<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/1/2025/08/20/BEA-CUKAI-PEMUSNAHAN-ROKOK-MIRAS_NUR-CHAMIM-8-3033726177.jpg" alt="Ilustrasi: Pemusnahan rokok ilegal. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Pemusnahan rokok ilegal. (Nur Chamim/Jawa Pos Radar Semarang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana&nbsp;menambah satu layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT). Rencana ini pun menuai sejumlah kritik dari beberapa pihak. Founder Owner Rokok Bintang Sembilan HRM Khalilur R Abdullah Sahlawiy menilai, kritik yang dilontarkan atas wacana ini seperti&nbsp;menyederhanakan persoalan dan mengabaikan realitas struktural industri tembakau nasional. Baginya, penambahan layer ini merupakan&nbsp;instrumen transisi fiskal untuk merapikan pasar. Khalilur mengatakan, selama ini&nbsp;perdebatan&nbsp;hanya menitikberatkan kepada harga eceran dan konsumsi, tanpa melihat dimensi struktur industri dan penerimaan negara. Menurutnya, Indonesia memiliki karakter pasar yang berbeda dengan Filipina atau negara lain yang sering dijadikan rujukan. &ldquo;Struktur industri kita tidak tunggal. Ada perusahaan besar, ada skala menengah, dan ada ribuan usaha kecil padat karya. Kalau struktur tarif dipukul rata tanpa ruang transisi, yang mati duluan bukan konsumsi, tapi industri kecil. Itu fakta ekonomi,&rdquo; ujarnya, Senin (2/3). Data Kementerian Keuangan beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penerimaan CHT tetap menjadi salah satu tulang punggung APBN, berada di kisaran lebih dari Rp 200 triliun per tahun. Namun di saat yang sama, peredaran rokok ilegal terus menjadi masalah.&nbsp; Kondisi ini diyakini turut terbentuk akibat&nbsp;struktur tarif yang terlalu curam. Sehingga menciptakan jurang besar antara produk legal dan ilegal. &ldquo;Ketika gap harga terlalu tinggi, pasar akan mencari celah. Penambahan layer itu justru untuk mempersempit celah tersebut agar pelaku usaha kecil bisa masuk sistem legal dan negara tidak kehilangan penerimaan,&rdquo;&nbsp;jelasnya. Khalilur tak sepakat bisa penambahan layer ini diartikan akan memperbanyak rokok murah di pasar. Baginya, pengendalian konsumsi tetap berada pada kebijakan tarif agregat dan pengawasan distribusi. &ldquo;Layer itu instrumen klasifikasi, bukan diskon. Yang menentukan murah atau mahal adalah tarifnya, bukan jumlah lapisannya. Jangan dibalik logikanya,&rdquo;&nbsp;imbuhnya. Penambahan layer juga dianggap tidak bertentangan dengan&nbsp;semangat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Kebijakan baru ini akan&nbsp;memberi ruang fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengatur struktur tarif sesuai kondisi ekonomi dan sosial. &ldquo;Undang-undang mengamanatkan pengendalian konsumsi dan optimalisasi penerimaan negara. Kalau realitas menunjukkan rokok polos meningkat, maka negara wajib menyesuaikan desain tarif. Fleksibilitas itu bagian dari mandat undang-undang,&rdquo;&nbsp;ucapnya. Ia juga menyoroti bahwa simplifikasi tarif yang terlalu agresif tanpa mempertimbangkan struktur usaha bisa berdampak pada konsolidasi industri ke tangan pemain besar. Dalam jangka panjang, kondisi itu berpotensi mengurangi kompetisi dan menggerus basis pajak daerah yang bergantung pada industri hasil tembakau. Dari perspektif ketenagakerjaan, sektor industri hasil tembakau masih menyerap jutaan tenaga kerja langsung dan tidak langsung, mulai dari petani tembakau, buruh linting, hingga jaringan distribusi. &ldquo;Kalau industri kecil mati karena kebijakan yang terlalu menyederhanakan tanpa transisi, siapa yang menanggung dampaknya? Negara harus melihat keseimbangan antara kesehatan publik, penerimaan negara, dan keberlangsungan ekonomi rakyat,&rdquo; pungkasnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menambah satu layer baru dalam struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Layer Cukai Akan Ditambah, Rokok Ilegal Diyakini Bisa Berkurang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/Screenshot-2025-05-20-154506-3384675103.jpg" alt="Pekerja tengah bekerja membuat rokok di salah satu pabrik rokok di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) Kudus, Jawa Tengah. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)" width="100%">
<figcaption>Pekerja tengah bekerja membuat rokok di salah satu pabrik rokok di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Industri Hasil Tembakau (IHT) Kudus, Jawa Tengah. (ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM SPSI), Sudarto, mendorong pemerintah untuk segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan-kebijakan anti rokok yang dinilai terlalu menekan industri hasil tembakau (IHT) nasional. Salah satu regulasi yang menjadi sorotan adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. &ldquo;Kami bukan anti-regulasi, tapi pastikan kebijakannya tepat sasaran. Jangan sampai target kesehatannya tak tercapai, malah buruh yang jadi korban,&rdquo; kata Sudarto dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Menurut Sudarto, tekanan terhadap sektor tembakau kian besar akibat kampanye anti-rokok yang terus disuarakan oleh berbagai LSM. Kampanye tersebut kemudian diadopsi oleh Kementerian Kesehatan ke dalam kebijakan formal, mulai dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, lalu diturunkan dalam PP 28/2024, dan kini tengah dibahas Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (R-Permenkes). &ldquo;Regulasi berubah terus. Dari PP 109/2012, lalu UU 17/2023, PP 28/2024, dan sekarang R-Permenkes. Ini menunjukkan tekanan regulasi terhadap IHT terus meningkat,&rdquo; tegas Sudarto. Ia juga menilai isu kesehatan yang menyerang industri tembakau merupakan agenda global, bukan semata-mata persoalan domestik. Sudarto menekankan bahwa IHT bukan industri kecil yang bisa dikesampingkan. Sektor ini menyerap lebih dari 6 juta tenaga kerja, mulai dari petani tembakau dan cengkih, buruh pabrik, hingga pedagang eceran. Selain itu, cukai hasil tembakau merupakan kontributor signifikan terhadap penerimaan negara. &ldquo;Kalau tekanan terus diberikan tanpa mitigasi, keberlangsungan ekonomi jutaan orang yang bergantung pada sektor ini akan terancam,&rdquo; ujar Sudarto. Sudarto meminta pemerintah lebih terbuka terhadap dialog sosial dalam merancang kebijakan. Ia juga meminta adanya mitigasi dampak ekonomi dan sosial sebelum regulasi diberlakukan. &ldquo;Kami tidak menolak diatur. Tapi mari lihat kekuatan nasional kita, jangan hanya ikut arus global,&rdquo; tutupnya. Cukai hasil tembakau merupakan salah satu sumber penerimaan negara. "Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan dampak lanjutan terhadap keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada industri ini," kata Sudarto.

