<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/16/56_tegas-4283470378.jpg" alt="SAFARI POLITIK: Ganjar Pranowo disambut meriah oleh masyarakat di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (4/12)." width="100%">
<figcaption>SAFARI POLITIK: Ganjar Pranowo disambut meriah oleh masyarakat di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (4/12).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Calon presiden 2024 Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi sumber daya alam (SDA). Bukan hanya itu, Ganjar akan berjuang meningkatkan proses ke tingkat yang lebih tinggi, yakni industrialisasi agar memberikan manfaat yang lebih luas bagi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Ganjar di hadapan ribuan masyarakat yang hadir di Sriti Convention Hall, Palu, Sulawesi Tengah, pada Senin (4/12). Di salah satu daerah penghasil nikel terbesar di Indonesia itu, Ganjar menegaskan bahwa hilirisasi harus dilanjutkan. &rsquo;&rsquo;Kalau bicara Sulawesi Tengah, potensi sumber daya alamnya luar biasa. Nikel dan sumber daya mineral lainnya melimpah. Negara sudah melakukan hilirisasi, maka kita harus melanjutkan dan meningkatkan sampai ke proses tertinggi, yakni industrialisasi,&rsquo;&rsquo; ucapnya. Meski begitu, hal yang tak boleh dilupakan dalam melanjutkan program hilirisasi adalah penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Pasalnya, hanya dengan SDM unggul, potensi SDA yang besar di Indonesia bisa dikelola dengan baik. &rsquo;&rsquo;Satu yang mesti dilakukan adalah menyiapkan sumber daya manusianya. Jangan sampai eksploitasi sumber daya yang kita punya itu dilakukan oleh orang lain,&rsquo;&rsquo; tegasnya. Penyiapan SDM, lanjut Ganjar, memang menjadi program prioritas yang ia usung bersama Mahfud MD. Peningkatan SDM melalui akses pendidikan adalah kunci dari mewujudkan SDM unggul. Program konkretnya adalah satu keluarga miskin satu sarjana. &rsquo;&rsquo;Kalau SDM sudah, maka poin kedua adalah ownership system-nya yang harus melibatkan pemerintah daerah. Kalau dua cara itu dilakukan, maka masyarakat Sulteng yang memiliki sumber daya alam melimpah ini akan mendapat manfaat dan daerahnya mendapat nilai tambah,&rsquo;&rsquo; terangnya. Selain itu, satu hal yang paling penting untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut adalah memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Maka, ia menegaskan pasangan Ganjar-Mahfud akan menyikat habis praktik buruk dalam pembangunan di Indonesia itu. &rsquo;&rsquo;Komitmen kami berdua adalah memberantas KKN. Ke depan, tidak boleh lagi ada korupsi, kolusi dan nepotisme, gratifikasi, jual beli jabatan, serta tidak ada lagi sogok-sogokan,&rsquo;&rsquo; tegasnya disambut tepuk tangan ribuan warga Sulteng yang ada di sana. Selama 10 tahun menjabat gubernur Jateng, pemberantasan KKN memang menjadi salah satu program yang ia genjot. Hasilnya luar biasa, pelayanan masyarakat lebih memuaskan, program kerja bisa dilaksanakan. &rsquo;&rsquo;Saya yakin bisa melanjutkan itu untuk masyarakat Indonesia. Apalagi, saya didampingi Pak Mahfud MD. Beliau sangat konsisten soal penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Banyak kasus korupsi besar terbongkar karena keberanian Pak Mahfud,&rsquo;&rsquo; pungkasnya. (als/c17/wir)

