<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/01/pusri-pengantongan-1480882839.jpg" alt="Pusri menggelar kegiatan Pengantongan Akhir Tahun 2025 serta Perdana Tahun 2026 di Area Pabrik PT Pusri Palembang, Rabu (31/12). (dok. Pusri Palembang)" width="100%">
<figcaption>Pusri menggelar kegiatan Pengantongan Akhir Tahun 2025 serta Perdana Tahun 2026 di Area Pabrik PT Pusri Palembang, Rabu (31/12). (dok. Pusri Palembang)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menandai berakhirnya masa produksi Tahun 2025, Pusri menggelar kegiatan Pengantongan Akhir Tahun 2025 serta Perdana Tahun 2026 di Area Pabrik PT Pusri Palembang, Rabu (31/12). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Komisaris dan Direksi Pusri, ditandai dengan demo pengantongan pupuk secara langsung serta penandatanganan tutup produksi Tahun 2025 sebagai simbol kesiapan Pusri dalam memasuki tahun operasional 2026. Sepanjang Tahun 2025, Pusri terus memperkuat kinerja operasional dan bisnis di tengah dinamika industri pupuk nasional dan global. Berbagai langkah strategis dilakukan, di antaranya penguatan keandalan operasional pabrik, peningkatan efisiensi proses produksi, serta keberlanjutan pembangunan Pabrik Pusri III-B sebagai bagian dari program revitalisasi fasilitas produksi untuk mendukung kinerja jangka panjang perusahaan. Sejalan dengan misi perusahaan dalam menyediakan produk dan solusi agribisnis yang terintegrasi, Pusri tidak hanya memproduksi pupuk urea sebagai produk unggulan, tetapi juga secara konsisten memproduksi pupuk NPK serta produk inovasi lainnya untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian nasional. Selama Tahun 2025, seluruh pabrik Pusri mampu beroperasi secara optimal dan memenuhi target produksi yang telah ditetapkan. Penyaluran pupuk subsidi sepanjang Tahun 2025 berjalan dengan lancar sesuai ketentuan pemerintah, sekaligus dimbangi dengan kinerja penjualan sektor komersial yang menunjukkan capaian positif. Hal ini mencerminkan komitmen Pusri dalam menjaga keseimbangan antara penugasan pemerintah dan pencapaian kinerja bisnis perusahaan. Selain kinerja operasional, Pusri juga terus memperkuat kontribusinya kepada masyarakat dan lingkungan melalui pelaksanaan berbagai Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang berkelanjutan. Program-program unggulan seperti pemberdayaan masyarakat, pendidikan dan beasiswa, layanan kesehatan, penguatan UMKM, Program MUSI (Milennials Usahawan Indonesia) Competition, Program SESERA, PROKLIM (Program Kampung Iklim), pembangunan rumah ramah difabel, serta berbagai inisiatif sosial lainnya terus dijalankan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memasuki Tahun 2026, Pusri optimistis melanjutkan langkah transformasi perusahaan, memperkuat daya saing, serta menghadirkan produk-produk pupuk berkualitas dan inovatif yang ramah lingkungan guna mendukung ketahanan pangan nasional. "Seluruh insan Pusri diharapkan terus menjaga semangat, integritas, dan kolaborasi dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, sehingga Pusri dapat terus berperan aktif dalam mewujudkan kemandirian pangan dan kemakmuran negeri," ujar Direktur Utama Pusri, Maryono.

Pusri menggelar kegiatan Pengantongan Akhir Tahun 2025 serta Perdana Tahun 2026 di Area Pabrik PT Pusri Palembang, Rabu (31/12).

Tutup Masa Produksi 2025, Pusri Gelar Pengantongan Akhir Tahun 2025 dan Perdana 2026