Ketua FSP RTMM SPSI, Sudarto, mendesak evaluasi terhadap PP 28/2024 yang dinilai menekan industri hasil tembakau.

Serikat Pekerja Desak Evaluasi PP 28/2024, Khawatirkan Nasib 6 Juta Pekerja di Industri Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/28/INDUSTRI-ROKOK-1454844174.jpg" alt="Ilustrasi pekerja pabrik rokok tengah bekerja. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja pabrik rokok tengah bekerja. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash;&nbsp;Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) telah memicu pro dan kontra yang berkepanjangan baik di kalangan pembuat kebijakan, masyarakat umum maupun dunia usaha, khususnya di Jawa Timur yang merupakan salah satu daerah terbesar penghasil tembakau sekaligus pusat industri pengolahan produk hasil tembakau di Indonesia. Berbagai aturan pada kebijakan ini dianggap memiliki impilikasi signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau nasional serta industri turunannya, yang mana terdapat lebih dari 6 juta orang yang menggantungkan hidupnya. Oleh karena itu, Jawa Pos mengadakan forum diskusi bertema &ldquo;Membedah Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Keberlangungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur&rdquo; untuk menghasilkan gagasan bersama yang dapat mendukung keberlangsungan industri hasil tembakau. Manager Event Jawa Pos, John Siagian, mengatakan PP 28/2024 menjadi perhatian bagi berbagai pihak yang terdampak. &rsquo;&rsquo;Berbagai aturan pada kebijakan ini punya implikasi signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau. Antara lain, larangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, larangan iklan produk tembakau di luar ruang dalam radius 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak, hingga wacana penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek pada Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes),&rsquo;&rsquo; ungkapnya. Padahal, di Jawa Timur, industri hasil tembakau merupakan salah sektor unggulan yang menyerap banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Timur, sektor pengolahan dan produksi industri hasil tembakau menyerap lebih dari 90.000 tenaga kerja serta melibatkan 387.000 petani tembakau dan cengkeh. Selain itu, Jawa Timur juga merupakan produsen tembakau dari pertaniannya dan penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) terbesar. Bahkan, di tengah dinamika yang ada, industri hasil tembakau tetap merupakan sektor padat karya yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan. Keberlangsungan sektor ini perlu dijaga karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari hulu ke hilir, mulai dari petani, pekerja, hingga pedagang kecil. &ldquo;Terlebih dalam kondisi saat ini, di mana terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi dan banyak dunia usaha mengalami kontraksi. Badai PHK banyak terjadi dan daya beli masyarakat menurun, sehingga menjaga keberlangsungan industri hasil tembakau menjadi semakin penting,&rdquo; pungkasnya.

