<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/17/synology-2-3890788595.jpg" alt="Country Manager Synology Inc, Clara Hsu. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Country Manager Synology Inc, Clara Hsu. (istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kebutuhan akan keamanan data meningkat di segala sektor, tak terkecuali jasa keuangan. Di industri keuangan saat ini, data menjadi elemen vital&mdash;tidak hanya untuk operasional harian, tetapi juga untuk memenuhi standar regulasi yang terus berkembang serta ekspektasi nasabah terhadap layanan yang aman dan andal. Atas dasar itu, PT MNC Finance menjalin kerja sama strategis dengan Synology untuk memodernisasi dan memusatkan infrastruktur IT. Kerja sama ini dibangun sebab, dengan 45 cabang,&nbsp;MNC Finance menghadapi tantangan dalam mengelola sistem data yang tersebar, menjaga konsistensi prosedur backup, dan melindungi informasi keuangan yang sensitif. &nbsp; "Solusi Synology menghadirkan fitur penyimpanan dan backup yang optimal, dirancang untuk memenuhi kebutuhan serta kepatuhan terhadap regulasi di industri keuangan saat ini. Kami puas dengan perlindungan data yang telah berjalan, serta hasil optimal yang selaras dengan standar keamanan dan performa kami," ujar Kepala Divisi TI, MNC Finance, Agung Yanuarianto, melalui keterangan tertulisnya Kamis (17/7). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/bisnis/016130572/incar-efisiensi-goto-financial-migrasi-data-ke-alibaba-cloud">Incar Efisiensi, GoTo Financial Migrasi Data ke Alibaba Cloud</a> &nbsp; Setelah melakukan diskusi dengan unit bisnis lain di bawah MNC Group yang telah lebih dulu mengadopsi solusi Synology, MNC Finance menerapkan infrastruktur terpusat dengan Synology RackStation sebagai repositori data utama serta untuk replikasi lintas lokasi. MNC Finance juga mengadopsi solusi Active Backup for Business dari Synology untuk mencadangkan beberapa mesin virtual dan server fisik secara terpusat. Solusi ini bersifat satu kali beli tanpa biaya lisensi tahunan, dan mampu menghemat ruang penyimpanan hingga 61 persen (dari 20,4 TB menjadi hanya 7,8 TB) berkat teknologi deduplikasi canggih. Efisiensi ini tidak hanya memberikan penghematan biaya, tetapi juga membuka peluang bagi MNC Finance untuk mengembangkan infrastruktur secara berkelanjutan tanpa peningkatan beban operasional. Untuk mendukung kolaborasi internal dan berbagi file secara aman, MNC Finance juga mengimplementasikan Synology Drive sebagai solusi private cloud. Dikombinasikan dengan Synology Office Suite, karyawan kini dapat meng-edit dokumen secara bersamaan dalam waktu nyata, meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan perlindungan data sensitif sesuai regulasi industri keuangan. &nbsp; "Lembaga keuangan dituntut untuk menjaga integritas data, memastikan sistem tetap tersedia, dan mematuhi regulasi yang ketat&mdash;semuanya harus dilakukan secara efisien," ujar Country Manager Synology Inc, Clara Hsu.

Lembaga keuangan dituntut untuk menjaga integritas data, memastikan sistem tetap tersedia, dan mematuhi regulasi yang ketat.

Keamanan Data Makin Krusial di Industri Jasa Keuangan, MNC Finance Gandeng Synology