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/GRESIK-23-C-2464927021.jpg" alt="Pemantauan proses distribusi pupuk melalui Commong Center Petrokimia Gresik. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pemantauan proses distribusi pupuk melalui Commong Center Petrokimia Gresik. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri petrokimia memiliki peran penting dalam menopang sektor hulu manufaktur RI. Pasalnya produk kimia yang dihasilkan dapat diolah berbagai industri, seperti plastik, tekstil, farmasi, kosmetik, dan obat-obatan. Namun kalangan pelaku usaha menilai ada berbagai hal yang menjadi pekerjaan rumah industri ini. Ketua Komisi Tetap Industri Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Achmad Widjaja mengatakan bahwa peran swasta penting dalam pengembangan industri hulu namun sulit bergerak karena terlalu banyak kebijakan yang tidak mendukung. Contohnya investasi dari luar seperti Lotte Group yang memerlukan waktu panjang sebelum akhirnya masuk ke dalam negeri.&nbsp; &ldquo;Seperti Lotte kan sampai makan waktu berapa tahun itu. Hal ini menjadi koreksi pemerintah,&rdquo; kata Achmad, dikutip Kamis (19/12). Demi menarik investor lain untuk bisa masuk ke pasar dalam negeri, maka pemerintah harus bisa memberikan paket kebijakan yang menarik. Di antaranya dengan tax holiday panjang mengingat industri petrokimia memerlukan investasi yang besar. Pasalnya untuk membangun pabriknya saja memerlukan waktu minimal tiga tahun. &ldquo;Nah itu harus dibebasin pajak lah yang paling penting. Investasi tax holiday-nya 20 tahun. Kalau nggak kan nggak bisa orang investasi. 20 tahun minimum, seperti di Vietnam," ujarnya. "Kita kalah sama Vietnam sama Malaysia karena memang mereka kasih minimum 20 tahun. Petrochemical kan sekali investasi umpamanya USD 20 miliar gitu lho," lanjut Achmad Widjaja.&nbsp; Investasi dari industri petrokimia bisa membuat RI menatap pertumbuhan ekonomi 8 persen sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, pemerintah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif agar industri bisa semakin ekspansif. "Untuk mencapai 8 persen caranya cuma satu. Lima persen itu kan sudah diberikan secara cuma-cuma sejak Covid tidak pernah turun, yaitu kontribusi industri primer, tambang dan lain-lain. Tiga persen itu pemerintah cukup menjaga iklim pengolahan industri," katanya. Untuk menjaga iklim perekonomian yang menuju 8 persen, menurutnya angka 3 persen itu industri sekunder menjadi kontribusi dari industrialisasi pengolahan. Untuk itu, Achmad berpendapat, pemerintah jangan terlalu banyak mengeluarkan peraturan-peraturan baru atau Kepmen-Kepmen atau kebijakan baru.&nbsp; Ia juga menilai industri petrokimia RI bergantung pada kondisi minyak dan gas bumi sebagai bahan baku utama. Untuk menjalankan arah industri yang lebih terukur, maka peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina juga sangatlah penting, utamanya dalam mengelola industri di sisi hulu demi menjalankan Refinery Development Master Plan (RDMP).&nbsp; Tidak ketinggalan, Ketua Komisi Tetap Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Hari Supriyadi menilai salah satu regulasi yang diperlukan dunia usaha saat ini ialah keberlanjutan yang jelas dari investasi petrokimia, misalnya kontrak jangka panjang untuk gas. &ldquo;Dan kita kontraknya itu jangan pendek-pendek. Gimana kita bisa hilirisasi, gimana kita bisa ekspansi? Kontrak gas itu cuma lima tahun, nggak bisa. Karena industri petrochemical kan hidupnya harus 20 tahun, investasinya triliunan,&rdquo; sebut Hari yang juga Ketua Umum Asosiasi Industri Penghasil Petrokimia Indonesia. Selain persoalan kontrak, perlu juga harga gas bumi tertentu (HGBT) yang rata pada semua pelaku industri petrokimia. Sayangnya, tidak semuanya merasakan kebijakan ini, yakni USD 6 per MMBTU. Padahal, industri petrokimia masuk ke dalam 7 sektor prioritas. "Atau bahkan bisa lebih rendah lagi dari USD 6 per MMBTU. Dan semua industri no one left behind, sekarang kan di pilih-pilih, dipilih-pilih yang tertentu. Harusnya semuanya kami udah dapat rekomendasi dari perindustrian tapi di ESDM tidak di eksekusi. Ada ratusan perusahaan yang sudah direkomendasikan tapi tidak dapat, meskipun masuk 7 sektor, tapi nggak bisa dieksekusi ESDM," sebut Hari.&nbsp; Jika industri petrokimia bisa berlari kencang, maka semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka. Saat ini di perusahaan besar industri petrokimia bisa menampung ribuan pekerjaan, termasuk yang terikat dalam rantai pasok.&nbsp; "Kalau kita tidak bisa terutilisasi 100 persen, makin turun, ya, otomatis sejalan dengan tenaga kerja. Meskipun industri petrokimia bukan padat karya tetapi tetap akan memengaruhi karena industri petrokimia tetap ada rantai pasoknya, ada vendor-vendor kecil. Kalau kita menurun kan mereka juga akan menurun. Jelas berdampak. Jadi rantai pasok yang mungkin terdampak tuh sampai ribuan orang juga," sebut Hari. Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menyampaikan pemerintah terus mengupayakan strategi agar situasi industri petrokimia bisa lebih kondusif. Untuk memantau produk impor, misalnya, pemerintah tengah mematangkan instrumen neraca komoditas.&nbsp; Sistem tersebut diperlukan lantaran produk petrokimia dan turunannya masih didominasi produk impor. Padahal, industri petrokimia dalam negeri tengah berjuang memperkuat rantai pasok produksi. Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton, sementara produk aromatik 4,61 juta ton, dan produk C1 metanol dan turunannya sebesar 980.000 ton.&nbsp; "Untuk penguatan struktur industri, yang perlu memang untuk penguatan salah satunya adalah melakukan integrasi industri hulu dan hilir," tuturnya.

