<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/22/JKT-Pameran-negeri-di-atas-Awan-Haritsah-almudatsir4-2226190842.jpg" alt="Sejumlah pengunjung menyaksikan pameran fotografi Kelompok Mahasiswa Peminat Fotografi (KMPF) UNJ di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Jumat (21/6/2024)." width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengunjung menyaksikan pameran fotografi Kelompok Mahasiswa Peminat Fotografi (KMPF) UNJ di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta, Jumat (21/6/2024).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pesan media arus utama (mainstream) masih dibutuhkan publik di tengah era percepatan transformasi digital. Pasalnya, media mainstream merupakan pilar penting demokrasi yang turut menjaga kualitas informasi di ruang publik. Untuk itu, pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang menyusun kebijakan untuk menciptakan keseimbangan antara media konvensional dan digital. Salah satu langkah yang ditempuh, meninjau ulang sejumlah regulasi agar tercipta level playing field antara kedua jenis media tersebut.&nbsp; Pemerintah menilai perlu ada aturan baru yang mencegah kesenjangan dalam pertumbuhan industri media, serta menjaga keseimbangan antara tuntutan kuantitas di media digital dan prinsip keberimbangan di media konvensional. &ldquo;Pemerintah sedang melakukan review berbagai regulasi, bahkan sedang diwacanakan sampai ke tingkat undang-undang tujuannya agar tercipta keseimbangan antara dua ekosistem media ini. Harmonisasi kebijakan ini penting untuk memastikan kedua jenis media dapat berjalan berdampingan secara sehat,&rdquo; kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Komdigi Ismail dalam sebuah webinar virtual, dikutip Jumat (20/6). Ismail juga menyinggung masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang kini banyak dialami pekerja media mainstream akibat ketidakseimbangan perkembangan industri. Kondisi itu sangat disadari Pemerintah. Kementerian Komdigi sedang merancang langkah strategis untuk melindungi para pekerja sekaligus menjaga kelangsungan industri media. &ldquo;Kami dari Kementerian Komdigi dan Menteri Ketenagakerjaan bersepakat untuk menemukan sebuah upaya yang konstruktif agar gelombang PHK pekerja media ini ada solusinya, ada jalan keluarnya. Tentu kita mengingatkan peraturan yang masih berlaku, industri media televisi dan lainnya mengindahkan, tidak semena-mena melakukan PHK. Kaedah di aturan terkait tenaga kerjaan ini perlu dilaksanakan dengan baik,&rdquo; jelasnya. Lebih lanjut, Ismail menilai perubahan dalam industri media adalah hal yang tak terelakkan, seiring berkembangnya teknologi digital dan perubahan pola hidup masyarakat.&nbsp; Hal ini tidak hanya memengaruhi cara masyarakat mendapatkan informasi, tetapi juga mendorong penyesuaian dalam model bisnis dan strategi periklanan media. &ldquo;Dengan hadirnya teknologi digital, terjadi perubahan besar dalam perilaku masyarakat, termasuk dalam cara mereka mengakses berita. Generasi muda kini lebih banyak memanfaatkan media digital, sehingga media konvensional terutama televisi, mengalami penurunan jumlah penonton,&rdquo; jelasnya. Dia menekankan meskipun media digital berkembang pesat, media konvensional tetap memiliki peranan penting dalam menjaga kualitas informasi. Menurutnya, media arus utama selama ini memegang teguh prinsip etika jurnalistik dan proses verifikasi berita. &ldquo;Media konvensional atau media mainstream tetap menjadi rujukan kebenaran berita karena mengikuti kaidah etika jurnalistik yang benar. Ini penting, karena sekarang kita menghadapi dikotomi antara informasi yang mudah diproduksi di media digital dengan kualitas informasi yang kadang diragukan,&rdquo; jelasnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/016102762/wamen-komdigi-angga-raka-bantu-kembalikan-dana-ratusan-jutamilik-korbanpenipuanjastip-ini-modusnya">Wamen Komdigi Angga Raka Bantu Kembalikan Dana Ratusan Juta&nbsp;Milik Korban&nbsp;Penipuan&nbsp;Jastip, Ini Modusnya</a> Untuk menghadapi dinamika industri media, Ismail mendorong semua pihak, mulai dari pelaku industri, pekerja hingga akademisi, untuk ikut terlibat dalam penyusunan kebijakan yang adaptif. &ldquo;Sekali lagi perubahan ini sebuah keniscayaan, yang penting adalah bagaimana kita cepat beradaptasi, meningkatkan kompetensi, dan pemerintah hadir untuk menjaga keseimbangan industri media sekaligus melindungi kepentingan demokrasi bangsa,&rdquo; tandasnya.

Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan pentingnya media konvensional di era digital dan menyusun kebijakan untuk keseimbangan.

Jaga Kelangsungan Industri Media, Komdigi Siapkan Kebijakan Keseimbangan antara Media Mainstream dan Digital

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/11/mutiaaas22-2574387429.jpg" alt="Menteri Komunikasi dan Digital, (Menkomdigi), Meutya Hafid di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Jumat (11/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Komunikasi dan Digital, (Menkomdigi), Meutya Hafid di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta Pusat, Jumat (11/4). (Nanda Prayoga/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, akan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli untuk membahas gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri media. Pertemuan tersebut akan dilakukan pada pekan depan. &ldquo;Nanti saya ketemu Pak Menaker. Minggu ini belum ketemu jadwalnya, minggu depan mudah-mudahan sudah bisa bertemu,&rdquo; kata Meutya saat ditemui wartawan di Kantor Komdigi, Jumat (16/5). Politisi dari Partai Golkar ini berharap pertemuan ini akan menemukan solusi terkait badai PHK pada industri media. Bahkan, Komdigi juga telah meminta masukan kepada awak media agar badai PHK ini bisa berlalu. Menurutnya, pada prinsipnya fenomena ini terjadi akibat adanya disrupsi teknologi, yang kemudian mengakibatkan tantangan bagi industri media. &ldquo;Memang akan sangat menantang. Namun demikian tentu pemerintah harus hadir dan saat ini kita sedang mendata masukan-masukan dari industri. Beberapa asosiasi seperti asosiasi televisi itu sudah kita mintakan masukan tertulis dan kemudian akan ketemu Menaker nanti,&rdquo; tukas Meutya. Sebagai informasi, belum lama ini sejumlah media besar mengalami penurunan bisnis yang signifikan hingga memaksa mereka melakukan pemutusan hubungan kerja, termasuk kepada para wartawan.&nbsp; Media yang melakukan PHK pun datang dari kalangan swasta, termasuk pula yang dimiliki negara seperti Sea Today, RRI, dan TVRI. &nbsp;

Menteri Komunikasi dan Digital akan bertemu dengan Menaker untuk membahas pemutusan hubungan kerja di industri media.

Menkomdigi Meutya Hafid Akan Bertemu dengan Menaker Yassierli Pekan Depan untuk Bahas Gelombang PHK di Industri Media

