalan tahunan, ternyata masih ada masalah. Terbukti dari temuan KPK, menyangkut kemahalan harga yang bila bisa dicegah, maka anggaran itu akan cukup signifikan membantu Rakyat terdampak covid-19 yang berhak mendapatkan Bansos,” ujar Hidayat dalam keterangannya.  Hidayat menilai, praktik kemahalan harga ini harusnya diusut tuntas. Apalagi bila dikaitkan dengan kasus penyimpangan pada era Mensos sebelumnya yang sekarang sudah ditahan KPK karena kasus korupsi, Juliari Batubara. Saat itu Juliari melakukan kerja sama dengan vendor sehingga terjadi margin keuntungan dari pagu anggaran.  Hidayat meminta KPK menghitung kembali potensi kerugian negara dari kemahalan harga tersebut. Pasalnya, meskipun KPK menyebutkan kerugiannya hanya sebesar Rp 222 miliar, tetapi total anggaran kartu sembako (BNPT) tahun 2021 mencapai Rp 42,5 triliun, itu pun belum menghitung penambahan anggaran sembako di pertengahan tahun dalam menghadapi varian delta covid-19. Kemahalan harga sebesar 14% dari pagu Rp 42,5 triliun berarti berpotensi merugikan dan menimbulkan inefisiensi anggaran hampir sebesar Rp 6 triliun.  “Angka tersebut sangat besar, dan sangat dibutuhkan untuk sukseskan program Bansos bagi rakyat korban covid-19 maupun warga lainnya yang masuk dalam DTKS. KPK harus tindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan menyeluruh, agar penyimpangan itu bisa dikoreksi, dan dana Bansos itu bisa dimaksimalkan untuk kepentingan Warga yang berhak dapat Bansos,” lanjutnya.  Temuan kemahalan harga tersebut, kata Hidayat tentu sangat berdampak pada suksesnya pelaksanaan program Bansos, dan menjadi ironi bagi rakyat yang tengah menghadapi kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Terbukti saat bertemu Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) Cempaka Putih, Jakarta Pusat (30/12/2021), masyarakat khususnya dari kalangan ibu-ibu mengeluhkan harga sembako yang mengalami kenaikan, diakhir 2021.  Oleh karena itu Hidayat mendesak KPK dan Kementerian Sosial mengejar selisih harga bansos yang dimahalkan tersebut dan mengembalikannya dalam bentuk bantuan sembako kepada rakyat. Hal ini sebagai bentuk solusi bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sedang kesusahan dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok.  “Wajib ada upaya serius dan segera oleh KPK dan Kemensos untuk mengembalikan anggaran tersebut kepada rakyat yang berhak dan membutuhkan dengan cara penyaluran sembako secara masif. Selain mengembalikan hak rakyat miskin penerima bansos, hal itu juga akan membantu masyarakat di tengah naiknya harga berbagai komoditas dasar yang tetap saja diberlakukan oleh Pemerintah, suatu hal yang dikoreksi oleh anggota-anggota DPR dari PKS dan juga ditolak oleh masyarakat luas,” pungkas Hidayat.

HNW: Potensi Kerugian Kasus Kemahalan Harga Bansos Capai Rp 6 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BAMSOET-12-29-B.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meresmikan pembukaan Warung Makan Be Kapal milik I made Ariawan jalan Raya Denpasar-Kapal, Badung, Bali, Kamis (30/12/21)." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meresmikan pembukaan Warung Makan Be Kapal milik I made Ariawan jalan Raya Denpasar-Kapal, Badung, Bali, Kamis (30/12/21).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menuturkan guna menghadapi dampak pandemi Covid-19 yang telah menghantam kehidupan perekonomian Indonesia, dibutuhkan usaha bersama dari segenap pelaku perekonomian, salah satunya dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). UMKM yang merepresentasikan lebih dari 99 persen pelaku usaha di seluruh Indonesia, adalah sektor perekonomian yang paling terdampak oleh pandemi.  "Resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19 lebih berat dari reformasi 1998, karena di tahun 1998 masih terselamatkan oleh UMKM. Namun, pandemi Covid-19 berdampak terhadap seluruh sektor usaha, termasuk UMKM. Karenanya, kebangkitan sektor UMKM adalah kunci penting bagi kebangkitan perekonomian nasional," ujar Bamsoet usai meresmikan pembukaan Warung Makan Be Kapal milik I made Ariawan jalan Raya Denpasar-Kapal, Badung, Bali, Kamis (30/12/21).  Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan dampak dari pandemi yang telah berlangsung selama hampir dua tahun, tidak akan serta merta pulih sepenuhnya dengan membaiknya penanggulangan pandemi di tanah air. Pandemi terlanjur melenyapkan begitu banyak lapangan pekerjaan, dan lebih dari 21 juta penduduk usia kerja terdampak.  "Sinyalemen pemulihan ekonomi yang ditandai dengan lonjakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun 2021 sebesar 7,07 persen, terindikasi melambat kembali pada kuartal III tahun 2021 sebesar 3,51 persen. Pelambatan terjadi sebagai dampak dari kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang membatasi aktivitas perekonomian rakyat," kata Bamsoet.  Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini mengapresiasi berbagai kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan UMKM di tanah air. Antara lain melalui dukungan fasilitasi pembiayaan dan insentif fiskal, pemberdayaan dan peningkatan literasi teknologi UMKM, dukungan alokasi anggaran melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dukungan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, serta berbagai bentuk keberpihakan lainnya.  "Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) pada Maret 2021 mencatat, jumlah UMKM sudah mencapai 64,2 juta. Kontribusi terhadap produk domestik bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. UMKM mampu menyerap 97 persen dari total tenaga kerja Indonesia, serta menghimpun 60,42 persen dari total investasi di Indonesia," pungkas Bamsoet.

Bamsoet: Sektor UMKM, Kunci Penting Kebangkitan Perekonomian Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BAMSOET-29-12-C.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bali, Rabu (29/12/21)." width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bali, Rabu (29/12/21).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Kementerian Kesehatan yang telah membayarkan klaim dari berbagai rumah sakit untuk penanganan kasus Covid-19. BPJS Kesehatan mencatat jumlah tunggakan perawatan pasien Covid-19 di rumah sakit rujukan sepanjang 2020 hingga 2021 mencapai Rp 101,5 triliun. Kementerian Kesehatan telah membayar sekitar Rp 91,4 triliun.  Kementerian Kesehatan juga terus mempercepat realisasi pembayaran insentif terhadap para tenaga kesehatan (nakes). Hingga September 2021 tercatat pembayarannya sudah mencapai Rp 6,196 triliun atau sekitar 83,4 persen dari total alokasi anggaran insentif nakes tahun 2021 sebesar Rp 7,428 triliun, yang diberikan kepada sekitar 908.070 tenaga kesehatan yang tersebar di 28.941 fasilitas pelayanan kesehatan. Agar biaya kesehatan masyarakat terjangkau, Bamsoet juga mendesak Kementerian Keuangan agar menghapus atau setidaknya mengurangi pajak terhadap alat-alat kesehatan masyarakat yang saat ini sangat tinggi.  "Di satu sisi, kerja keras pada nakes dan manajemen rumah sakit dalam berjuang di garda terdepan melawan pandemi Covid-19, sudah sepatutnya diimbangi oleh pemerintah melalui pemenuhan hak-hak mereka. Karenanya, berbagai tantangan yang tersisa seperti masih adanya tunggakan perawatan pasien Covid-19 dari sekitar 800 rumah sakit swasta yang jumlahnya mencapai Rp 10 triliun, hingga percepatan realisasi insentif nakes mencapai 100 persen, mudah-mudahan bisa segera diselesaikan sebelum tutup tahun 2021. Di sisi lain, saya meminta kemenkeu agar melakukan peninjauan kembali atas pengenaan pajak yang sangat tinggi terhadap berbagai alat kesehatan masyarakat dibandingkan dengan Malaysia dan beberapa nagara lainnya agar biaya kesehatan masyarakat terjangkau. Sehingga tidak lari berobat ke negara tetangga karena lebih murah," ujar Bamsoet usai menerima Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang Bali, Rabu (29/12/21).  Turut hadir Wakil Ketua ARSSI Bali dr. Made Koen, MARS. Perwakilan PT. Bhakti Rahayu Group, antara lain Direktur Utama Putu Ivan Yunatana; Wakil Direktur dr. Maria Wahyu Daruki, MARS; General Manager dr. Bayu Wiratama, MARS. Hadir pula dr. Rheza Maulana S, BMedSc (Hons), MM, MARS.  Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum &amp; Keamanan DPR RI ini menjelaskan, keterlambatan pembayaran klaim atau adanya dispute yang berlarut-larut, dapat mempengaruhi cash flow rumah sakit. Bisa berakibat pada penundaan pemberian honor pegawai, hingga menyebabkan turunnya kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.  "Pelunasan pembayaran klaim dari rumah sakit serta penuntasan pembayaran insentif nakes, bukan semata tugas Kementerian Kesehatan. Melainkan butuh dukungan dari segenap pihak, dari mulai manajemen BPJS Kesehatan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hingga Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara," jelas Bamsoet.  Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, seiring makin banyaknya warga yang menyadari pentingnya memelihara kesehatan, harus membuat industri alat kesehatan (Alkes) dalam negeri semakin tumbuh. Jangan sampai pasar Alkes Indonesia terus menerus dikuasai impor. Mengingat berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, pada tahun anggaran 2021, pemesanan alat kesehatan produksi dalam negeri jumlahnya hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sementara pemesanan alat kesehatan impor jumlahnya empat kali lebih besar, mencapai Rp 12,5 triliun.  "Presiden Joko Widodo sudah menegaskan, dari sekitar 5.462 alat kesehatan impor, mulai tahun 2022 nanti sudah harus tersubstitusi oleh produk lokal dengan target substitusi minimal 35 persen. Agar target tersebut terealisasi, butuh dukungan dari manajemen rumah sakit untuk mengedepankan penggunaan Alkes dalam negeri dibandingkan menggunakan Alkes impor," pungkas Bamsoet.

Bamsoet Dorong Penghapusan Pajak Alkes Agar Biaya Kesehatan Terjangkau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/SYARIF-HASAN-MPR.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (MPR RI for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (MPR RI for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan kembali mendesak Pemerintah untuk melakukan intervensi pasar menjelang pergantian tahun 2021 ke tahun 2022. Pasalnya, kenaikan harga sembako terus membayangi Indonesia setiap kali pergantian tahun dan hari-hari besar lainnya.  Syarief Hasan mengungkapkan, Pemerintah harus segera mengambil langkah intervensi pasar. "Kami sudah berkali-kali mengingatkan, persoalan mendasar ini jangan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar bebas karena hal tersebut menyebabkan terjadinya inflasi pangan setiap tahunnya. Pemerintah harus melakukan intervensi agar tidak menyulitkan masyarakat.", tegas Syarief Hasan.  Syarief Hasan menyebut, inflasi pangan yang terus meningkat setiap tahun harus dapat dikendalikan. "Pemerintah harus mampu melakukan pengendalian harga pangan, khususnya sembako dengan pendekatan strategi produksi. Jika mendekati hari besar, maka Pemerintah harus mampu mendorong skala produksi diperbesar agar harga tetap stabil meski permintaan meningkat.", ungkapnya.  Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menyebut, kenaikan sembako menunjukkan jauhnya kita dari kedaulatan pangan di Indonesia. "Kenaikan harga minyak goreng, daging, hingga telur setiap hari-hari besar, khususnya hari raya keagamaan dan pergantian tahun menunjukkan rapuhnya kedaulatan pangan kita.", ungkap Syarief Hasan.  Syarief Hasan berharap, Pemerintah sudah harus mulai memikirkan agenda kedaulatan pangan. "Kami terus menerus mengingatkan agar Pemerintah mengeksekusi semua rencana-rencana untuk menghadirkan kedaulatan pangan. Kita memiliki kekayaan alam yang luar biasa dan mendukung agenda tersebut.", ungkap Syarief Hasan.  Syarief Hasan menilai, Pemerintah harus memikirkan perencanaan dari hulu ke hilir. "Masalah kenaikan harga setiap hari-hari besar dan pergantian tahun ini adalah masalah yang terus berulang. Pemerintah harus mulai mengatasi dari hulu ke hilir, mulai dari faktor produksi hingga faktor pasar.", ungkap Syarief Hasan.  Politisi senior Partai Demokrat ini juga menegaskan, ia akan terus mengawal agenda kedaulatan pangan. "Kami dari Partai Demokrat akan terus mengawal agenda kedaulatan pangan sehingga agenda ini tidak hanya sekedar menjadi wacana saja. Kami akan terus mengawal aspirasi rakyat Indonesia.", tutup Syarief Hasan.

