<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/Petani-Tembakau-Radar-Tulung-Agung-Jawa-Pos.jpg" alt="Petani Tembakau Radar Tulung Agung Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Petani Tembakau Radar Tulung Agung Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pengusaha industri hasil tembakau (IHT) di Madura diminta bangkit dan maju bersama mengingat pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) di Madura tumbuh pesat. Owner pabrik rokok (PR) Cahaya Pro, H. Fathor Rosi mengungkapkan itu karena industri tembakau di Madura berkembang sangat pesat. Perkembangan juga dirasakan, mulai dari serapan bahan baku tembakau dari para petani setempat, serapan tenaga kerja (padat karya), peningkatan pendapatan daerah hingga penerimaan negara dari sektor cukai hasil tembakau. Menurut H. Fathor Rosi, IHT adalah salah satu tulang punggung penerimaan negara, dan bagi daerah seperti Madura, ini sangat krusial khususnya bagi kelangsungan roda perekonomian daerah dan pekerja sektor tembakau. "Silakan pemerintah pusat tegak lurus itu, tolong industri tembakau ini dibina. Kita juga ingin maju bersama," tegas H. Fathor Rosi. H. Fathor Rosi juga menyampaikan pesan pada wakil gubernur Jawa Timur, Emil Dardak agar pemerintah pusat melakukan pembinaan ke para pengusaha IHT di Madura. "Izin saya ingin menyampaikan, mumpung ada bapak wakil gubernur, bapak Emil Dardak, tolong disampaikan kepada pemerintah pusat, agar supaya Madura ini dibina," ujar H. Fathor Rosi. &nbsp; Diketahui, PR Cahaya Pro Pamekasan menerima penghargaan Madura Awards untuk kategori kontributor cukai tertinggi IHT lokal 2025. Penghargaan diterima langsung owner PR Cahaya Pro, H. Fathor Rosi. Dijelaskan, kontribusi cukai IHT tahun 2025, PR Cahaya Pro tidak hanya tertinggi di Kabupaten Pamekasan. Namun, nomor satu se-Madura. H. Fathor Rosi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan dari panitia Madura Awards XII yang sudah sukses melaksanakan anugerah pada event tersebut. "Tak lupa, kami ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh karyawan. Sebetulnya, kontribusi terbesar dari tahun 2015.Alhamdulillah, Cahaya Pro selalu nomor satu di Madura," kata H. Fathor Rosi. &nbsp;

IHT salah satu tulang punggung penerimaan negara, khususnya bagi kelangsungan roda perekonomian daerah dan pekerja sektor tembakau.

