<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/24/NFA-2133658269.jpg" alt="Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/NFA Arief Prasetyo Adi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/NFA Arief Prasetyo Adi. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)/NFA Arief Prasetyo Adi buka suara soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen. Ia mengakui adanya efek domino dari kenaikan itu terhadap harga pangan, salah satunya beras.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, kata Arief, PPN 12 persen hanyalah satu dari banyaknya variabel yang membuat mahalnya harga-harga pangan. "Efek domino ya efek domino. Tapi kan 1 persen dari sekian banyak impact (dampak). Jadi misalnya ada variabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Salah satunya itu (PPN 12 persen) ya mungkin ada. Tapi nggak, ya maksudnya nggak terlalu gimana lah," kata Arief saat ditemui di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, belum lama ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, dia percaya bahwa pemerintah telah menyiapkan hal-hal baik dalam kebijakan barunya itu. Ia menilai, jika tak ada pengenaan pajak maka pemerintah tidak akan punya pemasukan fiskal.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bila tak ada fiskal, menurut Arief, maka pemerintah tidak akan bisa membangun. "Kalau nggak nanti kita nggak bisa membangun juga. Kan kita nggak bisa membangun juga nanti kalau nggak ada pemasukan fiskal, type fiskal. Kita juga harus paham itulah," lanjutnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Meski begitu, Arief mengaku pihaknya komit untuk terus menjaga harga dan stok pangan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini. Salah satu cara, kata dia, pada Desember 2024 mendatang pemerintah akan kembali mengucurkan bantuan sosial atau bansos berupa beras 10 kg kepada 22 juta penerima bantuan pangan (PBP).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia juga menyebut bantuan pangan gratis ini sebagai salah satu wujud program pemerintah dari pajak yang telah dibayar oleh masyarakat. "Tapi di pangan kita kan jagain yang penting stoknya, harganya, apa semua. Dan yang 22 juta PBP itu kan juga diberikan pangan gratis. Jadi lumayan lah. Ada kan program-program sosial lainnya juga kan ada," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, kenaikan PPN menjadi 12 persen dari sebelumnya 11 persen telah tertuang dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah resmi diundangkan pada 29 Oktober 2021. Di mana di dalamnya mengatur soal pemberian fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa keuangan, dan jasa pelayanan sosial.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dalam hal kebutuhan pokok, pemerintah memastikan barang pangan yang dikenai pajak antara lain beras, jagung, sagu, gabah, kedelai, garam, daging, susu, telur, buah-buahan, dan sayuran.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Namun, kata Arief, PPN 12 persen hanyalah satu dari banyaknya variabel yang membuat mahalnya harga-harga pangan.

Akui Ada Efek Domino Harga Pangan jika PPN 12 Persen, Kepala Bapanas: Tapi 1 Persen dari Sekian Banyak Impact