Dalam catatan Kemenperin, produk petrokimia nasional meliputi olefin memiliki kapasitas produksi mencapai 9,72 juta ton.

Industri Petrokimia Perlu Perhatian Pemerintah, Investasi Triliunan Butuh Kepastian Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/petrokimia-gresik2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Arkha Jayanti Persada tbk melakukan penandatanganan kontrak kerjasama dengan PT Inerco Global International dan PT Krakatau Engineering untuk pembangunan pabrik petrochemical milik Lotte Chemical. Pembangunan Lotte Chemical Indonesia New Ethylene (Line) tersebut harapannya bisa memenuhi kebutuhan produk petrokimia di Indonesia.  Direktur Utara PT Inerco Global International, Hendrik Kawilarang Luntungan mengatakan, pembangunan proyek ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian Engineering, Procurement &amp; Construction (EPC) antara Presiden Direktur Lotte Chemical Indonesia, Lee Kwan Ho selaku pemilik proyek dengan President &amp; CEO of Lotte Engineering &amp; Construction, Ha Suk-Joo, serta dengan COO Hyundai Engineering &amp; Co Ltd Corporation Basic Chemicals, Hwang Jin Koo.  "Dalam kesempatan yang sama, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) antara Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia dan Vice Chairman &amp; CEO, Lotte Group Chemical Business Sector, Kim Gyo Hyun sehubungan dengan fasilitas percepatan realisasi investasi," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (15/12).  Dia menjelaskan, perusahaan Korea tersebut akan menginvestasikan USD 4 miliar dalam pembangunan pabrik yang berada di Cilegon, Banten. Proyek kompleks petrokimia ini memulai pekerjaan konstruksi pada 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025. Harapannya pabrik ini bisa memenuhi kebutuhan petrokimia di Indonesia.  "Asal tahu saja, saat ini lebih dari 50 persen kebutuhan produk petrokimia dalam negeri di Indonesia dipenuhi oleh barang impor. Investasi dengan nilai USD 4 miliar ini merupakan investasi luar negeri terbesar sejauh ini yang dilakukan grup perusahaan Lotte Chemical Corporation (LCC)," terangnya.  Hendrik mengungkapkan, investasi yang dilakukan Lotte Chemical Indonesia ini dapat melahirkan produk-produk substitusi impor yang diharapkan meningkatkan neraca perdagangan Indonesia. "Di sisi lain juga mendatangkan devisa dan menciptakan lapangan kerja," tutupnya.