Pengusaha Pabrikan Rokok Madura Dorong Kemajuan Industri Hasil Tembakau

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/29/IHT-29-1739951145.jpg" alt="PENYUMBANG PENDAPATAN NEGARA: Forum Diskusi Publik Jawa Pos menampung masukan dan unek-unek substansi yang merugikan industri hasil tembakau di PP 28/2024 harus dikaji kembali/(ALFIAN RIZAL/JAWA POS)." width="100%">
<figcaption>PENYUMBANG PENDAPATAN NEGARA: Forum Diskusi Publik Jawa Pos menampung masukan dan unek-unek substansi yang merugikan industri hasil tembakau di PP 28/2024 harus dikaji kembali/(ALFIAN RIZAL/JAWA POS).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji segera menjembatani kemauan pemangku kepentingan industri hasil tembakau (IHT) ke level yang selanjutnya. Sehingga, proses penolakan terhadap PP 28/2024 tidak hanya berjalan di tempat. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyebutkan, sejak tahun 2018 sampai 2024, trend penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dalam APBN terus mengalami kenaikan. Selaras dengan kondisi tersebut, pada tahun lalu, terdapat 387.000 petani dan 90.000 pekerja di Jatim. Kontribusi CHT Jatim sebesar Rp133,2 triliun atau setara 61,41 persen terhadap total penerimaan cukai nasional sebesar Rp 216,9 triliun. Menurut Khofifah, industri pengolahan tembakau dan rokok juga menghadapi tantangan dengan telah berlakunya PP Nomor 28 Tahun2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tentang Penyeragaman Kemasan Rokok Tanpa Identitas Merek. Menjawab semua tantangan, pemprov telah memberikan dukungan yang kuat dan optimal kepada pelaku industri hasil Tembakau (IHT) sebagai salah satu roda penggerak ekonomi daerah. Itu dilakukan Melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2022 tentang Arah Kebijakan Perlindungan Dan Pengembangan Pertembakauan Tahun 2022-2024. &ldquo;Dengan regulasi, pemprov berupaya untuk mencapai keseimbangan/ jalan tengah antara kepentingan industri hasil tembakau, kesehatan masyarakat, dan penerimaan negara,&rdquo;katanya. Khofifah berharap diskusi bisa memberikan manfaat bagi semua yang terlibat dan menghasilkan pemahaman yang lebih baik terkait keberlangsungan IHT di Jatim. &ldquo;Tentu, harapan nantinya akan muncul l wawasan baru, ide-ide kreatif, serta solusi yang inovatif untuk permasalahan IHT yang sedang dihadapi,&rdquo; ucapnya. Kepala Biro Perekonomian Pemprov Jawa Timur Mhd. Aftabuddin RZ menambahkan, pihaknya sudah menyerap berbagai aspirasi dalam Forum Diskusi Publik Jawa Pos kemarin (29/8). Dia menyadari bahwa di dalam berbagai kepentingan ada satu poin yang disepakati. Bahwa, pasal-pasal yang berkaitan industri pertembakauan di peraturan tersebut harus direvisi. &ldquo;100 persen audiens sudah setuju. Substansi yang merugikan IHT harus dipelajari kembali,&rdquo; ungkapnya saat closing remark pada Forum Diskusi Publik bertema Membedah Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Terhadap Keberlangsungan Industri Tembakau dan Industri Turunannya di Jawa Timur. Dia mengatakan, pihaknya siap menjembatani pemangku kepentingan dalam mengambil aksi selanjutnya. Misalnya, mempertemukan para asosiasi dengan legislator. Entah itu dari DPR RI atau DPRD Jawa Timur. Dari sana, dia berharap muncul solusi yang kongkret. Aftabuddin berharap semua isu yang dibeberkan dalam forum tersebut bisa menjadi dasar kuat yang mengubah sikap regulator pusat dalam memberlakukan aturan. &ldquo;Pemprov baru saja kehilangan potensi pendapatan Rp 4,2 triliun karena UU HKPD (Hubungan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Kalau ternyata ada imbas terhadap IHT karena PP tersebut, kami juga tidak mau,&rdquo; ungkapnya. (bil/dio)

Dengan regulasi, pemprov berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan industri hasil tembakau, kesehatan masyarakat, dan penerim