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Screen-Shot-2022-10-29-at-15.27.28.jpg" alt="Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Indra Arief/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Indra Arief/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar berharap seluruh industri jasa keuangan berkantor di Nusantara sejak hari pertama kota di Kalimantan Timur itu jadi dan ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara (IKN).  ”Karena tadi sudah ditunjukkan sinergi, kolaborasi kuat, dukungan baik, saya tidak berharap lain kecuali semua industri jasa keuangan juga berkantor di IKN sejak hari pertama Nusantara jadi Ibu Kota Negara,” kata Mahendra seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Sabtu (29/10).  Menurut Mahendra, OJK juga akan berkantor di Nusantara sejak hari pertama kota yang ditargetkan menjadi kota masa depan itu ditetapkan sebagai IKN, menggantikan Jakarta. ”Nah mumpung (masih) 2024, mulai direncanakan dan dirancang proses untuk melakukan hal itu,” kata Mahendra Siregar.  Mahendra juga meminta pimpinan industri jasa keuangan untuk menyempatkan diri berkunjung ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). Potensi ekonomi sangat besar di Kaltim diyakini akan mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi nasional.  ”Kalimantan bagian Indonesia itu empat kali luasnya dari Pulau Jawa. Kalimantan Timur sendiri seluas Pulau Jawa. Jadi bayangkan Indonesia sebesar ini dengan andalan satu Pulau Jawa, pertumbuhannya sudah seperti sekarang. Bayangkan, kalau kita kembangkan lagi besaran yang luar biasa itu, tapi itu tak pernah akan tercapai kalau kita tidak sinergi, koordinasi, dan kolaborasi,” papar Mahendra.  Adapun IKN Nusantara mencakup wilayah daratan seluas sekitar 256.142 hektare dan wilayah perairan laut seluas sekitar 68.189 hektare di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kaltim. Dalam Rencana Induk IKN, disebutkan pembangunan IKN akan terjadi dalam 5 tahap, yaitu tahap I pada 2022-2024 untuk pembangunan perkotaan, pembangunan infrastruktur dasar, dan pembangunan ekonomi serta relokasi TNI, Polri dan BIN.  Tahap II pada 2024-2029 dengan target fasilitas transportasi umum primer maupun sekunder sudah siap dipakai. Tahap III pada 2030-2034 dengan target penyelesaian sistem angkutan umum masal, instalasi pengolahan air limbah, instalasi pengolahan air minum, fasilitas penunjang kota, pengolahan sampah, penambahan amenitas digital dan perkotaan.  Tahap IV pada 2035-2039 dimulai pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan serta penyelesaian pembangunan kereta api regional dan bendungan multiguna. Tahap V pada 2040-2045 yang ditandai dengan pengembangan industri berkelanjutan serta pertumbuhan penduduk yang telah stabil.

OJK Berharap Seluruh Industri Jasa Keuangan Berkantor di IKN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/baru-mulai-bangun-gedung-ojk-terima-kasih-bi-diberi-tempat-berteduh_m_.jpg" alt="Ketua OJK Wimboh Santoso (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua OJK Wimboh Santoso (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso optimistis kinerja industri jasa keuangan pada tahun ini akan semakin membaik. Keyakinan ini melihat stabilitas sektor keuangan yang terjaga, kebijakan pengawasan yang solid serta laju perekonomian yang mulai pulih dari dampak pandemi Covid-19.  "Kami memproyeksikan, 2022 kredit perbankan akan meningkat pada kisaran 7,5 persen plus minus 1 persen, 6,5 hingga 8,5 persen dan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh di rentang 10 persen plus minus 1 persen, 9 hingga 11 persen)," kata Wimboh secara virtual, Kamis (20/1).  OJK juga memperkirakan penghimpunan dana di pasar modal akan meningkat di kisaran Rp 125 triliun hingga Rp 175 triliun. Sedangkan piutang pembiayaan oleh perusahaan pembiayaan juga akan tumbuh sekitar 12 persen plus minus 1 persen, di 11 hingga 13 persen.  Kemudian, aset perusahaan asuransi jiwa serta aset perusahaan asuransi umum dan reasuransi diperkirakan tumbuh 4,66 persen dan 3,14 persen. Sementara, pertumbuhan aset dana pensiun akan mencapai 6,47 persen.  Menurutnya, proyeksi optimistis itu didorong kondisi perekonomian dan sektor jasa keuangan yang terus membaik didukung keberhasilan penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah. "Sistem keuangan Indonesia pun terjaga dengan baik yang terlihat dari indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali 2021," imbuhnya.  Untuk mencapai proyeksi tersebut, Wimboh memaparkan, OJK menetapkan lima kebijakan prioritas di tahun ini. Tujuannya adalah untuk terus memperkuat stabilitas sektor jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta meningkatkan edukasi dan perlindungan konsumen.  Kebijakan tersebut diantaranya, memberikan insentif bersama untuk mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah. Diantaranya, Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB) dari hulu sampai hilir, dan stimulus lanjutan untuk mendorong kredit ke sektor properti.  Kemudian, menyiapkan sektor keuangan menghadapi normalisasi kebijakan di negara maju dan domestik. Caranya yaitu dengan mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas.  Lalu, percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit agar tidak terjadi cliff effect pada saat dinormalkan 2023. Terakhir, penataan industri reksadana dan penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi, serta percepatan dan penyelesaian reformasi IKNB.  Strategi lain, menyusun skema pembiayaan yang berkelanjutan di industri jasa keuangan. Ini dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, dengan prioritas pengembangan ekonomi hijau, antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan Taksonomi Hijau Indonesia.  "OJK bersama Bursa Efek Indonesia, KSEI dan KPEI serta pemerintah sedang mempercepat kerangka pengaturan bursa karbon Indonesia," ucapnya.  Selain itu, memperluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada 2024 dengan model klaster dalam satu ekosistem pembiayaan, pemasaran oleh off-taker, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap.  "Program-program KUR Kluster, kredit atau pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR, dan Lembaga Keuangan Mikro, Bank Wakaf Mikro serta skema pemasaran melalui program Gerakan National Bangga Buatan Indonesia termasuk dalam program ini. Di Pasar Modal, terus akan dikembangkan pembiayaan UMKM melalui security crowd funding," jelasnya.  Terakhir, memperkuat kebijakan transformasi digital di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekosistem ekonomi digital. Tujuannya adalah meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan akses yang cepat.  Upaya ini termasuk literasi dan perlindungan kepentingan konsumen termasuk penegakan hukum. "OJK akan terus memitigasi ekses pinjaman online dengan meningkatkan aturan prudensial dengan pemodalan yang lebih tinggi dan penerapan market conduct yang lebih baik," pungkasnya.