Bantu Kurangi Impor Petrokimia, Lotte Chemical Bangun Pabrik di Banten

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ppatk-didesak-telusuri-dana-investasi-nasabah-brent-ventura-rp-17-t_m_.jpg" alt="ilustrasi investasi daerah" width="100%">
<figcaption>ilustrasi investasi daerah</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Setelah sempat terhambat masalah lahan, PT Lotte Chemical akhirnya punya titik terang untuk segera memulai investasi di Indonesia. Investor asal Korea itu bakal mendirikan pabrik petrokimia dengan total investasi USD 4,3 miliar atau Rp 60,2 triliun.  Jumat (13/12) PT Lotte Chemical menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Krakatau Steel Tbk untuk membantu realisasi pabrik baru Lotte Chemical di Cilegon, Banten. Dalam kerja sama tersebut, sebagian pembangunan pabrik Lotte akan menggunakan lahan milik anak usaha Krakatau Steel, yaitu PT Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC).  Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan, selama ini Lotte mengalami permasalahan untuk mendapatkan lahan di daerah tersebut. Namun, masalah bisa dituntaskan dengan bantuan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan pihak terkait lainnya. Salah satunya membeli hak guna bangunan (HGB) di KIEC.  "Lotte menggunakan sekitar 60 hektare. Sisanya lahan yang lain," ujar Silmy.  Sayangnya, Silmy tidak memberikan detail nilai kerja sama tersebut. Yang jelas, kerja sama itu membuka komitmen yang akan berdampak positif bagi Krakatau Steel.  "Tentunya kami sebagai industri baja bisa berpartisipasi untuk menyuplai kebutuhan baja pabrikan. Lalu, konstruksi dan di kawasan industri kami juga tersedia layanan air, pelabuhan, bahkan logistik," tambahnya.  Investasi Lotte yang relatif sangat besar diharapkan bisa menjadi peluang bagi perusahaan sebagai tetangga kawasan industri tersebut. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, permasalahan lahan yang tumpang tindih sudah rampung.  "Lotte mendirikan industrinya di atas HPL (hak pengelolaan lahan) Krakatau Steel dan sudah diselesaikan," ujar Bahlil.  Sebelumnya, terjadi tumpang tindih lahan antara lokasi pembangunan pabrik petrokimia Lotte dan area milik Krakatau Steel. "MoU akan jadi landasan hukum untuk penyelesaian masalah Lotte dan Krakatau Steel. Saya katakan ini akhir dari cerita yang tidak rugikan negara, tapi juga tidak rugikan investornya, Lotte. Semua dapat untung," tegasnya.  Menurut Bahlil, masalah lahan yang menghambat investasi Lotte Chemical hampir berlangsung selama tiga tahun. Pabrik Lotte Chemical di Cilegon akan mengolah naphta cracker bernilai tambah tinggi.  Bahan baku tersebut bisa dihasilkan menjadi beberapa produk turunan. Yakni, ethylene, propylene, polypropylene, dan lainnya. Setelah resmi beroperasi, hasil produksi dari pabrik itu bakal digunakan untuk memenuhi permintaan domestik maupun global.  Menurut data Kementerian Perindustrian, sepanjang periode Januari–Agustus 2019, nilai ekspor kelompok industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia itu telah menyumbang hingga USD 9 miliar. Melihat capaian tersebut, industri kimia dinilai memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Karena itu, industri kimia kerap kali menjadi tolok ukur tingkat kemajuan bagi suatu negara selain industri baja.  REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA  Tahun | PMDN | PMA | Total  2016 | 158,2 | 295,2 | 453,4  2017 | 194,7 | 318,5 | 513,2  2018 | 241,7 | 293,7 | 535,4  2019 | 283,5 | 317,8 | 601,3  Keterangan: Data 2019 kuartal III (Rp Triliun)  Sumber: BKPM

