<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/31/FotoJet-28-6-1074848589.jpg" alt="seseorang yang masih mengingat nomor telepon sejak kecil. (Freepik/freepik)" width="100%">
<figcaption>seseorang yang masih mengingat nomor telepon sejak kecil. (Freepik/freepik)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Untuk memenuhi kebutuhan konsumen telekomunikasi, operator seluler kini menghadirkan paket kuota prabayar yang tidak lagi hangus atau dikenal sebagai kuota rollover. Menurut Agung Harsoyo, Dosen Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) ITB, kehadiran produk ini merupakan langkah operator dalam mengikuti dinamika kebutuhan konsumen yang terus berkembang. Agung menegaskan bahwa industri telekomunikasi di Indonesia beroperasi dalam regulasi yang ketat. Karena itu, produk yang ditawarkan operator pada prinsipnya berada dalam koridor aturan yang berlaku, termasuk ketentuan tarif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. "Secara prinsip, kerangka hukum telekomunikasi mengizinkan skema kuota berbasis waktu, dengan ketentuan transparansi informasi kepada konsumen," ungkap Agung, dalam keterangannya, Selasa (24/2). Agung yang juga pernah menjadi Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) periode 2015&ndash;2018 dan 2018&ndash;2021 menjelaskan bahwa pada awalnya layanan seluler di Indonesia hadir melalui skema pascabayar (postpaid) dengan tarif berbasis pemakaian (pay as you use). Namun, seiring karakter pasar dan kebutuhan masyarakat, model prabayar (prepaid) kemudian berkembang dan pada tahap awal pun masih banyak yang menerapkan tarif berbasis pemakaian. Dalam praktiknya, konsep tarif berdasarkan penggunaan dinilai sebagian konsumen terasa berat dan mahal. Melihat dinamika tersebut, operator kemudian menghadirkan beragam paket berbatas waktu, mulai dari paket bicara, paket SMS, hingga paket data. Agung menilai produk berbentuk paket ini relevan dengan kebutuhan masyarakat pada masanya, sehingga diterima luas dan bertahan hingga kini. Lebih lanjut, Agung menilai kuota rollover yang belakangan hadir merupakan kelanjutan dari proses adaptasi tersebut. Skema ini menjawab kebutuhan konsumen yang menginginkan kuota data mengikuti masa aktif kartu atau paket yang dibeli. Ia menekankan bahwa saat ini operator menyediakan banyak opsi, mulai dari tarif berbasis pemakaian, paket berbatas waktu, hingga kuota rollover, sehingga konsumen bisa memilih sesuai kebutuhannya. Agung juga menilai inisiatif operator terkait kepentingan konsumen tetap berada dalam pengawasan dan pelaporan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), termasuk aspek kualitas layanan, harga kuota, serta ragam paket yang ditawarkan. Dari sisi transparansi, ia menyoroti bahwa setiap pembelian pulsa maupun paket data umumnya disertai syarat dan ketentuan, serta pengguna dapat memantau sisa pulsa dan kuota melalui aplikasi resmi masing-masing operator. Agar penggunaan layanan telekomunikasi lebih efektif dan efisien, Agung menyarankan konsumen memilih produk sesuai kebutuhan dan kemampuan. Ia juga mengingatkan agar konsumen lebih teliti membaca syarat dan ketentuan sebelum membeli, sehingga paket yang dipilih benar-benar sesuai ekspektasi. Di sisi lain, Agung mendorong operator untuk lebih masif menyosialisasikan produk dan skema layanannya agar konsumen memiliki pemahaman yang lebih jelas dan dapat menentukan pilihan yang paling sesuai.

Untuk memenuhi kebutuhan konsumen telekomunikasi, operator seluler kini menghadirkan paket kuota prabayar yang tidak lagi hangus.

Opsel Berbondong-bondong Tawarkan Kuota Rollover, Akademisi ITB Nilai Jawaban Kebutuhan Konsumen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/19/DgdlWPuWaxMnf5L22kj4hjjH5Fsdht6EF135Ihe5-3668597180.jpg" alt="Ilustrasi Gen Z menjadi generasi yang sangat dekat dengan ekosistem digital, salah satunya untuk bermain game kompetitif. (Freedom)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gen Z menjadi generasi yang sangat dekat dengan ekosistem digital, salah satunya untuk bermain game kompetitif. (Freedom)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Perilaku digital generasi muda Indonesia mengubah wajah industri telekomunikasi nasional. Survei terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet di Tanah Air pada 2025 telah mencapai 229 juta jiwa. Lebih dari separuhnya berasal dari Generasi Z dan Milenial. Bagi dua kelompok usia ini, internet bukan lagi sekadar fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan primer dalam aktivitas harian. Dari belajar, bekerja, hingga mencari hiburan. Tren ini ikut menggiring perubahan cara mereka memilih layanan seluler. Serba digital, praktis, dan tanpa kontak fisik. Jika dulu membeli kartu SIM atau mengatur paket data identik dengan antre di gerai operator, kini semua bisa dilakukan lewat aplikasi. Model layanan digital penuh mulai naik daun, pelanggan bisa memesan kartu SIM, memilih nomor, membeli paket data, hingga membayar langsung lewat ponsel. &ldquo;Anak muda tidak mau repot. Mereka ingin semua proses instan, transparan, dan bisa disesuaikan sendiri,&rdquo; ujar Emir G. Surya, VP Brand &amp; Marketing Communications Telkomsel di Jakarta baru-baru ini. Fenomena ini menjadi alasan di balik lahirnya sejumlah operator digital di Indonesia, salah satunya by.U. Layanan yang sejak awal diklaim telah dirancang dengan pendekatan by youth, for youth. Diluncurkan pada 2019, by.U menjadi salah satu pionir layanan seluler digital murni di Indonesia. Hingga kuartal ketiga 2025, pelanggan aktifnya tercatat lebih dari 10 juta pengguna, sebagian besar dari kalangan Gen Z dan pelajar. Konsepnya sederhana. Seluruh layanan dilakukan lewat aplikasi. SIM card dikirim ke rumah, pengguna bebas menentukan kuota, masa aktif, hingga paket tambahan (topping) sesuai kebutuhan. Model fleksibel ini membuat layanan digital semakin diminati karena menawarkan kendali penuh tanpa biaya tersembunyi. &ldquo;Transparansi dan personalisasi menjadi kunci. Pengguna ingin tahu apa yang mereka bayar dan bisa menyesuaikannya kapan pun,&rdquo; kata Emir. Selain pada sisi teknis, by.U juga diyakini menarik perhatian lewat gaya komunikasinya. Alih-alih mengandalkan iklan konvensional, mereka banyak bermain dengan meme culture, humor khas dunia digital, dan kolaborasi dengan kreator lokal serta komunitas e-sports. Seiring basis pengguna yang membesar, layanan digital kini tak berhenti pada urusan kuota. by.U mulai mengintegrasikan diri dengan berbagai platform musik, video streaming, hingga layanan dompet digital untuk membangun ekosistem gaya hidup digital yang lebih luas. Emir menegaskan, arah pengembangan ke depan bukan lagi sekadar koneksi internet, melainkan beyond connectivity, mencakup hiburan, komunitas, hingga program loyalitas pengguna muda. &ldquo;Generasi Z adalah masa depan ekonomi digital. Mereka ingin pengalaman yang personal, fleksibel, dan menyenangkan. Di situlah masa depan industri seluler berada,&rdquo; tandas Emir.