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/24/disrupsi-1891925497.jpg" alt="Disrupsi digital membuat banyak perusahaan media tumbang. (Epilogue Systems)" width="100%">
<figcaption>Disrupsi digital membuat banyak perusahaan media tumbang. (Epilogue Systems)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Berdasarkan data dari Dewan Pers, hingga Juni 2024 setidaknya ada 1.800 perusahaan media yang sudah terverifikasi. 1.015 adalah media siber, 377 media televisi, 18 radio dan 442 media cetak yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai pilar penting dalam demokrasi Indonesia, pengusaha media juga memiliki tantangan tersendiri dalam era disrupsi digital yang semakin pesat. Adaptasi teknologi dan solusi digital menjadi penting untuk menjaga ekosistem bisnis media yang sehat dan berkelanjutan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Merespons hal itu, Indibiz, ekosistem solusi digital dari Telkom Indonesia mengklaim ingin berperan aktif membantu industri media dan komunikasi dengan memberikan rangkaian solusi digital yang dapat membantu memudahkan proses operasional bisnis dan pengembangan usaha media dan komunikasi di era digital.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sebagai ekosistem solusi digital untuk pelaku usaha, Indibiz menghadirkan salah satu Indibiz seriesnya, yaitu Indibiz Media &amp; Communication yang ditujukan untuk membantu menyelesaikan dan memudahkan proses operasional bisnis industri media," jelas Gita Eka Ramandha, Manager Business Service Witel Jakarta Barat saat berkunjung ke salah satu kantor media di Jakarta baru-baru ini.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Indibiz, lini usaha grup Telkom mengklaim hadir sebagai ekosistem solusi digital yang dirancang untuk mendukung berbagai sektor industri, termasuk media. "Kami menyadari pentingnya peran media dalam masyarakat, dan melalui Indibiz, kami ingin memberikan solusi yang tidak hanya membantu operasional harian, tetapi juga mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan di era digital," jelas Gita.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Melalui solusi digital yang inovatif dan dukungan infrastruktur konektivitas yang kuat dari Telkom, Indibiz optimistis dapat membantu perusahaan media mencapai tujuan bisnisnya dengan lebih cepat dan efisien.&nbsp;Indibiz diyakini dapat menjadi mitra strategis untuk pelaku usaha, termasuk pengusaha media dan berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan industri media di masa depan.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Account Manager Wilayah telkom Inner, Danika Trientin menjelaskan, Indibiz, dengan pengalaman dan keahliannya di bidang solusi digital, percaya bahwa kolaborasi dengan pengusaha media tidak hanya akan memberikan manfaat besar bagi kedua perusahaan, tetapi juga menjadi contoh sukses bagi perusahaan lain yang ingin mengikuti jejak transformasi digital di Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Semoga dengan ekosistem solusi digital dari Indibiz untuk industri media dan komunikasi ini, pengusaha media di Indonesia dapat menciptakan banyak peluang bisnis digital yang mampu mendorong keberlanjutan bisnis," jelas Danika.</div>

Indibiz, lini usaha grup Telkom mengklaim hadir sebagai ekosistem solusi digital yang dirancang untuk mendukung berbagai sektor industri.

Banyak yang Tumbang, Begini Cara Telkom Bantu Industri Media Hadapi Disrupsi Supaya Bisa Bertahan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/m-nuh-guslan-gumilang.jpg" alt="SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Insentif ekonomi akhirnya merambah pula bidang industri media massa. Pemerintah mengeluarkan sejumlah insentif untuk menopang industri media massa agar tetap mampu bertahan selama pandemi Covid-19. Harapannya, industri media massa tidak sampai merumahkan, apalagi mem-PHK (pemutusan hubungan kerja), karyawan.  Kebijakan insentif itu dipaparkan Menkeu Sri Mulyani Jumat (24/7), saat bertemu secara virtual dengan Menkominfo Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers M. Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional.  Ada sejumlah insentif yang akan didapatkan industri media massa agar mampu bertahan selama masa pandemi Covid-19. Di antaranya, penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.  Seiring dengan adanya insentif tersebut, Ketua Dewan Pers M. Nuh mengimbau perusahaan media untuk tidak melakukan pemecatan kepada karyawan. ”Tentu kita dorong agar jangan sampai terjadi pemutusan hubungan kerja atau layoff. Itu kita dorong betul,” ujar dia kepada Jawa Pos kemarin (25/7).  Nuh menjelaskan, tekanan akibat pandemi memang dirasakan berbagai sektor, termasuk industri media. Sebelum ada pandemi pun, pihaknya berinisiatif membentuk forum Media Sustainability yang membahas dinamika kondisi media.  Dari berbagai pertemuan yang aktif dilakukan dengan pemerintah dan regulator terkait, akhirnya pembahasan tersebut dilanjutkan ke Presiden Joko Widodo pada Rabu (22/7). Dari pertemuan itu, pihaknya menyampaikan agar seluruh stakeholder bahu-membahu menjaga kelangsungan media massa.  ”Kalau media mainstream sampai berguguran, akan diambil oleh medsos (media sosial). Kalau medsos tidak bisa dipegang kesahihannya. Dari situ Pak Presiden menjawab setuju,” tutur Nuh.  Adapun pemberian insentif tersebut, antara lain, terkait dengan penangguhan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers melalui keppres. ”Pemerintah juga akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media,” imbuhnya.  Di insentif sektor pajak, pemerintah akan memberikan keringanan cicilan pajak korporasi di masa pandemi. Dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen. Juga, membebaskan pajak penghasilan bagi karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per tahun.  Untuk iklan, pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka kepada media lokal. Terutama yang berbentuk iklan layanan masyarakat.  Khusus untuk media cetak, pemerintah memberikan insentif terkait kertas koran. Pemerintah akan menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran. Kebijakan terkait PPN itu dijanjikan Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019. Tepatnya, PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan pemerintah. Kebijakan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No 72 Tahun 2020.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=5ytcLsGuDV4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1-kEt0WbcQA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=fRtl6GJKUzk