Wakil Ketua MPR: Program Kedaulatan Pangan Belum Berjalan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/bamsoet-22.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi kinerja Bupati Jembrana I Nengah Tamba yang telah bekerja keras membantu pengembangan UMKM Jembrana dengan memfasilitasi pameran UMKM Bali Bangkit V yang digagas Istri Gubernur Bali Ni Putu Putri Suastini Koster pada 7-21 Desember 2021 di Art Centre, Denpasar, Bali. Tercatat sebanyak 13 UMKM Jembrana turut berpartisipasi dengan menampilkan berbagai produk unggulan, dari mulai kuliner hingga kerajinan tangan.  "Tadi saya mencoba langsung kelezatan Jukut Serapah, kuliner khas Jembrana dengan bahan sayur-sayuran, disajikan dengan siraman kuah telengis, yang menjadi salah satu primadona dalam pameran Bali Bangkit V. Langkah Bupati Jembrana I Nengah Tamba mengenalkan kuliner unggulannya, patut ditiru oleh Bupati/Walikota di berbagai daerah Bali lainnya. Wisata kuliner bisa memperkuat destinasi wisata alam dan budaya Bali. Melalui pengembangan wisata kuliner, masyarakat Bali juga bisa meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan," ujar Bamsoet usai menghadiri penutupan pameran UMKM Bali Bangkit V, di Art Centre Bali, Denpasar, Bali, Rabu (22/12).  Turut hadir antara lain Bupati Jembrana I Nengah Tamba, Direktur Eksekutif Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, dan Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali I Nyoman Sudharma.  Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III Bidang Hukum &amp; Keamanan DPR RI ini menjelaskan, pameran Bali Bangkit V diselenggarakan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Bali, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha UMKM Bali mempromosikan berbagai produk unggulannya. Sebagai upaya membangkitkan kembali Bali dari pandemi Covid-19. Berbagai tantangan dan pasang surut telah berhasil dilalui dari mulai krisis ekonomi 1998, bom Bali I dan II, hingga erupsi Gunung Agung.  "Kini tantangan pandemi Covid-19 yang sudah terjadi selama lebih kurang dua tahun sejak Februari 2020, dampaknya ternyata lebih dahsyat dibandingkan berbagai tantangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai upaya kreatif perlu dilakukan sekaligus didukung agar Bali segera bangkit dari pandemi. Mengingat hingga kini ekonomi Bali masih tertekan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat, ekonomi Bali triwulan III-2021 masih mengalami kontraksi dengan pertumbuhan minus 2,91 persen dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya," jelas Bamsoet.  Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Bali selama triwulan I-2021 sampai triwulan III-2021 terkontraksi sebesar minus 3,43 persen, paling rendah diantara daerah lain di Indonesia. Pengendalian pandemi Covid-19 menjadi syarat penting membangkitkan perekonomian Bali. Karenanya, vaksinasi Covid-19 menjadi game changer, faktor pengubah yang sangat penting.  "Memasuki akhir tahun, vaksinasi di Bali sudah semakin masif. Pada 18 Desember 2021, cakupan vaksinasi dosis 1 di Bali telah mencapai 104,43 persen atau setara dengan 3,56 juta peserta vaksin dari target yang ditetapkan sebanyak 3,41 juta orang. Sementara untuk vaksinasi dosis 2 telah tercapai 90,44 persen dari target. Disisi lain, vaksinasi nasional dosis 1 sudah mencapai 151,775 juta jiwa dan dosis 2 sebanyak 107,180 juta jiwa. Masifnya vaksinasi diharapkan segera membuat Indonesia keluar dari pandemi. Sehingga Bali dan berbagai daerah lainnya bisa segera membangkitkan perekonomian mereka," pungkas Bamsoet.