Perubahan perilaku digital generasi muda Indonesia ubah industri telekomunikasi, dengan layanan seluler yang lebih praktis dan transparan

Layanan Seluler Digital Kian Diminati, Gen Z Ubah Peta Persaingan Industri Telekomunikasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/26/20240425_123713-1314708005.jpg" alt="Operator seluler XL Axiata. (Rian Alfianto/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Operator seluler XL Axiata. (Rian Alfianto/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Intervensi Pemerintah sangat diharapkan untuk menuntaskan sejumlah persoalan dalam industri telekomunikasi. Intervensi itu bisa bermuara menciptakan iklim bisnis yang sehat. Chief Corporate Affiars XL Axiata Marwan O Baasir mengatakan, industri telekomunikasi Indonesia ke depan tetap akan sangat menantang. Bahkan sepertinya tidak akan menjadi lebih ringan untuk dilalui. Kompetisi antar-operator akan terus ketat. Selera dan kebutuhan pelanggan terus berkembang. Hal itu sangat mempengaruhi arah strategi bisnis. "Selain itu, kami juga harus menghadapi munculnya pesaing baru yang membawa teknologi baru, seperti Starlink dan sejenisnya. Di saat yang sama, sejumlah persoalan hingga kini belum jelas penanganannya. Bahkan belum jelas aturannya. Padahal sangat berpotensi mengganggu jalannya bisnis secara industri,&rdquo; ujar Marwan O Baasir di Sleman, DI Jogjakarta pada Rabu malam (24/10). Adapun sejumlah persoalan dalam bisnis telekomunikasi yakni keberadaan RT/RW Net, kemunculan Starlink, aturan tentang OTT (Over The Top) yang menumpang di jaringan milik operator belum jelas, hingga kebijakan mengenai regulatory charge, dan lelang frekuensi. XL Axiata berharap pemerintah bisa membantu menciptakan iklim yang positif dan sehat di industri telekomunikasi nasional, yang akan bisa mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional. Intervensi pemerintah diperlukan dalam menangani sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum ada kejelasan padahal sudah sangat jelas akan mengganggu pelaku industri, terutama para operator. Menurut Marwan, meski kompetisi masih akan sangat ketat, peluang untuk terus dapat meningkatkan pertumbuhan bisnis masih terbuka sering dengan kompetisi industri yang semakin rasional. Persaingan dari sisi kualitas dan pelayanan menjadi hal utama. Peluang yang terbuka itu akan dioptimalkan oleh XL Axiata. Yaitu, dengan terus fokus pada upaya mendorong dan meningkatkan layanan baru dan inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Di antaranya layanan konvergensi. Selain peluang, manajemen XL Axiata memandang pihaknya saat ini menghadapi tantangan bagaimana menjaga keberlangsungan industri dengan memastikan ketersediaan layanan dengan harga yang kompetitif sebanding dengan kualitas layanan yang diberikan. Dengan demikian, industri telekomunikasi bisa tetap sehat dan masyarakat bisa mendapatkan layanan Internet yang berkualitas. XL Axiata berharap pemerintah bisa membantu menciptakan iklim yang positif dan sehat tersebut yang juga akan bisa mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan nasional. Marwan menyebut, perlunya intervensi segera dari pemerintah dalam menangani sejumlah persoalan yang hingga saat ini belum ada kejelasan padahal sudah sangat jelas akan mengganggu pelaku industri telekomunikasi nasional, terutama para operator. Tantangan regulasi yang tengah diperjuangkan oleh XL Axiata salah satunya menyangkut insentif untuk Biaya Regulasi. Beban biaya yang harus dipikul oleh XL Axiata untuk menopang operasional ini, termasuk pajak spektrum frekuensi, semakin mahal dan memberatkan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/014613751/rombak-direksi-dan-komisaris-xl-axiata-bagikan-dividen-rp-6355-miliar">Rombak Direksi dan Komisaris, XL Axiata Bagikan Dividen Rp 635,5 Miliar</a> &rdquo;Dalam menjalankan bisnis telekomunikasi di Indonesia, kami selaku operator selalu berupaya mematuhi setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan oleh regulator, dalam hal ini pemerintah. Salah satunya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari spektrum frekuensi, yang secara berkala terus mengalami peningkatan, hal tersebut secara langsung berdampak pada peningkatan biaya operasional operator,&rdquo; kata Marwan. Marwan berharap pemerintah dapat memperhatikan beban regulasi yang saat ini dibebankan kepada industri telekomunikasi. Rasio biaya Hak Penggunaan Frekuensi (BHP) terhadap pendapatan kotor operator telah mencapai 13-14 persen, melebihi batas wajar yang ideal 5-10 persen. Terkait dengan kebutuhan atas tambahan spektrum atau frekuensi untuk peningkatan kualitas layanan, XL Axiata juga mendorong pemerintah untuk menggelar lelang spektrum yang cocok untuk jaringan 4G dan 5G. XL Axiata berminat mengikuti lelang frekuensi 700 MHz dan 26 GHz yang akan diselenggarakan. Berharap pemerintah menetapkan &ldquo;reserved price&rdquo; yang lebih terjangkau dan tidak memberatkan operator. XL Axiata memandang, harga awal yang minim dan penerapan faktor pengurang dalam regulasi akan membantu memastikan kelayakan ekonomis bisnis operator, serta mendorong pengembangan jaringan, termasuk di wilayah pelosok. Karena itu, XL Axiata juga menekankan pentingnya kolaborasi yang sinergis antara pemerintah dan operator dalam membangun jaringan di lokasi yang menjadi kewajiban pemenang lelang frekuensi. Sementara itu, terkait maraknya praktik penjualan kembali layanan internet ilegal (RT/RW Net), XL Axiata menyoroti dampak negatif praktik ini. Selain merugikan pelanggan, juga merugikan operator, dan pemerintah. Praktik ini mengabaikan kewajiban pembayaran BHP frekuensi, mengakibatkan harga layanan internet menjadi tidak sehat, dan berpotensi mengancam keamanan data pelanggan. Untuk itu, pemerintah perlu segera melakukan pengaturan dan penertiban terhadap praktik ini secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Praktik RT/RW Net jelas melanggan aturan antara lain UU nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 13 tahun 2019. Ketegasan pemerintah dalam penerapan aturan yang ada sangat dibutuhkan karena praktik ilegal ini telah merugikan XL Axiata sebagai operator yang telah berinvestasi dalam pembangunan jaringan dan pemilik lisensi yang sah. XL Axiata juga berkomitmen untuk memberantas praktik RT/RW Net melalui edukasi, kerjasama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan asosiasi terkait, serta penegakan aturan yang ketat dalam syarat dan ketentuan berlangganan layanan.