Pemprov Jatim Tak Ingin Kehilangan Pendapatan Daerah Imbas PP 28/2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IHSG-Ditutup-Menguat_MIFTAHULHAYAT-01-4.jpg" alt="(Multiexposure)pergerakan harga saham di Profindo Sekuritas, Jakarta, Senin (6/9/2021). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis setelah berfluktuasi sepanjang hari jelang pengumuman kebijakan lanjutan PPKM Jawa-Bali. Berdasarkan data Bloo" width="100%">
<figcaption>(Multiexposure)pergerakan harga saham di Profindo Sekuritas, Jakarta, Senin (6/9/2021). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat tipis setelah berfluktuasi sepanjang hari jelang pengumuman kebijakan lanjutan PPKM Jawa-Bali. Berdasarkan data Bloo</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Kinerja keuangan perusahaan rokok Golongan 1 merosot tajam pada kuartal I 2022. Penurunan laba bersih sejumlah emiten rokok produsen premium yang signifikan dibandingkan kuartal I 2021 ditengarai akibat beban cukai yang melonjak. Sebaliknya, pabrikan rokok di bawah Golongan 1 mampu membukukan kinerja baik, didorong oleh beban cukai yang secara signifikan lebih rendah.  PT Gudang Garam Tbk (GGRM) mencatatkan penurunan laba bersih 38,5 persen menjadi Rp 1,07 triliun sepanjang kuartal I 2022. Biaya cukai, PPN, dan Pajak Rokok Gudang Garam pada kuartal I 2022 tercatat Rp 25,06 triliun, naik 6,45 persen dibandingkan kuartal I 2021 yang sebesar Rp 23,54 triliun. Cukai dan pajak merupakan beban terbesar dari biaya pokok penjualan (COGS) perusahaan.  Hal serupa juga melanda PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk (HMSP). Kendati mencatatkan kenaikan penjualan sebesar 11,04 persen menjadi Rp 23,58 triliun laba bersih HMSP pada kuartal I 2022 tergerus 25,95 persen menjadi Rp 1,91 triliun dibandingkan laba bersih kuartal I 2021 yang mencapai Rp 2,58 triliun.  Tergerusnya laba bersih ini tak lepas dari beban cukai dan pajak rokok yang melonjak 26,96 persen menjadi Rp 17,94 triliun dari Rp 14,13 triliun pada periode yang sama tahun 2021. Founder &amp; CEO Finvesol Consulting Fendi Susiyanto mengatakan, kemerosotan profitabilitas emiten rokok kelas premium dipengaruhi sentimen negatif kenaikan tarif cukai hasil tembakau.  "Anjloknya laba GGRM dan HMSP dipengaruhi beban biaya operasional akibat kenaikan tarif cukai rata-rata 12 persen," kata Fendi kepada media beberapa waktu lalu.  Tergerusnya laba bersih emiten rokok Golongan 1 juga dipengaruhi peralihan konsumsi rokok dari produk rokok premium ke produk rokok yang lebih murah yang berada di Golongan 2 dan 3 akibat daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Pabrikan Golongan 2 dan 3 dalam posisi diuntungkan dengan selisih tarif sebesar 40 persen lebih rendah dari tarif cukai yang dibayar pabrikan Golongan 1.  Dengan begitu, produsen rokok Golongan 2 dan 3 mampu mempertahankan margin profitabilitasnya tanpa harus menaikkan harga jual secara signifikan. Menurut Fendi, kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab kinerja perusahaan rokok pada Golongan 2-3 tidak mengalami penurunan secara signifikan, bahkan beberapa di antaranya cenderung positif.  Pada kuartal I 2022, laba bersih PT Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM) hanya turun tipis 2,3 persen menjadi Rp 37,68 miliar. Laba bersih PT Indonesian Tobacco Tbk (ITIC) bahkan naik signifikan hingga 116 menjadi Rp 3,79 miliar.  PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA), juga membukukan kinerja positif. Sepanjang kuartal I 2022, untuk pertama kalinya perusahaan mampu membukukan laba bersih Rp 4,29 miliar setelah bertahun-tahun merugi.  Pada tahun 2022 ini Bentoel resmi turun ke Golongan 2 untuk keseluruhan portofolionya. Pada periode sama 2021, RMBA membukukan rugi sebesar Rp 4,1 miliar.  "Bentoel tahun 2022 ini turun ke Golongan 2 dan sedang proses delisting. Dengan turun ke Golongan 2, COGS-nya tidak terlalu tinggi alias dapat menghemat kewajiban pembayaran cukai sebesar 40 persen. Ini menjadi kunci membalik kinerja Bentoel yang dalam beberapa tahun belakangan selalu merugi," kata Fendi.  Berdasarkan laporan keuangan, beban cukai dan pajak Bentoel kuartal I 2022 tercatat hanya Rp 686,4 miliar. Angka ini turun lebih dari 38 persen dibandingkan kuartal I 2021 sebesar Rp 1,11 triliun.  Menurut Fendi, tren merosotnya kinerja pabrikan Golongan 1 ini perlu jadi perhatian khusus. Semakin besarnya beban cukai pabrikan Golongan 1 akan mendorong pertumbuhan penjualan rokok murah dari perusahaan rokok Golongan 2 dan 3.  "Jika ini tidak berubah, maka dalam jangka panjang era rokok murah akan terus berlanjut, sementara emiten pabrikan Golongan 1 bisa habis," pungkasnya.

Laba Bersih Sejumlah Emiten Rokok Tergerus Kenaikan CHT Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/image-6-1.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai rokok yang akan diumumkan akhir tahun ini mendapat sorotan dari banyak kalangan, termasuk Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan Subchi. Fathan berharap agar pemerintah berhati-hati dalam penerapan cukai rokok.  "Rencana pemerintah menaikkan target penerimaan cukai khususnya Cukai Hasil Tembakau (CHT), memang menjadi perhatian kita bersama. Pemerintah harus menimbang secara arif agar kebijakan yang diambil tidak memperburuk situasi perekonomian yang saat ini belum benar-benar pulih akibat dampak dari pandemi COVID-19," ujar Fathan melalui keterangan tertulis, dikutip Minggu (21/11).  Menurut Fathan, DPR telah mendengarkan banyak aspirasi dan terbuka menerima masukan. Kebijakan kenaikan tarif CHT dikhawatirkan menimbulkan dampak ganda terhadap menurunnya produksi tembakau hingga pengurangan tenaga kerja.  "Kita semua paham IHT merupakan industri padat karya yang jadi salah satu penggerak perekonomian Indonesia. Sehingga apabila keputusan mengenai cukai tidak tepat, praktis ekonomi terganggu dan berpotensi mengganggu upaya pemerintah yang tengah berupaya memulihkan perekonomian pascapandemi Covid-19," sambung Fathan.  Dia berharap, demi pemulihan ekonomi nasional, pemerintah sebisa mungkin tidak membuat kebijakan yang justru memperkeruh keadaan. Pemerintah semestinya memberikan perlindungan kepada industri padat karya seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT) untuk tetap bisa bertahan demi perlindungan tenaga kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara tidak menaikkan tarif cukai SKT pada 2022.  "Yang kita harapkan, pembuatan kebijakan atau rencana kenaikan cukai tahun 2022, pemerintah jangan hanya memikirkan aspek kesehatan namun juga aspek penerimaan negara, ketenagakerjaan hingga peredaran rokok ilegal. Sebaiknya kebijakan cukai rokok juga perlu memperhitungkan dampak terhadap perekonomian rakyat kecil," tutup Fathan.  Kekhawatiran juga diutarakan oleh Badaruddin, Sekjen Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) Kudus, Jawa Tengah. Ia menegaskan bila kenaikan cukai terjadi, pabrikan akan melakukan sejumlah penyesuaian sehingga dapat memperburuk nasib buruh.  "Pabrikan akan mengencangkan ikat pinggang. Mulai dari pengurangan bahan baku dan yang pasti pengurangan tenaga kerja. Pabrikan akan mengkalkukasi pengeluaran, dan jelas pengeluaran dari sisi karyawan salah satunya," ujar Badaruddin.  Segmen SKT sebagai penyerap utama tenaga kerja di IHT dinilai akan merasakan dampak paling signifikan jika terjadi kenaikan cukai. Buruh SKT yang membuat rokok secara manual dan diberikan upah sesuai dengan hasil produksi rokok yang dihasilkan akan mengalami penurunan pendapatan signifikan jika permintaan produksi rokok SKT berkurang.  Di Kudus sendiri, lanjut Badaruddin, terdapat sekitar 78 ribu buruh industri rokok. Sekitar 85 persen dari total buruh tersebut adalah kaum perempuan yang bekerja sebagai buruh linting di SKT.  Mereka adalah kaum perempuan yang berusaha mandiri. Bahkan tak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga.  "Kalau industrinya tertekan, pabriknya menyerah, bangkrut, mau pindah kerja ke mana lagi? Industri ini yang mau dan mampu menyerap tenaga kerja perempuan, yang mayoritas tamatan SD dan SMP," katanya.

Wakil Ketua Komisi XI Minta Pemerintah Pikirkan Dampak Kenaikan CHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/WhatsApp-Image-2020-05-01-at-14.00.12.jpg" alt="Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara" width="100%">
<figcaption>Pekerja PT HM Sampoerna Tbk melakukan aktivitas di pabrik sigaret kretek tangan (SKT) Sampoerna di Surabaya beberapa waktu lalu. PT HM Sampoerna Tbk/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com —  Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) tahun depan menyulut gejolak dari Industri hasil tembakau (IHT) khususnya segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT). Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Soeseno mengatakan, kebijakan kenaikan cukai hasil tembakau bakal memberikan dampak signifikan terhadap para pelaku di industri hasil tembakau.  "Kalau cukai naik, sebenarnya yang menjadi korban adalah petani yang akan terkena imbas. Pekerja juga turun," ujarnya dalam keterangan, Kamis (4/11).  Atas dasar itu, dia pun meminta mempertimbangkan kembali, rencana kenaikan tarif CHT. Terlebih, pandemi sangat menekan IHT, khususnya menurunnya serapan produksi tembakau.  "Harapan kami cukai jangan naik lagi," katanya.  Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM) Sudarto mengatakan, realitas buruh rokok, khususnya segmen SKT yang mengalami penurunan sejak pandemi Covid-19 terjadi, juga harus menjadi pertimbangan.  "Rencana kenaikan cukai sangat meresahkan karena tidak mempertimbangkan realitas pekerja yang menjadi korban," ujarnya.  Sudarto mengatakan, banyak sekali buruh SKT anggota RTMM yang resah dan sangat khawatir akan kenaikan CHT pada 2022. "Karena memang secara otomatis mereka bisa kehilangan pekerjaan. Apa yang direncanakan pemerintah membuat kami ini sangat khawatir karena akan berdampak pada anggota kami di lapangan," katanya.  Itulah sebabnya Sudarto mendesak pemerintah agar cukai rokok khususnya SKT tidak naik pada 2022. "Selama 10 tahun ini telah terjadi penurunan. Banyak buruh yang kehilangan pekerjaan dan tidak ada tanggung jawab dari pemerintah terhadap pekerja buruh rokok yang terdampak," katanya.  Sudarto mengatakan, sektor SKT sebagai sektor padat karya perlu diperhatikan secara khusus mengingat sektor ini merupakan khas Indonesia. "Kami sangat mengharapkan pemerintah memperhatikan khususnya buruh rokok, dan juga buruh tani," ujarnya.  Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Nirwala Dwi Haryanto mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik dalam menetapkan kebijakan cukai.  Dia mencontohkan ketika tahun lalu pemerintah tidak menaikkan cukai SKT, golongan ini menjadi tumbuh. "Keberpihakan kepada rakyat perlu dipertimbangkan dan kita harus bertanggung jawab bersama sama," katanya.  Ia mengatakan, pemerintah menyadari bahwa IHT berperan dalam penerimaan negara di bidang perpajakan. Secara rata-rata, IHT berkontribusi sekitar 10-11 persen setiap tahunnya. Bahkan, pada 2020, kontribusi IHT mencapai 13 persen.