Bamsoet Dorong Pelaku UMKM Bangkit dari Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/FORUM-TEMATIK.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Dr Jazilul Fawaid SQ, MA saat menjadi narasumber ‘Forum Tematik, Bakohumas MPR’, yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 16 Desember 2021." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Dr Jazilul Fawaid SQ, MA saat menjadi narasumber ‘Forum Tematik, Bakohumas MPR’, yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 16 Desember 2021.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Guna merealisasikan tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, diperlukan pembangunan yang terencana. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR Dr Jazilul Fawaid SQ, MA yang juga politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) saat dirinya menjadi narasumber ‘Forum Tematik, Bakohumas MPR’, yang digelar di Ruang Delegasi, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, 16 Desember 2021.  Dalam diskusi dengan tema ‘Urgensi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Untuk Kesinambungan Pembangunan Nasional,’ pria yang akrab dipanggil Gus Jazil itu mengungkapkan di setiap era ada sistem pembangunan yang direncanakan. Disebut dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto atau pada masa Orde Baru ada sistem pembangunan terencana lewat Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).  “Pada masa itu periode pembangunan dibagi-bagi dalam rencana pembangunan lima tahun (Repelita)”, tuturnya. “Pembangunan pada masa Presiden Soeharto terus bergulir hingga ada masa yang kelak disebut dengan era tinggal landas,” paparnya.  Ketika kekuasaan Orde Baru terhenti, ada semangat perubahan agar masa lalu tidak terulang. Semangat itu menurut pria asal Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu diwujudkan dengan mengamandemen UUD Tahun 1945. Meski ada perubahan, masa selepas era reformasi ini dikatakan ada plus minusnya. Salah satunya pada masa ini tidak adanya haluan negara untuk arah pembangunan nasional. Untuk itulah ada satu keinginan bersama untuk menghidupkan kembali haluan negara ala GBHN. “Meski saat ini kita memiliki UU Rencana Pembangunan Jangka Panjang,” tuturnya.  Keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara, yang saat ini dinamakan dengan PPHN, terus disosialisasikan oleh MPR. Dalam perjalanan waktu, menurut Koordinator Nasional Nusantara Mengaji itu keinginan untuk menghidupkan kembali haluan negara mendapat respon pro dan kontra. Pro kontra yang terjadi dikatakan oleh Jazilul Fawaid bukan pada PPHN-nya tetapi dasar hukumnya. “Soal PPHN semua sepakat,” tegasnya. Masalahnya ada partai politik yang ingin haluan negara dicantumkan dalam UUD, ada yang ingin ditetapkan lewat Ketetapan MPR, ada pula yang ingin cukup di undang-undang.  Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia itu mengungkapkan bahwa dasar hukum mana yang dipilih belum diputuskan. Bila lewat amandemen, dikatakan hal demikian akan membawa banyak dampak. “Namun sampai hari ini belum diputuskan apa dasar hukumnya,” ungkapnya.  Jazilul Fawaid secara terus terang menyebut bila belum diputuskan sampai hari ini, untuk tahun-tahun selanjutnya, proses keputusan akan semakin sulit. “Tahun 2022 merupakan tahun politik,” tuturnya. Mendekati tahun 2024, hal demikian menurutnya akan semakin mempersulit keputusan tentang keberadaan PPHN. “Sekarang mulai masa-masa yang kritis apalagi pada tahun 2023 sudah mulai adanya tahapan pemilu,” ungkapnya.  Meski demikian ditegaskan bahwa MPR akan terus mengkaji PPHN. “MPR tetap memandang haluan negara urgent namun masih dinamis terkait aturan hukumnya,” paparnya. Diakui salah satu penyebab molornya pembahasan PPHN adalah adanya pandemi Covid-19. Mulai awal tahun 2020 di mana wabah mulai melanda, membuat pandemi ini dikatakan mengganggu sosialisasi tentang haluan negara kepada masyarakat.  Kepada peserta bakohumas, Jazilul Fawaid menyampaikan pesan agar mereka dapat menyampaikan kepada masyarakat bahwa PPHN itu penting. “Humas kementerian dan lembaga negara lainnya perlu turut menjelaskan kepada publik bahwa pembangunan terencana itu perlu agar pembangunan yang ada sesuai track dan bisa dinikmati rakyat,” tuturnya.