Industri telekomunikasi Indonesia ke depan tetap akan sangat menantang. Bahkan sepertinya tidak akan menjadi lebih ringan untuk dilalui.

XL Axiata Dorong Pemerintah Buat Kebijakan demi Iklim Industri Telekomunikasi yang Sehat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/IMG-20231002-WA0010-936766009.jpg" alt="Diskusi terkait industri telekomunikasi di Tanah Air yang digelar Selular Business Forum, Senin (2/10)." width="100%">
<figcaption>Diskusi terkait industri telekomunikasi di Tanah Air yang digelar Selular Business Forum, Senin (2/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Di tengah posisinya yang semakin strategis, terutama sebagai enabler bagi industri lainnya, industri telekomunikasi atau telko di Indonesia dilaporkan saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sejak memasuki masa kejenuhan (saturated) pada 2013, pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya seluler, kini tak lagi mewah. Jika sebelumnya dobel digit, sekarang sudah single digit. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), industri telekomunikasi tumbuh melambat ke level 7,19 persen secara tahunan. Fakta ini menjadi alarm bagi ekosistem industri teknologi digital yang mampu tumbuh tinggi saat pandemi Covid-19. Pertumbuhan yang melambat juga tercermin dari ARPU (average revenue per user). ARPU merupakan salah satu indikator kesehatan industri telekomunikasi. ARPU yang rendah pada akhirnya tentu akan berkontribusi pada pencapaian laba yang juga kurang optimal, sehingga mempengaruhi upaya operator dalam melakukan investasi dan melayani pelanggan dengan baik. Tiga dekade lalu, sebelum maraknya layanan data dan sosial media, ARPU operator telekomunikasi, khususnya selular mencapai Rp 75.000 - Rp 100.000. Namun di akhir 2022, tidak ada satu pun operator selular yang ARPU gabungannya (prabayar dan pasca bayar) menyentuh angka Rp 50.000. Melalui diskusi Seluler Business Forum yang digelar di Jakarta, Senin (2/10), saat ini terdapat setidaknya enam persoalan utama yang mendera industri telekomunikasi khususnya seluler, sehingga tumbuh stagnan hingga saat ini. Keenam permasalah tersebut yakni regulasi super ketat, tarif data yang terbilang murah, kebutuhan frekuensi terus meningkat namun harga spektrum sangat mahal, besarnya regulatory chargers, dari BHP frekuensi hingga USO, kewajiban membangun hingga pelosok namun minim insentif dan ketimpangan kebijakan operator selular dibandingkan penyelenggara OTT (Over The Top). Imbas dari berbagai permasalahan tersebut membuat industri telekomunikasi tidak maksimal dalam mengembangkan peran sebagai enabler di era digital yang berkembang pesat saat ini. Untuk kembali sehat, diperlukan solusi-solusi yang bersifat komprehensif. Anggota Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI) Rudi Purwanto dalam diskusi tersebut mengatakan ATSI memberikan usulan kepada pemerintah. Usulan tersebut di antaranya mengganti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang selama ini menjadi beban operator seluler dengan hal lainnya. &ldquo;Saat ini regulatory charge untuk operator seluler lebih dari 10 persen dan tidak sehat. Kami berharap pemerintah dapat mengganti PNBP termasuk Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dengan pemerataan jaringan hingga daerah pelosok, meningkatkan rangking kecepatan internet di Indonesia yang tertinggal,&rdquo; ujar Rudi. Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia (APJII) Muhammad Arif. Dirinya mengatakan di mana kecepatan internet Indonesia yang tertinggal dari negara, salah satunya adalah karena pemerataan jaringan yang belum baik. &ldquo;Kalau perbandingan antara Singapura dan Jakarta mungkin kita tidak kalah tetapi kalau berbicara Indonesia ya kita jelas tertinggal,&rdquo; jelas Arif dalam kesempatan yang sama. Menurutnya, dengan kondisi yang ada, saat ini belum tepat untuk bicara kualitas terlebih. "Mari kita bicara tentang pemerataan. Setelah pemerataan, baru bisa kita improve kualitasnya dan hal ini perlu ada pandangan yang sama antara industri dengan pemerintah demi memajukan ekonomi digital kita,&rdquo; ungkap Arif. Menanggapi hal tersebut, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang Denny Setiawan mengatakan, saat ini sudah ada revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi dan Informatika. &ldquo;Semoga dengan revisi PP ini juga dapat memajukan operator telekomunikasi. Kami juga akan tampung dan kaji terlebih dahulu usulan dari ATSI, bahwa kami juga memiliki target dari Kemenkeu terkait PNBP. Supaya target terpenuhi, tetapi keberlanjutan operator bisa juga terus berlanjut,&rdquo; ungkap Denny. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Keuangan Wawan Sunarjo juga mengungkapkan pihaknya akan sangat terbuka jika operator telekomunikasi keberatan dengan PNBP yang sudah ditetapkan. &ldquo;Kami juga akan menerima usulan dari ATSI terkait pengurangan PNBP dan diganti dengan janji yang telah disampaikan seperti mempercepat penetrasi/coverage dan pemerataan infrastruktur digital, meningkatkan GDP &amp; pajak, membuka lapangan kerja dan usaha, tetapi harus lebih detail laporannya sehingga pertanggung jawabannya jelas,&rdquo; ungkapnya. Menurut Wawan, Kementerian Keuangan juga tidak ingin ada operator telekomunikasi yang tutup karena beban PNBP dirasa memberatkan. "Dan jika terjadi PHK maka kami juga yang repot karena harus menggunakan APBN untuk bantuan sosial,&rdquo; sambungnya. Sementara itu pengamat ekonomi digital, Direktur Ekonomi Digital CELIOS Nailul Huda menyebut ekonomi digital harus dinikmati segala kalangan termasuk di daerah 3T. &ldquo;Untuk mencapainya tentu dunia industri dan pemerintah harus saling bahu membahu. Pemerintah juga memberikan insentif dan insetif ini diharapkan dapat membuat operator telekomunikasi kita jadi lebih baik lagi pendapatannya bahkan bisa dua digit,&rdquo; tandasnya.

