<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/14/jokowi-setpres-3889221209.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi)." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong agar pelaku industri mebel di dalam negeri dapat membuka diri untuk bekerja sama dengan pengusaha mebel dari luar negeri. Ini dilakukan agar industri mebel Tanah Air bisa meningkatkan daya saing secara global.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus terbuka mau ber-partner dengan industri, perusahaan-perusahaan mebel dari luar, entah dari Eropa, entah dari Amerika, entah dari China, kita harus terbuka. Jangan dimiliki sendirilah perusahaan itu, terbuka dan mau berpartner," kata Jokowi dalam Indonesian Furniture Industry and Handicraft Association (IFFINA) Expo &amp; Design 2023, di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Kamis (14/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Jokowi meyakini, kemitraan tersebut akan meningkat peluang pelaku industri mebel di Tanah Air untuk mengisi pasar dunia. Presiden mengungkapkan, dari potensi pasar mebel yang mencapai USD 766 miliar, Indonesia baru mampu mengisi porsi yang sangat kecil yaitu USD 2,8 miliar pada tahun 2022.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden menjelaskan, saat ini Indonesia berada di ranking 17 di bawah Vietnam yang ranking ke-2, di bawah Malaysia yang di ranking 12. Padahal, kata Jokowi, sumber daya, bahan baku, SDM di Tanah Air sebetulnya sangat siap.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ingat di tahun-tahun '90-an, kalau kita pameran di luar, entah di Jerman, di Italia, maupun di Prancis, kita itu kelihatan merajai, gitu. Sekarang kok bisa nomor 17. Ada sesuatu yang memang harus kita benarkan. Menurut saya, karena kita tidak mau berpartner, menurut saya, negara lain saling berpartner," ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden menambahkan, industri mebel di Indonesia memiliki keunggulan dari sisi bahan baku dan sumber daya manusia (SDM) yang jika digarap dengan serius akan melambungkan daya saing produk mebel dalam negeri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita patut bersyukur Indonesia memiliki keunggulan, baik dari sisi bahan baku, dari sisi sumber daya manusia, dan juga kekayaan seni budaya kita. Inilah modalitas utama kita di bidang industri mebel, sehingga saya yakin jika digarap secara serius, industri ini akan menjadi unggulan kita," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Presiden Jokowi juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong agar pasar di dalam negeri tidak dikuasai oleh produk-produk mebel dari luar negeri. Presiden mengungkapkan belanja pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maupun badan usaha milik negara (BUMN) di tahun 2023 mencapai Rp 1.236 triliun, termasuk di dalamnya belanja mebel.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Mebel tadi disampaikan Pak Dedy (Dedy Rochimat, Ketua Asmindo) kurang lebih USD 1,1 miliar, berarti Rp 17 triliun, gede banget, dan banyak diisi oleh furnitur impor. Oleh sebab itu, segera masukkan semua produksi mebel kita ke e-katalog agar memudahkan. Artinya, memang bolanya dari Bapak-Ibu semuanya, mau membuka diri untuk ber-partner dan mau mengambil pasar di dalam negeri 100 persen, mestinya diambil oleh Asmindo," tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Harus terbuka mau ber-partner dengan industri, perusahaan-perusahaan mebel dari luar, entah dari Eropa, entah dari Amerika, atau China".

Presiden Ingin Industri Mebel Bangkit: Dulu Kita Merajai Kalau Pameran di Luar, Sekarang Kok Nomor 17