Berbagai aturan pada kebijakan ini punya implikasi signifikan terhadap keberlangsungan industri tembakau.

Jawa Pos Ingin Temukan Solusi untuk Pertahankan Industri Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/12/images-2024-08-11T220342790-2725229048.jpeg" alt="Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif. (News-Medical)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Vape sebagai produk tembakau alternatif. (News-Medical).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan masih menjadi persoalan bagi pelaku industri tembakau, terutama industri tembakau alternatif atau rokok elektrik. Mereka meminta aturan tentang industri tembakau alternatif atau rokok elektrik diatur tersendiri. Tidak digabung dengan regulasi industri tembakau konvensional. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasmita menilai, PP Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur soal kesehatan dan di dalamnya juga memuat tentang industri tembakau cacat hukum. Alasannya, PP 28/2024 bertentangan dengan UU 17/2023. Dalam Pasal 152 UU 17/2023 dinyatakan bahwa produk tembakau dan tembakau alternatif harus diatur dalam regulasi tersendiri. &ldquo;UU Kesehatan memandatkan bahwa rokok elektronik dan juga produk tembakau diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. Kalau aturan turunan bertentangan dengan regulasi di atasnya (UU 17/2023), kami menilai perlu direvisi,&rdquo; ujar Garinda saat dihubungi pada Selasa (20/8). Menurut dia, dengan "meng-omnibuskan" PP, akhirnya industri tembakau alternatif jadi terlihat kecil karena hanya sekian pasal dibandingkan hampir 1.200 pasal secara keseluruhan. "Padahal ini sangat penting seharusnya untuk produk tembakau ada PP tersendiri,&rdquo; tambahnya. Cacat hukum kedua, sambung Garindra, Pasal 434 PP 28/2024 yang mengatur ketentuan untuk larangan menjual produk tembakau dan rokok elektronik. Berbagai pengetatan yang sifatnya larangan ini malah semakin menghalangi perokok dewasa mengakses produk tembakau alternatif yang telah teruji secara kajian ilmiah rendah risiko kesehatan. &ldquo;Regulasi yang diperketat ini sebetulnya bukan mencegah yang di bawah usia, justru mencegah perokok dewasa untuk mengakses produk tembakau alternatif. Jadi kami ini seperti industri yang dilarang,&rdquo; terangnya. Permasalahan lainnya dari Pasal 434 PP 28/2024 adalah ketentuan larangan menjual produk tembakau dalam radius 200 meter dari instansi pendidikan. Ketentuan tersebut, ujar Garindra, justru makin mengancam kelangsungan pelaku usaha. &ldquo;Ini sebetulnya bukan solusi, justru hanya akan menimbulkan masalah baru karena merugikan para pedagang kecil dan membuat lebih banyak lagi pengangguran,&rdquo; ucapnya. Cacat hukum ketiga, tidak dilibatkannya pelaku industri dalam pembahasan PP 28/2024. Pada pekan lalu, Garindra mengungkapkan pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). &ldquo;Kemenperin sebagai stakeholder kita yang menjaga agar industri ini bisa tetap tumbuh di Indonesia. Kami juga sudah menyampaikan keluhan-keluhan dan menilai PP ini harus segera direvisi,&rdquo; tuturnya.

PP No 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan masih menjadi persoalan bagi pelaku industri tembakau, terutama tembakau alternatif.

