<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/UcUKMPmscOaLYeE9vhgNnPxEfHf2RR5AYqxPGp6G-1774705409.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal jumbo untuk mendorong kinerja pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi ekonomi daerah dengan total mencapai Rp 786 miliar.&nbsp; Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan hadiah tersebut nantinya akan diberikan kepada para pemenang TPID Awards dan Champions Digital Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025. Sejumlah daerah itu meliputi Kota Palembang hingga Provinsi Jawa Timur.&nbsp; Menurutnya, insentif ini menjadi bentuk penghargaan pemerintah pusat terhadap kinerja daerah yang berhasil menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi layanan.&nbsp; Airlangga menjelaskan bahwa sebelum mengambil keputusan, dirinya telah lebih dulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait ketersediaan anggaran insentif tersebut.&nbsp; "Tadi Pak Menteri Keuangan, saya sudah minta, kira-kira dananya tersedia jumlahnya nggak terlalu besar, Bapak Presiden kira-kira Rp786 miliar yang dibagi jadi insentif," ujar Menko Airlangga dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Jakarta, Jumat (28/11) malam.&nbsp; Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan bahwa insentif ini bukan sekadar hadiah, melainkan bentuk dukungan pemerintah agar daerah terus menguatkan respons kebijakan inflasi melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan mempercepat ekosistem digital di sektor publik.&nbsp; "Ini merupakan apresiasi atau dukungan pemerintah terhadap pemerintah daerah yang telah menjaga stabilitas harga dan mendorong digitalisasi daerah," tutupnya.&nbsp; Lebih lengkap berikut ini daftar Kabupaten/Kota dan Provinsi yang menjadi pemenang TPID Awards dan Champions Digital TP2DD 2025:&nbsp; TPID Kabupaten/Kota berkinerja baik Kota Palembang Kota Tasikmalaya Kota Banjarmasin Kota Palu Kota Mataram&nbsp; TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2025 Kabupaten Tanah Datar Kabupaten Tasikmalaya Kabupaten Kutai Kartanegara Kabupaten Minahasa Kabupaten Lombok Timur&nbsp; TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2025 Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jawa Tengah Provinsi Kaimantan Timur Provinsi Sulawesi Barat Provinsi Papua&nbsp; TP2DD Provinsi Terbaik Provinsi Sumatera Selatan Provinsi Jawa Timur Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur&nbsp; TP2DD Kabupaten Terbaik 2025 Kabupaten Deli Serdang Kabupaten Ciamis Kabupaten Tanah Laut Kabupaten Sidenreng Rappang Kabupaten Lombok Timur

Pemerintah pusat menyiapkan insentif fiskal jumbo Rp 786 miliar untuk pengendalian inflasi dan digitalisasi ekonomi daerah.

Daftar Daerah dengan Kinerja TPID dan TP2DD Terbaik, Pemerintah Siapkan Dana Insentif Rp 786 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/tito.jpg" alt="Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tri M. Ameliya/Antara" width="100%">
<figcaption>Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tri M. Ameliya/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah untuk serius mengendalikan inflasi. Sama seriusnya seperti ketika menangani Covid-19.  "Saya paham rekan-rekan kepala daerah semua memiliki banyak sekali problem di wilayah masing-masing. Tapi, isu inflasi sama seperti mengatasi pandemi. Naikkan menjadi isu nomor satu," kata Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Jakarta, Senin (24/10).  Tito berharap, pemerintah daerah tidak salah dalam penyampaian atau berkomunikasi sehingga membuat kepanikan di tengah masyarakat. "Upayakan masyarakat tetap tenang," tegas Tito.  Mantan Kapolri ini juga meminta, pemerintah daerah untuk bisa mengaktifkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Menurutnya, tim tersebut bisa memperkuat sinergi dalam melaksanakan koordinasi.  Tito juga mendorong pemerintah daerah mengaktifkan Satgas Pangan yang tugasnya untuk melaporkan harga, ketersediaan, serta distribusi pangan. Hasil laporan tersebut nantinya akan dicek langsung oleh Kemendagri.  Pemerintah daerah juga diminta mengawasi dan kalau perlu meminta bantuan dari penegak hukum terkait subsidi bahan bakar minyak tepat sasaran. Gerakan penghematan listrik juga perlu dimasifkan.  "Pemda perlu mengimbau masyarakat agar secara cermat menggunakan listrik," papar Tito.  Guna mengantisipasi inflasi pangan, Tito mendorong gerakan tanam pangan cepat panen. Dia mengungkapkan, gerakan tersebut perlu inisiasi dari seluruh komponen masyarakat seperti PKK, Babinsa, Bhabinkantibmas, dan unsur masyarakat lainnya.  Kerja sama antardaerah harus terus didorong guna pemenuhan kebutuhan seluruh komoditas strategis. Dia menyebut, daerah yang kekurangan bisa mengambil komoditas dari daerah yang berlebih.  "Selain itu kerja sama antardaerah juga dibutuhkan terkait transportasi distribusi komoditas," ujar Tito.  Pemerintah daerah ditekankan untuk mengintensifkan jaring pengaman sosial seperti belanja tidak terduga, bantuan sosial, anggaran desa, relokasi dana alokasi umum, dan bantuan sosial (bansos) pusat. "Terakhir, BPS dan BI diminta mengumumkan angka inflasi hingga kabupaten kota," pungkas Tito.