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/HIMKI.jpg" alt="Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (HIMKI Jatim) Nur Cahyudi" width="100%">
<figcaption>Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (HIMKI Jatim) Nur Cahyudi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Industri mebel tanah air merasakan langsung dampak perang dagang. Pesanan dari negara-negara Eropa dan Amerika Serikat (AS) bertambah. Namun, pada waktu yang sama, persaingan di kawasan Asia Tenggara makin ketat.  Konsumen mebel Tiongkok mengalihkan pesanan mereka ke produsen di Asia Tenggara. Salah satunya, Indonesia. Sebab, perang dagang AS-Tiongkok membuat bea masuk impor ke negara-negara yang selama ini menjadi konsumen Tiongkok lebih mahal.  Fenomena tersebut jelas membuka lebar peluang industri mebel Indonesia untuk tumbuh pesat. Sayang, ada regulasi yang menghambat potensi itu.  Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia Jawa Timur (HIMKI Jatim) Nur Cahyudi menyebutkan, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 82 Tahun 2019 sebagai regulasi yang menghambat pertumbuhan. Dalam aturan tentang Ketentuan Impor Produk Kehutanan itu, tertulis bahwa seluruh barang impor, termasuk sampel mebel, harus mengantongi izin resmi sebelum masuk Indonesia. Proses pengurusan izin tersebut juga makan waktu yang tidak sebentar.  "Padahal, barang sampel itu hanya satu piece. Satu meja, satu kursi. Kalau pakai deklarasi, kan merepotkan dan jadi lama," keluh Nur saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.  Aturan itu, ujar dia, menghambat laju pertumbuhan industri mebel tanah air. Sebab, tidak mampu bersaing dengan negara-negara tetangga yang peraturannya lebih proindustri. Karena itu, limpahan pesanan konsumen Tiongkok lari ke negara-negara tetangga.  Saat ini Vietnam menjadi yang paling agresif menyerap limpahan pesanan dari konsumen Tiongkok. Salah satu alasannya adalah regulasi impor di sana yang ramah pembeli dari luar negeri. Selain itu, regulasi tenaga kerja di negara tersebut juga tidak membebani pengusaha. Ketersediaan rantai pasok di Vietnam pun jauh lebih lengkap dan harganya lebih murah.  Terkait kecepatan pengerjaan pesanan, kata Nur, kinerja Indonesia sebenarnya tidak kalah dari Vietnam. Hambatannya hanya Permendag Nomor 82 Tahun 2019 itu. Di Vietnam barang sampel bisa masuk lebih leluasa. Tidak ribet. Di Indonesia kemudahan-kemudahan itu tidak ada.  Nur berharap pemerintah meninjau aturan tersebut. HIMKI siap duduk satu meja dengan pemerintah, para pelaku usaha, Ditjen Bea, dan Cukai Kementerian Keuangan untuk membahas regulasi tersebut.  "Jika perlu, dihapuskan saja (aturannya, Red)," ucapnya.  Di negara-negara lain, imbuh dia, tidak ada aturan soal deklarasi impor barang sampel untuk produk hasil hutan yang akan diolah menjadi barang mebel. Jika pemerintah mau terbuka dan mendengarkan masukan para pelaku usaha, Nur meyakini bahwa industri mebel tahun depan akan tumbuh maksimal.  Jatim juga mencatatkan kinerja industri mebel yang baik. Nilai ekspor mebel kayu dari Jatim tahun lalu naik 0,5 persen secara year on year (yoy) menjadi USD 264 juta atau setara dengan Rp 3,6 triliun.  Sementara itu, ekspor mebel dari rotan dan bambu mencapai USD 36 juta (sekitar Rp 503,9 miliar), atau tumbuh 199 persen yoy. Nilai ekspor mebel dari bahan metal naik 36 persen yoy menjadi USD 17 juta atau setara dengan Rp 237,9 miliar.  Secara nasional, kinerja ekspor mebel justru tak sebagus itu. Tahun lalu nilai ekspor mebel dan kerajinan hanya USD 2,1 miliar (sekitar Rp 29,3 triliun). Padahal, targetnya USD 5 miliar atau setara dengan Rp 69,9 triliun.  "Kenapa sulit sekali secara nasional? Sebab, memang banyak tantangannya. Jadi, kami juga harus berbenah," tegas Nur.  YANG DIHARAPKAN PADA 2020:  Simplifikasi regulasi  Ketersediaan rantai pasok  Bunga bank terjangkau  Sumber: HIMKI

