<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure><img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/05/1000045275-1927874134.jpg" alt="Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Rivan Awal Lingga/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. (Rivan Awal Lingga/Antara)</figcaption>
</figure>
&nbsp;
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung Kejaksaan Agung (Kejagung) memberantas kejahatan korporasi kelapa sawit. Hal ini menyusul dilakukannya penggeledahan kasus dugaan korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) atau limbah minyak kelapa sawit pada 2022.
Dalam perkara ini, setidaknya 20 lokasi digeledah di wilayah Medan dan Riau. Penggeledahan menyasar kantor, rumah, dan juga pabrik kebun sawit.
Sahroni menilai, langkah hukum yang dilakukan Kejagung sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, pemerintah saat ini fokus&nbsp; menertibkan praktik-praktik kejahatan di sektor industri sawit, termasuk yang melibatkan korporasi besar.
&ldquo;Saya mendukung penuh langkah Kejagung memberantas kejahatan sektor perkebunan sawit. Ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo," kata Sahroni, Rabu (4/3).
Politikus Partai NasDem ini mendukung penegakan hukum diterapkan secara profesional. Semua pihak yang terlibat harus dijerat sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baca Juga: <a href="https://jawapos.com/politik/2603040316/sampaikan-arahan-dalam-buka-bersama-partai-demokrat-ahy-singgung-kondisi-geopolitik-global-memanas">Sampaikan Arahan dalam Buka Bersama Partai Demokrat, AHY Singgung Kondisi Geopolitik Global Memanas</a>
"Jangan lembek dan tebang pilih. Siapapun dalangnya harus diusut dan disikat habis. Karena ini bukan hanya menyebabkan kerugian negara secara materil, tapi juga soal kerusakan lingkungan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Masyarakat tidak boleh lagi jadi korban,&rdquo; imbuhnya.
Sahroni menegaskan, kejahatan di sektor sawit tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran administratif semata. Jika benar terjadi korupsi dalam pengelolaan limbah, maka hal tersebut berpotensi merusak ekosistem alam.
&ldquo;Kalau praktik seperti ini dibiarkan, yang dirugikan itu masa depan lingkungan kita. Maka negara harus hadir dan tegas terhadap korporasi yang menyalahgunakan kewenangan atau mencari keuntungan dengan merusak alam. Yang begini-begini kan salah satu biang kerok penyebab bencana,&rdquo; tutupnya.

