<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/17/WhatsApp-Image-2024-08-17-at-111434-2305554207.jpeg" alt="Upacara bendera peringatan HUT Ke-79 RI yang digelar KKKS di salah satu sumber migas di lepas pantai. (Dok. SKK Migas)" width="100%">
<figcaption>Upacara bendera peringatan HUT Ke-79 RI yang digelar KKKS di salah satu sumber migas di lepas pantai. (Dok. SKK Migas)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 tahun menjadi momentum bagi elemen bangsa menyampaikan pencapaiannya untuk Tanah Air. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pun demikian membeberkan kontribusi industri hulu migas untuk ketahanan energi nasional. Berdasar data SKK Migas, pada 2023 investasi industri hulu migas mencapai USD 13,7 Miliar (setara Rp 206 Triliun). Angka itu meningkat 13 persen dari realisasi 2022 dan lebih tinggi 5 persen dari LTP serta di atas tren investasi E&amp;P Global. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D Suryodipuro menyampaikan, selama kurang lebih dua dekade terakhir, industri hulu migas telah menjadi penyumbang kedua terbesar penerimaan negara setelah pajak. Total kontribusinya mencapai Rp 5.045 triliun. &ldquo;Upaya kita (SKK Migas) terus mencari dan mengembangkan cadangan migas baru berhasil mempertahankan Reserve Replacement Ratio (RRR) di atas 100 persen selama enam tahun berturut-turut," ujar Hudi D Suryodipuro di sela peringatan HUT RI ke-79 di Kantor Pusat SKK Migas Jakarta, Sabtu (17/8). Dia menyebut, SKK Migas juga telah menyelesaikan proyek-proyek besar seperti Lapangan Jangkrik, Lapangan Jambaran Tiung Biru, dan Tangguh Train 3. "Sejak 2012, pasokan gas untuk kebutuhan domestik telah melebihi ekspor. Semua itu merupakan bagian dari upaya kita (SKK Migas) memperkuat ketahanan energi nasional,&rdquo; imbuhnya. Hudi menambahkan, kegiatan usaha hulu migas seperti pengeboran dan eksekusi proyek juga turut menciptakan multiplier efek yang signifikan melalui penerapan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang mencapai 58 persen dari total belanja dan penyediaan lapangan kerja untuk 150 ribu pekerja. Menurut Hudi, pada momentum peringatan HUT Ke-79 RI, industri hulu migas telah memberikan sumbangsih nyata bagi bangsa dan negara. Sumbangsih nyata tersebut antara lain kesuksesan kinerja eksplorasi dengan temuan eksplorasi di Geng North, Layaran, dan Tangkulo yang telah menempatkan Indonesia pada posisi teratas temuan eksplorasi di Asia Tenggara dalam dua tahun terakhir. &ldquo;Temuan ini membuktikan bahwa potensi subsurface Indonesia masih sangat menjanjikan,&rdquo; kata Hudi. Kedua, upaya peningkatan produksi minyak melalui produksi dari Banyu Urip Infill Clastic atau BUIC. Sumur B-13 yang merupakan sumur pertama dari proyek ini telah memproduksi minyak pada tanggal 9 Agustus lalu. &ldquo;Beberapa hari lalu kita juga menyaksikan pengapalan ke-1.000 minyak mentah dari Lapangan Banyu Urip. Kita berharap 6 sumur berikutnya dari Proyek BUIC akan segera menyusul sehingga kontribusi proyek ini untuk semakin mengangkat profil produksi minyak nasional dapat terwujud,&rdquo; ujarnya. Ketiga, pembangunan Teknologi Digital agar dapat bersaing di era kompetisi industri hulu migas global yang akan semakin ketat. Digitalisasi pengelolaan rantai suplai merupakan salah satu pilar Rencana Strategis hulu migas dan selaras dengan arahan Pemerintah. &ldquo;Untuk itu, SKK Migas telah mengimplementasikan IOG E-Commerce yang dimulai untuk pengadaan barang/peralatan dengan nilai sampai 1 miliar rupiah,&rdquo; kata dia. Keempat, peningkatan efek