Sejak memasuki masa kejenuhan (saturated) pada 2013, pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya seluler, kini tak lagi mewah.

Revenue Tak Lagi Besar, ATSI Harap PNBP Bisa Turun Demi Pemerataan Jaringan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/02/IMG-20231002-WA0010-936766009.jpg" alt="Diskusi terkait industri telekomunikasi di Tanah Air yang digelar Selular Business Forum, Senin (2/10)." width="100%">
<figcaption>Diskusi terkait industri telekomunikasi di Tanah Air yang digelar Selular Business Forum, Senin (2/10).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Infrastruktur digital yang baik menjadi landasan yang diperlukan untuk menghubungkan masyarakat, memfasilitasi transaksi online, dan mengaktifkan layanan digital lainnya. Operator telekomunikasi dalam hal ini diketahui menjadi pilar dalam menopang industri dan perekonomian digital di Indonesia, serta akan terus berperan penting di masa depan. Operator seluler atau opsel bertanggung jawab untuk membangun dan memelihara infrastruktur telekomunikasi yang kuat dan handal, sehingga memungkinkan bisnis digital, layanan publik digital, dan inovasi lainnya untuk berkembang dengan optimal. Sayangnya, di tengah posisinya yang semakin strategis, terutama sebagai enabler bagi industri lainnya, industri telekomunikasi saat ini justru dilaporkan tidak sedang baik-baik saja. Sejak memasuki masa kejenuhan (saturated) pada 2013, pertumbuhan industri telekomunikasi khususnya selular, kini tak lagi mewah. Lewat diskusi Selular Business Forum (SBF) 2023, diketahui bahwa jika sebelumnya banyak opsel meraih pertumbuhan double digit, sekarang sudah single digit. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), industri telekomunikasi tumbuh melambat ke level 7,19 persen secara tahunan. Fakta ini menjadi alarm bagi ekosistem industri teknologi digital yang mampu tumbuh tinggi saat pandemi Covid-19. Pertumbuhan yang melambat juga tercermin dari ARPU (Average Revenue Per User). ARPU merupakan salah satu indikator kesehatan industri telekomunikasi. ARPU yang rendah pada akhirnya tentu akan berkontribusi pada pencapaian laba yang juga kurang optimal, sehingga mempengaruhi upaya operator dalam melakukan investasi dan melayani pelanggan dengan baik. Tiga dekade lalu, sebelum maraknya layanan data dan sosial media, ARPU operator telekomunikasi, khususnya seluler mencapai Rp 75.000 - Rp 100.000. Namun di akhir 2022, tidak ada satu pun operator selular yang ARPU gabungannya (prabayar dan pasca bayar) menyentuh angka Rp 50.000. Terkait hal tersebut, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Indonesia (ATSI), mendorong pemerintah Indonesia untuk membuat skema insentif dan penurunan BHP bagi operator seluler guna menjaga keberlanjutan bisnis telekomunikasi. Melalui acara Selular Business Forum di Jakarta pada Senin (2/10), anggota ATSI Rudi Purwanto menjelaskan kalau terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi oleh operator seluler yang berdampak pada bisnis mereka. Salah satunya adalah Regulatory Charge Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi sebesar 14 persen dari pendapatan kotor operator seluler. Rudi mewakili ATSI menilai biaya BHP Frekuensi terlalu tinggi sehingga berdampak negatif bagi bisnis seluler di Tanah Air. &ldquo;Kondisi Regulatory Charge BHP yang tinggi saat ini sangat membebani kinerja keuangan operator seluler. Sehingga berdampak pada penggelaran jaringan dan berpotensi mengancam keberlanjutan bisnis,&rdquo; kata Rudi. Hal tersebut menjadi sorotan mengingat pertumbuhan rerata pendapatan per pengguna atau ARPU operator seluler cenderung stagnan di bawah Rp 50 ribu, di tengah peningkatan trafik data yang terjadi di masing-masing operator. Ditambah lagi, saat ini pertumbuhan pendapatan dari SMS dan Voice juga semakin tergerus, dengan kehadiran layanan OTT seperti WhatsApp yang menawarkan layanan serupa dengan biaya yang terjangkau. &ldquo;Pertumbuhan trafik data yang signifikan tidak berbanding lurus pada pertumbuhan revenue seluler. Bahkan ARPU gabungan per semester 1 tahun 2023 masih di bawah Rp 50 ribu,&rdquo; lanjut Rudi. Ketiga tantangan tersebut dinilai berdampak kepada perkembangan 5G di Indonesia yang dilakukan operator. Rudi memaparkan kalau penggelaran 5G di Indonesia sangat lambat yang mana skor ketersediaan 5G masih di angka 0,5 poin menurut OpenSignal. Begitu juga dengan cepetan download yang masih rendah berkisar 21 Mbps serta indeks penggelaran jaringan internet di Indonesia berada di rangking 59 daru 131 negara di seluruh dunia. Demi mengatasi masalah tersebut ATSI pun memberikan usulan. Salah satunya usulan ATSI adalah pemberian insentif kepada operator seluler, serta rasionalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), seperti BHP Frekuensi dengan menurunkan BHP Frekuensi yang harus dibayar sebesar 20 persen. Dalam kesempatan tersebut, CEO Selular Media Network, Uday Rayana mengatakan, melihat kondisi tersebut, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memberikan dukungan yang kuat dan memastikan kondisi yang kondusif bagi operator telekomunikasi. &ldquo;Keberhasilan industri dan perekonomian digital Indonesia sangat tergantung pada peran operator telekomunikasi dalam menyediakan konektivitas yang luas, cepat, dan andal kepada masyarakat serta membantu menciptakan ekosistem digital yang inklusif dan inovatif,&rdquo; ujar Uday. Menurutnya, kolaborasi yang erat antara operator telekomunikasi, pemerintah, dan sektor lainnya akan membantu memajukan industri dan perekonomian digital Indonesia, serta mempersiapkan masa depan yang lebih cerah di era digital yang terus berkembang.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), industri telekomunikasi tumbuh melambat ke level 7,19 persen secara tahunan.