OJK Proyeksikan Kredit Perbankan Tumbuh 6,5-8,5 Persen Tahun ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk mendorong sustainable finance dalam mendukung komitmen Indonesia terkait agenda global mengenai perubahan iklim maupun dalam upaya pemulihan ekonomi nasional. OJK telah mengeluarkan roadmap keuangan berkelanjutan tahap I dan tahap II, menerbitkan beberapa POJK terkait ekonomi hijau dan juga memonitor implementasinya di sektor jasa keuangan.  OJK telah membuat roadmap keuangan berkelanjutan tahap I pada 2015-2019 dimana implementasi roadmap tahap I yang telah dilakukan adalah penyusunan rencana aksi keuangan berkelanjutan dan penyampaian laporan keberlanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan publik.  “Sebagai tindak lanjut, OJK juga telah menyusun roadmap keuangan berkelanjutan tahap II 2021-2025,” ujar Juru Bicara OJK Sekar Putih Djarot, Selasa (7/9).  Di dalamnya terdapat beberapa program strategis, seperti penyelesaian taksonomi hijau sebagai pedoman dalam pengembangan produk-produk inovatif dan/atau keuangan berkelanjutan serta sustainable financial disclosure. “Inisiatif ini juga sejalan dengan pengembangan regulasi mengenai pelaporan industri jasa keuangan ke OJK,” sebutnya.  Kemudian mengembangkan kerangka manajemen risiko untuk industri jasa keuangan dan pedoman pengawasan berbasis risiko untuk pengawas dalam rangka menerapkan risiko keuangan terkait iklim. Lalu, mengembangkan skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif dan feasible. Selanjutnya juga, meningkatkan awareness dan capacity building untuk seluruh stakeholders.  Di sisi peraturan, OJK telah menerbitkan beberapa regulasi yang mendukung keuangan berkelanjutan, yakni POJK No.51/2017 ketentuan terkait implementasi keuangan berkelanjutan bagi LJK, emiten, dan perusahaan publik, POJK No.60/2017 tentang Green Bond dan insentif biaya green bond, serta insentif untuk mendukung kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, yang didukung dengan pedoman dan kebijakan teknis.  “Industri jasa keuangan juga telah merespon kebijakan- kebijakan OJK dalam bidang keuangan berkelanjutan,” ungkapnya.  Antara lain penerbitan global sustainability/ green bond oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (USD 1,9 miliar), PT SMI (Rp 500 miliar), PT Bank Mandiri (USD 300 juta), green loans (USD 55,9 miliar) dan blended finance (USD 2,46 miliar).  Kemudian, peningkatan nilai indeks SRI - Kehati sehingga saat ini telah memiliki dana kelolaan sebesar Rp2,5 triliun (per Apr-21). Juga, penerbitan ESG Leaders Index oleh BEI untuk mewadahi permintaan yang tinggi atas reksadana dan Exchange Traded Fund (ETF) bertema ESG.  “OJK akan terus memperkuat kerjasama dengan seluruh pihak terkait diantaranya kementerian dan lembaga, pelaku industri, dan organisasi internasional dalam mewujudkan ekonomi hijau sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah,” sebutnya.