multiplier melalui penandatanganan 10 GSA dengan total nilai USD 1.2 miliar atau setara dengan Rp 18,9 triliun, serta penandatanganan 8 Procurement Contract senilai USD 428 juta atau setara Rp 6,4 triliun dilakukan pada saat pembukaan Supply Chain &amp; National Capacity Summit beberapa hari lalu. Kelima, pemerataan ekonomi dan membuka lapangan kerja baru. Industri Hulu Migas melalui Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) yang berorientasi untuk menciptakan kesejahteraan sosial. &ldquo;Pada 2024 ini telah diperoleh Kesepakatan Anggaran PPM sebesar USD 35,38 Juta atau sebesar Rp 530 miliar, naik sebesar 127 persen dari tahun 2023 yang sebesar USD 27,7 Juta,&rdquo; kata Hudi. Keenam, industri Hulu Migas turut berkontribusi dalam upaya mengurangi emisi karbon. Industri hulu migas telah meluncurkan 6 inisiatif untuk pengurangan karbon. Selain program CCS, Energy management, Zero Routine Flaring, dan lain-lain. &ldquo;Setiap tahunnya industri hulu migas menargetkan penanaman 2 juta pohon dan sejak diluncurkannya renstra IOG 4.0 pada 2020 telah menanam 8.5 juta pohon,&rdquo; ujarnya. Hudi mengakui masih ada tantangan yang dihadapi oleh industri migas ke depan, yaitu berupa ketertinggalan produksi migas RI dari target yang ditetapkan. Selain itu RI memiliki gap yang sangat signifikan yang harus dijembatani untuk mencapai target produksi Long Term Plan 1 juta BOPD dan 12 BSCFD. &ldquo;Untuk tahun 2024, dari target produksi minyak LTP sebesar 709.000 BOPD, produksi baru mencapai 579.000 BOPD. Artinya terdapat kekurangan sebesar 130.000 BOPD yang perlu kita atasi. Sedangkan untuk gas, target LTP untuk tahun 2024 adalah 6.736 MMSCFD, tetapi produksi saat ini hanya mencapai 5.334 MMSCFD, mengakibatkan selisih sebesar 1.402 MMSCFD yang masih perlu diisi,&rdquo; kata dia. Untuk menjawab tantangan tersebut, pentingnya kolaborasi antara para stakeholder industri migas. Mindset kolaborasi dalam melakukan pekerjaan transformasi ini sangat penting, karena memang harus bergerak secara bersama-sama untuk satu tujuan sehingga tidak bisa tidak. "Kita harus berkolaborasi. Sikap ego sektoral dan silo mentality hanya akan menjauhkan kita dari pencapaian target bersama,&rdquo; kata dia. Apalagi di tahun-tahun ke depan, ada sejumlah target yang harus dicapai oleh industri migas, yaitu peningkatan Investasi sebesar USD 16,1 miliar atau Rp 242 triliun atau naik 17 persen dibandingkan tahun 2023 yang lalu yang tercatat sebesar USD 13,7 miliar atau sebesar Rp 206 triliun. Kemudian peningkatan kegiatan pemboran pengembangan secara masif. Pada tahun 2024 ini ditargetkan mampu mencapai 932 sumur atau naik sebesar 388 persen dari realisasi tahun 2020 yang hanya mencapai 240 sumur. Selain itu, target Portfolio Industri Hulu Migas hingga tahun 2029 nanti, telah memiliki 141 Proyek dengan total investasi USD 36,25 miliar atau setara Rp 543 triliun yang terdiri atas 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan total investasi sebesar USD 32.47 miliar atau sebesar Rp 487 triliun; dan 135 Proyek Non PSN dengan total nilai investasi sebesar USD 3,78 miliar atau sebesar Rp 57 triliun. Hudi menegaskan, target tersebut dapat terwujud dengan kolaborasi dan dukungan dari semua stakeholder industri migas. Apalagi dengan dua temuan besar cadangan gas beberapa waktu lalu di Indonesia, membuat gairah investasi industri migas ikut meningkat. &ldquo;Dengan melihat potensi ini, kita harus bergerak bersama untuk mewujudkan peningkatan produksi migas dan mencapai ketahanan energi nasional,&rdquo; tutur dia.

Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 tahun menjadi momentum bagi elemen bangsa menyampaikan pencapaiannya.

79 Tahun Kemerdekaan RI, SKK Migas Beber Sumbangsih Industri Hulu untuk Ketahanan Energi Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pesan-kadin-ke-pemerintah-agar-industri-nasional-bisa-naik-kelas_m_183953.jpeg" alt="FGD Kadin soal penguatan industri nasional" width="100%">
<figcaption>FGD Kadin soal penguatan industri nasional</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai sektor hulu perlu mendapatkan perhatian serius dalam penataan struktur industri nasional. Kadin pun meminta pemerintah melakukan beberapa langkah untuk mendukung perkembangan industri petrokimia nasional. Ketua Komite Tetap Industri Kimia &amp; Petrokimia Kadin Indonesia, Rauf Purnama menjelaskan, kebutuhan nasional akan pasokan bahan baku berbasis industri petrokimia terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun, impor bahan baku tekstil, plastik dan olahan kimia lainnya juga mencatatkan angka yang sangat besar. "Pertama, mengenai ketersediaan bahan baku dan pasokan energi bagi industri berbasis migas dan petrokimia," ujar Rauf, di Gedung Kadin, Jakarta, Kamis (25/01). Dia menjelaskan, ketersediaan bahan baku dan energi dengan harga yang kompetitif diyakini akan meningkatkan kembali kontribusi sektoral industri petrokimia. Lalu, untuk mendukung struktur industri, maka perlu dibuat kebijakan yang berpihak pada peningkatan produksi. Kedua, guna mendukung struktur industri yang saling menopang maka kebijakan yang berpihak pada peningkatan produksi hingga penjualan produk domestik perlu mendapat perhatian. Konsistensi kebijakan yang mendukung penguatan produk petrokimia nasional pun perlu mendapatkan perhatian. "Selanjutnya adanya keberpihakan dari pemerintah dalam mendukung pengembangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)," tuturnya. Lebih lanjut, Rauf mengungkapkan, perhatian semua pihak juga diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Bila semua hal itu dipenuhi, Rauf percaya bahwa industri petrokimia akan tumbuh menjadi lebih kuat dan berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan nasional. Lainnya, Kadin berharap bahwa industri nasional akan kembali mengambil peran utama sebagai pendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Pesan Kadin ke Pemerintah Agar Industri Nasional Bisa Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/tekan-impor-pemerintah-pacu-akselerasi-pembangunan-industri-nasional_m_181316.jpeg" alt="Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian mendorong percepatan pembangunan klaster industri baja di tiga wilayah, yaitu Cilegon, Banten, Batulicin, Kalimantan Selatan, dan Morowali, Sulawesi Tengah. Produksi dari kelompok manufaktur terpadu ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pasar domestik dan melepas ketergantungan dari impor baja. &ldquo;Lewat pengembangan klaster-klaster ini, produk yang dihasilkan akan lebih berdaya saing serta memacu peningkatan kualitas produk sesuai permintaan konsumen saat ini,&rdquo; kata Menteri Peridustrian Airlangga Hartarto dalam keteranganya di Jakarta, Sabtu (13/1). Menperin menjelaskan, industri baja masuk kategori sektor induk karena produknya merupakan bahan baku utama yang diperlukan bagi kegiatan manufaktur di sektor industri lainnya. Pemerintah kini membidik target produksi 10 juta ton baja pada tahun 2025 melalui pembangunan klaster industri baja di Cilegon, Banten. Kemenperin telah meminta kepada produsen baja PT Krakatau Steel (Persero) Tbk., Posco, Nippon Steel dan Osaka Steel berkolaborasi merealisasikan peta jalan pengembangan klater baja 10 juta ton tersebut. Pembangunan klaster ini akan memberikan efek berantai berupa penyerapan tenaga kerja langsung sebanyak 45.000 orang dan tidak langsung mencapai 375.000 orang. Selanjutnya, pendapatan pajak sekitar USD 170 juta dan kontribusi terhadap PDB sebesar 0,38 persen. "Dengan adanya klaster 10 juta ton yang nilai investasinya mencapai USD4 miliar ini, memberikan multiplier effect melalui penciptaan lapangan pekerjaan, pemenuhan bahan baku industri dalam negeri, dan memberikan manfaat terhadap perekonomian nasional khususnya Banten," harap Airlangga.