Terkait Industri Telekomunikasi di Indonesia, ATSI Dorong Skema Insentif Pemerintah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/images-97.jpeg" alt="Realme Buds Air, wireless earphone terbaru dari Realme yang mirip AirPods 2 dari Apple. (Gizmochina)" width="100%">
<figcaption>Realme Buds Air, wireless earphone terbaru dari Realme yang mirip AirPods 2 dari Apple. (Gizmochina)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seiring dengan makin besarnya kebutuhan pengguna telekomunikasi (telko) di Indonesia, maka konvergensi layanan pun tidak dapat ditolak. Cepat atau lambat, masyarakat membutuhkan layanan telekomunikasi yang lebih cepat, lebih lancar hingga minim blank spot.  Untuk itulah, wacana mengenai teknologi Fixed–Mobile Convergence (FMC) kembali mengemuka. Teknologi ini secara ide yakni menggabungkan layanan fixed broadband dan seluler dalam satu genggaman. Wacana ini sudah sejak 2005 berkembang dan secara global banyak perusahaan telekomunikasi yang melakukannya.  FMC tidak dapat ditolak. Menurut Founder IndoTelko Forum Doni Ismanto Darwin, kedatangan konvergensi layanan fixed dan mobile di Indonesia tak bisa ditolak karena teknologi sudah mendukung dan ada kebutuhan di sisi pengguna.  “Fixed-Mobile Convergence (FMC) sudah menjadi topik sejak dua dekade lalu secara teknologi, hal ini karena pelaku usaha sadar kebutuhan pasar pasti mengarah ke konvergensi seiring digitalisasi kian kencang,” kata Doni, dalam acara diskusi IndoTelko Forum bertajuk "Entering Telecommunication Convergence Era, How to Respond?" di Jakarta, Kamis (23/2).  Dikatakan Doni, saat ini tuntutan pengguna adalah tak ingin komunikasi terputus tanpa melihat layanan akses yang digunakan. “Misalnya, ada segmen pelanggan yang ingin tetap terkoneksi dari awalnya memanfaatkan telepon rumah, berpindah keluar tetap bisa komunikasi tanpa harus ganti perangkat. FMC bisa menjawab kebutuhan ini,” ujarnya.  Doni menambahkan, dari sisi teknologi operator terlihat serius menggarap FMC dengan menggeber 5G dan fiberisasi jaringan. Belum lagi sejumlah aksi korporasi dilakukan yang mengarah pada konsolidasi layanan.  Kalau di pasar global, 23 dari 25 pemain sudah memiliki kapabiltas Fixed dan Mobile di dalam entitas yang dikuasai 100 persen. Gejala sama terjadi di Indonesia yang mana XL Axiata yang mengakuisisi LinkNet atau MyRepublic, Smartfren, dan Moratelindo yang sahamnya dikuasai Grup Sinar Mas.  "Jika kontrol dalam satu entitas akan memudahkan untuk menggelar FMC. Saya yakin FMC akan menjadi produk yang layak dijual ke pasar oleh operator untuk beberapa tahun mendatang,” paparnya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Segara Research Institute dan Dosen Perbanas Institute Piter Abdullah mengatakan, konvergensi layanan fixed dan mobile broadband harus dilakukan secara bertahap karena jika dilakukan sekaligus, biayanya besar.  Piter menambahkan, ia setuju jika konvergensi layanan telko tidak dapat ditolak. Sebab dengan telko melakukan konvergensi fixed dan mobile di usaha atau bisnisnya dulu, akan membuka peluang konvergensi di bidang lainnya.  Ia juga mendukung adanya konvergensi layanan telko lantaran yakin layanan FMC yang dihasilkan tidak akan membenani konsumen, terutama dari sisi harga. "Yang namanya bisnis akan utamakan customer, kalau enggak harga yang murah ya layanan yang bagus," kata Piter dalam diskusi tersebut.  Saat ini, diketahui beberapa inisiasi menuju FMC sudah dilakukan operator seperti XL Axiata, Smartfren, hingga TelkomGrup. Analis BRI Danareksa Niko Margaronis mengatakan, untuk pemain seperti TelkomGrup di sisi konsumer mobile sama fixed mau tidak mau harus digabung. "Karena kalau tidak dilakukan Telkom ya operator lain akan lakukan," kata Niko.  Menurut dia, operator telko ke depannya harus menjalankan layanan 5G dan FMC secara bersama-sama, bukan memilih salah satu di antara keduanya. Layanan fixed sendiri lebih menghasilkan revenue dibanding 5G.  Layanan 5G mungkin akan lebih luas ada 2024, namun dengan penggabungan layanan ini operator bisa pasarkan layanan internet, OTT, IoT untuk rumah. "FMC basisnya, supaya operator bisa jualan, offering (layanan) harus komprehensif," lanjut Niko.  Diprerdiksinya, 5G mungkin akan lebih luas ada 2024, namun dengan penggabungan layanan ini operator bisa pasarkan layanan internet, OTT, IoT untuk rumah. "FMC basisnya, supaya operator bisa jualan, offering (layanan) harus komprehensif," tandas Niko.