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/01/cabai-550826937.png" alt="FLUKTUATIF: Pedagang cabai Pasar Keputran Muniah sedang menimbang cabai di lapaknya kemarin (31/10). Harga cabai rawit di pasar masih tinggi, berkisar Rp 65.000 per kilogram." width="100%">
<figcaption>FLUKTUATIF: Pedagang cabai Pasar Keputran Muniah sedang menimbang cabai di lapaknya kemarin (31/10). Harga cabai rawit di pasar masih tinggi, berkisar Rp 65.000 per kilogram.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menjelaskan, inflasi secara siklus memang selalu naik&nbsp;pada pengujung tahun. Karena terdapat momen natal dan tahun baru (nataru). Terutama pada produk-produk bahan pangan. Selain perayaan hari besar, kebutuhan barang pangan sangat tergantung pada kondisi suplai. Saat ini, situasinya sejumlah wilayah Indonesia baru saja mengalami El Nino. Alhasil, stok barang pangan terbatas. "Saya kira ini fenomena yang biasa kita alami. Tapi sekaligus menunjukkan bahwa harus ada sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Masak penyakitnya itu-itu terus. Nggak bisa kita atasi," ujar Piter saat ditemui di kawasan Mega Kuningan, kemarin. Menurut dia, bantuan sosial (bansos) tidak bisa mengatasi inflasi. Bansos itu tujuannya untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya kelompok bawah, ketika terjadi hantaman inflasi yang meningkat sehingga menggerus daya beli mereka. Di sisi lain, tantangan pendistribusian bansos yang tepat sasaran masih terjadi. "Bansos ini semacam pain killer. Persoalan utamanya tidak diselesaikan. Jadi, masih banyak lagi pekerjaan rumah yang belum selesai oleh pemerintah. Baik itu dalam menjaga supply barang pangan maupun dari sisi distribusinya. Akhirnya justru ada tudingan bahwasanya bansos lebih bersifat politik,"&nbsp;beber anggota Badan Supervisi Bank Indonesia itu. Pada&nbsp;awal tahun depan, kata Piter, harga sembako berpotensi terjadi penurunan. Apalagi jelang pemilu, upaya-upaya agar tidak ada lonjakan inflasi pasti akan diupayakan pemerintah. Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (<a href="https://www.jawapos.com/tag/bps">BPS</a>) melaporkan inflasi bulan November 2023 sebesar 0,38 persen. Angka ini tercatat naik 0,17 persen dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada bulan sebelumnya, yaitu Oktober 2023. <div dir="auto">Deputi Bidang Neraca dan Analissi Statistik&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/bps">BPS</a>&nbsp;Moh Edy menjelaskan, secara&nbsp;year-on-year&nbsp;(yoy) pada November 2023 terjadi inflasi sebesar 2,86 persen dibandingkan dengan November tahun 2022 dan secara&nbsp;year to date&nbsp;(y-to-d) November 2023 terjadi inflasi sebesar 2,19 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dilihat dari kelompok pengeluaran, inflasi November 2023 disumbang oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,23 persen dengan andil inflasi sebesar 0,32 persen. Dengan komoditas penyumbang utama inflasi, yaitu&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/cabai">cabai</a>&nbsp;merah dengan andil inflasi sebesar 0,16 persen,&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/cabai">cabai</a>&nbsp;rawit dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/013349447/inflasi-kota-bandar-lampung-106-persen-per-november-2023-bps-lebih-tinggi-dari-nasional">Inflasi Kota Bandar Lampung 1,06 Persen per November 2023, BPS: Lebih Tinggi dari Nasional</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kemudian, bawang merah dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen,&nbsp;<a href="https://www.jawapos.com/tag/beras">beras</a>&nbsp;dengan andil inflasi 0,02 persen, dan gula pasir serta telur ayam ras dengan andil inflasi masing-masing sebesar 0,01 persen," jelas Edy.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau, inflasi November 2023 juga disumbang secara signifikan diantaranya tarif angkutan udara dengan andil inflasi sebesar 0,04 persen. Lalu, emas perhiasan dengan andil inflasi sebesar 0,03 persen dan tarif air minum dengan andil inflasi sebesar 0,01 persen.</div> </div>

Saat ini, situasinya sejumlah wilayah Indonesia baru saja mengalami El Nino. Alhasil, stok barang pangan terbatas.

Akhir Tahun Harga Bahan Pangan Selalu Meroket, Ekonom Heran Sama Pemerintah: Masa Penyakitnya Itu-itu Terus?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/03/JKT-Penyumbang-Inflasi-Oktober-SALMAN-TOYIBI-3-3628579294.jpg" alt="ILUSTRASI. Warga membeli beras yang di jual di salah satu gerai ritel moderen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/11). Inflasi pangan diperkirakan masih jadi PR tahun depan." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Warga membeli beras yang di jual di salah satu gerai ritel moderen di kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (2/11). Inflasi pangan diperkirakan masih jadi PR tahun depan.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Rata-rata kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 di 33 provinsi hanya 3,84 persen. Jauh dari idealnya, yang menurut&nbsp;Direktur Eksekutif Celios&nbsp;Bhima Yudhistira, mestinya mencapai 10 persen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima memperkirakan, kenaikan UMP yang hanya sekecil itu tak akan mampu mengompensasi kenaikan harga pangan yang diprediksi bakal berlanjut tahun depan. Inflasi pangan kemungkinan besar masih akan terjadi pada 2024 dan menggerus daya beli konsumen, membenamkan konsumsi rumah tangga.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kenaikan UMP rata-rata nasional masih terlalu kecil. Idealnya di atas 10 persen melihat tekanan inflasi pangan yang cukup berisiko menggerus daya beli. Inflasi bahan pangan masih tinggi dan diperkirakan tahun depan inflasi pangan yang tinggi berlanjut," kata Bhima saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com,&nbsp;kemarin.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan UMP 2024 naik dengan mempertimbangkan tiga variabel yang menjadi dasar kenaikan, antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, dari seluruh provinsi yang telah mengumumkan kenaikan UMP 2024, tak satupun Pemprov yang menaikkan UMP 2024 mencapai 10 persen. Paling tinggi hanya 8,73 persen yang ditetapkan di wilayah Sulawesi Tengah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima menilai, idealnya kenaikan UMP 2024 di atas 10 persen. Jika lebih kecil, menurutnya bisa mengancam pertumbuhan ekonomi pada tahun depan, lantaran tergerusnya daya beli di tengah inflasi pangan yang masih tinggi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau naiknya upah di bawah 5 persen, buruh mana bisa hadapi inflasi?" imbuhnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Bhima menjelaskan bahwa menjaga daya beli pekerja merupakan kunci agar tahun depan, dari sisi ekonomi, RI bisa lebih tahan menghadapi guncangan. Terlebih, kata dia, konsumsi rumah tangga masih jadi motor pertumbuhan ekonomi yang akan diandalkan tahun 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bhima juga mengungkapkan, UMP 2024 dengan kenaikan yang terlalu rendah bisa mengancam pertumbuhan ekonomi tahun depan. Dari sisi pemerintah, target mengerek ekonomi di level 5 persen akan berat jika stimulus utamanya ditetapkan terlalu rendah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari sisi investor atau pelaku usaha, mereka juga akan berpikir ulang untuk ekspansi jika melihat daya beli pasarnya yang kemungkinan bakal rendah. "Ini justru memicu investor terutama yang bergerak di sektor&nbsp;consumer goods&nbsp;dan perlengkapan rumah tangga untuk berpikir ulang menambah investasinya. Apalagi tahun pemilu makin banyak yang&nbsp;wait and see&nbsp;dulu," pungkasnya.</div>

Kenaikan UMP rata-rata nasional masih terlalu kecil. Idealnya di atas 10 persen melihat tekanan inflasi pangan cukup berisiko ke daya beli.

Rata-rata Kenaikan UMP 2024 hanya 3,84 Persen, Pengamat Pertanyakan Komitmen Pemerintah Jaga Daya Beli Masyarakat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/30/JKT-1-HARGA-BERAS-MULAI-TURUN-FED-23JPG-788619846.jpg" alt="ILUSTRASI. Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Suasana penjualan beras di Pasar Induk Cipinang, Jakarta.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Harga beras terus merangkak naik. Apalagi, fenomena El Nino yang berkepanjangan berpotensi mengerek inflasi ke depan. Penting memperketat pengawasan distribusi dan pasokan beras yang sedang berjalan. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, saat ini banyak negara melakukan penahanan ekspor beras. Kalaupun ada, harga internasional juga mahal, naik cukup signifikan dibanding tahun lalu. Terutama untuk beras medium. "Jadi, kalau pasokan pun masuk ke dalam negeri, belum tentu harganya juga akan turun," ujar Bhima kepada Jawa Pos, Sabtu (7/10). Menurut dia, pemerintah harus mendorong agar petani yang masih menyimpan dan menahan gabah harus dibeli oleh Bulog. Tentu dengan harga yang sesuai atau bahkan di harga tinggi. Untuk kemudian dijual ke masyarakat dengan harga yang lebih stabil lagi. "Jadi, ada subsidi, memang subsidinya ke Bulog harus lebih banyak," imbuhnya. Masalah kekeringan menjadi sorotan selanjutnya. Makanya, pembangunan infrastruktur sumur dan revitalisasi irigasi perlu dipercepat,&nbsp;karena ada beberapa daerah yang masih panen meskipun kecil. Sehingga harus diselamatkan agar jangan sampai gagal panen. Bhima juga menekankan penyaluran subsidi pupuk dalam rangka mempersiapkan panen raya beras 2024. Pemerintah mengalokasikan dana subsidi pupuk sebanyak Rp 26 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. "Panen raya beras 2024 itu kira-kira bulan-bulan Maret, April, Mei, sampai bulan Juli. Jadi, harus menjaga, tapi itu kan masih ke depan ya subsidi pupuk ini," ucap lulusan University Of Bradford itu. Bhima menyoroti, kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi harus diubah dan dirombak. Birokrasinya jangan terlalu rumit. Di sisi lain, banyak petani yang mengeluh alokasi subsidi pupuk per orang terlalu kecil. Pemerintah juga perlu ada subsidi angkutan, khususnya untuk transportasi beras. Satgas Pangan bersama pemerintah daerah perlu melakukan pelacakan. "Ini juga harus di-tracing pendataan stok berasnya, jadi jangan sampai ada penimbunan. Karena beras bisa dikonsumsi 6 bulan ke depan, jadi ada potensi penimbunan yang besar," tandas Bhima. Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro&nbsp;menilai, pemerintah perlu memproyeksi supply beras 1-3 bulan ke depan dengan lebih tepat. Mulai data lumbung beras, supply dari beras impor, serta memastikan kebutuhan beras di daerah padat dan konsumsi tinggi dengan produsen beras. Terkait impor, perlu diversifikasi negara asal sumber beras selain India, Thailand, dan Vietnam. "Impor beras dari Tiongkok jadi solusi, tapi perlu juga lihat dari negara-negara sekitar seperti Myanmar dan Kamboja," kata Asmo. Selain di Hulu, perlu mengontrol supply chain beras. Supaya tidak ada spekulasi dan mengambli margin harga yang luar biasa besar. Pastikan masyarakat atas membeli beras yang lebih premium dan bukan yang beras impor. Masyarakat kelas atas mestinya lebih punya banyak opsi. "Jika EL Nino berlanjut, kami melihat kenaikan inflasi pangan dapat memberikan kontribusi sebesar 0,27 hingga 0,88 poin persen terhadap inflasi headline," pungkasnya.

Bhima menyoroti, kemudahan akses terhadap pupuk bersubsidi harus diubah dan dirombak. Birokrasinya jangan terlalu rumit.

Celios Soroti Perkara Beras: Serap Gabah Petani, Cepat Bangun Irigasi, Birokrasi Pupuk Subsidi Jangan Berbelit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/Tembakau-Lintingan-Dery-Ridwansah-7-1.jpg" alt="Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau linting Kamarasa saat merapihkan tembakau di kawasan Pondok Cabe Pamulang, Selasa (4/1/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat seiring kenaikan harga jual rokok terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/20</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Curah hujan yang rendah sepanjang Agustus 2023 memengaruhi ketersediaan komoditas pangan. Kondisi tersebut memengaruhi perubahan harga pangan di tingkat konsumen. Secara tahunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebesar 3,27 persen. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudjo Ismartini menuturkan, pada Agustus 2023 terjadi deflasi 0,02 persen secara bulanan. Indeks harga konsumen (IHK) juga turun dari 115,24 pada bulan sebelumnya menjadi 115,22. Meski demikian, secara year-to-date (YtD) terjadi inflasi sebesar 1,43 persen. "Deflasi pada Agustus 2023 ini sejalan dengan kondisi tahun lalu yang mengalami deflasi lebih rendah," ucapnya dalam paparan BPS, Jumat (1/9). Penyumbang deflasi terbesar, lanjut Pudjo, kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,25 persen. Adapun komoditas yang menyumbang deflasi bulanan terbesar di antaranya daging ayam ras (0,07 persen), bawang merah (0,05 persen), dan telur ayam ras (0,02). Selain itu, terdapat beberapa komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil inflasi. Yaitu beras, cabai merah, rokok kretek filter, cabai rawit, dan rokok putih. Untuk kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,86 persen month-to-month (MtM). Inflasi inti tercatat 0,13 persen MtM. Perkembangan tersebut terutama disumbang biaya akademi atau perguruan tinggi dengan andil inflasi 0,02 persen. Kemudian diikuti sekolah menengah atas, sekolah menegah pertama, dan sekolah dasar yang masing-masing menyumbang 0,01 persen. "Sejalan dengan dimulainya tahun ajaran baru," kata Pudjo. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono mengatakan, Inflasi inti secara tahunan tetap terjaga rendah. Tercatat sebesar 2,18 persen year-on-year (YoY). Lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 2,43 persen YoY. Kelompok volatile food secara tahunan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Yakni sebesar 2,42 persen YoY dibandingkan dengan inflasi Juli yang deflasi sebesar 0,03 persen YoY. Kelompok administered prices mencatat deflasi sebesar 0,02 persen MtM. Perkembangan ini dipengaruhi terutama oleh deflasi bahan bakar rumah tangga dan tarif angkutan udara. "Akibat penurunan harga liquid petroleum gas nonsubsidi di tingkat agen. Serta, normalisasi tarif angkutan udara setelah periode libur sekolah," terang Erwin. Sementara itu, Fungsional Statistik Ahli Madya BPS Jawa Timur (Jatim) Umar Sjarifudin mengatakan, indeks harga konsumen (IHK) pada Agustus di provinsi tersebut mencapai 116,21 poin pada. Angka tersebut tumbuh 0,11 persen dibandingkan bulan sebelumnya atau month to month (mtm). "Jika dibandingkan dengan IHK Agustus 2022, inflasi sudah mencapai 4,13 persen," paparnya. Dari delapan kota acuan IHK di Jatim, Sumenep mencatat inflasi tertinggi dengan 0,16 persen mtm. Sedangkan Madiun mencatat inflasi terlambat dengan 0,02 persen. Tidak ada kota atau kabupaten yang mengalami deflasi bulan lalu. Umar menyebutkan bahwa salah satu pendorong inflasi mtm tahun ini adalah sektor pendidikan. Tahun ajaran baru membuat rerata harga jasa dan produk pendidikan naik 1,11 persen. Kontribusi sektor tersebut pada inflasi mencapai 68 persen. Dia mengatakan, bahwa siklus inflasi selama Juli dan Agustus didominasi oleh kenaikan harga pendidikan. Dalam tiga tahun terakhir, komoditas sektor pendidikan, biaya akademi/ perguruan tinggi, selalui mencapai 10 besar. "Selain tahun ajaran, isu yang terjadi selama Agustus antara lain penyesuaian BBM non subsidi, kelangkaan beras global, dan penyesuaian harga gula konsumsi," ungkapnya. Jika dibandingkan dengan IHK per Desember 2022, IHK Agustus saat ini masih mencapai 1,72 persen. Capaian tersebut cukup menjanjikan mengingat target yang ditetapkan pemerintah untuk inflasi Jatim adalah tiga persen dengan margin eror satu persen.

Penyumbang deflasi terbesar, lanjut Pudjo,  adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,25 persen.