Serikat Pekerja Industri Rokok Cemaskan Rencana Pemerintah Naikkan CHT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/Rokok-Lintingan-Dery-Ridwansah-5.jpg" alt="Penjual rokok tembakau melayani pembeli di ruko penjualan tembakau kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/9/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat imbas kenaikan cukai hal tembakau yang mencapai rata-rata 21,55% pada awal 202" width="100%">
<figcaption>Penjual rokok tembakau melayani pembeli di ruko penjualan tembakau kawasan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (30/9/2022). Rokok linting kini semakin diminati masyarakat imbas kenaikan cukai hal tembakau yang mencapai rata-rata 21,55% pada awal 202</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Pemerintah diharapkan mampu melindungi industri hasil tembakau (IHT) yang padat karya melalui kebijakan cukai yang pro terhadap petani tembakau dan buruh pabrik. Menurut anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI Mindo Sianipar, jangan sampai kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) membebani mereka yang menggantungkan hidupnya pada IHT.  Ia mengatakan, kenaikan tarif CHT akan menurunkan harga tembakau dari petani. Hal ini juga akan berdampak terhadap pengurangan tenaga kerja di IHT.  Menurut Mindo, persoalan industri tembakau tidak bisa dinilai berdasarkan aspek kesehatan semata. Pasalnya, banyak pihak yang terlibat.  "Soal cukai rokok, mata rantainya banyak di situ. Jadi, pendekatannya enggak boleh sepihak. Enggak boleh hanya kesehatan, enggak boleh juga hanya tenaga kerja. Semua satu kesatuan memikirkannya," tegasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (7/10).  Selama ini, mata rantai IHT menyerap hampir 6 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jumlah tersebut menempatkan IHT sebagai salah satu sektor padat karya terbesar di Indonesia.  Namun kondisi mereka sangat rentan terhadap tekanan yang terjadi di industri. "Khususnya untuk sigaret kretek tangan, saya berharap kenaikan cukai nol persen. Ini harus dipertahankan karena rokok linting menyerap banyak tenaga kerja. Harus kita lindungi itu, ya," katanya.  Ekonom Universitas Indonesia, Eugenia Mardanugraha, menjelaskan menaikkan tarif CHT pada masa pandemi tidak tepat dilakukan. Dia menyadari, pada saat ini, negara memang membutuhkan penerimaan untuk mendukung berbagai program pemulihan ekonomi nasional. Namun, upaya ini akan menjadi bumerang ketika membebani industri padat karya seperti IHT.  "Kenaikan tarif CHT justru berpotensi menyulut gelombang PHK dan tidak terserapnya hasil panen petani tembakau dan cengkih," ujarnya dalam diskusi virtual belum lama ini. Menurut dia, kenaikan cukai rokok seharusnya tidak hanya bicara soal penerimaan, tetapi juga implikasinya pada pekerja dan petani tembakau.  Sosiolog Universitas Gadjah Mada, AB Widyanta menambahkan seberapa pun besaran CHT yang diterapkan, pemerintah tidak boleh mengabaikan perjuangan para petani tembakau. Petani tembakau adalah pihak yang selama ini terpinggirkan sehingga pemenuhan hak-haknya semestinya turut dipertimbangkan dalam kebijakan cukai.  "Tak hanya petani, dampak kenaikan CHT juga terjadi pada kondisi buruh pabrik (sektor formal maupun informal), terutama yang berkaitan dengan SKT. Jika CHT dinaikkan dan produksi rokok makin menurun, para pekerja di sektor padat karya seperti SKT yang mayoritas perempuan akan terdampak langsung dengan pengurangan jam kerja hingga pengurangan upah," katanya.