Kerja Sama dengan Krakatau Steel, Lotte Chemical Investasi Rp 60,2 T

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/41_stop.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Industri petrokimia menjadi salah satu penyebab tekornya neraca perdagangan Indonesia. Pemerintah pun mendorong industri petrokimia terus berkembang dan bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Itulah yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan pabrik baru PT Chandra Asri Petrochemical di Kota Cilegon, Banten, kemarin (6/12).  Pabrik tersebut memproduksi polietilena, bahan baku untuk produk pendukung infrastruktur, dan produk kebutuhan keseharian. Jokowi menyatakan, berdasar data pemerintah, kebutuhan polietilena sebagai bahan baku industri dalam negeri mencapai 2,3 juta ton per tahun. Kapasitas produksi nasional untuk bahan baku tersebut baru mencapai 780 ribu ton. ’’Artinya, kita masih impor 1,52 juta ton,’’ ungkapnya.  Jokowi memaparkan, neraca perdagangan ekspor dan impor untuk seluruh bahan kimia mengalami defisit Rp 193 triliun. Nilai ekspornya mencapai Rp 124 triliun dan impor Rp 317 triliun. Menurut Jokowi, defisit kebutuhan tersebut merupakan peluang bagi industri di dalam negeri. Dia menegaskan bahwa pemerintah siap memberikan insentif berupa tax holiday bagi pengusaha yang berinvestasi di sektor tersebut. ’’Jangan berikan peluang-peluang seperti ini ke negara lain dong. Kalau kita bisa membuat sendiri, kenapa harus impor?’’ katanya.  Jokowi mengapresiasi langkah PT Chandra Asri yang terus meningkatkan produksi. Mantan wali kota Solo itu menargetkan Indonesia bisa bebas dari jerat impor produk petrokimia pada 2024. ’’Feeling saya, kita gak impor bahan-bahan petrokimia 4 tahun sampai 5 tahun lagi,’’ tuturnya.  Presiden Direktur PT Chandra Asri Petrochemical Erwin Ciputra menjelaskan, pabrik baru berkapasitas 400 ribu ton per tahun itu dibangun dengan nilai investasi USD 380 juta atau setara Rp 5,3 triliun. Dengan pabrik baru, kapasitas produksi perusahaan meningkat menjadi 736 ribu ton per tahun. Dia memastikan hasil produksi pabrik bakal digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri nasional sebagai produk substitusi impor. Dia memperkirakan dapat mengurangi defisit perdagangan dan menghemat devisa hingga Rp 8 triliun.  Erwin menambahkan, pihaknya akan kembali berinvestasi untuk mengembangkan kompleks pabrik petrokimia kedua. Nilai investasinya mencapai Rp 60 triliun hingga Rp 80 triliun dan pembangunan itu diprediksi tuntas dalam empat tahun. ’’Kami berharap bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional,’’ tuturnya.  Selama pembangunan berlangsung, Chandra Asri bakal menyerap sekitar 25 ribu tenaga kerja. Mayoritas adalah tenaga kerja ahli seperti engineer. Selain investasi pada kompleks kedua ini, sejak 2005 sampai 2019, Chandra Asri merealisasikan investasi Rp 28 triliun dengan berbagai kegiatan ekspansi kapasitas, debottlenecking, dan pembangunan pabrik baru.

Presiden Jokowi: Stop Impor Bahan Petrokimia pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/jokowi-resmikan-pabrik-chandra-asri.jpg" alt="Presiden Jokowi meresmikan pabrik baru polietilena milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk senilai USD 380 juta atau setara Rp 5,3 triliun di Cilegon, Banten, Jumat (6/12). (Folly Akbar/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Presiden Jokowi meresmikan pabrik baru polietilena milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk senilai USD 380 juta atau setara Rp 5,3 triliun di Cilegon, Banten, Jumat (6/12). (Folly Akbar/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan persoalan defisit perdagangan yang menjerat Indonesia. Salah satu komoditas yang saat ini masih banyak diimpor yaitu polyethylene/polietilena (PE).  Hal itu diungkapkan Jokowi saat meresmikan pabrik baru polietilena milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk senilai USD 380 juta atau setara Rp 5,3 triliun di Cilegon, Banten. Polietilena merupakan salah satu produk turunan petrokimia.  Jokowi mengatakan, kebutuhan polietilena nasional saat ini mencapai 2,3 juta ton. Sementara jumlah yang mampu diproduksi dalam negeri baru sekitar 736 ribu ton.  "Artinya kita masih impor 1,52 juta ton pertahunnya," ujarnya di Kompleks Chandra Asri, Cilegon, Jumat (6/12).  Padahal, lanjut dia, Indonesia sudah mampu memproduksinya sendiri. Hanya, kapasitasnya belum mencukupi.  Oleh karenanya, Jokowi mengapresiasi upaya emiten bursa dengan sandi TPIA itu dalam memproduksi produk tersebut. "Jangan beri peluang ke negara lain. Kalau bisa (produksi), kenapa impor?" tuturnya.  Jokowi menargetkan produksi petrokimia di Indonesia bisa ditingkatkan. Pemerintah menyiapkan sejumlah insentif pajak berupa tax holiday ataupun tax allowance untuk merangsang minat pengusaha.  Mantan Wali Kota Surakarta itu menargetkan Indonesia tidak impor bahan-bahan petrokimia pada 2024 mendatang. "Feeling saya 4-5 tahun lagi kita enggak impor bahan-bahan petrokimia," terangnya.