OJK Merilis Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan tiga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai upaya mendorong industri jasa keuangan khususnya perbankan lebih efisien, berdaya saing, adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan berkontribusi bagi perekonomian nasional.  Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan ketiga POJK ini diterbitkan untuk menyesuaikan kebutuhan seiring kondisi dinamika global, perubahan landscape dan ekosistem perbankan. Hal ini juga untuk menjawab tantangan dan tuntutan pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga diperlukan penerapan pola pengaturan berbasis prinsip (principle based) agar peraturan dapat lebih fleksibel (agile) dan mengantisipasi perubahan ke depan (forward looking) serta menjadi acuan yang menjaga kesinambungan operasi industri perbankan.  Tiga POJK itu adalah POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, POJK No. 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum, dan POJK No. 14/POJK.03/2021 tentang Perubahan POJK No. 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.  Penerbitan POJK Bank Umum dan POJK Penyelenggaraan Produk Bank menekankan pentingnya akselerasi transformasi digital yang dapat menjadi insentif bagi bank dalam mendorong inovasi produk perbankan sehingga dapat mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, dan menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya aspek kelembagaan.  “Demikian pula penyelenggaraan produk bank umum diharapkan semakin inovatif dan dinamis memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk aspek perlindungan konsumen. Sementara POJK mengenai penilaian kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) merupakan perubahan dari ketentuan sebelumnya yang ditujukan untuk menjaga agar LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan,” kata Wimboh.  POJK No. 12/POJK.03/2021 Substansi pengaturan dalam POJK No. 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum lebih dititikberatkan kepada penguatan aturan kelembagaan mulai dari persyaratan pendirian bank baru dan aspek operasional, mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan perizinan pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital, sampai dengan pengakhiran usaha.  “Pandemi telah mendorong transformasi digital di sektor perbankan menjadi suatu keniscayaan. Kondisi demikian mengharuskan perbankan untuk menempatkan transformasi digital sebagai prioritas dan sebagai salah satu strategi dalam upaya peningkatan daya saing bank. Dengan demikian, POJK ini akan mendorong percepatan transformasi digital sektor perbankan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Heru Kristiyana.  POJK tentang Bank Umum ini juga mempertegas pengertian Bank Digital yaitu bank yang saat ini telah melakukan digitalisasi produk dan layanan (incumbent), ataupun melalui pendirian bank baru yang langsung berstatus full digital banking.  “Dalam aturan ini, OJK memperjelas definisi Bank Digital. Namun demikian, OJK tidak mendikotomikan antara bank yang telah memiliki layanan digital, bank digital hasil transformasi dari bank incumbent, ataupun bank digital yang terbentuk melalui pendirian bank baru (full digital bank). Bagaimanapun bank tetaplah bank, bank is bank,” kata Heru.  Heru juga menegaskan bahwa ketentuan di POJK ini sama sekali tidak memberikan tambahan beban pengaturan baru kepada bank, namun justru memberikan payung pengaturan bagi bank dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor, serta memberikan kesempatan bagi bank khususnya bank berbadan hukum Indonesia untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan efisiensi dan perluasan layanan.  Dalam mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan sesuai yang dicanangkan OJK sejak tahun lalu, ketentuan mengenai sinergi perbankan dalam POJK Bank Umum ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank (KUB). Harapannya, konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bank yang masih belum memenuhi modal inti minimum Rp3 triliun.  Penguatan aturan kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan peningkatan persyaratan modal menjadi sebesar Rp10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional, ataupun pendirian bank yang full digital. Selanjutnya, untuk mendukung terlaksananya implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien, dalam POJK ini telah dilakukan redefinisi pengelompokan bank.  POJK No. 13/POJK.03/2021 POJK tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum menitikberatkan pada penguatan dalam perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari semula menggunakan pendekatan modal inti (capital-based approval) menjadi pendekatan berbasis risiko (risk-based approval).  Aturan ini juga menyasar aspek akselerasi transformasi digital yang memberikan ruang kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan digital tanpa mengabaikan aspek prudensial. Digitalisasi produk dan layanan perbankan ini selanjutnya diharapkan dapat mendukung efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan.  POJK ini mengatur mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hingga penghentian produk bank. POJK ini juga memberi ruang inovasi bagi bank umum untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi masyarakat akan produk bank sesuai dengan kebutuhannya (customer centric).  Upaya yang dilakukan OJK untuk percepatan proses perizinan produk bank, baik melalui penyederhanaan klasifikasi produk (dasar dan lanjutan) serta termasuk penyelenggaraannya antara lain melalui piloting review dan instant approval, semata untuk mendorong pengembangan inovasi produk dan layanan bank.  Dengan pendekatan perizinan baru ini, menciptakan level of playing field yang sama dalam industri perbankan, membuka ruang inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi, dan dapat dimanfaatkan untuk mendukung time to market produk bank yang lebih cepat, sehingga bank tetap dapat memiliki daya saing yang tinggi di tengah maraknya shadow banking berbasis IT.  Semangat penyederhanaan serta percepatan perizinan produk dan layanan bank umum telah sejalan dengan semangat Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bank untuk berinovasi tanpa mengesampingkan aspek manajemen risiko. Oleh karena itu, industri perbankan diharapkan dapat menjadi lebih dewasa dalam menentukan eksposur risiko dan keamanan dari produk bank yang akan diterbitkan sebagai wujud perlindungan kepada nasabahnya.  POJK No. 14/POJK.03/2021 POJK ini berlaku untuk sektor perbankan, industri keuangan nonbank dan pasar modal, yang merupakan amandemen dari POJK existing mengenai Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (LJK) sebagaimana diatur dalam POJK No. 34/POJK.03/2018.  Amandemen tersebut dititikberatkan untuk lebih memperkuat upaya penanganan permasalahan LJK melalui penambahan cakupan permasalahan serta upaya dalam percepatan penanganan permasalahan sehingga LJK senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, antara lain mencakup aspek integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan, dan atau kompetensi.  Sejumlah penambahan ketentuannya antara lain: a. Cakupan penilaian kembali Pihak Utama (Pengendali, Pengurus, Pejabat Eksekutif) termasuk sanksi larangan Tidak Lulus. b. Percepatan proses dalam tahapan Penilaian Kembali Pihak Utama dan permintaan tanggapan dari Pihak Utama dapat kurang dari 10 hari kerja. c. Pihak Utama yang tidak lulus dalam penilaian kembali diperlakukan sebagai pihak terkait sesuai aturan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan (BMPP).