HIMKI Sebut Permendag 82/2019 Hambat Pertumbuhan Industri Mebel

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/pabrik-integra-frizal.jpg" alt="TERDAMPAK RELOKASI: Aktivitas produksi di PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD), Sidoarjo, beberapa waktu lalu. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TERDAMPAK RELOKASI: Aktivitas produksi di PT Integra Indocabinet Tbk (WOOD), Sidoarjo, beberapa waktu lalu. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ekspor mebel tahun lalu cenderung lambat. Sebab, para pemilik modal asing beramai-ramai merelokasi pabrik mereka di Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) ke Vietnam. Kini para pelaku industri perlu bekerja sama dengan pemerintah untuk menerapkan teknologi canggih guna menggaet para investor.  Sekretaris Jenderal Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur menyebut investor Tiongkok sebagai prioritas. Jika para pengusaha mebel dari Negeri Panda bersedia menanamkan modal di Indonesia, industri mebel akan bisa tumbuh signifikan.  "Harus ada booster dengan regulasi yang menarik. Kalau bisa, ya lebih menarik dari Vietnam," katanya, Selasa (20/8).  Sobur memang secara khusus menyebut Vietnam. Sebab, pertumbuhan industri furnitur terus meningkat selama tiga tahun terakhir.  Ekspor mebel Vietnam tumbuh sampai 38 persen dalam tiga tahun. Artinya, tiap tahun rata-rata pertumbuhannya lebih dari 12 persen.  "Tahun ini pertumbuhan ekspor mebel Indonesia diperkirakan naik lima persen dari tahun lalu," paparnya.  Tanpa keterlibatan pemodal asing dan relokasi pabrik milik mereka ke Indonesia, kinerja ekspor mebel tidak akan bisa lebih dari lima persen setiap tahun. Sejak ada banyak pabrik yang pindah ke Vietnam, performa Indonesia memburuk.  "Dari USD 2,5 miliar (setara Rp 35,65 triliun) pada 2017, turun menjadi USD 1,7 miliar (sekitar Rp 24,24 triliun) tahun lalu," kata Sobur.  Dia menyayangkan kalahnya kinerja ekspor mebel Indonesia dari Vietnam. "Secara luas wilayah, Indonesia jauh lebih besar. Apalagi, bahan baku dan sumber daya manusianya mendukung. Tinggal regulasi yang ramah investasi harus dipercepat," urainya.  Regulasi yang dianggap tidak mendukung bisnis adalah perizinan tenaga kerja asing. Menurut Sobur, biaya memasukkan tenaga kerja asing ke Indonesia jauh lebih mahal daripada ke Vietnam.  Sementara itu, General Manager PT Wahana Kemalaniaga Makmur Sofianto Widjaja menyatakan, untuk mendukung penggunaan teknologi, pihaknya akan rajin menggelar pameran.

Industri Mebel Inginkan Regulasi yang Lebih Menarik Ketimbang Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/industri-mebel-minta-pemerintah-relaksasi-regulasi_m_.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di industri mebel, sejumlah regulasi menghambat produksi perusahaan mebel" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di industri mebel, sejumlah regulasi menghambat produksi perusahaan mebel</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kalangan pengusaha mebel meminta pemerintah untuk melKUKn relaksasi atas sejumlah aturan yang menghambat produksi kayu olahan. Permendag No 110 Tahun 2018 mengenai Impor tanpa Larangan Terbatas (Lartas) dan Penerapan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) adalah beberapa aturan yang perlu direvisi. &rdquo;Kita sudah minta ke pemerintah untuk dihapus dan sudah direspons positif oleh menteri perdagangan,&rdquo; ujar Ketua Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan (Himki) Jawa Timur, Nurcahyudi seperti dikutip Jawa Pos, Senin (1/4). Permendag 110/2018 mengatur ketentuan impor besi, baja, dan produk turunannya di bawah 1 ton. Dengan dihapusnya aturan itu, pelaku usaha mebel dapat lebih mudah mendapatkan bahan produksi. Kini pengusaha tidak perlu menunggu izin guna mendapat aksesori yang dibutuhkan untuk bahan produksi mebel. Selain itu, penerapan SVLK di industri hilir menghambat kinerja produk mebel. Semestinya sertifikat tersebut hanya diterapkan pada industri hulu. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penebangan pohon sembarangan yang tidak memiliki izin dari pemerintah. Sayang, penerapan aturan di industri hilir tersebut menyebabkan tidak efektif. &rdquo;Kalau dari hulunya sudah halal, kan hilirnya pasti halal,&rdquo; imbuhnya. Nur Cahyudi berharap kebijakan pemerintah dapat disesuaikan dengan kebutuhan industri masing-masing. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat mempercepat proses produksi dari industri mebel sendiri. Kebijakan yang selama ini masih memperlambat proses produksi dapat menurunkan daya saing produk mebel dalam negeri. Terutama jika dibandingkan dengan produk impor. Untuk itu, industri mebel kini memerlukan prosedur produksi yang semakin cepat agar semakin banyak produk yang dibuat sehingga dapat meningkatkan daya saing. Sampai saat ini pertumbuhan industri mebel masih jauh dari target. Sejak lima tahun lalu, industri itu diharapkan dapat menyumbang USD 5 miliar hingga 2019. Hal tersebut merupakan target sejak 2014 yang ditetapkan pemerintah. Artinya, tiap tahun industri ini harus tumbuh rata-rata 17 persen. Sayang, realisasinya masih berbeda dari yang diharapkan. Himki mencatat di Jawa Timur industri itu hanya tumbuh 1,8 persen pada 2018.&nbsp;