Pertimbangkan Semua Aspek Sebelum Kerek Cukai Rokok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/ketua-GAPPRI.jpg" alt="Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan. (Rozak)" width="100%">
<figcaption>Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan. (Rozak)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah saat ini sedang melakukan revisi PP No 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) berpendapat, sebelum melakukan revisi regulasi tersebut sebaiknya dilakukan kajian atau evaluasi terlebih dahulu, khususnya terkait edukasi yang dilakukan pemerintah.  “Kami melihat bahwa pemerintah, khususnya Kemenkes, belum melakukan upaya konkret dalam mencegah perokok anak,” kata Ketua umum GAPPRI Henry Najoan dalam keterangannya, Selasa (8/6).  Henry menegaskan, pihaknya tidak setuju terhadap rencana revisi aturan tersebut mengingat ketentuan PP yang lama masih relevan dengan kondisi saat ini. Selain itu, Ia meminta agar asosiasi dan pelaku industri hasil tembakau (IHT) juga dilibatkan dalam pembahasan PP tersebut. Bahkan, hingga saat ini pihaknya juga belum menerima draf revisi PP 109/2012.  Menurutnya, jika merujuk pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 96, setiap pembentukan regulasi harus ada proses konsultasi publik dan transparan pada setiap tahap perumusannya. Selain itu, juga harus dilengkapi dengan analisis dampak regulasi yang prosesnya sesuai kaidah Regulatory Impact Analysis (RIA).  “Revisi PP 109/2012 justru akan memperburuk kondisi usaha IHT yang saat ini sudah terpuruk akibat kenaikan tarif cukai hasil tembakau tahun 2020 dan tahun 2021,” ucapnya.  Berdasarkan data resmi GAPPRI, tercatat 300 produk hukum yang dikenakan pada IHT. IHT adalah industri yang padat regulasi (fully regulated). Sehingga, pihaknya berharap setiap regulasi yang dibuat selalu melibatkan para pemangku kepentingan.  Apalagi, lanjutnya, di tengah pandemi Covid-19 dan iklim usaha yang tidak stabil ini, GAPPRI berharap industri hasil tembakau nasional tidak diganggu dengan isu-isu yang merugikan banyak pihak. Justru insentif pemerintah sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini agar ekonomi masyarakat bisa bertahan dalam situasi resesi global.  “Menjaga industri yang tersisa saat pandemi Covid-19 dengan daya tahan kuat seperti IHT perlu menjadi perhatian pemerintah. Ketika pemerintah perlu menjaga sisi demand (permintaan) dan supply (penyediaan) masyarakat, maka dukungan dibutuhkan bagi industri,” jelasnya.  Dia meminta agar Pemerintah dalam situasi saat ini dapat berempati pada IHT yang memberikan pendapatan negara sangat besar. “Demi keberlangsungan industri, sebaiknya wacana revisi PP 109/2012 tidak dilanjutkan demi menjaga iklim berusaha yang kondusif dan memberikan kepastian hukum,” pungkasnya.