Pemerintah Topang Industri Media dengan Insentif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/m-nuh-guslan-gumilang.jpg" alt="SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>SHARING IDE: Ketua Dewan Pers M. Nuh berdiskusi dengan awak redaksi Jawa Pos di Graha Pena Surabaya kemarin. (Guslan Gumilang/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memastikan bahwa industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengemukakan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad NUH, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7).  Ketua Dewan Pers M Nuh menyambut baik dengan insentif tersebut. Hal itu karena pemerintah juga memberikan perhatian kepada industri media. ‎ “Dewan Pers meyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi covid-19,” ujar M Nuh dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (25/7).‎  Poin-poin yang disampaikan pemerintah terkait insentif bagi industri media:  1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres No. 72 Tahun 2020, akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.  2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.  3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.  4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.  5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.  6. Pemerintah membebaskan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp 200 juta per bulan.  7. Pemerintah akan menginstruksikan semua Kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama Iklan Layanan Masyarakat, kepada media lokal.

Pemerintah Beri Insentif Industri Media Guna Atasi Dampak Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/hpn-2020.jpg" alt="BERMITRA: Jokowi membuka puncak peringatan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarmasin kemarin. Dia diapit Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani. (SETPRES)" width="100%">
<figcaption>BERMITRA: Jokowi membuka puncak peringatan Hari Pers Nasional 2020 di Banjarmasin kemarin. Dia diapit Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Ketua DPR Puan Maharani. (SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Persaingan pers dengan platform digital menjadi isu utama yang diangkat dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020 di Banjarmasin kemarin (8/2). Presiden Joko Widodo membuka peluang adanya regulasi setelah mendapat desakan dari insan pers. Tujuannya, perusahaan pers bisa bertahan dari gempuran platform digital.  Selain presiden, sejumlah tokoh hadir dalam peringatan Hari Pers tersebut. Di antaranya, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, beberapa menteri, dan sejumlah duta besar negara sahabat. Perwakilan media massa se-Indonesia juga hadir.  Beberapa waktu belakangan, dunia pers mengalami disrupsi setelah banyak platform digital, khususnya media sosial, menjadi tren. Yang dipersoalkan kalangan pers bukanlah kemunculan platform-platform tersebut, melainkan minimnya regulasi yang mengaturnya. Alhasil, bisnis media pun terkena imbas yang tentu saja merembet pada dunia pers.  "Perlu dukungan tegas berupa hadirnya negara untuk mewujudkan berbagai regulasi yang menjamin terjadinya persaingan bisnis media yang sehat, seimbang, dan setara," ujar Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari. Di saat yang sama, peraturan itu juga harus mampu memberantas gelombang berita bohong alias hoaks, terutama lewat media sosial.  Salah satu bagian yang dipersoalkan adalah pajak. "Perlu aturan yang lebih adil dalam tata cara perpajakan terkait fungsi media," lanjutnya.  Menanggapi hal tersebut, presiden setuju bahwa ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi. Dengan demikian, masyarakat bisa mendapatkan konten berita yang baik. ’’Untuk itu, dibutuhkan industri pers yang sehat,’’ terangnya. Jokowi mengakui, platform digital yang regulasinya belum ada sangat menjajah dunia pers. Dia juga sempat berbincang dengan para pemimpin redaksi media massa terkait keberlangsungan industri media. ’’Saya minta untuk segera disiapkan draf regulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers kita,’’ lanjut Jokowi.  Jangan sampai semuanya diambil platform digital dari luar. Di satu sisi, mereka tidak membayar pajak. Aturan main juga tidak ada. Sebaliknya, aturan untuk pers di Indonesia sangat rigid. Maka, perlu ada regulasi karena sebenarnya problem yang sama juga dihadapi banyak negara.

Presiden Minta Rancang Regulasi Lindungi Industri Media

industri media

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri media