<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/26/bb6e754c-30d6-4eeb-be45-203226d628f9-4080631400.jpg" alt="Wamenperin Faisol Riza dalam acara pembekalan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8). (Dimas Choirul/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wamenperin Faisol Riza dalam acara pembekalan Tim Ekspedisi Patriot di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/8). (Dimas Choirul/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Wakil Ketua Umum DPP PKB, Faisol Riza menilai, skema Agreement on Reciprocal Trade (ART) yand diteken oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump bisa membawa dampak positif bagi Indonesia. Melalui perjanjian ini, dipercaya akan memperkuat posisi perdagangan Indonesia di tingkat global. Faisol mengatakan, ART&nbsp;membuka peluang bagi percepatan hilirisasi mineral nasional. Sektor ini diketahui selama ini menghadapi berbagai kendala,&nbsp;mulai dari aspek investasi, teknologi, maupun akses pasar. &ldquo;Selama ini hilirisasi mineral kita masih menghadapi banyak tantangan. Dengan adanya perjanjian dagang Indonesia&ndash;Amerika, hilirisasi pasir silika sebagai bahan utama produksi chip atau semikonduktor berpeluang direalisasikan di dalam negeri. Ini lompatan besar bagi industrialisasi Indonesia,&rdquo; kata Faisol dalam keterangannya,&nbsp;Jumat (27/2). Ia menjelaskan, pasir silika merupakan salah satu bahan baku penting dalam industri semikonduktor global. Melalui kerja sama ini, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemasok bagi perusahaan-perusahaan semikonduktor milik Amerika Serikat, sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Faisol menilai tidak tepat pandangan sejumlah pihak yang mempertanyakan ART ini. Terutama bila dibandingkan dengan&nbsp;berbagai perjanjian perdagangan seperti ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN&ndash;China Free Trade Area (AC-FTA), maupun kerangka multilateral World Trade Organization (WTO). &ldquo;Perjanjian bilateral memungkinkan evaluasi dan renegosiasi jika di kemudian hari terdapat klausul yang merugikan. Ini berbeda dengan perjanjian multilateral yang mengikat banyak negara dan jauh lebih kompleks untuk ditinjau ulang," imbuhnya. Faisol meyakini bahwa perjanjian ART ini tidak akan membunuh industri nasional atau IKM. Melalui perjanjian ini, produk industri nasional tidak akan mengalami persaingan langsung&nbsp;dengan produk Amerika Serikat di pasar domestik. Ia menyoroti fakta bahwa sebanyak 1.819 pos tarif produk Indonesia mendapatkan fasilitas tarif nol persen ke pasar Amerika. Sebelum perjanjian ini, produk-produk tersebut dikenakan tarif antara 8 hingga 12 persen. &ldquo;Kelompok industri tekstil, furnitur kayu, karet, serta berbagai produk IKM justru sangat diuntungkan. Ini peluang besar untuk ekspansi ekspor dan penciptaan lapangan kerja,&rdquo; pungkasnya.

Melalui perjanjian ART ini, dipercaya akan memperkuat posisi perdagangan Indonesia di tingkat global.