Dorong Industri Jasa Keuangan, OJK Terbitkan 3 POJK Terbaru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/kpk_800x480.jpeg" alt="Ilustrasi KPK. Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi KPK. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau lembaga jasa keuangan untuk tidak memberikan gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Pemberian gratifikasi dilarang secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya.  Peringatan itu disampaikan KPK dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) KPK Nomor 19 tahun 2021 tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Industri Jasa Keuangan.  "Dalam SE tersebut, KPK mengingatkan lembaga jasa keuangan dilarang memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya, baik secara langsung atau disamarkan dalam bentuk fee marketing, collection fee, refund, atau penamaan lainnya," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ipi Maryati Senin (26/7).  Ipi menegaskan, sangat penting pencegahan korupsi melalui pengendalian gratifikasi pada industri jasa keuangan. Menurutnya, lembaga jasa keuangan sebagai entitas korporasi wajib melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana korupsi.  "Tidak dilakukannya hal tersebut menjadi penilaian kesalahan korporasi yang dapat berimplikasi pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi," ucap Ipi.  Ipi menuturkan, pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD yang diwakilkan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) telah bersama-sama berkomitmen untuk menciptakan budaya antigratifikasi.  Terlebih larangan bagi bendahara instansi pemerintah menerima collection fee dari Lembaga Jasa Keuangan. Kesepakatan tersebut dilakukan pada Rapat Koordinasi Nasional tahun 2018 dan ditindaklanjuti pada Rapat Koordinasi pada Oktober 2020.  "KPK juga mengimbau bahwa pemberian berupa insentif untuk mendukung upaya promosi, pengembangan pasar, dan kegiatan operasional jasa keuangan lainnya yang berkaitan dengan instansi pemerintahan/BUMN/BUMD hanya dapat diberikan kepada instansi, yakni melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak diberikan secara langsung kepada individu pegawai negeri atau penyelenggara negara," papar Ipi.  Selain itu, KPK dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Nota Kesepahaman nomor 48 tahun 2021 telah melakukan kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor jasa keuangan. Salah satu kegiatannya adalah penerapan program pengendalian gratifikasi dengan mendiseminasikan pencegahan korupsi kepada lembaga jasa keuangan yang berada di bawah pengawasannya.  Ipi menyebut, jika karena kondisi tertentu, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi, maka wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.  "KPK berharap pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menjadi panutan bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi. Sehingga, dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan, kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana," tegas Ipi.

Industri Jasa Keuangan Jangan Beri Gratifikasi ke Penyelenggara Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/OJK.jpg" alt="Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Gedung kantor pusat Otoritas Keuangan (OJK), Jakarta. OJK mengawasi perusahaan asuransi, termasuk perusahaan asuraansi jiwa yang melakukan operasional di Indonesia.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku industri jasa keuangan menjaga kepercayaan masyarakat. Jokowi meminta praktik-praktik yang merugikan masyarakat dan transaksi-transaksi yang berpotensi pada kejahatan fraud tidak terulang lagi.  Jokowi meminta agar OJK bersikap dan bertindak tegas dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai lembaga pengawas industri jasa keuangan. Bahkan, Jokowi menyebut fungsi pengawasan OJK tidak boleh mandul.  "Pengawasan OJK juga tidak boleh mandul, tidak boleh masuk angin, harus mengeluarkan taringnya, dan menjaga kredibilitas dan integritas. Ini sangat penting," ujarnya dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2021, Jumat (15/1) malam.  Kepercayaan masyarakat terhadap industri jasa keuangan sangatlah penting. Sebab, hal itu juga sebagai acuan dunia melihat Indonesia, sehingga dapat mendorong perekonomian nasional.  "OJK dan para pelaku industri jasa keuangan harus menjaga kepercayaan pasar, menjaga kepercayaan masyarakat dengan sebaik-baiknya," tuturnya.  Bahkan, Jokowi ingin sistem internal industri jasa keuangan Indonesia memiliki standar internasional. Sehingga, menimbulkan kepercayaan dunia pada industri jasa keuangan.  "Kita harus membangun sebuah sistem internal yang baik, membangun sistem berstandar internasional, sehingga kepercayaan dunia internasional pada industri jasa keuangan kita," pungkasnya.  https://youtu.be/o-G0SkNmuKA  &nbsp;

Jokowi: OJK Tidak Boleh Masuk Angin

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OJK-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan, pihaknya dan industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, serta non bank khususnya di wilayah DKI Jakarta tetap beroperasi di Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.  Deputi Komisioner Humas dan Logistik Anto Prabowo mengatakan, penjelasan ini sejalan dengan keterangan pers Gubernur DKI Jakarta. Dikatakan sektor jasa keuangan masuk dalam 11 bidang usaha vital yang boleh tetap berjalan dengan kapasitas minimal.  Hal ini juga sesuai dengan ketentuan mengenai penerapan PSBB yang tercantum dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  “OJK meminta kepada seluruh lembaga jasa keuangan untuk tetap memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat dengan selalu mengutamakan protokol kesehatan untuk mencegahan penyebaran Covid-19,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat (11/9).  Ia menyebut, seluruh lembaga jasa keuangan yang tetap beroperasi secara minimal wajib menerapkan protokol kesehatan. Seperti menjaga jarak fisik, mengurangi layanan tatap muka dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi, menggunakan masker, dan selalu menjaga kesehatan.  “Para pegawai sektor jasa keuangan juga diminta untuk selalu membawa kartu identitas perusahaannya yang bisa ditunjukkan untuk membuka akses jalan menuju kantor tempat bekerja,” tutupnya.  Sehubungan dengan kembali diberlakukannya PSBB di DKI Jakarta, OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kapolda Metro Jaya untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan. Termasuk transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.  Adapun untuk pengaturan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing Lembaga Jasa Keuangan, Self Regulatory Organization di Pasar Modal, dan Lembaga Penunjang Profesi di Industri Jasa Keuangan.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=rrQPzxTi4WQ