Sahroni mendukung penegakan hukum diterapkan secara profesional. Semua pihak yang terlibat harus dijerat sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dukung Kejagung Berantas Kejahatan Sawit, Sahroni Minta Dalangnya Disikat Habis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/indonesia-bukukan-ekspor-minyak-sawit-usd-704-m-di-januari-april-2018_m_216700.jpeg" alt="Ilustrasi petani tengah memanen buah kepala sawit. Indonesia mengajak negara penghasil kepala sawit untuk memanfaatkan CPO sebagai bahan bakar. (JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi petani tengah memanen buah kepala sawit. Indonesia mengajak negara penghasil kepala sawit untuk memanfaatkan CPO sebagai bahan bakar. (JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri kelapa sawit memperkuat upaya perlindungan pekerja perempuan dan pencegahan pekerja anak. Hal itu mengemuka dalam diskusi bertema &ldquo;Industri Sawit: Melindungi Perempuan dan Menghapus Pekerja Anak&rdquo; yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) di Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (2/122025). Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian, Baginda Siagian, menegaskan, Permentan 33/2025 menjadi payung hukum baru yang mengikat seluruh perusahaan sawit terkait 5 kriteria dan 36 indikator ketenagakerjaan sebagai syarat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). &ldquo;Seluruh aktivitas perusahaan kini diukur kontribusinya terhadap 17 tujuan SDGs. ISPO wajib memastikan tidak ada pekerja anak, ada kesetaraan gender, dan perlindungan tenaga kerja,&rdquo; ujarnya. Baginda menekankan, isu keberlanjutan bukan semata tuntutan global, melainkan kebutuhan domestik mengingat besarnya ekosistem sawit Indonesia. Saat ini, terdapat 9,6 juta pekerja langsung di sektor sawit dan 7&ndash;8 juta tenaga kerja tidak langsung. Bila termasuk keluarga, sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada industri ini. &ldquo;Sawit menyumbang 3,5 persen terhadap PDB dan menopang ketahanan energi melalui B40 dan rencana B50 tahun depan. Jika keberlanjutan terganggu, maka risiko tekanan terhadap ekspor menjadi nyata,&rdquo; katanya. Peneliti Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Delima Hasri Azahari, menekankan bahwa banyak temuan &ldquo;pekerja anak&rdquo; kerap disimpulkan secara keliru oleh pihak luar. &ldquo;Anak-anak yang ikut ke kebun sering dianggap bekerja, padahal mereka hanya bermain atau menemani. Itu harus dilihat secara hati-hati,&rdquo; jelasnya. Menurutnya, kerangka hukum sebenarnya sudah kuat, UU 13/2003, UU Perlindungan Anak, hingga standar ISPO/RSPO, namun implementasi lapangan masih perlu diperkuat, termasuk audit yang lebih ketat. Kompartemen Pekerja Perempuan &amp; Perlindungan Anak Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Marja Yulianti menyampaikan, 758 perusahaan anggota GAPKI telah menjalankan berbagai program perlindungan pekerja, termasuk pelatihan K3, fasilitasi APD, posyandu, PAUD, ruang laktasi, hingga Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan (RP3). Menurutnya, isu rendahnya upah perempuan tidak sepenuhnya akurat. &ldquo;Perbedaan upah biasanya terjadi karena pilihan jam kerja. Jika karyawan tetap, standar upahnya sama. Itu yang kami jalankan di perusahaan yang terdaftar di GAPKI,&rdquo; tegas Marja. Dia menyebut, tuduhan pekerja anak kerap disalahpahami. Anak-anak yang pulang sekolah dan menemani orang tuanya di kebun sering dipotret lalu dianggap bekerja. Dalam diskusi tersebut, Senior Manager Agriculture Carbon Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menegaskan pemberdayaan perempuan petani dan pekerja di industri sawit nasional adalah salah satu cara, sekaligus investasi guna mewujudkan sawit berkelanjutan dan bebas pekerja anak pada industri sawit di Indonesia. &ldquo;Kami percaya bahwa ketika perempuan memiliki akses yang setara terhadap sumber daya, hak, dan representasi/suara, stabilitas ekonomi keluarga akan meningkat, yang secara langsung menurunkan risiko anak-anak ikut bekerja di kebun sawit,&rdquo; ujarnya.

Terdapat 9,6 juta pekerja sektor sawit dan 7–8 juta tenaga kerja tidak langsung atau sedikitnya 50 juta jiwa bergantung pada industri ini.

Langkah Industri Sawit Beri Perlindungan Pekerja Perempuan dan Bebas Pekerja Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-1-898169157.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (SALMAN TOYIBI/DOK. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (SALMAN TOYIBI/DOK. JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaku industri kelapa sawit terus berupaya untuk bisa menumbuhkan produksi dalam negeri. Namun, upaya tersebut butuh dukungan dari pemangku kepentingan. Salah satu kepastian hukum dan berusaha dari regulator. Bendahara Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mona Surya mengatakan, pelaku industri kelapa sawit sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia. Termasuk perusahaannya yang kini sudah berusaha lebih dari 30 tahun lamanya. Dalam masa tersebut, pihaknya berupaya untuk bisa menjadi salah satu penyokong ekonomi. &rsquo;&rsquo;Di saat pandemi, kami merupakan salah satu industri yang masih mempertahankan pekerja. Hingga, saat ini pun kami belum ada yang melakukan PHK massal," jelas Mona Surya di sela Rakernas Gapki di Surabaya kemarin (15/5). Saat ini, pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk bisa mendorong produksi. Misalnya, upaya intensifikasi produksi dengan mengimpor serangga dari Afrika yang tak terpengaruh cuaca. Peran serangga sangat penting bagi produksi kelapa sawit sebagai penyebar serbuk. Atau, program sawit rakyat (PSR) yang bisa membuat mitra pertani yang bisa menggenjot produktivitas. Saat ini, PR terbesar adalah regenerasi tanaman. Menurutnya, masih banyak petani sawit yang masih mempertahankan pohon sawit mereka meskipun usianya sudah tua. Namun, dia menegaskan bahwa semua upaya tersebut butuh dukungan dari pemangku kepentingan. Khususnya regulator. Sama seperti industri lainnya, iklim investasi yang memicu ekspansi dan peningkatan produksi butuh produk hukum yang konsisten. &rsquo;&rsquo;Kami berharap pemerintah bisa memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Hal tersebutlah yang nantinya bisa mendorong kembali produksi kami,&rsquo;&rsquo; paparnya. (bil)