Tuntutan Pasar, Konvergensi Industri Telko Tidak Dapat Ditolak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/images-15.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengusaha yang bergerak di bidang industri telekomunikasi berupaya gencar berinvestasi pada 2023. Upaya itu untuk mendukung perekonomian.  Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berharap mendapat regulasi yang jelas. Menurut Ketua Umum APJII Muhammad Arif, langkah Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pengusaha jasa telekomunikasi di Indonesia.  "Kami berharap Perppu tersebut dapat mengisi kekosongan hukum yang terjadi akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat," ujar Muhammad Arif kepada wartawan, Selasa (3/1).  Dia menuturkan, pengusaha ingin berinvestasi di <a href="https://www.jawapos.com/tag/industri-telekomunikasi/">industri telekomunikasi</a> nasional. Di antaranya dengan pembangunan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung perekonomian. "Yang kami butuhkan pijakan hukum yang jelas agar dapat memberikan kepastian berusaha," ungkap Arif.  Maka dari itu, Arif berharap Pemerintah dapat merampungkan berbagai regulasi turunan dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/perppu-cipta-kerja/">Perppu Cipta Kerja</a>. Tujuannya, ada aturan teknis pelaksanaan sehingga regulasi yang dikeluarkan Pemerintah tersebut dapat segera diimplementasikan.  Sebelumnya ahli hukum tata negara Refly Harun berpendapat bahwa sebelumnya MK menyatakan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat sehingga perlu diperbaiki. Bukan dikeluarkan perppu.  ”Secara teoretis perppu itu bisa dibawa ke MK lagi dan MK bisa membatalkannya kalau komit dengan putusan terdahulu,” kata Refly Harun, Senin (2/1).  Terpisah, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti kondisi darurat dalam Perppu Cipta Kerja yang bertolak belakang dengan asumsi makroekonomi APBN 2023. Itu sejalan dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen yang cenderung tinggi.  ”Kalau ekonomi masih tumbuh positif, kenapa pemerintah menerbitkan perppu? Ancaman krisis akibat perang Rusia-Ukraina pun sejauh ini justru menguntungkan harga komoditas batu bara dan sawit,” ungkapnya.  Selain itu, ketegangan geopolitik dua negara tersebut justru memberikan surplus perdagangan Indonesia selama 31 bulan berturut-turut. Karena itu, seharusnya pemerintah menurunkan dulu asumsi pertumbuhan tahun depan menjadi minus. Dari situ baru ada kondisi yang mendesak untuk menerbitkan perppu.  Bhima mengatakan, kriteria kegentingan yang memaksa penerbitan perppu tidak dijelaskan secara objektif. Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa presiden berhak menetapkan perppu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Pengertian atau batasan kapan dan bagaimana presiden menentukan kegentingan mendesak tidak diatur secara jelas dalam UUD.  Namun, Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 telah menentukan tiga syarat agar suatu keadaan secara objektif dapat disebut sebagai kegentingan yang memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasar UU yang berlaku. Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum. Ketiga, kekosongan hukum itu tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memakan waktu yang cukup lama.  Menurut Bhima, kehadiran Perppu Cipta Kerja justru menciptakan ketidakpastian kebijakan. Ini akan kontradiktif terhadap minat berinvestasi, khususnya penanaman modal asing (PMA). Masalah utama dalam daya saing salah satunya tingkat ketidakpastian kebijakan cukup tinggi. Akibatnya, investor bisa ragu untuk masuk pada 2023 kalau aturan berubah-ubah.  ”Padahal, investor perlu kepastian regulasi jangka panjang. Idealnya, pada saat pembuatan produk regulasi, apalagi undang-undang, harus disiapkan secara matang. Kalau terburu buru ya jadi masalah,” beber lulusan University of Bradford itu.