PKB sebut Perjanjian Dagang AS-Indonesia Untungkan Industri Nasional, Ekspor dan Lapangan Kerja Berpotensi Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/1CNZ0J2CWST8SF7KcEMgrHvOJ5vdHcSpA5m91JSZ-3500873480.jpg" alt="Ilustrasi Industri Petrokimia. (Zero Carbon Analytics)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Industri Petrokimia. (Zero Carbon Analytics)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Kemandirian di sektor industri petrokimia menjadi isu strategis bagi Indonesia. Selama ini, lebih dari separuh kebutuhan bahan baku petrokimia seperti etilena dan propilena masih harus diimpor. Ketergantungan ini tidak hanya menambah beban defisit perdagangan, tetapi juga membuat industri nasional rawan terhadap fluktuasi harga global. Selain itu, melemahkan daya saing produk hilir seperti plastik, otomotif, dan kemasan. Di tengah tantangan tersebut, Lotte Chemical Indonesia (LCI) mengambil langkah memperkuat ekosistem industri dalam negeri. Yakni dengan menggelar rangkaian Customer Gathering di Surabaya (22 Agustus) dan Jakarta (27 Agustus). Kegiatan ini menegaskan visi LCI untuk tumbuh bersama pelanggan sekaligus menyambut beroperasinya fasilitas naphtha cracker di Cilegon, Banten. Pabrik baru ini diproyeksikan menjadi tulang punggung pengurangan impor bahan baku petrokimia dengan memproduksi etilena dan propilena secara mandiri di dalam negeri. &ldquo;Keberhasilan LCI tidak hanya bertumpu pada teknologi dan kapasitas produksi, tetapi juga pada kekuatan kolaborasi dengan mitra dan pelanggan,&rdquo; ujar Yim Dong Hee, President Director LCI melalui keterangannya. Yim menegaskan, pelanggan bukan sekadar pembeli, melainkan mitra strategis dalam membangun masa depan industri nasional. Sejumlah pelanggan juga mengapresiasi langkah LCI. Woeidi Orso, Head of Operational Plastic Bag Operation PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk, menilai Customer Gathering ini penting untuk memperkuat komunikasi dan efisiensi industri. &ldquo;Kami memandang LCI bukan sekadar pemasok bahan baku, tetapi mitra strategis yang mendorong pengembangan industri petrokimia nasional,&rdquo; imbuh Woeidi Orso. Senada dengan itu, Osbert Baramuli, Direktur Sales PT Bukitmega Masabadi, menyebut kerja sama dengan LCI membuka peluang pengembangan lebih jauh industri barang jadi polipropilena di Indonesia. Dengan beroperasinya fasilitas baru di Cilegon, LCI berharap dapat berkontribusi pada kemandirian industri petrokimia nasional, penciptaan lapangan kerja, hingga penguatan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

Lotte Chemical Indonesia menggelar Customer Gathering untuk memperkuat industri petrokimia dalam negeri dan mengurangi ketergantungan impor

Membangun Kemandirian Petrokimia: Lotte Chemical Indonesia Perkuat Ekosistem Industri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/industri-plastik.jpeg" alt="Ilustrasi industri pembuatan plastik" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi industri pembuatan plastik</figcaption>
</figure>SEIRING dengan pengetahuan manusia yang semakin maju, serta lompatan teknologi transportasi dan komunikasi, dunia semakin tidak berbatas memasuki era globalisasi. Hal ini memengaruhi proses interaksi dan integrasi antara orang, perusahaan, dan pemerintah di seluruh dunia. Dalam era ini, tentu dibutuhkan strategi untuk mendapatkan peran penting dalam industri dunia.  Globalisasi juga mendorong negara-negara melakukan kerjasama/perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement), dimana komponen hambatan tarif dilimitasi/ diturunkan (Melchior, 2018). Akibatnya, pada beberapa negara terjadi defisit neraca perdagangan karena serbuan produk impor, serta persaingan langsung antara barang asal luar negeri dan industri dalam negeri. Dalam hal ini pembuat kebijakan perlu memiliki strategi yang tepat, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.  