Pelaku industri kelapa sawit terus berupaya untuk bisa menumbuhkan produksi dalam negeri dengan dukungan pemangku kepentingan.

Tumbuhkan Produksi Dalam Negeri, Pengusaha Kelapa Sawit Butuh Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/07/WhatsApp-Image-2024-11-07-at-133007-767444742.jpeg" alt="Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono di sela penyelenggaraan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024). (Bayu Putra/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Chairman Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono di sela penyelenggaraan Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) ke-20 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/11/2024). (Bayu Putra/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Industri kelapa sawit di tanah air terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan kinerja. Mereka merasa saat ini terjebak di fase stagnan yang menghalangi penyediaan swasembada energi di Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan kinerja. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan, tugas utama pemangku kepentingan industri kelapa sawit saat ini adalah meningkatkan produksi. Menurut dia, saat ini produksi kelapa sawit masih stagnan. "Di saat kondisi industri stagnan, konsumsi terus meningkat," ujar Eddy Martono di sela Rapat Kerja Nasional (Rakernas) GAPKI 2025 di Surabaya pada Kamis (15/5). Menurut data GAPKI, produksi kelapa sawit tahun lalu turun 3,8 persen. Dari 54,84 juta ton pada 2023 menjadi 52,76 juta ton (2024). Padahal, konsumsi minyak sawit domestik terus meningkat. Tahun lalu, konsumsi domestik meningkat 2,78 persen. Dari 23,21 juta ton pada 2023 menjadi 23,86 juta ton pada 2024. Hal tersebut diakui membuat kinerja ekspor terus menurun. Tahun lalu, dia mengatakan bahwa ekspor turun menjadi 27 juta ton. Padahal, biasanya ekspor produk kelapa sawit bisa mencapai 32 juta - 33 juta ton. "Kontribusi ekspor berawal dari 90 persen total produksi menjadi 45 persen saja. Hal tersebut karena kami memenuhi kebutuhan domestik sebelum melakukan ekspor," jelasnya. Memang, tantangan ekonomi global tahun ini juga ikut menantang bagi kinerja industri kelapa sawit. Bukan hanya perang tarif. Namun, ketegangan geopolitik antara India dan Pakistan juga sempat membuat pelaku industri resah. Maklum, India dan Pakistan merupakan dua importir terbesar untuk produk kelapa sawit Indonesia. Beruntung, konflik mulai mereda sebelum perusahaan sawit tanah air merasakan dampaknya. (bil)

Industri kelapa sawit di Indonesia berjuang untuk keluar dari stagnasi produksi dan meningkatkan kinerja ekspor di tengah tantangan global.

Konsumsi Meningkat tapi Produksi Kelapa Sawit Masih Stagnan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/22/PEKEBUN-1233778897.jpg" alt="Ilustrasi pekerja di perkebunan kelapa sawit. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja di perkebunan kelapa sawit. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Indonesia kini menduduki peringkat pertama produsen minyak kelapa sawit dunia dengan produksi mencapai 46,5 juta metrik ton pada 2024, setara dengan sekitar 58% dari total produksi global. Pada 2023, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 telah mencapai Rp88 triliun yang terdiri atas penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp50,2 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp32,4 triliun, serta bea keluar sebesar Rp6,1 triliun . Provinsi Kalimantan Barat, sebagai salah satu lokomotif sawit nasional saat ini memiliki perkebunan kelapa sawit mendekati 1,5 juta hektar lahan sawit dan mampu menyerap jutaan tenaga kerja. Direktur Eksekutif Yayasan Integritas Justitia Madani Indonesia (IJMI), Try Harysantoso menyebut Kalimantan Barat memiliki potensi besar berkembangnya kelapa sawit. Namun di balik itu, kita juga ingin memastikan bahwa para pekerja bisa bekerja dengan kondisi yang baik. Pasalnya, di balik geliat ekonomi dari ekspor sawit, praktik eksploitasi masih membayangi para petani dan buruh. Laporan Global Slavery Index 2023 menempatkan Indonesia di peringkat ke-10 dunia dengan lebih dari 1,8 juta orang terjebak dalam perbudakan modern, termasuk di industri ini. Pada kesempatan yang sama, Agus Sutomo, Direktur Eksekutif Lembaga Teraju Indonesia menegaskan, temuannya bahwa masih banyak pekerja sawit yang hak-haknya tidak terpenuhi karena mereka masuk dalam kategori Buruh Harian Lepas (BHL). Hermanus, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Barat menyatakan, di Kalimantan Barat terdapat 12 kabupaten kota dengan total sekitar 438 perkebunan sawit dan tidak memungkiri temuan dan fakta di lapangan terkait persoalan ketenagakerjaan. "Untuk itu kami berkomitmen dan terus berupaya melakukan pembinaan baik edukatif maupun non-justisia dan represif, agar perusahaan benar-benar patuh terhadap norma ketenagakerjaan," katanya. Dalam waktu dekat Yayasan IJMI akan memperkuat sosialisasi dan edukasi, baik bagi para pekerja, perusahaan, dan juga aparat di lapangan. &ldquo;Lewat sejumlah inisiatif kami berharap bisa mendukung terciptanya sistem perlindungan yang menyeluruh dan berkelanjutan," pungkas Try Harysantoso.

Dengan luas lahan 46,5 juta hektar, kontribusi industri sawit ke APBN 2023 telah mencapai Rp88 triliun pada tahun 2023.

Sumbang ke APBN Rp 88 Triliun di 2023, Kesejahteraan Pekebun Masih Jadi Sorotan di Sektor Industri Kelapa Sawit

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/LUHUT-2911953662.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut ada 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki pengelola. Hal ini diketahui, setelah dirinya diminta Presiden Joko Widodo untuk merestrukturisasi kelapa sawit. Luhut menjelaskan, dari total 16,8 juta hektare lahan sawit yang ditanami, hanya sekitar 7,3 juta hektare yang bayar pajak. Angka ini diketahui usai BPKP diminta melakukan audit dan merilis datanya. "Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," kata Luhut saat ditemui di The Westin Jakarta beberapa waktu lalu. "Saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare. Adapun yang tertanam 16,8 juta hektare. Jadi belum bayar pajak itu 9 juta hektare, sekarang kita kejar itu," tambahnya. Atas temuan itu, Luhut kemudian memberitahu Menteri Keuangan Sri Mulyani hingga kemudian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) saat ini sedang mengejar para pengelola sawit tersebut. "Jadi saya bilang sama Menkeu, 'eh itu yang lain kemana?', akhirnya dirjen pajak sekarang lari suruh nyari," ujar Luhut. Dalam hal ini, Luhut memberi saran kepada Presiden Jokowi untuk menetapkan pinalti kepada para pengemplang pajak itu. Pasalnya, jika dibawa ke ranah hukum, Luhut menganggap prosesnya bisa lama karena terlalu banyak 'kungfu'. "Sekarang semua digitalisasi. Saya bilang Pak Pres enggak usah dibawa legal, 'jadi gimana?' pokoknya pinalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK dia bayar. Kalau gak bayar diambil pemerintah," tegasnya. "Kalau dibawa ke pengadilan, seperti BLBI 2023. Gak selesai-selesai, kungfu pengadilan itu macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya. &nbsp; Sumber foto: Dok Jawa Pos

Dari total 16,8 juta hektare lahan sawit yang ditanami, hanya sekitar 7,3 juta hektare yang bayar pajak.