Industri Telekomunikasi Nasional Butuh Regulasi Yang Jelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/IMG_20211203_021749.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sudah hampir dua tahun ini, pandemi Covid-19 melanda dunia termasuk tanah air. Banyak sektor usaha termasuk industri telekomunikasi terdampak. Kini, bersiap menutup 2021 dan menatap 2022, Direktur ICT Institute Heru Sutadi menyampaikan, 2022 merupakan momentum bagi industri telekomunikasi melakukan akselerasi kinerja dan layanan untuk membantu Indonesia melaksanakan transformasi digital.  Dalam catatannya, Heru menilai, ada banyak faktor pendukung yang bisa mendorong kinerja industri telekomunikasi melesat tahun depan. Misalnya sepanjang 2021 ini, jumlah pengguna internet di Indonesia bertambah 15,5 persen atau sebanyak 2,7 juta.  Selain itu, kebutuhan bandwith telekomunikasi juga dinilai semakin besar karena masyarakat menggunakannya untuk bekerja, bersekolah, mencari hiburan dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya, sehingga bisa berkontribusi positif bagi pendapatan operator.  “Pandemi ini seperti dikatakan Presiden Jokowi menciptakan momentum percepatan transformasi digital. Ibarat balapan di tikungan, ketika kita bisa menyalip maka harusnya kita bisa menyalip dengan harapan Indonesia bisa menjadi negara digital terbesar di Asia Tenggara atau nomor lima terbesar dunia pada 2025,” kata Heru dalam diskusi akhir tahun 'Menata Bisnis Telekomunikasi dari Pandemi ke Endemi' yang digelar IndoTelko, Kamis (2/12).  Dirinya juga menyebut 2022 akan menciptakan pasar baru bagi operator, khususnya di wilayah Indonesia Timur. Dengan berbagai program pemerintah bersama operator, menurutnya ke depan tidak akan ada lagi desa yang tidak menikmati layanan internet.  Tidak hanya bagi operator tetapi juga produk turunan dari industri telekomunikasi. "Untuk itu, operator telekomunikasi merupakan pilar dan lokomotif ekonomi digital, sehingga perlu dibina dan mendapat insentif untuk berani membangun jaringan di daerah-daerah non komersial," lanjutnya.  Daerah 3T sendiri dianggap oleh Heru sebagai daerah tulang yang tidak banyak terjadi persaingan operator. Dengan begitu, butuh insentif dari pemerintah untuk mempermudah pembangunan jaringan tersebut.  Sementara itu, Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot menyatakan, untuk menuju Indonesia Digital, diperlukan regulasi digital. "Sekarang ini belum ada undang-undang yang mengakomodasi digitalisasi karena kita masih menggunakan regulasi yang lama di era kompetisi," katanya dalam kesempatan yang sama.  Ketika regulasi memasuki generasi keempat tidak hanya bisnis telekomunikasi yang diatur tetapi juga dikaitkan dengan kebutuhan sosial. Sementara saat memasuki generasi kelima dirinya menyebut perlu diatur sisi kolaboratifnya sehingga digitalisasi bisa bermanfaat bagi semua.  "Indonesia malahan sekarang masih mengadopsi regulasi generasi ketiga," tegasnya.  Selain itu, Direktur ICT Strategy &amp; Marketing Huawei Indonesia Mohamad Rosidi menambahkan, pemanfaatan 5G yang semakin meluas juga diharapkan bisa menjadi sumber pendapatan baru bagi industri telekomunikasi.  “Tahun 2022 dan seterusnya diharapkan operator Indonesia bisa melakukan 5G to business untuk digunakan di pabrik manufaktur, health, port dan sebagainya. Kita harapkan di 2022 sampai 2025 industri sudah mengadopsi 5G, sehingga kita bisa sama-sama menuju digital prosperity,” papar Rosidi.  Terkait akses internet yang belum merata, Director &amp; Chief Strategy and Innovation Officer Indosat Ooredoo Arief Musta’in mengatakan hal tersebut bisa diatasi apabila para pelaku industri telekomunikasi bisa melakukan orkestrasi dalam mendigitalkan ekonomi Indonesia.  “Tantangan utamanya adalah distribusi internet user belum merata, masih terkonsentrasi di Jawa kemudian pulau-pulau besar di Indonesia. Kita perlu memperhatikan ini agar seluruh masyarakat bisa merasakan akses internet dengan menyediakan infrastruktur. Ini tantangan tahun depan,” papar Arief.  Apabila akses internet sudah merata, Arief menyebut tantangan berikutnya yang perlu dihadapi oleh operator telekomunikasi adalah keamanan cyber, persaingan, ketersediaan SDM, dan tantangan regulasi.  “Kita bisa melihat size digital ekonomi Indonesia sangat besar. University Technology Sydney menyebutkan size kita itu Rp 630 triliun, bahkan dalam 8 tahun ke depan bisa menjadi empat kali lipat menjadi Rp 4.500 triliun. Ini harus jadi semangat kita semua dalam menjawab tantangan yang dihadapi mulai tahun mendatang,” tandas Arief.