Calon presiden 2024 Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk melanjutkan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Ganjar Tegas Lanjutkan Hilirisasi SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/bagong-suyanto-3163940276.png" alt="Bagong Suyanto" width="100%">
<figcaption>Bagong Suyanto</figcaption>
</figure> KETIKA&nbsp;aspirasi tak kunjung diakomodasi dan perlakuan negara dirasa tidak adil, bukan tidak mungkin perlawanan massa akan timbul. Di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo, kantor bupati, kantor DPRD, dan bangunan di perusahaan tambang tempat massa menggelar aksi dilaporkan dibakar dan dirusak massa. Meski 650 personel gabungan Polda Gonrontalo dan Polres Pohuwato telah dikerahkan untuk mengatasi aksi unjuk rasa, tampaknya tidak mampu mencegah ribuan demonstran yang marah. Aksi amuk massa yang terjadi di Pohuwato adalah peristiwa kesekian kalinya yang terjadi di tanah air. Ketika industrialisasi dan proyek-proyek komersial yang masuk ke sebuah wilayah dirasa menindas dan merugikan penduduk lokal, ketidakpuasan massa sering kali ditunjukkan hingga ke cara-cara yang anarkistis. Sebelum kasus Pohuwato, kasus Rempang juga pola yang sama. Di Batam, aksi unjuk rasa masyarakat Melayu yang menentang proyek Rempang Eco City akhirnya berujung ricuh. Pinggiran Dalam pembangunan di sebuah wilayah, perubahan pasti terjadi. Persoalannya bukan pada perubahan itu harus ditolak atau tidak, tetapi lebih pada bagaimana memastikan penduduk setempat tidak menjadi korban dari proses pembangunan yang berlangsung di wilayahnya. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan penduduk lokal jika atas nama pembangunan dan kepentingan ekonomi, eksistensi mereka digusur begitu saja. Pengalaman telah banyak membuktikan, ketika kegiatan industrialisasi yang dikembangkan di sebuah wilayah melibatkan peran serta dan bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan penduduk setempat, niscaya invasi kegiatan industri yang terjadi tidak akan memicu munculnya perlawanan. Tetapi, lain soal bila industrialisasi yang dikembangkan menafikan kepentingan penduduk setempat, dan bahkan mengalienasikan, maka jangan heran jika kemudian menstimulasi munculnya aksi unjuk rasa. Penduduk setempat yang sudah turun-temurun mendiami sebuah wilayah tentu tidak mudah begitu mereka diminta pindah. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sentimen dan keterikatan kultural dengan tanah kelahirannya. Cuma masalahnya adalah: dalam konteks pembangunan dan industrialisasi, keberadaan penduduk setempat sering kali bukan dianggap potensi dan orang-orang yang memiliki hak atas tanahnya. Tidak sekali dua kali, keberadaan penduduk lokal dianggap sebagai gangguan atau penghambat pembangunan. Alih-alih menimbang perasaan dan hak penduduk lokal, dalam banyak kasus yang terjadi adalah proses marginalisasi dan keterpinggiran. Dalam konteks hubungan antara pusat dan daerah, sebuah wilayah yang ditempatkan sebagai kawasan pinggiran biasanya akan diposisikan asimetris. Keduanya bukan ditempatkan sebagai dua bagian yang setara dari satu keseluruhan, melainkan dinilai bahwa daerah yang termasuk pinggiran sudah sepantasnya diubah menurut kacamata pusat. Pembangunan daerah pinggiran menurut pusat, oleh karena itu akan dipahami sebagai suatu proyek hegemoni yang tidak bisa ditolak wilayah pinggiran. Keterpinggiran