<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/WhatsApp-Image-2023-03-27-at-13.23.06-1.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Keberadaan pelumas tak hanya berhenti mempunyai peran penting di dunia industri otomotif, tapi juga dalam industri pendukung turunannya.  Terkait hal ini PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) melalui lini merek MobilTM Lubricants untuk sektor Business to Business (B2B) mengadakan kegiatan bertajuk MobilTM Nationwide General Manufacture.  Setelah sukses menggelar acara pertamanya untuk tahun 2023 pada hari Kamis (16/3) bertempat di The Westin Hotel, Surabaya, PT EMLI kembali menggelar edisi kedua kegiatan MobilTM Nationwide General Manufacture untuk para pelaku industri khususnya untuk wilayah Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya.  Edisi kedua dari MobilTM Nationwide General Manufacture ini diadakan pada hari Selasa (21/3) bertempat di Harris Convention Hall Summarecon Bekasi, Jawa Barat. Acara ini dihadiri sekitar 120 peserta dari berbagai pelaku industri yang berada di area Jawa Barat, Banten, dan sekitarnya.  Kegiatan ini mengangkat topik mengenai peranan pelumas dalam mengoptimalkan biaya perawatan mesin demi mengefisiensikan biaya operasional perusahaan secara maksimal, guna mendukung peningkatan produktivitas para pelaku industri manufaktur.  President Director PT EMLI Syah Reza mengatakan bahwa melalui kesempatan tersebut, pihaknya bersama dengan para pelaku industri tak hanya dari kalangan industri otomotif berbagi pengalaman dan menghadirkan solusi dari setiap permasalahan yang ada di sektor industri manufaktur saat ini.  Seminar yang diadakan selama 1 hari ini menghadirkan berbagai materi yang di isi oleh para profesional dalam hal perawatan mesin. Selain pemaparan dari perwakilan MobilTM Lubricants, acara ini juga dihadiri oleh dua Equipment Builder yang tidak asing lagi di dalam dunia manufaktur tanah air, yaitu KraussMaffei (Plastic Injection Molding) dan Schaeffler (bearrings).  ”Antusiasme para pelaku industri di setiap wilayah cukup tinggi, terlihat dari bermacam kalangan yang hadir sangat bersemangat dalam mendengarkan, dan berbagi pengalaman antar pelaku industri manufaktur sejak edisi pertama hingga edisi kedua. Kami berusaha menghadirkan materi-materi yang relevan terhadap kondisi dan permasalahan saat ini, semoga apa yang kami hadirkan dapat berguna kepada para pelaku industri yang hadir menjadi peserta seminar,” tutup Syah Reza.  &nbsp;

Pakai Pelumas Berkualitas Bisa Tekan Biaya Perawatan Mesin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berlakukan-sni-untuk-pelumas-pemerintah-terkendala-infrastruktur_m_208148.jpeg" alt="oli pelumas" width="100%">
<figcaption>oli pelumas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah berencana memberlakukan standar nasional Indonesia (SNI) untuk produk pelumas yang beredar di Indonesia pada Juni 2018. Namun, rencana tersebut masih terkendala infrastruktur yang belum memadai. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit mengatakan laboratorium di Indonesia belum memadai untuk melakukan pengujian, khususnya untuk performance parameter. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan pemerintah sebelum memberlakukan SNI wajib untuk pelumas. "Yang jadi pertimbangan kita masih ada hal cukup besar, yaitu laboratorium kita. Karena belum ada yang mampu menguji khusus untuk performance parameter," katanya di Bogor, Jumat (27/4). Menurutnya, saat ini Kemenperin tengah mempersiapkan laboratorium yang bisa melakukan uji parameter tersebut. Sebab, jika tak ada laboratorium yang bisa melakukan pengujian tersebut, maka produsen akan melakukan uji SNI di luar negeri. Hal tersebut sangat merugikan untuk Indonesia. "Sebenarnya bisa saja kita melakukan pemberlakukan SNI wajib, tapi kalau tidak ada laboratorium yang bisa lakukan uji maka mereka akan melakukan pengujian di luar negeri. Ini kan merugikan kita juga," pungkasnya.