Klaim Pelaku Usaha Terancam, Industri Tembakau Alternatif Minta Regulasi Terpisah dengan Rokok Tembakau

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/05/Rokok-3031409730.jpg" alt="ILUSTRASI. Pembatasan jam tayang iklan produk tembakau dinilai mengancam industri televisi." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Pembatasan jam tayang iklan produk tembakau dinilai mengancam industri televisi.</figcaption>
</figure> &nbsp; &nbsp; JawaPos.com&nbsp;- Pemerintah Inggris mengusulkan sebuah wacana terkait larang membeli serta merokok bagi generasi muda. Larangan membeli dan merokok tersebut, disampaikan pemerintah Inggris pada Rabu (4/10), yang akhirnya memicu pro dan kontra&nbsp;antara industri tembakau dengan kelompok kampanye kesehatan. <div>Jika disahkan menjadi undang-undang, larangan merokok akan meningkat&nbsp;kualitas kesehatan setiap tahunnya.&nbsp;</div> <div> Selain itu, berpotensi menghilangkan kebiasaan merokok di kalangan muda secara bertahap pada 2040, menurut sebuah makalah dilansir dari Reuters.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Anak usia 14 tahun saat ini tidak akan pernah membeli rokok secara legal," kata Perdana Menteri Rishi Sunak pada konferensi Partai Konservatif, di mana ia mengumumkan usul rencana tersebut.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Merokok merugikan layanan kesehatan Inggris sebesar 17 miliar Pounds atau sekitar Rp 321 triliun per tahun katanya, seraya menambahkan bahwa pemerintah juga perlu mengambil tindakan terhadap vape pada generasi muda.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/013033840/penyakit-paru-obstruktif-kronis-emfisema-dipicu-paparan-polutan-ekstrem-asap-rokok-hingga-polusi-udara">Penyakit Paru Obstruktif Kronis Emfisema Dipicu Paparan Polutan Ekstrem, Asap Rokok, hingga Polusi Udara</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Mereka akan berkonsultasi mengenai pembatasan rasa dan deskripsi vape serta mempertimbangkan pengaturan pengemasan dan penyajian vape, menurut sebuah makalah.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kelompok kampanye Action on Smoking and Health (Aksi Merokok dan Kesehatan) menyambut baik rencana Sunak, dan menambahkan bahwa rencana tersebut dapat mempercepat hari ketika rokok sudah tidak lagi diperlukan sama sekali.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Industri tembakau mengkritik usulan tersebut. Asosiasi Produsen Tembakau mengatakan tindakan tersebut merupakan 'serangan yang tidak proporsional' terhadap hak-hak orang dewasa dan akan memicu perdagangan pasar gelap.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Pelarangan produk legal selalu mempunyai efek samping yang berbahaya dan membuka pintu bagi kelompok kriminal untuk menjual produk ilegal," katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Kebijakan merokok perlu melalui tahap pemungutan suara bebas di parlemen Inggris. Artinya, anggota parlemen dapat memilih setuju atau tidak setuju sesuai dengan kebijakan partai.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Jika usul ini disahkan, Inggris akan menjadi negara pertama di Eropa yang menyusul Selandia Baru, yang mengumumkan rencana serupa tahun lalu untuk melarang merokok untuk generasi muda. Para akademisi mengatakan peningkatan usia merokok telah berhasil mengurangi tingkat merokok di kalangan anak muda di seluruh dunia. <div>&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>***</div> </div>

Pemerintah Inggris mengusulkan sebuah wacana terkait larang membeli serta merokok bagi generasi muda.

Pemerintah Inggris Usulkan Larangan Membeli dan Merokok bagi Generasi Muda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/12/CHT-3920415694.jpg" alt="ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel." width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI. Rokok yang dijual di pasaran ritel.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejumlah analis pasar modal mengingatkan peralihan konsumsi rokok masyarakat akan menghambat optimalisasi penerimaan negara dari cukai hasil tembakau (CHT) dalam jangka panjang. Indikasi ini terlihat dari peralihan konsumsi rokok dengan harga lebih murah atau downtrading yang meningkat. Salah satunya terlihat dari kinerja emiten rokok di Bursa Efek Indonesia (BEI). "Saat ini emiten-emiten besar di Golongan 1 yang dikenakan tarif cukai tertinggi mengalami penurunan volume penjualan dan produksi yang signifikan. Sebaliknya, emiten yang dibebani tarif cukai lebih rendah mengalami kenaikan volume penjualan," kata Analis dari Asosiasi Analis Efek Indonesia, Reza Priyambada kepada wartawan, dikutip Jumat (12/5). Dia menjelaskan, laporan interim emiten dan berbagai riset sekuritas memperlihatkan kinerja emiten rokok besar di kuartal I/2023 dipengaruhi oleh kenaikan harga produk dan penurunan harga pokok penjualan akibat berkurangnya produksi. Situasi sebaliknya, terjadi pada emiten yang lebih kecil. &ldquo;Berkurangnya penerimaan negara bisa jadi akibat masyarakat yang sensitif terhadap perubahan harga. Akan ada pergeseran konsumsi kalau ada kenaikan harga,&rdquo; jelas Reza. Riset Indopremier mencatat, sepanjang kuartal 1/2023 PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) mencatatkan volume penjualan secara tahunan (year-on-year) untuk SKT turun 1,2 persen dan SKM turun 13,8 persen. Akibatnya, jumlah setoran pita cukai, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak rokok Gudang Garam sepanjang kuartal I 2023 hanya Rp 21,47 triliun, turun 14,3 persen dibanding kuartal I/2022 sebesar Rp 25,06 triliun. Hal yang sama juga terjadi pada PT HM Sampoerna Tbk. (HMSP). Volume penjualan perusahaan sepanjang kuartal I turun 5,8 persen (yoy). Akibatnya, setoran cukai dari produk yang telah terjual oleh perusahaan ini pada kuartal I/2023 hanya Rp 16,5 triliun atau turun 6,25 persen dari Rp 17,6 triliun di kuartal I/2022. "Penurunan produksi emiten besar ini berdampak pada penerimaan cukai negara mengingat posisinya sebagai kontributor terbesar penerimaan CHT. Sebaliknya, emiten menengah seperti PT Wismilak Inti Makmur Tbk. (WIIM) meraup untung dari pergeseran konsumsi masyarakat ke rokok yang lebih murah," ungkapnya. Sementara itu, WIIM mencatat terjadi peningkatan produksi dan pemakaian pita cukai oleh perusahaan ini dalam beberapa bulan terakhir. Data laporan keuangan Wismilak mencatat, pemakaian pita cukai sepanjang kuartal I/2023 sebesar Rp 602,6 miliar atau melonjak 41,42 persen dari Rp 426,1 miliar di kuartal I/2022. Lebih lanjut, Rio memaparkan bahwa dampak downtrading ini juga terefleksi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dirilis Kementerian Keuangan. Pada kuartal 1/2023, penerimaan kepabeanan dan cukai merosot 8,93 persen menjadi Rp 72,74 triliun. Hal ini disebabkan oleh merosotnya pos penerimaan bea keluar dan menurunnya penerimaan dari sektor CHT. Adapun penerimaan CHT pada kuartal 1/2023 terkoreksi 0,74 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu menjadi Rp 55,24 triliun. Menurut Reza, kondisi ini dipastikan akan terus terjadi selama selisih tarif cukai antara Golongan 1 dan golongan di bawahnya masih lebar. Tanpa perubahan kebijakan tarif saat ini, pabrikan Golongan 1 bakal terus tertekan, sementara konsumen terus beralih ke rokok murah. "Persentase orang yang mengonsumsi rokok non-premium (murah) makin besar, berkebalikan dengan konsumsi rokok premium (dari Golongan 1),&rdquo; tegas Reza. Analis Mirae Asset Sekuritas Muhammad Nafan Aji Gusta Utama juga menegaskan penerimaan cukai mengalami tren downtrading. &ldquo;Harga rokok dari Golongan 1 lebih mahal sementara Golongan 2 lebih murah. Perolehan cukai rokok dari Golongan 1 pasti turun sementara Golongan 2 sebaliknya. Penerimaan cukai Golongan 2 yang lebih tinggi menyebabkan penerimaan negara kurang optimal,&rdquo; pungkasnya. &nbsp; Sumber foto: Dery Ridwansah/JawaPos.com

Penurunan produksi rokok emiten besar berdampak pada penerimaan cukai negara karena kontribusinya yang besar dalam penerimaan CHT.