Industri Jasa Keuangan Tetap Beroperasi Selama PSBB DKI Jakarta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/fintech-semakin-diminati-bunga-maksimal-utang-ditetapkan-08-persen_m_.jpg" alt="Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan bahwa industri jasa keuangan seperti perbankan, pasar modal, dan industri keuangan nonbank (asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, usaha pergadaian dan lembaga keuangan mikro, lembaga keuangan lainnya) tetap dapat beroperasi selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pengecualian sektor jasa keuangan dalam penerapan PSBB telah diatur dalam Permenkes Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.  Namun dalam operasionalnya, OJK meminta kepada lembaga jasa keuangan untuk bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja. "Termasuk di antaranya lembaga jasa keuangan wajib mematuhi tata cara PSBB untuk diterapkan, seperti physical distancing, mengurangi layanan tatap muka dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan selalu menjaga kesehatan," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo dalam keterangannya, Rabu (15/4).  Adapun untuk pengaturan bekerja dari rumah (Work from Home) diserahkan kepada masing-masing lembaga jasa keuangan, self regulatory organization di pasar modal, dan lembaga penunjang profesi di industri jasa keuangan. OJK senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kepolisian wilayah setempat untuk memastikan layanan operasional lembaga jasa keuangan dan/atau transaksi investasi di pasar modal berjalan dengan baik.  Sementara ini untuk teknis pelaksanaan pemberian akses adalah dengan menunjukkan tanda pengenal karyawan bagi yang harus bekerja di kantor industri jasa keuangan dan surat tugas untuk tenaga pendukung.

OJK Pastikan Industri Jasa Keuangan Tetap Beroperasi Selama PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/OJK-JawaPosCom.jpg" alt="Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi logo Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (Dok, JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan beberapa hal dalam menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu (15/3). Arahan Presiden yaitu rangka meminimalkan risiko tersebarnya virus korona (Covid-19).  "Perlu dilakukan tindakan serentak oleh instansi pemerintah, lembaga negara termasuk OJK dan pihak terkait lainnya," kata Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik, Anto Prabowo dalam keterangannya, Senin (16/3).  OJK meminta seluruh lembaga di Industri jasa keuangan untuk melakukan penyesuaian operasional dengan meminimalkan interaksi antar-orang tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Instruksi OJK ini dikeluarkan dalam rangka pengendalian virus korona efektif.  "Pengaturan mengenai alternatif bekerja dari rumah diserahkan kepada masing-masing Self Regulatory Organization di Pasar Modal, lembaga jasa keuangan, lembaga penunjang profesi di industri jasa keuangan," tuturnya.  Kemudian, lembaga di industri jasa keuangan diharuskan meningkatkan kebersihan lingkungan kerja dan sarana pelayanan publik seperti ATM, loket bank dan lain sebagainya. Selain itu, menunda seluruh perjalanan keluar kota atau luar negeri, khususnya ke tempat yang sudah diidentifikasi terdapat penyebaran virus covid-19 sesuai dengan data dan informasi terkini dari Kementerian Kesehatan RI.  "Tidak melakukan kegiatan yang mengumpulkan sejumlah orang baik internal dan/atau eksternal dalam bentuk sosialisasi, rapat, dan events lainnya. Interaksi kiranya dilakukan melalui pemanfaatan sarana teknologi informasi," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QUi8r1PnJVc  https://www.youtube.com/watch?v=OEm3psBOkTg  https://www.youtube.com/watch?v=vNl80J4lLSM

Social Distancing, OJK Larang Industri Jasa Keuangan Bikin Event

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri jasa keuangan

Berita Terkini