Respons GAPPRI Terkait Rencana Pemerintah Revisi PP 109/2012

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1612426081595.jpg" alt="Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi rokok. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Rencana pemerintah mengerek cukai tembakau dan produk turunannya terus jadi sorotan. Sebab, kontribusi cukai yang terus tumbuh signifikan ternyata tak sebanding dengan insentif terhadap inovasi produk turunan tembakau.  Berlaku efektif pada 2019, industri hasil produk tembakau lainnya (HPTL) yang didominasi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah berhasil menyumbang penerimaan cukai senilai Rp 426,6 miliar. Sementara tahun lalu, dalam kondisi pandemi, kontribusinya tumbuh sampai 60 persen menjadi Rp 680,3 miliar.  Anggota Komisi XI DPR RI Willy Aditya merespons pentingnya solusi alternatif terhadap produk-produk tembakau yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara. Apalagi dalam situasi pandemi kini, industri HPTL juga masih tumbuh signifikan.  "Harus fair menilai rata-rata pemasukan negara dari cukai tembakau juga besar, meskipun ada kritik terhadapnya. Makanya perlu ada insentif inovasi bagi industri olahan tembakau untuk pengembangan produk agar dapat diterima publik," ujarnya dalam keterangannya, Selasa (2/3).  Rantai pasok industri HPTL yang cukup kompleks, kata Willy, juga bisa jadi peluang buat masuknya investasi lebih banyak. Dengan kompleksitasnya, insentif ke industri HPTL juga secara simultan bakal mendorong industri lain. Misalnya, industri kimia, industri alat-alat kimia, sampai industri pengemasan.  Ia menambahkan, Undang-undang Cipta Kerja yang dihasilkan DPR bersama pemerintah bisa jadi sarana mendorong investasi di sektor industri ini. Sekarang giliran pemerintah untuk memanfaatkan beleid tersebut sekaligus regulasi turunannya.  Sehingga tercipta iklim investasi yang sederhana, mudah dan cepat, dan berperan aktif dalam menarik investor masuk ke tanah air. "Industri tembakau harus dilihat dengan lebih terbuka, kita harus jujur dan adil menilai realitas, termasuk dalam hal produk hasil tembakau ini. Karena tujuan akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat," imbuhnya.  Sementara, peneliti Indef Bhima Yudhistira pun sepakat, industri HPTL memang bisa jadi solusi alternatif mendorong investasi, apalagi tahun ini pemerintah punya target yang cukup ambisius untuk merealisasikan investasi Rp 900 triliun. "HPTL ini merupakan produk inovasi dengan risiko kesehatan yang lebih rendah, tidak heran jika pelaku usaha mau berinvestasi dan menyerap tenaga kerja karena peluangnya besar," kata Bhima.  Oleh karena itu, lanjut dia, untuk lebih mendorong perkembangan industri ini dan banyak yang melakukan investasi, pemerintah dapat memberikan insentif fiskal. Misalnya melalui kebijakan tarif cukai yang lebih rendah yang sesuai dengan risiko produknya.  "Penyesuaian tarif cukai untuk HPTL saja akan sangat signifikan meningkatkan investasi di produk inovatif. Pemerintah sebaiknya memang membuka ruang diskusi lebih lanjut dengan pelaku usaha atau investor untuk merumuskan insentif apa yang cocok diberikan," sambungnya.  Saat ini produk-produk HPTL dikenakan sistem tarif cukai persentase (ad valorem) sebesar 57 persen dari harga jual eceran (HJE). Sistem ini berbeda dengan yang diberlakukan atas produk rokok konvensional yang menggunakan sistem tarif cukai spesifik yang lebih sederhana.  Skema ad valorem sejatinya dirasa memberatkan para pelaku industri HPTL. Terlebih, besaran tarif 57 persen itu merupakan yang tertinggi dalam Undang-undang Cukai dan lebih tinggi dari rerata persentase tarif cukai untuk rokok konvensional.  Padahal, produk-produk HPTL dan rokok elektrik memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan rokok konvensional. Ini sudah dibuktikan oleh penelitian Public Health England, divisi dalam Departemen Kesehatan dan Pelayanan Sosial di Inggris, pada 2015 dan 2018, serta diperbaharui pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa rokok elektrik memiliki risiko 95 persen lebih rendah dibandingkan dengan rokok konvensional.  https://youtu.be/85pfFZY37xA  &nbsp;