Luhut Sebut Ada 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Bayar Pajak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PTPN-0808.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah terus mendorong mendukung pengembangan teknologi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor perkebunan, utamanya kelapa sawit. Setiap tahun komoditas yang dikenal sebagai emas hijau ini berkontribusi Rp 500 triliun untuk penwrimaan ekspor dan Rp 250 triliun di pasar dalam negeri.  Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung pengembangan teknologi pengolahan kelapa sawit, terutama update teknologi dan talent Pabrik Kelapa Sawit lewat T-POM (Tecnology &amp; Talent Palm Oil) Conference and Exhbition” yang diselenggarakan Perkumpulan Praktisis Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) dan Media Perkebunan.  Dirjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika ketika membuka T-POM menyatakan pemerintah sangat mendukung upaya pengembangan teknologi dan pengembangan SDM. Indonesia dengan minyak kelapa sawit saat ini sudah memproduksi dan mencukupi sebagian besar kebutuhan global lemak dan minyak nabati dunia.  “Produksi CPO dan PKO 51,2 juta ton tahun 2022, ekspor bahan baku kecil sekali hanya 7,52% sedang sisanya 92,5% sudah merupakan produk olahan. Apresiasi setinggi-tingginya pada pelaku usaha sawit,” kata Putu.  Dengan nilai ekspor Rp 500 triliun dan perdagangan dalam negeri Rp250 trilun, ini merupakan bisnis sangat besar bagi perekonomian negara.  Teknologi PKS sudah 100 tahun tidak berubah dan terima apa adanya dengan titik berat hanya memproduksi lemak. Sekarang kondisi sudah berubah, bukan hanya untuk pangan saja tetapi untuk bahan bakar masa depan, baik untuk green biodiesel, green avtur, green gasoline yang bisa langsung digunakan menggantikan bahan bakar fosil.  “Generasi mendatang akan memimpin dunia dengan biofuel, biopolimer , bahan kimia dari biomassa , yang semuanya berasal dari sawit. Kementerian Perindustrian sangat mendukung pengembangan teknologi. Salah satunya lewat revisi PP nomor 1 tentang devisa hasil ekspor. Devisa ini harus diupayakan ada di Indonesia dalam jangka waktu tertentu sehingga bisa digunakan untuk pengembangan teknologi sampai komersialisasi,” katanya.  Upaya lain yang dilakukan Kemenperin adalah dengan mengeluarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) untuk CPO dan minyak goreng sawit. Ada permintaan SNI edible mesocarp. Masih banyak yang bisa dikembangkan dari sawit.  Industri yang berkembang perlu SDM unggul. Kemenperin juga sudah mengeluar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) mulai dari operator sampai manajer untuk industri minyak mentah sawit, minyak goreng sawit, oleokimia dan biodiesel.  Ketua P3PI bidang PKS, Posma Sinurat menyatakan T-POM ini akan diadakan rutin setiap tahun dan menjadi tempat bagi pelaku PKS untuk selalu update dengan teknologi terbaru, kemampuan SDM semakin meningkat sehingga industri kelapa sawit tetap kompetitif. Contohnya pengelola PKS nanti tidak hanya akan berkutat pada OER saja tetapi juga bagaimana menjaga supaya emisi gas rumah kaca rendah.  Pemimpun Umum Media Perkebunan, Gamal Nasir menyatakan T-POM diadakan karena kedepan tuntutan yang dihadapi PKS juga semakin berat , terutama terkait lingkungan. Teknologi juga semakin berkembang . T-POM menjadi ajang bagi praktisi PKS untuk mencari tahu teknologi dan trend PKS.