sebuah wilayah dengan demikian merupakan konsep hubungan yang menyangkut suatu konstruksi sosial, bukan sekadar konstruksi alam dan wilayah yang berbeda (Shields, 1991). Di Indonesia, kita tahu dalam 50 tahun terakhir, keterlibatan negara di daerah umumnya selalu dikembangkan dalam kerangka dan wacana keterpinggiran dan kebutuhannya akan kelancaran pembangunan ekonomi. Ketidaktertiban dalam hubungan antara penduduk dan basis sumber daya dianggap berasal, setidak-tidaknya sebagian, dari rendahnya kebudayaan dan kepribadian penduduk pedalaman itu sendiri. Sehingga dalam praktiknya kemudian pusat merasa sah-sah saja melakukan berbagai penetrasi menurut kaidah dan asumsi-asumsi yang serba menguntungkan negara dan kekuatan komersial. Potensi Pergesekan Harapan masyarakat di daerah pinggiran sesungguhnya adalah peran negara yang bersikap adil, yang mampu menjembatani kepentingan kekuatan komersial dengan kepentingan masyarakat lokal. Ketika negara dirasa lebih mementingkan kekuatan komersial dan mengabaikan kepentingan massa, yang terjadi potensi-potensi pergesekan menjadi lebih mungkin berubah menjadi konflik terbuka. Pergesekan, mulai yang elementer hingga yang bersifat ideologis, biasanya akan terjadi bila ada kondisi-kondisi sebagai berikut. Pertama, bila peluang penduduk lokal untuk dapat terserap dalam kegiatan industri dan pembangunan yang sedang dilakukan kecil atau bahkan tidak ada. Sebuah perusahaan yang hadir di sebuah wilayah terpencil, dan terpaksa hidup menurut tata aturan yang serba kontraktual, impersonal, dan profesional, niscaya akan menyebabkan ia tumbuh eksklusif dan mengalienasikan penduduk setempat yang sudah puluhan tahun terbiasa hidup di bawah pola hubungan yang serbainformal, menonjolkan kedekatan antarorang per orang yang sifatnya personal dan semata hanya mengandalkan loyalitas. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/013016939/persebaya-buka-opsi-tukar-status-kandang-jamu-persib-kabarnya-tetap-digelar-di-gbt">Persebaya Buka Opsi Tukar Status Kandang, Jamu Persib Kabarnya Tetap Digelar di GBT</a> Kedua, bila kegiatan pembangunan dan proses industrialisasi yang berlangsung tidak berusaha mengembangkan mekanisme redistribusi aset atau pembagian kembali sebagian keuntungan untuk kepentingan pengembangan kualitas sumber daya penduduk setempat. Selama ini, banyak bukti menunjukkan bahwa kegiatan industrialisasi yang semata hanya mementingkan kepentingan produksi dan tujuan komersial tidak saja menyebabkan berkembangnya kecemburuan sosial masyarakat lokal, tetapi juga melahirkan tekanan-tekanan yang sifatnya struktural. Bisa dibayangkan, apa jadinya jika sebuah dunia usaha dibangun sedemikian gigantik, ternyata di sekitar mereka penduduk lokal masih hidup dengan cara mengais-ngais kemiskinan dan menjadi pesakitan di tanah kelahirannya sendiri. Aksi unjuk rasa anarkistis yang terjadi di Pohuwato dan Rempang niscaya bukan kasus yang terakhir jika posisi daerah pinggiran masih ditempatkan sebagai wilayah marginal yang tidak tepat bagi kepentingan pembangunan ekonomi dan industrialisasi.&nbsp;(*) <hr /> *)&nbsp;Bagong Suyanto,&nbsp;Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga Surabaya

Ketika aspirasi tak kunjung diakomodasi dan perlakuan negara dirasa tidak adil, bukan tidak mungkin perlawanan massa akan timbul.