Pengamat Sebut Waktunya Industri Telekomunikasi Bangkit pada 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/images-2020-11-04T011432.625.jpeg" alt="Ilustrasi: Infrastruktur 5G. (ZDNet)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: Infrastruktur 5G. (ZDNet).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ericsson (NASDAQ: ERIC) memperkirakan jumlah pelanggan seluler 5G akan melebihi 580 juta pada akhir 2021. Prediksi angka ini didorong oleh sekitar satu juta pelanggan seluler 5G baru setiap hari.  Perkiraan ini dimuat dalam Ericsson Mobility Report edisi ke-20. Salah satu perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi dan ekosistem penunjangnya itu, memperkirakan bahwa 5G akan menjadi generasi seluler yang diadopsi paling cepat.  Selain itu, pada akhir 2026 nanti, Ericsson yang bermarkas di Swedia itu menyebut jumlah pelanggan 5G diperkirakan akan mencapai sekitar 3,5 miliar dan cakupan populasi 5G akan mencapai 60 persen.  Country Head Ericsson Indonesia, Jerry Soper, mengatakan kecepatan adopsi sangat bervariasi berdasarkan wilayah. Dia menyebut Eropa memulai lebih lambat dan terus tertinggal jauh di belakang pasar Tiongkok, Amerika Serikat (AS), Korea Selatan, Jepang, dan Dewan Kerjasama Teluk (Gulf Cooperation Council, GCC) dalam hal kecepatan penerapan 5G.  "Jumlah pelanggan 5G diharapkan akan melampaui satu miliar, dua tahun lebih cepat dibandingkan 4G LTE untuk pencapaian yang sama," ujar Soper melalui jumpa pers daring belum lama ini.  Dia melanjutkan, faktor utama di balik hal ini adalah komitmen awal Tiongkok terkait 5G dan kenyataan bahwa peralatan 5G komersial tersedia lebih awal dan semakin terjangkau. Ini juga mengacu pada data yang melaporkan lebih dari 300 model smartphone 5G telah diumumkan atau diluncurkan secara komersial.  "Momentum 5G komersial ini diperkirakan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang, didorong oleh peningkatan peran konektivitas sebagai komponen utama pemulihan ekonomi pasca -Covid-19," lanjut Soper.  Untuk cakupan wilayah, Asia Timur Laut diperkirakan akan memiliki jumlah langganan 5G terbesar pada 2026, dengan sekitar 1,4 miliar langganan 5G. Sementara itu, tingkat penetrasi langganan 5G di Amerika Utara dan GCC diperkirakan akan mencapai angka tertinggi, dengan pelanggan seluler 5G masing-masing menyumbang 84 persen dan 73 persen dari total angka langganan wilayah.  Jumlah mobile subscription di kawasan Asia Tenggara dan Oseania kini telah melampaui 1,1 miliar, dengan jumlah langganan 5G hanya berada di bawah angka dua juta. Langganan 5G diperkirakan akan tumbuh kuat selama beberapa tahun ke depan dengan perkiraan total sekitar 400 juta pada tahun 2026.  Wilayah Asia Tenggara dan Oseania akan mengalami trafik data per smartphone tumbuh pada tingkat tercepat secara global, 39 GB per bulan pada tahun 2026 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun Compound Annual Growth Rate (CAGR) 36 persen.  Seiring dengan itu, total trafik data seluler pun akan mengalami pertumbuhan, dengan CAGR 42 persen, mencapai 39 EB per bulan yang didorong oleh pertumbuhan langganan 4G dan penerapan 5G di berbagai pasar di mana teknologi generasi kelima telah diluncurkan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/oto-dan-tekno/gadget/02/07/2021/relaunch-galaxy-s20-fe-di-indonesia-samsung-rilis-varian-snapdragon/">Relaunch Galaxy S20 FE di Indonesia, Samsung Rilis Varian Snapdragon</a>  Pandemi jiga dikatakan telah menyebabkan lonjakan permintaan untuk koneksi lebih cepat, karena kini kita sangat bergantung pada internet dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan bisnis dari jarak jauh. Saat ini, fixed dan mobile broadband berkualitas tinggi menjadi infrastruktur nasional yang penting.  "Untuk mengatasi pertumbuhan data yang cepat dan mengurangi biaya per GB, kita memerlukan teknologi yang lebih baik dan transisi ke teknologi 5G dengan mudah dan lancar. Teknologi 5G yang cepat, andal, dan responsif, akan membuka peluang transformatif baru termasuk bagi Indonesia yang sudah memulai 5G," tandas Soper.

Ericsson Prediksi Pelanggan 5G Tembus Hampir 600 Juta Akhir 2021

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/legislator-golkar-di-komisi-i-dpr-tolak-penutupan-facebook_m_205079.jpeg" alt="Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi menegaskan, pihaknya tidak setuju dengan rencana penutupan Facebook di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mendukung upaya meringankan beban industri telekomunikasi di tengah gempuran dampak pandemi Covid-19. Salah satu jalannya adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) dan universal service obligations (USO).  "Saya setuju bila kemenkominfo bisa berikhtiar bersama untuk meringankan beban industri telekomunikasi, dengan relaksasi pembayaran BHP dan Univeraal Service obligations," kata Bobby dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (17/4).  Kendati demikian, relaksasi bukan berarti meniadakan pajak. Namun, pemerintah bisa memberikan kelonggaran termin pembayaran yang adil. Karena, kata Bobby industri telekomunikasi punya andil ekstra dalam rangka mendukung ekonomi tetap berputar via work from home atau sekolah dari rumah.  "Keringanan bisa berupa penundaan, atau menurunkan rate-nya atau cara lain yang berbeda dari situasi normal sebelum bencana pandemi COVID-19 ini," ujarnya.  Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) meminta pemerintah untuk memperhatikan industri telekomunikasi di tengah pandemi Covid-19. Sektor ini tampaknya diuntungkan dengan melonjaknya trafik internet di masa-masa work from home dan belajar dari rumah. Namun, ternyata hal ini tidak serta merta berdampak positif terhadap pendapatan industri telekomunikasi.  Justru pendapatan drastis menurun dengan banyaknya hotel dan kantor korporasi yang berhenti beroperasi. "Untuk saat ini justru kami mulai kencangkan ikat pinggang," kata Ketua Umum APJII, Jamalul Izza.  APJII saat ini memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di seluruh Indonesia, bukanlah deretan perusahaan-perusahaan besar. Mayoritas anggota APJII adalah perusahaan ISP kecil yang notabene hidup dari model bisnis Business to Business (B2B). Di tengah pandemi Covid-19 ini, banyak perkantoran yang tutup. Mengalihkan aktivitas pekerjaan di rumah masing-masing karyawannya.  Hotel pun demikian. Tingkat keterisian rendah di masa wabah penyakit ini, menjadikan pendapatan hotel turun drastis. Imbasnya adalah atas nama efisiensi, maka pemangkasan fasilitas seperti internet pun tak bisa dihindari. Banyak dari Anggota APJII sudah terkena dampak dari pemangkasan ini yang mengakibatkan pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50 persen.  "Perlu diketahui, lebih dari 50 persen dari anggota APJII, bisnis mereka bertumpu di sektor B2B. Melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel. Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi Covid-19. Itu adalah persepsi yang salah," kata Jamal.‎  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=nMFLoSSYqEM  https://www.youtube.com/watch?v=L8f6meOo5S4  https://www.youtube.com/watch?v=wyXg0vAU4qs

Komisi I Minta Pemerintah Beri Relaksasi ke Industri Telekomunikasi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri telekomunikasi

Berita Terkini