Selain hambatan tarif, terdapat pula strategi non tarif barriers (NTB)/ non tarif measurement (NTM), yang dilakukan oleh pemerintah/negara dalam upaya menjaga arus barang impor. Misalnya dalam kaitannya menjaga Kesehatan/ keselamatan masyarakat atau dalam upaya menjaga industri dari persaingan tidak sehat seperti kuota; standar dan norma teknis; standar kesehatan, sanitasi, karantina; persyaratan pelabelan, pengemasan dan pembotolan; dll (Chen, 2019).  Dalam rangka menghadapi arus globalisasi, penting untuk membangun industri yang kuat serta berdaya saing, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang dilakukan paralel oleh pelaku usaha dengan pembuat kebijakan.  Dari sisi dunia usaha, perlu ditingkatkan kesadaran korporasi terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi korporasi. Perusahaan dalam negeri baik swasta murni maupun BUMN/BUMD juga harus menangkap peluang, bahwa pasar tidak hanya di Indonesia.  Populasi Indonesia sebesar sekitar 273 juta jiwa memang merupakan pasar yang cukup besar, namun kita juga harus menyadari bahwa dibandingkan data populasi dunia, populasi Indonesia hanya sebesar 3,5 persen (worldometers, 2020). Sehingga masih terdapat 96,5 persen ruang pasar dunia untuk terus dilakukan penetrasi.  Tidak hanya potensi pasar yang lebih luas, globalisasi tentu juga membawa persaingan yang lebih ketat. Terkait hal ini, perusahaan juga harus melakukan langkah-langkah efisiensi hingga peningkatan mutu, untuk bersaing dengan pesaing dari luar negeri.  Dunia usaha juga perlu memahami bahwa dengan meningkatnya kesadaran terkait lingkungan, masyarakat mulai sadar akan ancaman perubahan iklim dan penipisan sumber daya alam. Peneliti hingga NGO (Non-govermental organization) lingkungan mulai berbicara tentang masalah ekologi , misalnya emisi gas rumah kaca, keanekaragaman hayati, pengelolaan limbah, pengelolaan air. Sehingga investor dapat memilih untuk memasukkan masalah keberlanjutan ke dalam pilihan investasi mereka.  Dengan semakin meningkatnya kesadaran lingkungan yang baik di pasar, perusahaan juga harus memikirkan cara agar menjaga kelestarian lingkungan, sehingga tidak terstigma sebagai perusak lingkungan. Perusahaan perlu memahami bahwa isu lingkungan dapat menjadi salah satu strategi di negara pasar untuk menghambat penetrasi produk seperti ketika produk sawit RI dilarang masuk ke pasar Eropa, beberapa waktu lalu.  Kini, era ekonomi berbasis pengetahuan, perusahaan harus beroperasi dalam lingkungan kompleks, yang meminta penggunaan data dan informasi bernilai tinggi secara intensif dalam proses, produk, layanan, dan teknologi mereka secara individu dan kolektif. Perusahaan dapat memanfaatkan Competitive Intelligence (CI) sebagai produk interpretatif, dari suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi eksternal sebagai bahan pengambilan keputusan.  Competitive Intelligence dapat berfungsi sebagai kerangka penelitian, pengembangan dan inovasi untuk organisasi yang berusaha untuk meningkatkan daya saing mereka, melalui penggunaan data dan informasi bernilai tinggi dalam proses, produk, dan layanan mereka (José Ricardo López-Robles, 2019).  Perusahaan harus memanfaatkan teknologi dan meningkatkan inovasi untuk tetap melaju dalam jalur kompetisi dunia. Mulai dari bidang produksi, marketing, hingga office automation dilakukan untuk menjaga laju persaingan dan efisiensi.  Seiring dengan inovasi yang dilakukan perusahaan, perlu dilakukan langkah perlindungan, salah satunya dengan perlindungan HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Perlindungan HKI melalui hak cipta memoderasi hubungan antara inovasi terbuka dan kinerja perusahaan, sehingga hubungan tersebut lebih kuat ketika penggunaan hak cipta tinggi daripada rendah (Brem, Nylund, &amp; Hitchen, 2017).  Namun, upaya-upaya yang dilakukan oleh dunia usaha saja tidak cukup. Penting bagi pembuat kebijakan/ pemerintah untuk berperan aktif menciptakan ekosistem yang fit bagi dunia usaha. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah membangun negara berkeadilan. Pemerintah diantaranya harus dapat memangkas jurang ketimpangan, menjaga pertumbuhan, membangun dan menjaga ekosistem kompetitif hingga menjadi wasit yang adil bagi dunia usaha.  Pemerintah harus berupaya keras dalam berbagai aspek untuk memangkas ketimpangan, sebab, ketimpangan mengurangi kebahagiaan, menyuburkan kejahatan, menyuburkan intoleransi dan politik identitas, ketimpangan mengganggu pengentasan kemiskinan (Yusuf A. A., 2020). Ketimpangan membuat pertumbuhan ekonomi tidak optimal (Raj Chetty, 2018).  Salah satu cara memangkas jurang ketimpangan adalah membangun infrastruktur yang merata, baik fisik jalan tol, jalan arteri, saluran irigrasi, jembatan, waduk yang belakangan massif dilakukan pemerintah, namun juga infrastruktur non fisik seperti mutu pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan kebahagiaan penduduk.  Pemerintah harus dapat membuat seluruh warga negara dalam garis start yang setara dalam perlombaan memasuki dunia kerja, dan dilakukan sejak dini seperti perbaikan gizi balita, serta pendidikan anak usia dini dengan fokus pembangunan emotional intelligence, agar dapat tercipta masyarakat cerdas secara emosional, cerdas secara sosial.  Pemerintah perlu memerhatikan mutu ekosistem pendidikan, terutama yang hanya bisa dijangkau masyarakat rentan. Pemberian gaji para pengajar yang lebih baik, dan juga diiringi dengan sertifikasi yang ketat untuk memastikan tenaga pengajar memiliki mutu yang seimbang antara kota besar dan kota kecil.  Terkait isu pertumbuhan ekonomi, dari sisi perdagangan internasional, nilai atas ekspor dan impor merupakan salah satu komponen yang harus dijaga pemerintah. Bagaimana meningkatkan nilai ekspor antara lain dengan melakukan komplesitas ekonomi atas barang-barang mentah/setengah jadi, sehingga nilai atas barang tersebut meningkat. Disisi impor, perlu dilakukan strategi pengurangan impor, khususnya barang konsumsi dan beralih dengan barang mentah/ setengah jadi untuk ditingkatkan nilainya di dalam negeri. Hal ini tentu membutuhkan peran swasta / industri yang mau berinvestasi secara fisik di Indonesia.  Bagi pembuat kebijakan, mendukung proses paten dan merek dagang yang lebih efisien di UKM akan menjadi cara untuk meningkatkan efisiensi inovasi secara umum, dan inovasi terbuka pada khususnya. Misalnya, biaya pengajuan dan pemeliharaan HKI harus lebih berbeda untuk perusahaan kecil atau besar. Di banyak negara, inisiatif seperti itu sudah ada, jadi para pemimpin perusahaan harus mempertimbangkan dengan hati-hati pilihan dukungan tersebut (Brem, Nylund, &amp; Hitchen, 2017).  Dampak Globalisasi dimana strategi tarif semakin terbatas, dan strategi Non Tariff Measurement mendapat tekanan dari negara-negara yang mengandalkan jalur distribusi dan perdagangan, maka salah satu strategi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah melalui Perlindungan atas Kekayaan Intelektual.  Perlu diperhatikan juga bahwa dengan pengetahuan yang semakin meningkat, telah membawa kesadaran tentang pentingnya menjaga ekologi. Peran pemerintah yang diharapkan antara lain menjaga keanekaragaman hayati, melakukan kontrol, monitoring dan evaluasi berkala terhadap konsesi hutan, konsesi tambang, hingga konsesi kelautan, melakukan kontrol, monitoring dan evaluasi terhadap limbah industri, perluasan zona hijau, hingga membuat aturan-aturan terhadap hewan ternak.  Dengan tugas-tugas yang dilakukan secara simultan dan professional, baik oleh pemangku kebijakan maupun dunia usaha, diharapkan akan tercipta ekosistem negara berkeadilan dengan ketimpangan yang rendah, indeks kebahagiaan penduduk yang tinggi, memiliki industri nasional berskala global, yang bahkan mampu menangkal strategi perdagangan negara lain. INi karena memahami peraturan dan standar di pasar tujuan, memiliki dan paham atas hak atas kekayaan intelektual, memiliki tanggung jawab sosial yang holistic, serta memiliki kesadaran ekologi yang baik.  &nbsp;  Samuel Hartawijaya Kusdiarto Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia Sekolah Kajian Stratejik dan Global