Resistansi Massa Daerah Pinggiran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/WhatsApp-Image-2022-09-16-at-15.46.41-1.jpeg" alt="Dirjen PSLB3-KLHK Rosa Vivien Ratnawati (tengah) meninjau kondisi pabrik pengolahan limbah yang dikelola PT Dowa Eco-System Indonesia (DESI) di Brondong, Kabupaten Lamongan, Jumat (16/9). (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Dirjen PSLB3-KLHK Rosa Vivien Ratnawati (tengah) meninjau kondisi pabrik pengolahan limbah yang dikelola PT Dowa Eco-System Indonesia (DESI) di Brondong, Kabupaten Lamongan, Jumat (16/9). (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemkab Lamongan terus berupaya mengembangkan perekonomian daerah. Langkahnya, dengan mempermudah perizinan untuk industrialisasi. Akan tetapi, industri harus tetap menjaga lingkungan.  Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, industrialisasi sangat penting sebagai pengungkit ekonomi daerah. Maka dari itu, perizinan dalam pengembangan industri difasilitasi untuk dipermudah. "Industri ini harus berkomitmen menjaga lingkungan," ujar Yuhronur Efendi di sela-sela peninjauan pabrik pengolahan limbah beracun yang dikelola PT Dowa Eco-System Indonesia (DESI) di Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Jumat (16/9).  Yuhronur Efendi berharap dengan hadirnya PT DESI bisa menghadirkan ekosistem yang baik di Lamongan, khususnya dalam pengelolaan limbah. “Saya berharap pengelolaan limbah ini memberikan banyak manfaat untuk lingkungan," imbuhnya.  Dia mengingatkan setiap industri tetap menjaga lahan agar tidak terkontaminasi zat berbahaya.  Dalam peninjauan pabrik pengolahan limbah PT DESI turut hadir Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rosa Vivien Ratnawati.  Dia mengatakan, PT DESI sudah melengkapi semua persyaratan untuk pabrik pengelolaan limbah sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. "PT Dowa sangat memikirkan safety, sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan lingkungan sekitarnya," ujar Rosa Vivien Ratnawati.  Managing Director PT DESI Takanobu Tachikawa menuturkan, pihaknya mengelola limbah B3 khususnya di Jatim dengan teknologi berstandar untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan.  Dia mengklaim, pihaknya sudah lebih dulu berkembang di Jepang dan masuk ke Indonesia sekitar 30 tahun lalu. Karena sudah diakui hasil kerjanya, sehingga PT DESI dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pengelolaan limbah B3 di Jatim.  "Kita mengutamakan pelayanan 4R (reduce, reuse, recycle, dan recovery). Dari konsep itu kita berkontribusi untuk menjadikan Indonesia lebih baik dalam pengelolaan sampah," terang Takanobu.  PT DESI merupakan anak perusahaan dari Dowa Eco-System Co. Ltd yang berpusat di Jepang. Perusahaan itu sudah berpengalaman lebih dari 100 tahun mengolah limbah B3 di negeri sakura. Sister company DESI, yaitu PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) dikenal sebagai perusahaan yang hampir 30 tahun melakukan pengolahan limbah industri di Jabodetabek.

Pengembangan Industri Dipermudah, Lingkungan Tetap Dijaga

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/SAWAH.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik, tampaknya masih jauh dari babak akhir. Sejatinya, DPRD Gresik sudah mengagendakan pembahasan finalisasi Raperda itu pada hari ini(20/5).  Namun, ternyata luasan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diajukan Pemkab Gresik dalam perubahan RTRW tersebut tidak memenuhi ketentuan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN).  Ketua Panitia Khusus Raperda RTRW Syahrul Munir mengungkapkan, dalam draf Raperda itu Pemkab Gresik hanya mengajukan luasan LSD seluas 31.732 hektare. Padahal, Kementerian ATR/BPN mensyaratkan luasan mencapai 39.939 hektare. Artinya, masih kurang sekitar 8 ribu hektare.  "Penetapan LSD tersebut melihat potensi lahan pertanian di Gresik berdasarkan hasil peta citra eksisting yang dilakukan pihak Kementerian," tutur Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik itu.  Karena itu, pihaknya meminta pemkab segera melakukan penyesuaian. Dengan demikian, Raperda RTRW yang diusul eksekutif sejak September 2021 itu dapat segera disahkan. Lalu, menjadi dasar hukum pembangunan Gresik hingga 20 tahun ke depan. "Kami mohon segera disesuaikan agar nanti tidak ditolak ketika di-review oleh Kementerian ATR," ucap dia.  Menurut Munir, perubahan itu menjadi tantangan tersendiri bagi pemkab. Dalam rapat, dari luasan LSD yang diajukan pemkab juga terungkap bahwa hanya 21.194 hektare yang sudah memenuhi ketentuan. Adapun sisanya belum memenuhi kriteria LSD. "Sebab sudah direncanakan untuk peruntukan lain. Seperti industri, perumahan dan lain sebagainya," ujar politisi muda asal Manyar itu.  Mengutip laman Kementerian ATR/BPN, setidaknya ada empat karakteristik lahan sawah yang dipertahankan sebagai LSD. Yaitu, terdapat irigasi premium di dalamnya, beririgasi teknis, memiliki produktivitas 4,5-6 ton per hektare setiap panen. Selain itu, memiliki indeks penanaman minimal 2 kali dalam setahun.  Munir menambahkan, pihaknya pun meminta eksekutif untuk kembali mengklarifikasi kepada Kementerian ATR/BPN. Tujuannya, memastikan ketentuan luasan LSD yang ditentukan. Termasuk pemenuhan kriteria seperti sudah disyaratkan. "Mengingat karakteristik lahan di Gresik cukup berbeda. Dalam musim tertentu, juga digunakan sebagai tambak," tuturnya.  Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Gresik Misbahul Munir menyatakan, pihaknya siap untuk mengklarifikasi ke Kementerian ATR/BPN tentang ketentuan LSD yang dipersyaratkan itu. "Akan kami kaji lebih detail lagi guna memenuhi ketentuan LSD. Jika memang ditentukan demikian, tentunya akan kami ikuti," ujarnya.