Kemenperin Dukung Pengembangan Teknologi dan SDM Industri Sawit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/PTPN-0808.jpg" alt="Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pekerja kebun kelapa sawit tengah memanen buah sawit.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sebagai negara produsen terbesar crude palm oil (CPO) dunia, Indonesia sudah semestinya memiliki harga acuan sendiri. Holding Perkebunan Nusantara mendukung pembentukan bursa berjangka dalam negeri yang tengah dicanangkan Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan.  Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), Dwi Sutoro, mengungkapkan ini bwerbicara dalam seminar bertajuk “Strategi Indonesia Menjadi Barometer Harga Sawit Dunia” di Jakarta, Kamis (2/3).  "Sudah semestinya Indonedisa memiliki harga acuan sendiri karena menggunakan CPO international price sebagai acuan harga CPO domestik, sering tidak membuat keseimbangan penawaran dan permintaan di dalam negeri, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan harga CPO dalam negeri,” paparnya.  Menurut Dwi, bursa CPO yang ideal adalah bursa yang memiliki fungsi lengkap, yakni sebagai price discovery, price reference, dan hedging, dari sebuah proses yang fair, efisien, transparan, dan terpercaya.  “Tentunya, ide membangun tata niaga komoditi CPO Indonesia melalui pengembangan bursa CPO Indonesia ini harus kita dukung dan diskusikan sebagai tahapan untuk membuat Indonesia menjadi barometer sawit dunia,” ujarnya.  Lebih lanjut Dwi menyampaikan, bahwa pembentukan tata niaga sawit, setidaknya harus mencakup empat aspek, antara lain aspek keadilan, efisiensi, nilai tambah, dan keberlanjutan.  “Keterlibatan pemerintah, BUMN, dan swasta, diharapkan bisa menciptakan sinergi yang positif dalam mendesain tata niaga sawit Indonesia yang adil, efisien, transparan, dan terpercaya,” ungkapnya.  Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Musdalifah Mahmud, menyampaikan, bahwa mewujudkan Indonesia sebagai barometer harga sawit dunia bukan sebatas cita-cita lagi. “Tetapi insyaallah akan segera tercapai,” ujarnya.  Saat ini, kata Musdalifah, Indonesia merupakan negara yang berkontribusi sebesar 55 persen terhadap minyak sawit dunia dan 42 persen minyak nabati dunia. Oleh karena itu, dia optimistis, jika Indonesia bisa segera menjadi barometer harga sawit dunia.  “Apalagi, dengan adanya konsistensi penerapan B35, stabilitas harga sawit juga semakin terjaga,” ujarnya.

Pelaku Usaha Dukung Rencana Pembentukan Bursa Berjangka CPO Indonesia

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/SUMUT_KERANGKENG-MANUSIA-BUPATI-LANGKAT-FED-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dugaan perbudakan modern yang diduga dilakukan Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin Angin sedang menyita perhatian publik. Amnesty International Indonesia menyayangkan praktik perbudakan modern tersebut.  Dugaan bentuk sewenang-wenang itu diketahui usai ditemukannya kerangkeng di halaman Bupati Langkat. Di dalamnya, terdapat sekitar 40 orang yang diduga dipekerjakan di perkebunan kelapa sawit milik orang nomor satu di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.  “Ini adalah kasus yang sangat memprihatinkan. Tidak terbayang bahwa masih terdapat praktik perbudakan yang tidak manusiawi seperti ini, apalagi yang diduga sudah berlangsung selama bertahun-tahun," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usma Hamid dalam keterangannya, Jumat (28/1).  Usman meminta aparat penegak hukum bisa mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa semua orang yang terlibat dibawa ke pengadilan dalam persidangan yang memenuhi standar internasional tentang keadilan dan tidak berakhir dengan penerapan hukuman mati.  “Kasus ini juga harus memicu aparat berwenang untuk mengawasi lebih dekat industri perkebunan sawit yang rawan eksploitasi, baik terhadap pekerja, masyarakat adat, maupun lingkungan," tegas Usman.dustri  Dugaan kepemilikan kerangkeng manusia ini sebelumnya dibongkar oleh Migrant Care setelah mengadukannya ke Komnas HAM. Dalam laporannya, Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menyebut, sebanyak 40 pekerja sawit mendekam di dalam kerangkeng milik Terbit Rencana.  Laporan ini disertai bukti-bukti di antaranya foto, video dan juga foto-foto korban. "Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja," kata Anis di kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Senin (24/1).  Anis mengutarakan, kerangkeng itu terdapat di belakang halaman rumah Bupati Langkat, Terbit Rencana. Anis mengungkapkan, kerangkeng tersebut mirip penjara dengan tambahan gembok, agar para pekerjanya tidak keluar masuk sembarangan.  Dia tak memungkiri, para pekerja kerap mendapat penyiksaan, seperti pemukulan. Bahkan mengakibatkan lebam hingga luka-luka. "Sampai lebam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka," pungkas Anis.

Rawan Eksploitasi, Industri Sawit Diminta Diperketat Pengawasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/upah-tak-sesuai-puluhan-buruh-tuntut-tiga-perusahaan-kelapa-sawit_m_.jpg" alt="Ilustrasi aksi buruh. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aksi buruh. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Puluhan buruh dari tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara. Kedatangan mereka untuk menyuarakan tuntutan terhadap PT Prima Tunas Kharisma (PTK), Inti Selaras Perkasa (ISP) dan Sentosa Sawit Utama (SSU). Di halaman kantor Disnakertrans Kaltara, buruh-buruh dari perwakilan perusahaan tersebut bergantian berorasi. Menyuarakan hak-hak mereka yang dianggap telah dirampas perusahaan. Terutama soal kepesertaan sebagian buruh di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, serta sebagian buruh yang masih menerima honor di bawah upah minimum kabupaten (UMK). Padahal, Pemprov Kaltara maupun Pemkab Bulungan telah menetapkan besaran upah minimum setiap tahun. Sementara, kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan, merupakan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Kaltara Yuliyus mengatakan BPJS dinilai sangat penting dimiliki pekerja, sebagai perlindungan kesehatan dan ketenagakerjaan. Memang ada sebagian buruh yang tidak bisa langsung didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan, karena persoalan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Tapi ada juga yang sudah miliki NIK, tetap tidak didaftarkan BPJS juga," ujar Yuliyus dikutip Berau Post (Jawa Pos Grup), Jumat (29/3). Terkait pengupahan di bawah UMK, dia menegaskan, perusahaan kerap mengakalinya dengan hanya mempekerjakan buruh selama 4 hari tiap pekan. &ldquo;Pembayaran upah pun jauh di bawah UMK,&rdquo; katanya. Setelah berorasi untuk menyampaikan aspirasi mereka, pihak Disnakertrans mengundang perwakilan buruh dan SBSI Kaltara untuk mediasi. Menurut Yuliyus, semua perusahaan perkebunan kelapa sawit, umumnya menggunakan patokan upah Rp 114 ribu per hari. Meski menggunakan acuan tersebut, tetap tiap buruh di tiga perusahaan itu rata-rata hanya menerima kisaran Rp 1,8 juta. Apabila ada yang sempat tidak masuk kerja, upah yang diterima makin rendah lagi. "Perusahaan ini sudah melanggar aturan, bahkan slip gaji pun tak diberikan," imbuhnya. Dia menambahkan, kedua pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, bisa dipidanakan. Sebab, jaminan BPJS dan sistem pengubahan, punya dasar hukum yang kuat. Untuk itu, para pekerja meminta pengawas Disnakertrans melakukan pengecekan ke tiga perusahaan tersebut. &ldquo;Kita ingin saat mengecek ke perusahaan terkait BPJS dan pengupahan, (Disnakertrans) juga melibatkan kejaksaan," ungkapnya. Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Disnakertrans Kaltara Asnawi mengungkapkan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan buruh. "Kita juga akan libatkan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan," kata Asnawi. Disnakertrans akan melayangkan nota pemeriksaan kepada perusahaan setelah hasil peninjauan di lapangan yang dijadwalkan Senin (1/4). Setelah diberikan nota pemeriksaan, perusahaan hanya diberi batas waktu seminggu untuk memberikan klarifikasi. Apabila sepekan tidak ada jawaban dari perusahaan, maka selanjutnya dilayangkan nota pemeriksaan yang kedua. "Nota pemeriksaan kedua diberikan untuk mengingatkan balasan dari nota yang pertama," jelasnya. Jika nota pemeriksaan kedua pun diabaikan, maka penindakan dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). &ldquo;Ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan perusahaan tergantung hasil pemeriksaan PPNS. Jika ditemukan, tentu meminta klarifikasi kepada perusahaan tersebut,&rdquo; pungkasnya. Sementara itu, upaya konfirmasi yang coba dilakukan Jawa Pos Grup kepada perwakilan ketiga perusahaan, belum membuahkan hasil karena tak satupun perwakilan perusahaan yang bersedia memberikan tanggapan.

Upah Tak Sesuai, Puluhan Buruh Tuntut Tiga Perusahaan Kelapa Sawit

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri kelapa sawit

Berita Terkini