Industri Mebel Minta Pemerintah Relaksasi Regulasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/kisah-jokowi-industri-mebel-dan-sentra-kerajinan-kayu_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo" width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Garis tangan keberuntungan membawa Joko Widodo menduduki jabatan tertinggi di negeri ini sebagai presiden ketujuh Indonesia. Tahun ini, Jokowi, begitu biasa disapa, berpasangan dengan Maruf Amin akan bersaing dengan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga S Uno dalam perhelatan pilpres pada 17 April 2019. Karir Jokowi di dunia politik terbilang cukup moncer. Memulai talenta politik sebagai Walikota Solo dua periode, perjalanan politiknya berlanjut dengan menduduki posisi sebagai Gubernur DKI sebelumnya akhirnya menjabat sebagai Presiden periode 2014-2019 dengan wakilnya, Muhammad Jusuf Kalla. Sebelum terjun ke dunia politik pada 2005 lalu, Jokowi merupakan seorang pengusaha mebel dan perkayuan yang cukup sukses di Kota Solo. Dengan nama perusahaan Rakabu, Jokowi membangun usahanya dari nol dan berkembang dengan memiliki lebih dari lima lokasi pabrik. Keahlian di bidang kayu ini didapatkannya selama duduk di bangku perkuliahan di Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta. Perkenalannya dengan bisnis mebel dimulai dengan bekerja di perusahaan sang paman setelah memutuskan resign dari Pabrik Kertas Kraft Aceh pada 1998. Setelah beberapa tahun bekerja di perusahaan pamannya, Jokowi pun lantas mendirikan perusahaan sendiri.&ldquo;Saya ceritakan, saat memulai usaha saya tidak memiliki apa-apa, agunan, kekayaan, tidak memiliki orang tua yang bisa kasih bantuan modal ke saya. Tapi justru itu mendorong saya harus memulai sebuah usaha,&rdquo; kata Jokowi mengisahkan perjalanan karirnya di dunia bisnis. Ia mengatakan, dalam menjalankan bisnis, dirinya bermodalkan kepercayaan dan kerja keras. Ditururkan bahwa apabila orang lain bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, maka ia harus bekerja dari subuh sampai tengah malam. Cara itu ia gunakan karena ia merasa tak punya kelebihan lain. &ldquo;Yang harus saya lebihkan yaitu jam kerjanya saya lebihkan,&rdquo; ujarnya. Bapak dari tiga orang anak ini mengaku perjalanan hidupnya yang tidak terlalu beruntung saat kecil, justru jadi motivasi buat menjalani kehidupan ke depannya. &ldquo;Pada posisi-posisi seperti itu sebuah karakter, sebuah pribadi ditempa,&rdquo; tuturnya. M. David R Wijaya, rekan bisnis Jokowi di Solo melihat Jokowi sebagai pengusaha yang punya visa dan pekerja keras. "Saya ketemu beliau skitar tahun 90an.Kami sama-sama pengusaha mebel dan industri kayu. Dan mulai intens pada tahun 2002," terang David yang juga pengusaha Mebel. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi di Asosiasi Mebel dan Industri Kerajinan (Asmindo) Solo juga mengatakan, dengan semakin intensnya pertemuan tersebut, pada Juli 2002 akhirnya diselenggarakan rapat untuk pembentukan Asmindo. Jokowi saat itu terpilih menjadi ketua Asmindo Solo yang pertama. Di bawah kepemimpinan Jokowi, David menyampaikan, industri mebel dan kayu di Solo mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jokowi bahkan menyiapkan progres hingga 20 tahun ke depan sejak terpilih menjadi Ketua Asmindo. Salah satu keberhasilan Jokowi adalah menghadirkan kawasan industri mebel dan kayu di wilayah Kalijambe Sragen. Di sana, ada 50 kavling untuk tempat industri dan berdiri di atas tanah dengan luas lebih kurang 25 hektare. Padahal, sebelumnya pengusaha pesimistis dengan rencana ini. Mengingat, menghadirkan kawasan industri di satu tempat bukan perkara mudah. Tetapi, di bawah kepemimpinan Jokowi hal itu sudah terealisasi dalam jangka dua tahun kepemimpinannya. "Dia berhasil menghadirkan kawasan industri terpadu di atas tanah 25 hektare, itu bukan perkara mudah. Dengan hadirnya kawasan industri tersebut, industri mebel dan kayu pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Bahkan ada 200 lebih perajin binaan," ucapnya. Hadirnya kawasan industri terpadu ini, menurutnya, tidak lain ditujukan untuk memangkas ongkos produksi. Mulai dari bahan mentah, pengepakan sampai dengan pengiriman. Karena semuanya dikerjakan di satu lokasi yang sama. Hal inilah yang kemudian mampu mendorong peningkatan ekspor kayu dan mebel. "Dia itu memang sudah dari dulu sedikit bicara tapi banyak kerja. Dan orangnya sangat sederhana, bahkan sampai sekarang pun tidak ada ada yang berubah dari sosok Jokowi," imbuhnya. Keberhasilan ini turut mendorong perkembangan perusahaan milik mantan Wali Kota Solo itu. David menyebut, Jokowi sedikitnya memiliki lebih dari lima perusahaan yang tersebar di sejumlah lokasi. Seperti di Sragen, Pabelan, Transang, dan beberapa lokasi lainnya. Dengan banyaknya perusahaan tersebut, Jokowi tidak hanya bekerja di balik meja saja. "Dia selalu terjun untuk memantau setiap perusahaan miliknya. Jadi blusukan itu sudah dilakukannya sebelum terjun ke dunia politik," katanya. Berkembangnya perusahaan milik Jokowi salah satunya juga disebabkan karena keahlian Jokowi di bidang perkayuan. Menurut David, Jokowi sangat paham benar mengenai jenis-jenis kayu. Dan jenis kayu apa saja yang bisa dimanfaatkan dan laku untuk dijual. Hal inilah yang kemudian banyak ditiru oleh pengusaha mebel dan industri kayu. Selain sangat memahami jenis kayu, David menyampaikan, Jokowi juga sangat ahli dalam hal mengolah kayu. Mulai dari cara memotong kayu, memprosesnya menjadi sebuah konstruksi dan juga finishing," pungkasnya. Kini, pengusaha mebel Solo ini kembali maju dalam pilpres untuk periode yang kedua kali berpasangan dengan Ma'ruf Amin berhadapan dengan Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga S Uno.