Di Gresik, Luas Lahan Sawah Yang Harus Dipertahankan 39.939 Hektare

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/belajar-dari-tahun-90-an-indonesia-naik-kelas-berkat-industrialisasi_m_.jpg" alt="Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro." width="100%">
<figcaption>Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas menyebut, Industrialisasi menjadi PR terbesar yang belum digarap. Padahal jika ingin bermetamorfosa dari negara berkembang menjadi negara maju, industrialisasi kuat wajib dilalui. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, hal tersebut dapat dijadikan sebagai batu loncatan agar dapat naik level. "Kita belum kerjakan 1 PR besar yaitu industrialisasi," ujarnya di Energy Building Jakarta, Kamis (22/11). Bambang sedikit bercerita, pada 1990 hingga 1998 lalu Indonesia pernah merasakan dampak positif dati industrialisasi. Periode tersebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai titik tertingginya yakni 7-8 persen per tahun. Bambang mengaku, memang pada saat itu pertumbuhan komoditas sangat kuat dimana Indonesia mengekspor minyak dan gas serta pengolahan kayu. "Kita ekspor pengolahan kayu. Tapi di atas itu yang membuat Indonesia disebut Macan Asia itu karena manufaktur," tuturnya. Negara maju seperti Jepang, kata dia, mulai merelokasi industri-industrinya. Sehingga, Asia Tenggara menjadi target relokasi dari industri Jepang. Targetnya adalah Indonesia, Thailand dan Malaysia. Namun daya tarik Jepang lebih ke Indonesia lantaran upah buruh yang murah. Saat masuknya gelombang industri Jepang ke Indonesia, Bambang mengatakan lebjh jauh, sumbangsih sektor manufaktur ke PDB mencapai hampir 30 persen. Padahal jika sumbangsih manufaktur ke PDB lebih dari 30 persen negara itu sudah bisa disebut negara industrial. Namun sayangnya, kata Bambang, pada 1998 Indonesia terkena dampak krisis ekonomi. Nilai tukar rupiah yang merosot tajam membuat banyak perusahaan termasuk industri bangkrut lantaran banyaknya utang luar negeri. Kemudian, Setelah krisis dan masuk masa pemulihan, Indonesia justru pulih karena dua komoditas yakni batu bara dan kelapa sawit. Saat itu memang dua negara dengan ekonomi besar yakni China dan India haus akan energi. Indonesia saat itu terlalu agresif untuk memanfaatkan batu bara. Namun sayangnya, Indonesia bukan merupakan produsen batu bara terbesar, tapi Indonesia malah menjadi negara eksportir batu bara terbesar. &ldquo;Over eksploitasi,&rdquo; imbuhnya. Karena terbuai dengan dua komoditas tersebut, akhirnya Indonesia lupa bahwa pernah merasakan nikmatnya industrialisasi. Indonesia juga belum selesai mengembangkan industrialisasi.

Belajar Dari Tahun 90-an, Indonesia Naik Kelas Berkat Industrialisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/10/670_446_terkepung-industrialisasi-orang-utan-tapanuli-di-ambang-kepunahan_m_1538726176_248336.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Di tengah-tengah cerianya mereka bermain, Orang Utan Tapanuli justru terancam tergusur dari rumahnya sendiri. Rimbunnya Harangan Batangtoru mulai tergerus dengan deru mesin industrialiasasi. Pembangunan sebuah PLTA yang didanai investor asing, perlahan-lahan mulai membungkam teriakan nyaring sang penghuni asli.  Prayugo Utomo, Medan  Kamis pagi (20/9), kami mulai mencari Orang Utan Tapanuli. Sheila dan Ulil Amri yang mendampingi. Keduanya adalah peneliti satwa yang gambarnya pernah mejeng di lembaran uang pecahan Rp 500 tersebut.  Lagi-lagi kami harus menerobos hutan yang lembap. "Pakai sepatu boot ya, biar kaki tetap kering. Medannya cukup sulit, kalau kami sudah biasa," kata Ulil dengan logat Angkola yang masih kental.  Matahari masih terlihat samar ketika kami memulai perjalanan. Melintasi jalur yang masih jarang ditapaki. Para staf YEL memang sudah hafal jalur di dalam hutan.  Setelah berjalan 45 menit, ada pergerakan di atas pohon. Jaraknya cukup dekat. Langkah kami terhenti. Kami langsung mendongakkan kepala.  Dan benar saja. Terlihat dua Orang Utan sedang bercengkerama seru. Keduanya asyik bergelantungan, berayun ke sana ke mari. Pindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Mereka tampak girang.  Para peneliti di sana sudah memberi mereka nama. "Yang indukan betina namanya Beta. Yang anakan namanya Bittang," terang Sheila.  Sheila buru-buru mengambil catatan kecilnya. Sejurus kemudian dia menandai posisi di alat Global Positioning System (GPS) yang ada di genggamannya.  Beta dan Bittang seakan tidak takut dengan lalu lalang manusia di dekatnya. Dalam istilah ilmiah, keduanya adalah individu Orang Utan yang sudah terhabituasi.  Beta dan Bittang tampak sibuk memilih-milih buah terentang atau camnosperma. Sejenis buah-buahan kecil. Sesekali dia juga memakan daun muda Agathis Borneensis atau sejenis damar.  Matahari tepat berada di atas kami. Beta dan Bittang langsung membuat sarang di atas pohon. Bentuknya menyerupai bola yang disusun dari ranting dan daun. Sekitar 15 menit mereka berada di dalam sarang, Beta dan Bittang kembali keluar.  Mereka mulai bergerak. Tentu saja kami segera bergegas mengikutinya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/10/terkepung-industrialisasi-orang-utan-tapanuli-di-ambang-kepunahan_c_1_1538726177_248336.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Beta bersembunyi di balik rimbunnya daun pohon Agathis. (Prayugo Utomo/ JawaPos.com)  Sesekali Bittang berusaha mendekat ke arah kami. Melempar beberapa ranting kecil. Rupanya itu pertanda kalau si anak Orang Utan ingin berkenalan. Menggemaskan! "Udah biasa kalau begitu. Bukan marah. Kalau marah beda lagi. Biasanya akan mengeluarkan suara menyerupai suara ciuman (quick kiss)," ujar Sheila.  Sheila menjelaskan, Beta adalah indukan berumur 30 tahun. Sedangkan Bittang diperkirakan berusia 3 tahun.  Orang Utan Tapanuli pada umumnya akan terus mengawasi anaknya hingga berusia 8-14 tahun. Dia masa itu juga, dia tidak akan kawin dengan lawan jenisnya. Sehingga reproduksinya cukup lama.  Selama menjaga anaknya, sang betina dewasa akan terus berupaya menjauhi jantan. Sang jantan bisa saja memaksa si betina untuk kawin. Memang, Orang Utan jantan lebih agresif.  Hal ini juga yang membuat fase reproduksi Orang Utan menjadi cukup lama. Sehingga perkembangan populasinya juga sangat lambat.  Beta dan Bittang punya tingkah laku berbeda. Beta lebih pemalu ketimbang anaknya. Setiap kali kamera mengarah ke Beta, dia langsung berbalik badan. Berbeda 180 derajat, anaknya justru lebih narsis. Seakan ingin berpose ketika kamera menjepretnya.  Sheila dan Ulil mencatat tingkah laku Beta dan Bittang setiap dua menit sekali. Mulai dari bangun, makan, bergerak, tidur, hingga buang air besar dan kecil. Semua lengkap. Tercatat dengan rapi.  Sheila yang merupakan alumnus Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) itu, memang sedang melakukan penelitian yang berkaitan tentang tingkah pola Orang Utan Tapanuli. Sebab, memang ada perbedaan cukup kuat antara spesies Orang Utan Tapanuli, Sumatera, dan Kalimantan.  Pukul 14.00 WIB, cuaca tidak bersahabat dengan kami. Hujan deras mengguyur hutan. Kami terpaksa membuat tenda darurat untuk berteduh. Letaknya tak jauh dari Beta Bittang.  Beta tampak kembali membuat sarang untuk berteduh dengan anaknya. Sekitar dua jam hujan membasahi tanah. Selama itu juga Beti dan Bittang berada di sarang.  Selama pengamatan Sheila di harangan, Orang Utan Tapanuli yang betina lebih rajin membuat sarang. Sedangkan sang jantan lebih jarang. "Terkadang kalau hujan, yang jantan itu cuma duduk saja di dahan," katanya.  Setelah keluar dari sarangnya, Beta dan Bittang kembali bergerak. Berpindah-pindah pohon sambil mengunyah dedaunan yang dilintasinya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/10/terkepung-industrialisasi-orang-utan-tapanuli-di-ambang-kepunahan_c_2_1538726178_248336.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bittang, anakan Orang Utan Tapanuli dengan lincah pindah dari satu ranting pohon ke ranting lainnya. (Prayugo Utomo/ JawaPos.com)  Hari mulai gelap. Waktu menunjukkan pukul 17.00 WIB. Beta kembali membuat sarang. Di atas pohon Agathis setinggi sekitar 20 meter.  Saat itu Beta dan Bittang memang membuat lebih cepat dari biasanya karena hujan. Jika hari cerah, Beta dan Bittang baru membuat sarang sekitar pukul 18.00 WIB.  Sheila memasang sebuah pita merah di ranting pohon. Menandai tempat terakhir Beta dan Bittang bersarang. Dia juga menandai lokasi Beta dan Bittang di GPS-nya. Sehingga memudahkan peneliti di keesokan harinya.  Biasanya mereka akan mengikuti individu orangutan selama 10 hari. Kemudian, mereka akan melanjutkan untuk meneliti lainnya. "Jadi kami juga tidak mau mereka terbiasa dengan manusia," katanya.  Selama riset di stasiun, ada 32 ekor Orang Utan yang sudah diberi nama. Kebanyakan menggunakan nama seperti orang Batak. Misalnya seperti, Tigos, Togos, Beta, Beti, Bittang, Gepor, Torop, Tiur, dan lainnya. Dari jumlah itu, ada 10 yang terhabituasi dan sudah tidak takut dengan kedatangan manusia.  Kesimpulan awal penelitian Orang Utan Tapanuli menunjukkan, spesies primata (kera) besar itu adalah penyendiri. Setiap individu punya kawasan sendiri. Seperti Beta dan Bittang, dalam sehari mereka hanya menjelajah sekitar 300-500 meter. Berbeda dengan individu jantan yang punya kawasan lebih luas dan daya jelajah yang lebih jauh.  Orang Utan Tapanuli punya waktu berkumpul dengan individu yang lain. Istilahnya disebut party. Biasanya mereka berkumpul saat musim buah. Saat itu juga sang jantan mencari betina untuk dikawini.  