Konsumsi Rokok Murah Meningkat, Penerimaan Cukai Negara Bakal Terus Merosot

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/KIHT-SUMENEP-MADURA.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah membangun dua Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Pulau Madura, Jawa Timur dari dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT). Pembangunan ini dilakukan guna meningkatkan perekonomian warga dan menekan peredaran rokok ilegal di wilayah itu. "Kedua lokasi KIHT yang kini sedang dibangun di Pulau Madura ini, di Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep," kata Kepala Kantor Bea Cukai Madura Muhammad Syahirul Alim, dikutip dari Antara, Rabu (22/2). Ia menjelaskan, KIHT di Kabupaten Pamekasan terletak di Desa Gugul, Kecamatan Tlanakan. Sedangkan di Kabupaten Sumenep terletak di Desa/Kecamatan Guluk-Guluk. Masing-masing dibangun di areal lahan seluas 2 hektare. Alim menjelaskan, pembangunan KIHT di Pamekasan dan Sumenep itu sebagai upaya memfasilitasi pengusaha tembakau yang belum memiliki persyaratan cukup dalam menjalankan usaha rokok, sekaligus untuk memajukan perekonomian daerah. "Landasan pembangunan KIHT ini adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau," katanya. Menurut dia, pembagian alokasi DBHCHT adalah 50 persen untuk kesejahteraan masyarakat (20 persen untuk peningkatan kualitas bahan baku, peningkatan keterampilan kerja, dan pembinaan industri, serta 30 persen untuk pemberian bantuan). Kemudian 40 persen untuk kesehatan masyarakat. Selain itu, sebanyak 10 persen dari dana yang diterima juga untuk penegakan hukum. "Salah satu wujud pemanfaatan DBHCHT di bidang penegakan hukum ialah pembangunan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) ini," kata Syahirul Alim. Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani saat meninjau perkembangan pembangunan KIHT di Sumenep menjelaskan, dengan adanya KIHT itu diharapkan akan memudahkan pengawasan sehingga dapat menekan produksi dan penjualan rokok ilegal serta menciptakan kondisi industri yang sehat. Dalam hal pengawasan rokok ilegal, Askolani menyebutkan pada 2022, Bea Cukai khususnya Provinsi Jawa Timur telah menangani 4.386 surat bukti penindakan BKC hasil tembakau. Dari penindakan rokok ilegal tersebut, jumlah potensi kerugian negara yang berhasil diselamatkan sebesar Rp 103,49 miliar. Adapun untuk penerimaan di bidang cukai, realisasi penerimaan cukai wilayah Jawa Timur pada 2022 mencapai Rp 135,16 triliun atau 102,6 persen dari target yaitu sebesar Rp 131,67 triliun. Tercatat jumlah pabrik rokok terdaftar di wilayah Jawa Timur sebanyak 754 pabrik dengan jenis produk hasil tembakau yang mendominasi di Jawa Timur adalah sigaret kretek tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Tembakau Iris (TIS), Rokok Elektrik (REL), homogenized tobacco leaf (HTL), sigaret putih mesin (SPM), rokok daun/klobot, cerutu, dan sigaret putih tangan (SPT). "Sedangkan jumlah pabrik rokok di Pulau Madura yang beroperasi hingga Desember 2022 sejumlah 108 pabrik dengan total produksi rokok sebanyak 3.323.403.840 batang," katanya. Ia juga berharap dengan pembangunan KIHT di dua kabupaten penghasil tembakau itu nantinya akan membawa dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Pemerintah Bangun Dua KIHT di Madura dari Dana Bagi Hasil Cukai Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/Tembakau-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Penjual tembakau lintingan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan direncanakan bakal naik. penerimaan cu" width="100%">
<figcaption>Penjual tembakau lintingan di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/8/2021). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok tahun depan direncanakan bakal naik. penerimaan cu</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah mengerek tarif cukai hasil tembakau tahun depan ditolak banyak pihak mulai dari petani, pekerja, dan konsumen. Petani khawatir kenaikan cukai akan mengurangi serapan panen tembakau.  Sementara konsumen menilai kenaikan cukai bakal membuat pabrik rokok mengurangi kualitas produknya yang justru akan menambah risiko kesehatan. Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun depan berpotensi meningkat lantaran pemerintah menargetkan penerimaan cukai tahun depan senilai Rp 203,9 triliun.  Nilai tersebut meningkat 11,9 persen dibandingkan target realisasi tahun ini senilai Rp 182,2 triliun. Hingga saat ini, CHT merupakan penopang sekaligus komponen utama penerimaan cukai pemerintah yang mencapai 95 persen lebih.  Sekjen Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) DIY, Triyanto misalnya menjelaskan saat ini perkebunan tembakau sudah memulai masa panen. Sedangkan saat mulai melakukan penanaman sebelumnya, faktor kebijakan cukai belum jadi pertimbangan sehingga sangat riskan untuk mengurangi penyerapan panen meskipun hasil panen melimpah.  "Saat ini masih proses awal panen, masih proses pemetikan, dan perajangan. Nanti Oktober sampai November semoga tidak hujan. Jika kondisi cuaca bagus, namun jika tarif cukai dinaikkan, pabrik akan cenderung mengurangi serapan," ungkapnya melalui keterangan, Senin (6/9).  Kondisi ini tentu akan membebani petani, apalagi Triyanto bilang dalam masa pandemi, kini petani sejatinya sudah mengalami banyak tekanan. Triyanto menambahkan, bahkan banyak petani sudah mulai mengurangi para pekerja tambahan sebelumnya guna meringankan beban saat pandemi.  Padahal menurut Triyanto, proses pascapanen justru membutuhkan banyak pekerja. "Dampak dari kenaikan cukai terutama akan terjadi kepada petani, dan para pekerjanya. Semakin sering cukai dinaikan para pekerja pelinting juga akan terus menghadapi ancaman PHK. Karena pabrik rokok pasti akan menekan biaya dengan efisiensi pekerja. Sementara buat petani serapan panen yang berkurang pasti akan merugikan kami." sambung Triyanto.  Sementara itu, kekhawatiran juga disuarakan oleh Perwakilan Petani Cengkih asal Buleleng, Bali Ketut Nara. Dia menegaskan petani cengkih juga berharap agar pemerintah tidak menaikkan tarif CHT pada 2022 karena hal ini akan berdampak pada penurunan serapan cengkih.  Apalagi mengingat sejak tahun lalu produktivitas cengkih trennya menurun. Seperti yang dialami para petani di Desa Selat, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, di mana hasil panen raya tidak maksimal dikarenakan pengaruh iklim.  "Yang paling penting adalah kehadiran pemerintah dalam pengendalian harga agar serapan cengkih tetap stabil. Selama pandemi 1,5 tahun ini kami petani berusaha sekuat tenaga untuk bertahan," tutup Ketut Nara.  Penolakan juga disuarakan oleh Ketua DPRD Pamekasan Fathorrahman. "DPRD juga menolak rencana kenaikan cukai rokok. Untuk nasib buruh dan perusahaan rokok lokal Pamekasan, akan kami bicarakan dengan eksekutif," ungkap Fathor.

Cukai Rokok Naik, Serapan Tembakau Berpotensi Turun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI-1.jpg" alt="Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pita cukai (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Terhitung mulai 1 Februari 2021, pemerintah memberlakukan kebijakan baru <a href="https://www.jawapos.com/tag/tarif-cukai-rokok/">tarif cukai rokok</a>. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai rokok 12,5 persen.  Kenaikan itu dikecualikan bagi industri keretek tangan. ’’Untuk industri <a href="https://www.jawapos.com/tag/sigaret-kretek-tangan-skt/">sigaret keretek tangan</a>, tarif cukainya tidak berubah atau dalam hal ini tidak dinaikkan,’’ kata Menteri Keuangan <a href="https://www.jawapos.com/tag/sri-mulyani-indrawati/">Sri Mulyani Indrawati</a> dalam konferensi virtual kemarin (10/12).  Cukai produk rokok keretek tangan tidak dinaikkan karena karakter industri sigaret itu yang memiliki tenaga kerja terbuka. Industri tersebut termasuk industri padat karya yang mempekerjakan 158.552 buruh.  Ani, sapaan karib Sri Mulyani, memerinci, kenaikan tarif cukai itu meliputi industri yang memproduksi sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret keretek mesin (SKM) (selengkapnya lihat grafis). Dengan komposisi tersebut, rata-rata kenaikan tarif cukai adalah 12,5 persen. ’’Ini dihitung berdasar rata-rata tertimbang jumlah produksi dari tiap jenis dan golongan,’’ ujarnya.  Ada lima aspek yang diperhatikan pemerintah dalam menaikkan tarif cukai. Yakni, pengendalian konsumsi, tenaga kerja di sektor hasil tembakau, petani tembakau, rokok ilegal, dan penerimaan negara.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/03/12/2020/kenaikan-cukai-tembakau-berpotensi-picu-lonjakan-pengangguran/">Kenaikan Cukai Tembakau Berpotensi Picu Lonjakan Pengangguran</a>  Bukan hanya itu, kebijakan tersebut juga dibahas dalam suasana <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-covid-19/">pandemi Covid-19</a>. Pemerintah perlu menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dengan sisi perekonomian, yakni kelompok terdampak pandemi. ’’Dalam hal ini, kita mencoba menyeimbangkan aspek unsur kesehatan dan di saat yang sama mempertimbangkan kondisi perekonomian umum yang terdampak Covid-19, terutama kelompok pekerja dan petani,’’ tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/47_tarif-750x239.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> (GRAFIS: ADIT/JAWA POS)  Ani mengakui bahwa kenaikan tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak. Namun, pemerintah tetap berupaya menjamin kesejahteraan petani dan buruh yang terdampak kenaikan. Caranya, menyesuaikan kebijakan dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/bisnis/03/11/2020/pekerja-linting-dan-petani-tembakau-minta-perlindungan-pemerintah/">Pekerja Linting Dan Petani Tembakau Minta Perlindungan Pemerintah</a>  Sementara itu, pelaku usaha <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-hasil-tembakau/">industri hasil tembakau</a> (IHT) berkeberatan dengan keputusan pemerintah menaikkan tarif CHT. Terlebih, kondisi saat ini masih pandemi Covid-19. ’’Kinerja industri sedang turun akibat pelemahan daya beli karena ada pandemi dan kenaikan cukai sendiri sangat tinggi pada2020,’’ ujar Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Henry Najoan kemarin.  Saat ini, kata Henry, industri hasil tembakau (IHT) belum mampu menyesuaikan dengan harga jual maksimal akibat kenaikan cukai 2020 yang mencapai 23 persen dan harga jual eceran (HJE) 35 persen. Sementara itu, harga rokok ideal yang harus dibayarkan konsumen tahun ini seharusnya naik 20 persen, tetapi baru sekitar 13 persen. ’’Artinya, masih ada 7 persen untuk mencapai dampak kenaikan tarif 2020. Karena itu, Gappri berkeberatan dengan kenaikan tarif cukai 2021 yang sangat tinggi tersebut,’’ tambahnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/12/11/2018/tarif-cukai-batal-naik-industri-rokok-berharap-skt-kicik-tumbuh/">Tarif Cukai Batal Naik, Industri Rokok Berharap SKT Kicik Tumbuh</a>  Kendati demikian, Gappri tetap menghormati keputusan pemerintah. Henry tetap berharap ada relaksasi bagi IHT yang memproduksi SKM maupun SPM.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=rNWCh2qdQNo

Tarif Baru Tidak Berlaku untuk Industri Keretek Tangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/airlangga-Farhan-humas-ekon.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bencana wabah pandemi Covid-19 menyerang ke berbagai sendi kehidupan termasuk sosial dan ekonomi. Namun, terdapat beberapa industri yang mampu bertahan di tengah gempuran krisis kesehatan ini.  Selain di bidang alat kesehatan, ternyata industri tembakau tetap menunjukkan kinerja positif. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebut, kinerja perusahaan tembakau yang masih tumbuh positif disebabkan oleh dampak psikologis masyarakat saat ini.  "Karena makin pusing, makin banyak yang merokok, dan ini kita juga lihat dari pendapatan cukai dari rokok juga masih baik," ujarnya dalam acara diskusi virtual di Jakarta, Jumat (26/6).  Selain itu, industri di bidang makanan pokok dapat tumbuh sebesar 13 persen hingga per 17 Juni 2020 kemarin. Peningkatan sama juga terjadi di sektor batubara yang mengalami peningkatan sebesar 36 persen.  Kemudian, untuk industri di bidang farmasi dan alat kesehatan juga tumbuh sebesar 13 persen. Sebab, produk dari industri tersebut sangat dibutuhkan dalam situasi pandemi yang entah kapan akhir ujungnya.  "Juga minyak nabati terutama minyak CPO karena kita berhasil membuat program B30 maka ini adalah sektor-sektor yang dapat menghela Indonesia recover lebih cepat," imbuhnya.  Sementara, beberapa sektor lainnya harus menelan pil pahit karena serangan Covid-19 yersebut. Di antaranya, sektor pariwisata, transportasi, dan sektor keuangan lainnya. Bahkan, sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah )UMKM) yang jadi penyelamat saat krisis 1998 pun ikut terdampak sangat dalam.

Industri Tembakau Tumbuh, Airlangga: Makin Pusing Makin Banyak Merokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri tembakau

Berita Terkini