Gus Jazil: Sampaikan Kepada Masyarakat, PPHN itu Perlu dan Penting

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BAMSOET-PANDEMI.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo" width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tahun 2021 menyimpan catatan dan kenangan tentang sebuah periode paling sulit dalam sejarah Indonesia modern. Dalam periode yang sulit itu, semua orang tidak hanya dipaksa untuk bertahan dan menghindar dari ancaman virus corona, tetapi juga menyimak dan mencatat jumlah kematian.  Namun, tahun 2021 juga membukukan catatan gemilang yang mengundang decak kagum komunitas global karena keberhasilan Indonesia mengendalikan dan mempersempit ruang penularan COVID-19.  Keberhasilan Indonesia melewati periode paling sulit itu terwujud berkat kebersamaan dan mengemukanya semangat gotong royong semua komunitas.  Tidak berlebihan untuk mendeskripsikan tahun 2021 sebagai periode paling sulit. Sebab, pada Juni-Juli- Agustus, terjadi puncak Pandemi COVID-19 yang ditandai dengan besaran jumlah kasus pada kisaran di atas 50.000 kasus positif per harinya. Saat itu, situasinya kritis dan serba darurat. Tak hanya menjadi sorotan, Indonesia pun sempat dihindari negara lain karena lonjakan jumlah kasus itu.  Semua orang ingat dan mencatat bahwa pada periode itulah tersaji beragam kisah getir. Kisah tentang upaya semua orang bertahan hidup dari ancaman Virus Corona, dan kisah duka tentang para pasien COVID-19 yang meninggal karena tak tertolong. Data dari Satgas Covid-19  per 11 Desember 2021 menyebutkan bahwa jumlah pasien yang sempat terpapar COVID-19 mencapai 4.258.980, pasien sembuh 4.109.865 dan jumlah pasien meninggal 143.929. Data-data ini lebih cukup menggambarkan kondisi riel saat terjadi puncak Pandemi COVID-19.  Di masa lalu, generasi orang tua era sekarang pernah juga mengalami masa-masa sulit. Sebutlah masa-masa sulit akibat krisis moneter (krismon) tahun 1998. Krisis ekonomi 23 tahun lalu itu dipicu oleh anjloknya nilai tukar rupiah. Ketika depresiasi rupiah terhadap dolar AS mencapai 600  persen lebih,  puluhan miliar utang luar negeri  yang didominasi utang swata jatuh tempo pada tahun itu. Karena cadangan devisa negara saat itu hanya berkisar 14,4 miliar dolar AS, masalah atau persepsi yang muncul berikutnya adalah krisis kepercayaan.  Keraguan komunitas investor dan institusi keuangan internasional pada citra Indonesia mengeskalasi masalah di dalam negeri menjadi krisis multi dimensi. Pada aspek ekonomi sepanjang durasi Krismon 1998, masyarakat menghadapi kesulitan yang sangat serius karena harga bahan pangan melonjak, dan terjadi kelangkaan.  Banyak cerita getir tentang kehidupan sepanjang durasi Krismon itu.  Namun, skala kesulitan bersama  akibat krisis multi dimensi 1998 jelas berbeda dengan skala kesulitan akibat krisis kesehatan sekarang. Pada krisis 1998, akar masalahnya jelas, dan rumusan jalan keluarnya pun jelas. Sedangkan pada krisis kesehatan akibat Pandemi COVID-19 sekarang, segala aspeknya diawali dengan ketidaktahuan.  Semua orang hanya mendapat pemberitahuan bahwa ada virus Corona yang mengganggu saluran pernafasan sedang mewabah di seluruh dunia. Belum ada obatnya dan semua orang – termasuk para ahli sekali pun – tidak tahu cara atau strategi menangkal dan melumpuhkan virus ini. Mengandalkan akal budi manusia, pilihan jatuh pada strategi membatasi mobilitas warga dan kontak antar-orang.  Ketika menerapkan pembatasan sosial,  industri farmasi memulai penelitian dan ujicoba vaksin corona. Pemberlakuan pembatasan sosial yang tidak efektif di banyak negara menyebabkan lonjakan kasus pada tingkat gobal tak terbendung. Worldometer mencatat, per 12 Desember 2021, total kasus positif COVID-19 di seluruh dunia mencapai 270.310.645 kasus, dengan total kematian 5.321.129, dan jumlah pasien sembuh 243.041.795.  Di dalam negeri, lonjakan jumlah pasien pada periode sulit itu menghadirkan tekanan teramat serius bagi layanan kesehatan di dalam negeri. Pada pekan pertama Juli 2021, pemanfaatan ruang isolasi pasien Corona meningkat 76 persen dan penggunaan ruang ICU naik 69 persen. Bahkan, sejumlah kabupaten/kota mencatat tingkat hunian rumah sakit atau BOR (bed occupancy rate) pasien COVID-19 lebih dari 100 persen.  Karena jumlah tenaga kesehatan terbatas atau tak sebanding dengan jumlah pasien, banyak pasien tak terlayani. Gambarannya semakin mengerikan karena lonjakan jumlah pasien  menyebabkan ragam alat kesehatan dan faktor penunjang lainnya menjadi langka, mulai dari APD (alat pelindung diri), obat-obatan, oksigen hingga peti jenazah  Belum lagi sejumlah tenaga kesehatan juga terpapar COVID-19.  