Membangun Negara Berkeadilan dalam Mewujudkan Industri Berskala Global

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/potensi-ri-jadi-pusat-pertumbuhan-industri-petrokimia_m_186540.jpeg" alt="ilustrasi pabrik petrokimia" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pabrik petrokimia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri petrokimia di Indonesia karena berperan penting dalam memenuhi kebutuhan produksi di sektor manufaktur lainnya. Dengan sifatnya yang padat modal, padat teknologi, dan lahap energi, pengembangan industri petrokimia perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. &ldquo;Industri petrokimia sebagai salah satu sektor hulu yang menyediakan bahan baku untuk hampir seluruh sektor hilir, seperti industri plastik, tekstil, cat, kosmetik hingga farmasi. Sehingga keberlanjutan dalam pembangunan industri petrokimia sangat penting bagi aktivitas ekonomi,&rdquo; kata Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Achmad Sigit Dwiwahjono dalam keterangan tertulis, Selasa (6/2). Menurutnya, Indonesia telah menghasilkan beberapa produk industri petrokimia, namun jumlahnya masih belum memenuhi kebutuhan domestik yang cukup besar. Misalnya, produk nafta cracker yang saat ini diproduksi nasional sebanyak 900 ribu ton per tahun, sementara permintaan dalam negeri 1,6 juta ton. Sedangkan, Singapura sudah memproduksi 3,8 juta ton dan Thailand 5 juta ton per tahun. &ldquo;Maka konsekuensinya, angka impor menjadi naik dan mempengaruhi pemasukan dalam negeri. Belum lagi, ketergantungan impor produk petrokimia menyebabkan industri hilir rapuh terhadap dinamika nilai tukar mata uang,&rdquo; terangnya. Lebih lanjut, dirinya optimis Indonesia berpotensi bisa menjadi pusat pertumbuhan industri petrokimia, bahkan bisa kompetitif di tingkat ASEAN maupun Asia. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi cadangan minyak dan gas hingga 7,5 miliar barrel dan 150 triliun cubic feet serta cadangan batu bara 30 miliar ton. &ldquo;Sumber daya ini belum digunakan secara optimal dan selama ini hanya diekspor,&rdquo; ungkapnya. Untuk itu, perlunya hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah bahan baku dalam negeri dan sumber daya saing. &ldquo;Kita harus mengubah cara pandang terhadap kekayaan alam domestik, bukan lagi sekedar komoditas perdagangan. Tetapi, harus digunakan sebagai pendukung sektor industri,&rdquo; jelas dia. Kemenperin mencatat, sepanjang tahun 2015-2017, pertumbuhan industri petrokimia berbasis migas masih dipengaruhi oleh kenaikan harga gas. Pasalnya, bahan baku gas membentuk 70 persen terhadap struktur biaya produksi pada sektor tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya mempercepat realisasi investasi di industri petrokimia, Kemenperin telah mengusulkan agar sektor ini perlu mendapatkan penurunan harga gas. Dipastikan, dengan harga gas yang kompetitif, daya saing industri petrokimia nasional semakin meningkat. Sigit menyebutkan, peningkatan produktivitas dan daya saing industri petrokimia nasional, antara lain dipengaruhi oleh ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga bahan baku dan energi. Selanjutnya, keterpaduan industri petrokimia dengan sektor hulu migas, sistem logistik transportasi dan pelabuhan yang dapat diandalkan, pembangunan kompetensi SDM, serta penfaatan riset dan teknologi industri. &ldquo;Beberapa subsektor industri telah memasuki revolusi industri keempat atau Industry 4.0, salah satunya adalah industri petrokimia. Kami berharap, pembangunan inovasi teknologi informasi ini, khususnya di sektor manufaktur, dapat mendorong industri nasional lebih produktif dan berdaya saing,&rdquo; tuturnya. Sementara itu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, sedikitnya ada tiga perusahaan yang telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pengembangan sektor industri petrokimia di Indonesia. &ldquo;Mereka akan memproduksi kebutuhan bahan baku kimia berbasis nafta cracker di dalam negeri. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi impor," tegasnya. Pertama, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. selaku industri nasional, akan menggelontorkan dana sebesar USD 6 miliar sampai tahun 2021 dalam rangka peningkatan kapasitas produksi. Pada tahun 2017, perseroan berinvestasi sebesar USD150 juta untuk menambah kapasitas butadiene sebanyak 50 ribu ton per tahun dan polietilene 400 ribu ton per tahun. Kedua, industri petrokimia asal Korea Selatan, Lotte Chemical Titan akan merealisasikan investasinya sebesar USD 3-4 miliar untuk memproduksi nafta cracker dengan total kapasitas sebanyak 2 juta ton per tahun. Bahan baku kimia tersebut diperlukan untuk menghasilkan ethylene, propylene dan produk turunan lainnya. Dan, ketiga, manufaktur besar Thailand, Siam Cement Group (SCG), juga berencana membangun fasilitas produksi nafta cracker senilai USD600 juta di Cilegon, Banten. &ldquo;Dengan tambahan investasi Lotte Chemical dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk., Indonesia akan mampu menghasilkan bahan baku kimia berbasis nafta cracker sebanyak 3 juta ton per tahun. Bahkan, Indonesia bisa memposisikan sebagai produsen terbesar ke-4 di ASEAN setelah Thailand, Singapura dan Malaysia,&rdquo; pungkasnya.

Potensi RI Jadi Pusat Pertumbuhan Industri Petrokimia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-kadin-ke-pemerintah-agar-industri-nasional-bisa-naik-kelas_m_183953.jpeg" alt="FGD Kadin soal penguatan industri nasional" width="100%">
<figcaption>FGD Kadin soal penguatan industri nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sektor hulu perlu mendapatkan perhatian serius dalam penataan struktur industri nasional. Kadin pun meminta pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mendukung perkembangan industri petrokimia nasional. Ketua Komite Tetap Industri Kimia &amp; Petrokimia Kadin Indonesia, Rauf Purnama menjelaskan, kebutuhan nasional akan pasokan bahan baku berbasis industri petrokimia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, impor bahan baku tekstil, plastik dan olahan kimia lainnya juga mencatatkan angka yang sangat besar. "Pertama, mengenai ketersediaan bahan baku dan pasokan energi bagi industri berbasis migas dan petrokimia," ujar Rauf, di Gedung Kadin, Jakarta, Kamis (25/01). Dia menjelaskan, ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif diyakini akan meningkatkan kembali kontribusi sektoral industri petrokimia. Lalu, untuk mendukung struktur industri, maka perlu dibuat kebijakan yang berpihak pada peningkatan produksi. Kedua, guna mendukung struktur industri yang saling menopang maka kebijakan yang berpihak pada peningkatan produksi hingga penjualan produk domestik perlu mendapat perhatian. Konsistensi kebijakan yang mendukung penguatan produk petrokimia nasional pun perlu mendapatkan perhatian. "Selanjutnya adanya keberpihakan dari pemerintah dalam mendukung pengembangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," tuturnya. Lebih lanjut, Rauf mengungkapkan, perhatian semua pihak juga diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bila semua hal itu dipenuhi, Rauf percaya bahwa industri petrokimia akan tumbuh menjadi lebih kuat dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional. Lainnya, Kadin berharap bahwa industri nasional akan kembali mengambil peran utama sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Pesan Kadin ke Pemerintah Agar Industri Nasional Bisa Naik Kelas