Berlakukan SNI untuk Pelumas, Pemerintah Terkendala Infrastruktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kemenperin-terapkan-sni-untuk-produk-pelumas-pada-juni-2018_m_208081.jpeg" alt="Dirjen Ikta Kemenperin Achmad Sigit" width="100%">
<figcaption>Dirjen Ikta Kemenperin Achmad Sigit</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib untuk produk pelumas yang ada di Indonesia. Hal ini lantaran banyaknya produk pelumas yang beredar masih di bawah standar. Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil dan Aneka (IKTA) Kemenperin Achmad Sigit mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu notifikasi dari Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) terkait rencana pemberlakuan SNI wajib untuk pelumas tersebut. Jika tidak ada sanggahan dari negara-negara anggota WTO lainnya, maka pemerintah bisa memberlakukannya. Saat ini, proses notifikasi di WTO sudah berlangsung dua bulan. Jadi diperkirakan, SNI wajib untuk produk pelumas dapat mulai diberlakukan pada Juni 2018. "Notifikasi dari WTO itu tiga bulan, apabila tidak ada sanggahan dari negara-negara, sekarang sudah dua bulan, ya kita bisa berlakukan untuk SNI wajib," katanya di Bogor, Jumat (27/4). Sementara itu, Direktur Industri Kimia Hilir Kemenperin Taufieq Bawazier menambahkan, keinginan pemerintah untuk memberlakukan SNI wajib untuk produk pelumas didasari pemikiran bahwa saat ini penggunaannya hampir mendekati 42 persen. Menurutnya, sudah menjadi tugas pemerintah untuk melindungi industri dari produk-produk yang di bawah standar. "Pelumas banyak fakta di lapangan banyak produk pelumas yang beredar di bawah standar. Kalau ada SNI wajib, bisa mempidanakan orang-orang yang mengedarkan produk pelumas di bawah standar," tandasnya.

Kemenperin Terapkan SNI Untuk Produk Pelumas Pada Juni 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/penjualan-pelumas-industri-stagnan_m_156750.jpeg" alt="DATAR: Petugas menata drum di pabrik Pertamina Lubricants, Gresik. Selain untuk otomotif, pelumas digunakan untuk industri." width="100%">
<figcaption>DATAR: Petugas menata drum di pabrik Pertamina Lubricants, Gresik. Selain untuk otomotif, pelumas digunakan untuk industri.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Hingga saat ini, penjualan pelumas industri di Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara terbilang stagnan. Tahun sebelumnya penjualan pelumas industri bahkan mengalami penurunan hingga 4 persen. Salah satu faktor utamanya adalah efisiensi besar-besaran oleh industri perkapalan. Area Sales Manager Industri Pertamina Region V Tri Purwanto mengungkapkan, sektor perkapalan saat ini melakukan penghematan akibat persaingan harga di dunia logistik dan pelayaran. Akibatnya, banyak kapal yang memperpanjang umur oli. &rsquo;&rsquo;Jika biasanya oli harus diganti setiap 6 ribu jam, sekarang mereka akan mengganti setiap 8&ndash;10 ribu jam,&rsquo;&rsquo; ujarnya. Menurut Tri, pihaknya sebenarnya menargetkan kenaikan penjualan hingga 5 persen pada tahun ini. Karena itulah, Pertamina mulai menerapkan beberapa strategi untuk meningkatkan penjualan. Mulai melakukan in-house training kepada para pelaku industri hingga menyusun program aftersales support. Pelatihan diberikan kepada para pekerja industri untuk bisa mengaplikasikan pelumas dengan benar. Sebab, pelumas tidak bakal bekerja dengan baik jika pemasangannya salah. Program aftersales support dilakukan dalam bentuk pengecekan oli setelah pemakaian. Kandungan oli diperiksa untuk mengetahui alat industri maupun mesin masih bagus atau rusak. Selain itu, pengguna bisa tahu umur olinya masih dapat diperpanjang atau tidak. &rsquo;&rsquo;Kami tidak hanya menjual produk, tapi juga menjalin kerja sama dengan pelaku industri,&rsquo;&rsquo; ungkap Tri. Berbeda dengan penjualan pelumas industri, penjualan pelumas otomotif justru mengalami kenaikan. Tahun ini kenaikannya mencapai 2 persen (yoy). Tri memprediksi kenaikan disebabkan penambahan jumlah kendaraan roda dua. (*)

Penjualan Pelumas Industri Stagnan