Tekan Impor, Pemerintah Pacu Akselerasi Pembangunan Industri Nasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/ukm-lokal-diminta-bantu-tingkatkan-tkdn-di-industri-hulu-migas_m_171178.jpeg" alt="SKK Migas sosialisasi aturan PTK" width="100%">
<figcaption>SKK Migas sosialisasi aturan PTK</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memberikan peluang&nbsp;usaha kecil dan menengah (UKM) untuk terlibat dalam industri hulu migas. Peningkatan peluang keterlibatan perusahaan lokal dan UKM ini terdapat dalam peraturan yang dikeluarkan SKK Migas, yakni&nbsp;revisi keempat Pedoman Tata Kerja (PTK)&nbsp;007 mengenai Pengelolaan Rantai Suplai. "Kami&nbsp;memberikan ruang kompetisi yang terbuka bagi UKM," ujar&nbsp;Kepala Divisi Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, SKK Migas, Erwin Suryadi dalam keterangannya dikutip JawaPos.com, Selasa (28/11).&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dalam beleid tersebut, proses tender yang hanya dapat diikuti oleh penyedia barang/jasa di provinsi wilayah Kontraktor KKS beroperasi adalah paket tender dengan nilai sampai dengan Rp 10 miliar atau USD 1 juta. Untuk tender barang dan jasa dengan nilai lebih dari Rp 50 miliar atau USD 5 juta, perusahaan yang ikut wajib bekerja sama dengan usaha menengah setempat dengan cara subkontrak sebagian pekerjaan. Jenis pekerjaan bagi penyedia barang/jasa di daerah antara lain, sewa kendaraan (mobil, truk, trailer, tronton), penanganan dan pengolahan limbah, program kemasyarakatan pendukung operasi, konsultan media dan komunikasi, bongkar muat, gudang, jasa pengamanan, inspeksi kapal, agen izin pelabuhan, alat tulis kantor, katering, dan sebagainya. Erwin menjelaskan, SKK Migas berkomitmen meningkatkan penggunaan&nbsp;tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) di industri hulu migas. Perhatian besar ini diharapkan tidak membuat&nbsp;pelaku bisnis di Indonesia&nbsp;terlena.&nbsp;Penyedia barang dan jasa dalam negeri diminta untuk terus berbenah diri, sehingga dapat menghasilkan produk dengan kualitas dan harga yang bersaing dengan produk impor, serta memberikan pelayanan yang&nbsp;optimal&nbsp;bagi para&nbsp;Kontraktor KKS. "UKM harus meningkatan kompetensi dan profesionalitas agar bisa&nbsp;bersaing. Kami siap memberikan asistensi melalui pelatihan peningkatan kapasitas," katanya. Menurutnya, terciptanya&nbsp;iklim kesetaraan akan membuat industri hulu migas Indonesia menjadi lebih baik dan memberikan multiplier effect&nbsp;bagi para UKM. Kepala Perwakilan&nbsp;SKK Migas Wilayah&nbsp;Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ali Masyhar menjelaskan, sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan&nbsp;pemahaman, sekaligus&nbsp;masukan yang optimal dari penyedia barang/jasa, khususnya UKM.&nbsp;"Penyedia barang/jasa khususnya golongan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung kegiatan operasi hulu migas," kata Ali. Dalam revisi PTK 007,&nbsp;waktu tender juga dibatasi, percepatan waktu tender ini bertujuan untuk memberikan kepastian bagi Kontraktor&nbsp;KKS maupun peserta tender. Adanya pembatasan waktu tender, Kontraktor&nbsp;KKS dapat memprediksi kapan waktu pelaksanaan tender harus dilakukan,&nbsp;sehingga sesuai dengan jadwal operasi di lapangan.&nbsp;Bagi peserta tender, pembatasan ini akan memberikan kepastian dalam setiap tender dan investasi yang akan dilakukan untuk mendukung industri hulu migas. "Diharapkan aturan ini dapat membuat&nbsp;semakin menariknya industri hulu migas Indonesia," jelas Erwin.

UKM Lokal Diminta Bantu Tingkatkan TKDN di Industri Hulu Migas

industri hulu

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri hulu

Berita Terkini

79 Tahun Kemerdekaan RI, SKK Migas Beber Sumbangsih Industri Hulu untuk Ketahanan Energi Nasional

Pesan Kadin ke Pemerintah Agar Industri Nasional Bisa Naik Kelas

Tekan Impor, Pemerintah Pacu Akselerasi Pembangunan Industri Nasional

UKM Lokal Diminta Bantu Tingkatkan TKDN di Industri Hulu Migas

Download Aplikasi JawaPos.com