Jokowi Targetkan Indonesia Tak Lagi Impor Polietilena pada 2024

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/energi-bersih-PGN.jpg" alt="PT Perusahaan Gas Negara Tbk berkomitmen perkuat infrastruktur dan optimalkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia (dok PGN)" width="100%">
<figcaption>PT Perusahaan Gas Negara Tbk berkomitmen perkuat infrastruktur dan optimalkan pemanfaatan gas bumi di Indonesia (dok PGN)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mendukung penuh penguatan industri petrokimia melalui penyediaan gas bumi yang terbukti lebih efisien dan ramah lingkungan, dengan mengoptimalkan produksi gas di dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat memacu industri petrokimia di dalam negeri lebih punya daya saing.  "Selama lebih dari setengah abad, kami melakukan berbagai inisiatif agar gas bumi dapat dinikmati oleh lebih banyak pelaku usaha dan masyarakat. Sektor Petrokimia sebagai salah satu usaha strategis, termasuk salah satu prioritas pelayanan PGN," jelas Direktur Utama PGN, Gigih Prakoso pada Kegiatan Pembukaan Hilir Migas Expo 2019 di Jakarta (27/9).  Berbagai infrastruktur telah dibangun PGN untuk menjawab tantangan akses gas bumi dan sesuai dengan wilayah goegrafis kepulauan di Indonesia, meliputi fasilitas terminal dan regasifikasi LNG, pipa transmisi, jaringan distribusi gas bumi, dan SPBG yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.  Gigih menambahkan, PGN juga terus mengembangkan infrastruktur distribusi baru di beberapa daerah yang mulai tumbuh sektor industrinya. Misalnya di wilayah Kendal, Semarang dan Ungaran. Pasokan gas ke wilayah Jawa Tengah ini akan berasal dari Blok Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, Jawa Timur. Untuk mengirimkan gas dari blok tersebut, PGN melalui anak usahanya Pertagas, sedang dalam penyelesaian pipa transmisi sepanjang 267 km dari Gresik-Semarang.  "Kami percaya bahwa pemanfaatan gas bumi akan mendorong daya saing sektor industri kita. Karena itulah pembangunan infrastruktur akan tetap menjadi komitmen PGN dalam jangka panjang," tambahnya.  Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Bambang Brodjonegoro pada kesempatan yang sama mengatakan, pada saat ini gas bumi telah menjadi aset strategis untuk mendorong produksi dan menguatkan kebangkitan sektor manufaktur.  Sesuai materi yang disampaikan bahwa arahan Presiden RI Joko Widodo mengenai pengembangan infrastruktur harus berdampak langsung terhadap pengembangan wilayah dan meningkatkan nilai tambah. Itu sebabnya, pembangunan infrastruktur akan menjadi salah satu kunci utama dalam memperkuat pengembangan wilayah ekonomi baru melalui pemanfaatan gas bumi di dalam negeri.  “Gas bumi bukan lagi sebagai komoditas. Tapi harus menjadi alat produksi yang memperkuat sektor industri dan perekonomian nasional," imbuh Bambang.