Kisah Jokowi, Industri Mebel dan Sentra Kerajinan Kayu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/produsen-tolak-ekspor-rotan_m_163228.jpeg" alt="BERNILAI: Pekerja merakit kursi rotan yang siap dicat. Produk mebel dapat memberikan nilai tambah pada komoditas rotan." width="100%">
<figcaption>BERNILAI: Pekerja merakit kursi rotan yang siap dicat. Produk mebel dapat memberikan nilai tambah pada komoditas rotan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) masih menolak ekspor bahan baku rotan. Sebab, pasokan domestik masih cukup langka. Jika ekspor dibuka, pengusaha mebel takut industri rotan dalam negeri mati karena sulit mendapatkan bahan baku. Ketua HIMKI Jawa Timur Nur Cahyudi mengatakan, industri mebel dan kerajinan sangat membutuhkan jaminan pasokan bahan baku rotan dalam jangka panjang. Karena itu, HIMKI tetap mendukung diberlakukannya Peraturan Menteri Perdagangan No 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan. Dalam beleid tersebut, diatur larangan ekspor rotan dalam bentuk rotan mentah dan rotan setengah jadi. &rdquo;Mengingat industri mebel dan kerajinan rotan dalam negeri sangat membutuhkan bahan baku untuk semua jenis rotan,&rdquo; jelasnya. HIMKI juga berpendapat bahwa ekspor bahan baku rotan tidak memiliki nilai tambah. Menurut dia, dengan diterbitkannya Permendag No 35 tersebut, industri mebel dan kerajinan rotan dalam negeri mampu bergairah lagi. &rdquo;Hal itu terlihat dari perkembangan ekspor produk rotan olahan yang sangat signifikan setelah diterbitkannya kebijakan larangan ekspor bahan baku rotan,&rdquo; katanya. Karena itu, Nur menambahkan, HIMKI akan selalu mendorong pemerintah agar kebijakan yang melarang semua ekspor dalam bentuk bahan baku, termasuk rotan, tetap dipertahankan. Dengan demikian, industri dalam negeri dapat berkembang dan terlindungi.(*)

Produsen Tolak Ekspor Rotan

industri mebel

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri mebel