Inflasi Tahunan Naik, Tapi Inflasi Inti Terjaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/BANK-INDONESIA-LOGO.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). Nurul Fitriana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI). Nurul Fitriana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan pada tahun 2023 angka inflasi Indonesia akan lebih rendah dibandingkan pada tahun 2022. Dalam hal ini, BI meyakini inflasi inti akan tetap berada dalam kisaran 2-4 persen persen pada semester I 2023.  Sementara itu, lanjut Perry, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) kembali ke dalam sasaran 2-4 persen pada semester II 2023. Pernyataan ini disampaikannya pada konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI yang telah digelar selama dua hari, yakni Rabu-Kamis, 18-19 Januari 2023.  "Kami perkirakan inflasi inti pada Semester I 2023 akan lebih rendah dari 4 persen bahkan perkiraan kami tidak akan lebih tinggi dari 3,7 persen," kata Perry Warjiyo di kantornya, Kamis (19/1).  Ia menjelaskan, inflasi IHK pada akhir 2022 tercatat sebesar 5,51 persen secara tahunan atau Year-on-Year (YoY). Angka tersebut tercatat jauh lebih rendah dari prakiraan sesuai dengan Consensus Forecast 6,5 persen (YoY) pasca penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada September 2022.  Demikian juga inflasi inti yang tercatat rendah pada akhir 2022 yaitu sebesar 3,36 persen (YoY) jauh lebih rendah dari prakiraan Bank Indonesia sebesar 4,61 persen (YoY).  "Penurunan inflasi IHK dan inti tersebut sebagai hasil koordinasi yang sangat erat antara Pemerintah dan Bank Indonesia melalui respons kebijakan moneter Bank Indonesia yang front loaded, pre-emptive, dan forward looking," jelas Perry.  Selain itu, inflasi yang turun juga didukung oleh keberhasilan pengendalian inflasi bahan pangan bergejolak (volatile food) melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).  Meski diyakini akan turun, BI memastikan akan terus memperkuat respons kebijakan moneter serta berkoordinasi dengan pemerintah guna memastikan penurunan dan terkendalinya inflasi tersebut.  Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Desember 2022 sebesar 0,66 persen secara bulanan atau month-to-month (MtM) dan tahunan mencapai 5,51 persen year-on-year (YoY). Ini terjadi karena ada peningkatan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari angka 107,66 pada Desember 2021 menjadi 113,59 pada Desember 2022.  Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, inflasi tahunan terbesar terjadi dari kelompok transportasi yaitu 15,26 persen dengan andil terhadap inflasi sebesar 1,84 persen.  “Komoditas penyumbang inflasi tertinggi secara YoY diantaranya adalah dari komoditas bensin, kemudian bahan bakar rumah tangga, tarif angkutan beras, rokok kretek filter. Kemudian telur ayam ras dan biaya kontrak rumah,” kata Margo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/1).  Adapun andil masing-masing penyumbang utama inflasi tahunan sebesar 1,15 persen komoditas bensin, 0,30 persen bahan bakar rumah tangga, dan 0,27 persen tarif angkutan udara.  &nbsp;  &nbsp;

BI Prediksi Inflasi Inti 2023 Bakal Lebih Rendah Dibanding Tahun 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/BI-ANTARA.jpg" alt="Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung Bank Indonesia (BI) (Antara)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) memproyeksikan inflasi inti yang saat ini dalam tren kenaikan akan kembali ke kisaran target bank sentral yakni tiga persen plus minus satu persen pada kuartal ketiga tahun depan (Q3 2023).  "Kami yakini dengan langkah-langkah stabilisasi yang kami lakukan saat ini paling tidak pada triwulan III 2023 nantinya inflasi inti akan kembali ke kisaran sasaran tiga persen plus minus satu persen," kata Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI Wahyu Agung Nugroho, Sabtu (1/10).  Inflasi Agustus 2022 tercatat sebesar 4,69 persen (yoy) seiring dengan meningkatnya inflasi kelompok harga diatur pemerintah atau administered prices yang sebesar 6,84 persen (yoy) dan inflasi inti yang menjadi 3,04 persen (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya 2,86 persen (yoy). Tekanan inflasi diperkirakan meningkat didorong oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di tengah masih tingginya harga energi dan pangan global.  Inflasi inti dan ekspektasi inflasi diprediksi meningkat akibat dampak lanjutan atau second round effect dari penyesuaian harga BBM dan menguatnya tekanan inflasi dari sisi permintaan. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan mendorong inflasi tahun 2022 melebih batas atas sasaran tiga persen plus minus satu persen. Pada akhir 2022, BI memperkirakan inflasi inti dapat mencapai 4,6 persen (yoy).  Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan BI, baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan untuk memastikan inflasi kembali ke sasarannya.  Wahyu menyampaikan, salah satu masalah yang sekarang sedang berusaha untuk diselesaikan adalah tekanan inflasi dari sisi inflasi pangan melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (Gernas PIP).  Gernas PIP menjadi langkah komitmen bersama untuk mengoptimalkan langkah-langkah pengendalian inflasi dari sisi suplai dan mendorong produksi guna mendukung ketahanan pangan secara integratif, masif, dan berdampak nasional.  "Ini sudah kita implementasikan di banyak daerah dan hasilnya seperti kita lihat inflasi volatile food pada September sudah mulai menurun dibandingkan sebelumnya. Yang dulunya double digit sekarang sudah 8 persen dan harapannya nanti inflasi volatile food ini bisa turun sampai 6 persen atau bahkan 5 persen," ujar Wahyu dikutip dari Antara, Minggu (2/10).