PGN Siapkan Infrastruktur Gas Dukung Pengembangan Industri Petrokimia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/potensi-ri-jadi-pusat-pertumbuhan-industri-petrokimia_m_186540.jpeg" alt="ilustrasi pabrik petrokimia" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pabrik petrokimia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan produksi di sektor manufaktur lainnya. Dengan sifatnya yang padat modal, padat teknologi, dan lahap energi, pengembangan industri petrokimia perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. &ldquo;Industri petrokimia sebagai salah satu sektor hulu yang menyediakan bahan baku untuk hampir seluruh sektor hilir, seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetik hingga farmasi. Sehingga keberlanjutan dalam pembangunan industri petrokimia sangat penting bagi aktivitas ekonomi,&rdquo; kata Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2). Menurutnya, Indonesia telah menghasilkan beberapa produk industri petrokimia, namun jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan domestik yang cukup besar. Misalnya, produk nafta cracker yang saat ini diproduksi nasional sebanyak 900 ribu ton per tahun, sementara permintaan dalam negeri 1,6 juta ton. Sedangkan, Singapura sudah memproduksi 3,8 juta ton dan Thailand 5 juta ton per tahun. &ldquo;Maka konsekuensinya, angka impor menjadi naik dan mempengaruhi pemasukan dalam negeri. Belum lagi, ketergantungan impor produk petrokimia menyebabkan industri hilir rapuh terhadap dinamika nilai tukar mata uang,&rdquo; terangnya. Lebih lanjut, dirinya optimis Indonesia berpotensi bisa menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia, bahkan bisa kompetitif di tingkat ASEAN maupun Asia. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi cadangan minyak dan gas hingga 7,5 miliar barrel dan 150 triliun cubic feet serta cadangan batu bara 30 miliar ton. &ldquo;Sumber daya ini belum digunakan secara optimal dan selama ini hanya diekspor,&rdquo; ungkapnya. Untuk itu, perlunya hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri dan sumber daya saing. &ldquo;Kita harus mengubah cara pandang terhadap kekayaan alam domestik, bukan lagi sekedar komoditas perdagangan. Tetapi, harus digunakan sebagai pendukung sektor industri,&rdquo; jelas dia. Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2015-2017, pertumbuhan industri petrokimia berbasis migas masih dipengaruhi oleh kenaikan harga gas. Pasalnya, bahan baku gas membentuk 70 persen terhadap struktur biaya produksi pada sektor tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mempercepat realisasi investasi di industri petrokimia, Kemenperin telah mengusulkan agar sektor ini perlu mendapatkan penurunan harga gas. Dipastikan, dengan harga gas yang kompetitif, daya saing industri petrokimia nasional semakin meningkat. Sigit menyebutkan, peningkatan produktivitas dan daya saing industri petrokimia nasional, antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan baku dan energi. Selanjutnya, keterpaduan industri petrokimia dengan sektor hulu migas, sistem logistik transportasi dan pelabuhan yang dapat diandalkan, pembangunan kompetensi SDM, serta penfaatan riset dan teknologi industri. &ldquo;Beberapa subsektor industri telah memasuki revolusi industri keempat atau Industry 4.0, salah satunya adalah industri petrokimia. Kami berharap, pembangunan inovasi teknologi informasi ini, khususnya di sektor manufaktur, dapat mendorong industri nasional lebih produktif dan berdaya saing,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, sedikitnya ada tiga perusahaan yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pengembangan sektor industri petrokimia di Indonesia. &ldquo;Mereka akan memproduksi kebutuhan bahan baku kimia berbasis nafta cracker di dalam negeri. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi impor," tegasnya. Pertama, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. selaku industri nasional, akan menggelontorkan dana sebesar USD 6 miliar sampai tahun 2021 dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Pada tahun 2017, perseroan berinvestasi sebesar USD150 juta untuk menambah kapasitas butadiene sebanyak 50 ribu ton per tahun dan polietilene 400 ribu ton per tahun. Kedua, industri petrokimia asal Korea Selatan, Lotte Chemical Titan akan merealisasikan investasinya sebesar USD 3-4 miliar untuk memproduksi nafta cracker dengan total kapasitas sebanyak 2 juta ton per tahun. Bahan baku kimia tersebut diperlukan untuk menghasilkan ethylene, propylene dan produk turunan lainnya. Dan, ketiga, manufaktur besar Thailand, Siam Cement Group (SCG), juga berencana membangun fasilitas produksi nafta cracker senilai USD600 juta di Cilegon, Banten. &ldquo;Dengan tambahan investasi Lotte Chemical dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., Indonesia akan mampu menghasilkan bahan baku kimia berbasis nafta cracker sebanyak 3 juta ton per tahun. Bahkan, Indonesia bisa memposisikan sebagai produsen terbesar ke-4 di ASEAN setelah Thailand, Singapura dan Malaysia,&rdquo; pungkasnya.

Potensi RI Jadi Pusat Pertumbuhan Industri Petrokimia

industri petrokimia

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri petrokimia

Berita Terkini