Individu Orang Utan juga punya perilaku yang sama seperti manusia. Misalnya saja, sang bayi bisa merengek saat dia tidak bisa melompat ke pohon lainnya. Kemudian sang ibu kembali menjemput dan membuatkan jembatan ranting.  Orang Utan betina juga punya siklus menstruasi hingga menopouse. Masa hidup Orang Utan juga hampir sama dengan manusia. Antara 50-60 tahun.  Saat ini habitat Orang Utan Tapanuli terbagi di beberapa lokasi. Di blok barat, blok timur, dan Cagar Alam Batu Dolok Sibualbuali di Selatan. Harangan Tapanuli sendiri berada di wilayah tiga Kabupaten. Yakni Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.  Data yang dirilis YEL menunjukkan, luas Hutan Batangtoru sekitar 150 ribu hektare. Dari total itu, hampir 142 ribu hektare merupakan hutan primer. Selebihnya sudah mulai terjadi deforestasi. Pembalakan liar dan pembukaan lahan sudah terjadi di beberapa kawasan.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/10/terkepung-industrialisasi-orang-utan-tapanuli-di-ambang-kepunahan_c_3_1538726178_248336.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Bittang tampak asyik bergelantungan di pohon. (Prayugo Utomo/ JawaPos.com)  Manajer Program YEL Batangtoru Burhanuddin menyebut, Hutan Batangtoru menyimpan keistimewaan flora dan fauna. Di dalam hutan masih hidup hewan liar seperti ular, beruang madu, tapir, baboon, kucing hutan, bahkan harimau sumatera.  Hutan Batangtoru juga punya tingkat kecuraman yang sangat tinggi. Kawasannya rata-rata berada di atas ketinggian 850 mdpl. Sedangkan puncak tertingginya berada di 1.909 mdpl.  Hutan Batangtoru juga terbagi menurut ketinggiannya. Mulai dari hutan tropis di dataran rendah. Hingga hutan berlumut di dataran tinggi. Curah hujan di sana juga cukup tinggi.  Ekosistem Batangtoru juga merupakan hulu dari sembilan Daerah Aliran Sungai (DAS). Keberadaannya sangat penting untuk menjaga penataan air di DAS tersebut. Yang paling nyata adalah DAS Sipansihaporas, yang seluruh hulunya berada di Ekosistem Batang Tor. Lokasi itu menjadi sumber air untuk PLTA berkapasitas 50 MW.  Selain PLTA Sipansihaporas terdapat dua instalasi pembangkit listrik tenaga air di Aek Raisan, yang memanfaatkan aliran dari Ekosistem Batangtoru. "Ekosistem Batangtoru adalah hutan terakhir yang dimiliki Sumatera Utara," ucap lelaki yang akrab disapa Aan tersebut.  Lebih lanjut lagi, Aan juga mengkritisi dampak yang akan disebabkan industrialisasi di tengah ekosistem Batangtoru. Pasti akan mengancam.  Ada beberapa industri di sana. Seperti pertambangan dan pembangkitan listrik.  Teranyar adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang sedang dibangun oleh salah satu investor dari luar negeri. Aan mengungkapkan, industri ini akan memutus koridor satwa di ekosistem Batangtoru. Sebab, letaknya berada di antara blok barat dan blok timur. "Khususnya Orang Utan. Karena letaknya juga dekat dengan cagar alam. Mulai dari Dolok Sipirok, Sibualbuali dan Lubuk Raya," ungkapnya.  Pembangunan PLTA itu menghubungkan koridor wilayah antara tiga cagar alam dan ekosistem Batangtoru. Secara ekologis berarti tidak terjadi konektivitas antarblok itu.  Dia dengan tegas menolak soal pembangunan PLTA tersebut. Sebab bisa mengancam kepunahan satwa yang ada di dalamnya. Khususnya Orang Utan Tapanuli yang menurut data YEL, populasinya saat ini kurang dari 800 ekor. "Kami berharap PLTA itu tidak dilanjutkan. Sebab akan terjadi fragmentasi habitat," tegas Aan.

Terkepung Industrialisasi, Orang Utan Tapanuli di Ambang Kepunahan