Tito Minta Pemda Serius Kendalikan Inflasi Seperti saat Atasi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Tim-pengendali-inflasi-pusat-saat-konpres.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) meminta kepala daerah baik itu gubernur, bupati, maupun wali kota di seluruh Indonesia untuk ikut menurunkan inflasi daerah. Terutama wilayah yang masih mengalami inflasi di atas 4,69 persen.  "Bapak ibu gubernur, bupati, wali kota, yang angka (inflasinya) di atas nasional diminta menurunkan inflasi dalam bulan-bulan ke depan (menjadi) di bawah 5 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi secara daring, Kamis (1/9).  Ia mengatakan, masih ada 27 daerah yang masih mengalami inflasi di atas nasional. Sementara 66 dari 69 kabupaten/kota telah mengalami deflasi.  Airlangga yang juga menjabat sebagai Ketua Pengendalian Inflasi Pusat menyebut sejumlah daerah masih mengalami inflasi di atas 5 persen. Diantaranya, Jambi (7,7 persen), Sumatera Barat (7,1 persen), Riau (5,8 persen), Bangka Belitung (6,37 persen), Aceh 6,33 persen, Sumatera Selatan (5,45 persen), dan Kalimantan Tengah (6,94 persen).  Airlangga menyebut ada beberapa hal yang bisa dilakukan guna menekan inflasi. Seperti perluasan kerja sama antar daerah terutama untuk daerah surplus atau defisit guna menjaga suplai komoditas.  "Pelaksanaan operasi pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder. Pemanfaatan platform pedagang digital untuk memperlancar distribusi," ujar Airlangga.  Lalu, pemberian subsidi ongkos angkut untuk dukungan memperlancar distribusi, percepatan implementasi tanaman pangan di pekarangan masing masing. "Misalnya cabai untuk mengantisipasi permintaan yang tinggi terutama menuju akhir tahun," imbuhnya.  Terakhir, Airlangga yang didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta daerah membuat neraca komoditas pangan strategis untuk 10 komoditas di wilayah masing-masing.  Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau kepada wali kota dan bupati di setiap daerah untuk tidak cuek menghadapi persoalan terkait inflasi. Menurut Tito, sudah seharusnya inflasi menjadi isu prioritas untuk dikendalikan.  "Kunci utama dalam pengendalian inflasi, jadikan isu ini prioritas. Tidak cuek, karena cueknya daerah tingkat dua itu akan jad beban provinsi,” kata Mendagri dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang dipantau secara daring, Selasa (30/8).  Kendati demikian, dalam penanganan inflasi ini, ia mengingatkan agar pemerintah daerah berhati-hati dalam berkomunikasi supaya tidak membuat publik panik. Ia mengatakan, pemerintah daerah harus membuat masyarakat tetap tenang dan meyakini bahwa situasi tetap terkendali.  "Karena sentimen panik masyarakat itu akan bisa men-trigger yang kontraproduktif, misalnya terjadinya panic buying, ramai-ramai membeli kemudian menyetok barang karena takut kenaikan harga dan lain-lain," pungkasnya.

Kepala Daerah Diminta Turunkan Inflasi jadi di Bawah 5 Persen

inflasi daerah

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#inflasi daerah

Berita Terkini

Daftar Daerah dengan Kinerja TPID dan TP2DD Terbaik, Pemerintah Siapkan Dana Insentif Rp 786 Miliar

Tito Minta Pemda Serius Kendalikan Inflasi Seperti saat Atasi Covid-19

Kepala Daerah Diminta Turunkan Inflasi jadi di Bawah 5 Persen

Download Aplikasi JawaPos.com