BI Proyeksikan Inflasi Inti Baru Bisa Kembali ke "Rel" pada Q3 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Josua-Pardede.jpg" alt="Josua Pardede" width="100%">
<figcaption>Josua Pardede</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keputusan Bank Indonesia (BI) menaikkan suku bunga dinilai sudah tepat. Untuk mengantisipasi lonjakan inflasi inti dalam jangka pendek sampai menengah. Sejalan dengan wacana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pangan.  Chief Economist Permata Bank Josua Pardede menilai, kenaikan suku bunga acuan BI sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75 persen merupakan respons kebijakan moneter dalam menjangkar ekspektasi inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Mengingat, risiko perekonomian global masih tinggi.  Menurut dia, ekspektasi inflasi akan meningkat pada akhir tahun ini. Didorong oleh peningkatan harga yang barang bergejolak (bahan makanan, makanan jadi, minuman, dan tarif transportasi) dan barang yang diatur pemerintah dalam 2-3 bulan terakhir. Belum lagi, pemerintah berpotensi melakukan peyesuaian harga BBM dalam waktu dekat.  "Peningkatan kedua komponen inflasi tersebut berpotensi meningkatkan inflasi inti di akhir tahun sebagai efek dari second round," ungkap Josua kepada Jawa Pos, Rabu (24/8).  Selain itu, terdapat selisih antara output aktual dengan output potensial (output gap) yang tercatat positif. Hal itu yang mengindikasikan peningkatan sisi permintaan.  Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II 2022 sebesar 5,44 persen year-on-year (YoY). Angka tersebut di atas ekspektasi para analis yang berimplikasi pada positifnya output gap dari Indonesia.  Josua menyebut, kenaikan suku bunga acuan BI lantaran potensi penurunan surplus dari transaksi berjalan pada akhir 2022. Seiring dengan normalisasi harga komoditas global. Penurunan nilai transaksi berjalan berpotensi memengaruhi fundamental nilai tukar rupiah.  "Kenaikan suku bunga acuan BI pada Agustus, ditujukan untuk menjangkar ekspektasi inflasi inti dalam jangka pendek sampai menengah,” ucapnya.  Instrumen dari suku bunga pada dasarnya hanya mampu menahan laju dari inflasi inti. Bukan dari sisi inflasi barang bergejolak atau barang yang diatur pemerintah.  Kenaikan suku bunga diperkirakan berdampak untuk menahan permintaan untuk barang dan jasa dalam derajat tertentu. Sehingga inflasi inti dapat dikendalikan.  Untuk barang bergejolak sendiri, diperkirakan laju inflasinya akan mulai melambat seiring dengan musim panen sepanjang Agustus-September. Inflasi barang bergejolak berpeluang meningkat kembali di akhir tahun.  Adapun untuk inflasi barang yang diatur pemerintah erat kaitannya dengan kebijakan pemerintah, terutama subsidi energi."Inflasi di akhir tahun diperkirakan mampu mencapai 5 hingga 5,5 persen," ujarnya.  Oleh sebab itu, Josua memperkirakan BI berpotensi untuk melanjutkan kenaikan hingga akhir tahun ini sebesar 50 bps dan hingga awal tahun depan. Berkaitan dengan dampaknya terhadap permintaan akan barang dan jasa, kenaikan suku bunga tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.  Terutama berkaitan dengan investasi hingga konsumsi. Bergantung pada kecepatan transmisi kenaikan suku bunga oleh sektor perbankan.  Dari sisi inflasi, dampaknya terhadap keyakinan konsumen dan penjualan ritel yang pada 2 bulan terakhir mulai mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi di kuartal III 2022 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan kuartal II 2022.  Kenaikan pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh low base effect, yakni kecenderungan pertumbuhan dari nilai yang kondisi awalnya rendah yang melambat akibat penyebaran varian Delta Covid-19. Perlambatan akan mulai terasa pada kuartal IV 2022 yang diperkirakan hingga di bawah 5 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi pada 2022 akan berkisar pada 5 sampai 5,2 persen.  "Dengan ekspektasi masih solidnya pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan kredit juga diperkirakan akan tetap solid di kisaran 9 hingga 11 persen YoY mengingat kondisi likuiditas yang tetap mendukung penyaluran kredit perbankan," pungkasnya.  Sementara itu, Director Consumer Banking Group DBS Indonesia Rudy Tandjung menyatakan, salah satu strategi perusahaan saat ini adalah menghimpun pendapatan berbasis komisi (fee based income) sebanyak mungkin. Caranya, dengan meningkatkan fitur-fitur layanan yang ada. Dengan tujuan, melepaskan faktor eksternal, salah satunya fluktuasi suku bunga acuan bank sentral.  "Di saat bersamaan memberikan kepuasan layanan kepada nasabah," ungkapnya.  Menurut Rudy, tidak perlu terlalu khawatir dengan kenaikan suku bunga acuan BI. Sebab, terdapat indikator lain yang harus diperhatikan.  Yakni pertumbuhan produk domestik bruto yang ada hubungannya dengan kemampuan membayar masyarakat. Artinya, ketika perekonomian tumbuh, maka kemampuan bayar masyarakat juga naik.  "Peningkatan suku bunga acuan tidak selalu buruk. Bagi para deposan dan wealth management client malah memberi imbal hasil yang baik juga," tandasnya.