DPR: Investasi IHT Berbasis Riset dan Inovasi Perlu Didorong

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PITA-CUKAI.jpg" alt="Ilustrasi cukai rokok" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi cukai rokok</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) berpendapat, beredarnya isu di media mengenai kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17 persen tahun depan sebaiknya disikapi dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Sebab, sampai saat ini informasi tersebut sumbernya belum jelas.  Ketua umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan berharap informasi yang marak di media tersebut tidak benar, mengingat Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk salah satu yang terpukul dan menderita akibat wabah Covid-19.  "Seharusnya pemerintah melindungi IHT dengan cara tidak menaikan cukai rokok alias status quo pada 2021 mendatang," kata Henry Najoan dalam keterangan resmi, Senin (26/10).  Menurutnya, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi Covid-19. Bilamana pemerintah tidak menaikan cukai rokok, maka pemerintah memang serius dan berkomitmen menyelamatkan ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja di sektor industri rokok dan perkebunan tembakau.  "Sebaliknya, jika pemerintah menaikan cukai rokok hanya akan menambah beban industri nasional," imbuhnya.  Pihaknya mencatat, saat ini perekonomian kita sedang mengalami resesi. Sementara pada 2021 itu kemungkinan baru masuk masa recovery atau pemulihan ekonomi. Apalagi wabah Covid-19 belum tahu kapan akan berakhir. Sehingga, pihaknya meminta pemerintah khususnya Kementerian Keuangan agar jangan membuat regulasi yang melemahkan kelangsungan industri hasil tembakau nasional.  "Perkumpulan GAPPRI juga berharap pada 2021 tidak ada kenaikan tarif cukai, tetap mempertahankan jumlah layer industri tetap 10 layer dan juga mempertahankan Harga Jual Eceran (HJE),” tuturnya.  Ia menyebut, GAPPRI yang merupakan konfederasi IHT jenis produk khas tembakau Indonesia, yaitu kretek, beranggotakan pabrikan golongan I, golongan II, dan golongan III (besar, menengah, dan kecil) yang menguasai market share dalam negeri sebesar 70 persen itu mengkhawatirkan masa depan IHT nasional apabila isu kenaikan cukai sebesar 17 persen terwujud di tengah pertumbuhan ekonomi yang minus saat ini.  "Sebab, pemerintah dalam melakukan optimalisasi penerimaan melalui kenaikan tarif cukai ke depan harus mempertimbangkan indikator ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi serta kondisi daya saing," ucapnya.  Henry Najoan meyakini Presiden secara bijak akan mempertimbangkan masukan Perkumpulan GAPPRI demi kelangsungan usaha IHT, mengingat IHT sebagai bagian dari anak bangsa yang saat ini mengalami kondisi sulitnya ekonomi di tengah pandemi Covid-19, terus berupaya menjaga kelangsungan nadi dan pembangunan dari cukai dan pajak IHT yang cukup signifikan.  "Juga terjaganya penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja dalam negeri, nafkah bagi petani dan pekerja perkebunan tembakau dan cengkeh serta pemiliknya dan pekerja distribusi sampai pedagang kaki lima serta terjaga berbagai kegiatan di sepanjang rantai pasok IHT," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Vm3C4c5AyO0&amp;ab_channel=jawapostvofficial

GAPPRI: Kenaikan Cukai di Tengah Pandemi Akan Sulitkan Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/pabrik-rokok.jpg" alt="Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos" width="100%">
<figcaption>Karyawan PT Karyadibya Mahardhika proses produksi rokok di parbrik rungkut surabaya. frizal/jawa pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kendati pemerintah telah berhasil menekan peredaran rokok ilegal, industri hasil tembakau (IHT) belum bergairah. Pasalnya, banyak regulasi yang menghambat sektor tersebut. Salah satunya adalah Perpres 18/2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.  Ketua Gabungan Perusahaan Rokok (Gapero) Surabaya Sulami Bahar mengatakan bahwa RPJMN mengandung klausul-klausul yang mengancam eksistensi industri rokok. "Pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan melalui penyederhanaan struktur tarif cukai hasil tembakau (HT), peningkatan tarif cukai HT, dan ekstensifikasi barang kena cukai," tegasnya Kamis (13/2).  Gapero menyatakan sangat keberatan dengan kenaikan tarif cukai. Sebab, kebijakan tersebut meningkatkan kembali peredaran rokok ilegal. Juga, mematikan industri rokok itu sendiri. Menurut Sulami, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya, tapi tidak ada hasilnya.  Selain itu, RPJMN mengeluhkan rencana revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan. "PP 109 ini sudah pas dan sesuai dengan kondisi industri rokok Indonesia. Tapi, kenapa kok harus direvisi lagi dengan perubahan yang memberatkan?" kritik Sulami.  Gapero menyoroti tiga poin revisi PP 109 yang dianggap tidak relevan. Salah satunya, mengenai pembesaran gambar peringatan kesehatan, dari 40 persen menjadi 90 persen. Itu, menurut Sulami, akan membuat identitas produk tertutup.  Meski banyak kebijakan yang kontra, Gapero tetap mengapresiasi upaya pemerintah memerangi rokok ilegal. Menurut dia, tren peredaran rokok ilegal terus menurun.

Produsen Sebut RPJMN Ancam Eksistensi Industri Rokok

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri rokok

Berita Terkini