Juni 2021, beberapa organisasi tenaga kesehatan (Nakes) mengumumkan, tidak kurang dari 1.031 Nakes gugur selama pandemi COVID-19. PPNI (Persatuan Perawat Nasional Indonesia) mencatat 702 perawat meninggal. Sedangkan dokter yang meninggal berjumlah 545. Semua ini terjadi karena perkembangan masalahnya tidak bisa diperkirakan dan tidak bisa diantisipasi.  Namun, berkat pengabdian tak kenal dari segenap jajaran Nakes, didukung ketegaran pemerintah bersama TNI-Polri  memberlakukan pembatasan sosial, keadaan paling sulit itu secara bertahap bisa dikendalikan. Menghadirkan begitu banyak kisah getir, periode tersulit itu ikut memicu kesadaran semua elemen masyarakat mematuhi protokol kesehatan (Prokes) dan menahan diri untuk tidak keluar rumah.  Kerja keras Nakes berhasil menyembuhkan 4,1 juta pasien, dan kepatuhan masyarakat pada Prokes mempersempit ruang penularan COVID-19 di dalam negeri. Hasilnya memang luar biasa. Selain pasien sembuh, jumlah kasus baru yang terus menurun menyebabkan tekanan pada layanan kesehatan dan rumah sakit berakhir.  Percepatan vaksinasi juga berkontribusi  mewujudkan suasana yang makin kondusif. Berangsur-angsur, dinamika kehidupan mulai pulih dengan tetap mematuhi Prokes. Komunitas internasional pun berdecak kagum pada keberhasilan Indonesia mengendalikan Pandemi COVID-19. Bahkan, beberapa negara tetangga ingin meniru strategi Indonesia.  Tak terbantahkan bahwa masyarakat Indonesia sudah berhasil melewati periode paling sulit di tahun 2021 ini. Namun, dalam konteks Pandemi COVID-19, masalah dan tantangan masih menghadang. Apalagi dengan munculnya virus Corona varian Omicron.  Faktor lain yang juga  patut iwaspadai masyarakat adalah perkembangan di banyak negara, terutama di kawasan Eropa, yang sedang menghadapi percepatan penularan COVID-19.  Selain faktor Pandemi COVID-19, aspek lain yang juga patut disikapi dan diwaspadai adalah gejolak alam akibat perubahan iklim. Sepanjang tahun ini, tercatat begitu banyak musibah banjir, banjir bandang, tanah longsong dan sejumlah kerusakan yang disebabkan angin kencang maupun puting beliung.  Mendekati akhir tahun 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 2.552 peristiwa bencana alam di dalam negeri. Dampaknya pun sangat memprihatinkan. Sejak Januari hingga November 2021, tak kurang dari 7.522.866 orang harus mengungsi dan ratusan korban meninggal dunia. Puluhan orang lainnya dinyatakan hilang. Belum lagi kerugian materil karena rusaknya properti milik warga. Bisa dipastikan bahwa banjir Bandang di Batu, Malang, hingga erupsi Gunung Semeru di Lumajang menimbulkan nilai kerusakan yang tidak kecil.  Suka duka Indonesia yang silih berganti sepanjang tahun 2021 hendaknya menjadi catatan khusus bagi generasi penerus, utamanya generasi Alfa dan Generasi Z. Pesan utamanya adalah kebersamaan dan persatuan akan memampukan komunitas bangsa menghadapi serta mengatasi masalah dan situasi yang paling sulit sekali pun. Dengan mengedepankan semangat gotong royong, beban berat menjadi ringan.  Semua berharap Pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung dua tahun segera berakhir di tahun mendatang. Namun, dampak ekstrim dari perubahan iklim harus diwaspadai secara berkelanjutan.  *) Ketua MPR RI/ Kandidat Doktor Ilmu Hukum UNPAD/Dosen Fakultas Hukum Ilmu Sosial &amp; Politik (FHISIP) Universitas Terbuka

Tahun 2021, Keberhasilan Bersama Melewati Masa Paling Sulit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/BUDI-MPR.jpg" alt="Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan, SH, MH saat menjadi pembicara dalam forum MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan dengan tema “Peran Mahasiswa dalam Menangkal Berita Bohong” di Universitas Muhammadiyah Y" width="100%">
<figcaption>Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan, SH, MH saat menjadi pembicara dalam forum MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan dengan tema “Peran Mahasiswa dalam Menangkal Berita Bohong” di Universitas Muhammadiyah Y</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan dengan tema “Peran Mahasiswa dalam Menangkal Berita Bohong” di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY). Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga Sekretariat Jenderal MPR, Budi Muliawan, SH, MH, mengatakan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 menjadi landasan agar para mahasiswa bijak bermedia sosial.  “Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 seperti nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum, membuat kita lebih bijak bermedia sosial. Nilai-nilai dalam konstitusi itu membuat manusia lebih beradab,” papar Budi Muliawan sebagai narasumber dalam MPR Menyapa Sahabat Kebangsaan di Ruang AR Lantai 5 Kampus UMY, Yogyakarta, Selasa (7/12/2021). Narasumber lain adalah Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UMY, Dr. Phil. Ridho Al-Hamdi, MA.  Menurut Budi Muliawan, arus informasi saat ini sangat cepat baik melalui media massa maupun media sosial. Media sosial mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media sosial antara lain mendapatkan informasi secara aktual. Namun, kekurangan media sosial adalah menjadikan mudah peredaran berita atau informasi hoaks.  Mengutip data Kominfo.go.id, Budi Muliawan menyebutkan sekitar 800.000 situs di Indonesia teridentifikasi sebagai penyebar informasi palsu. Sementara survei Katadata Insight Center (KIC) dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Siberkreasi menyebutkan setidaknya 30% sampai hampir 60% orang Indonesia terpapar hoaks saat mengakses dan berkomunikasi melalui dunia maya. Sementara hanya 21% sampai 36% saja yang mampu mengenali hoaks.  Budi Muliawan menambahkan survei Eldermen tahun 2021 di 27 negara menyebutkan masyarakat Indonesia percaya dengan apa yang disampaikan media (score 72). “Artinya, informasi yang disampaikan media dipercaya dan menjadi rujukan masyarakat Indonesia. Karena itulah, betapa penting bagi kita untuk menyaring informasi dan menangkal berita bohong itu,” ujar alumnus Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini.  Media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang benar. Jika sebuah informasi bohong dibiarkan maka informasi bohong itu akan menjadi kebenaran. “Prinsipnya adalah bagaimana mahasiswa bijak menggunakan media atau bermedia sosial dalam rangka menangkal berita bohong atau hoaks. Jika kita tidak bisa memfilter, tidak bijaksana, dan tidak melakukan kroscek, informasi bohong itu bisa mengancam disintegrasi bangsa,” imbuhnya.  “Mahasiswa bisa mengambil peran. Salah satunya peran mahasiswa sebagai guardian of value, atau penjaga nilai. Mahasiswa mengambil peran untuk menjaga nilai-nilai agar tetap bertahan. Ketika berbicara tentang melawan hoaks, kita berbicara tentang nilai-nilai kebangsaan,” katanya lagi. Nilai-nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai produktivitas, nilai keseimbangan, nilai demokrasi, nilai kesamaan derajat, dan nilai ketaatan hukum.  Budi Muliawan menjelaskan nilai religius itu antara lain percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, saling menghormati serta bekerjasama antara pemeluk agama, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah agama, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Sedangkan nilai kemanusiaan, antara lain mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menunjung tinggi nilai kemanusiaan.  Dia juga memaparkan nilai produktivitas misalnya perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas. Contoh nilai keseimbangan adalah menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara secara proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Nilai demokrasi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat yang berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggungjawab sehingga terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia.  Nilai kesamaan derajat antara lain setiap negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Nilai ketaatan hukum antara lain setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati hukum dan peraturan yang berlaku. “Nilai-nilai kebangsaan ini membuat kita bijak bermedia sosial,” katanya.  Sementara itu, Wakil Dekan FISIP UMY, Ridho Al Hamdi, mengatakan nilai-nilai Pancasila dapat disebarkan melalui berbagai cara antara lain media sosial maupun platform lainnya. “Para mahasiswa agar mewarisi nilai-nilai dari para pendahulunya. Penting bagi generasi muda membangun peradaban. Bila generasi penerus bangsa ini terdidik maka peradaban akan berjalan dengan baik,” ujarnya.  Ridho menambahkan para mahasiswa bisa memberikan peran kebangsaan, misalnya dengan membuka pikiran dan tidak cepat tersulut emosi. “Jangan sumbu pendek. Ketika mendengar atau mendapat informasi langsung emosi. Indonesia harus menghadirkan generasi yang menyadari perbedaan dan tidak menganggap sebagai paling benar,” katanya.

Budi Muliawan: Nilai Kebangsaan Menjadi Dasar Bijak Bermedia Sosial

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#info mpr ri

Berita Terkini