Kenaikan Suku Bunga BI Antisipasi Inflasi Jangka Pendek-Menengah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Penukaraan-Uang-Baru-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Warga menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia di Pasar Pramuka, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru melalui mobil kas keliling yang berada di 5.013 titik yang meliputi 453 titik penu" width="100%">
<figcaption>Warga menukar uang baru di mobil kas keliling Bank Indonesia di Pasar Pramuka, Jakarta, Kamis (21/4/2022). Bank Indonesia kembali membuka layanan penukaran uang rupiah baru melalui mobil kas keliling yang berada di 5.013 titik yang meliputi 453 titik penu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo kembali menegaskan tak akan terburu-buru menaikkan suku bunga acuan karena kondisi inflasi inti yang masih rendah saat ini. Inflasi inti Juni 2022 yang baru saja diumumkan pagi tadi tercatat masih rendah, yakni 2,63 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy).  Begitu pula inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) yakni 5,3 persen (yoy). "Inflasi inti yang rendah memberikan suatu ruang fleksibilitas bagi kami untuk tidak terburu-buru menaikkan suku bunga acuan," kata Perry dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Banggar DPR) RI di Jakarta, Jumat (1/6).  Sementara itu, ia menyebutkan inflasi indeks harga konsumen (IHK) Juni 2022 secara tahunan memang meningkat menjadi 4,35 persen (yoy). Peningkatan inflasi IHK secara tahunan tersebut disebabkan oleh komponen inflasi bahan makanan yang cenderung meningkat belakangan ini.  Oleh karena itu, Perry menyampaikan terima kasih kepada pemerintah dan Banggar DPR RI karena telah menaikkan subsidi sehingga mendukung pengendalian inflasi, terutama inflasi harga yang diatur pemerintah.  "Tentu saja langkah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi yang bergejolak," tegasnya, dikutip dari Antara.  Oleh karena itu, dirinya menekankan kebijakan moneter akan diarahkan untuk stabilitas perekonomian, sementara kebijakan lainnya antara lain makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap diarahkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi.

Inflasi Inti Masih Rendah, BI Tahan Naikkan Suku Bunga Acuan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inflasi inti

Berita Terkini