<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/11/16/Petrokimia-3984292663.jpg" alt="Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti (tengah) dan Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono (kanan) dalam diskusi outlook industri petrokimia di Sentul, Bogor, Jawa Barat.(Agfi)" width="100%">
<figcaption>Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti (tengah) dan Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono (kanan) dalam diskusi outlook industri petrokimia di Sentul, Bogor, Jawa Barat.(Agfi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Pemerintah bersama pelaku industri sepakat bahwa penguatan sektor petrokimia menjadi fondasi penting untuk menekan ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan bahan baku bagi berbagai industri hilir. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan bahwa kebutuhan bahan baku kimia dasar di dalam negeri terus melonjak, sementara kapasitas produksi domestik belum mampu mengejar permintaan. Direktur Industri Kimia Hulu Kemenperin Wiwik Pudjiastuti menuturkan bahwa industri petrokimia memainkan peran strategis sebagai penyedia bahan baku plastik, serat sintetis, karet sintetis, bahan kimia fungsional, hingga komponen penting untuk industri tekstil dan farmasi. &ldquo;Kebutuhan industri petrokimia nasional terus meningkat pesat, namun kapasitas produksi dalam negeri belum mampu mengimbanginya. Ini menyebabkan ketergantungan yang sangat besar terhadap impor,&rdquo; ujarnya di Sentul, Bogor, Sabtu (15/11). Dia menyebut sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) masih menunjukkan daya tahan yang kuat dengan pertumbuhan 5,92 persen pada Triwulan III-2025, bahkan subsektor kimia dan farmasi mencatat kenaikan 11,65 persen. Kinerja perdagangan juga relatif seimbang, dengan ekspor Januari&ndash;Agustus 2025 mencapai USD 32,25 miliar, setara dengan impor sebesar USD 32,31 miliar. Investasi sektor IKFT pun meningkat signifikan hingga Rp142,15 triliun. Meski tren positif terlihat, persoalan kesenjangan pasokan bahan baku masih mencolok. Pada produk olefin seperti etilen, kekurangan pasokan mencapai 800 ribu ton meski utilisasi pabrik sudah 75 persen. Keterbatasan juga terjadi pada aromatik, terutama p-xylene, dengan gap sekitar 500 ribu ton. Dua bahan baku tersebut sangat krusial untuk industri polyester dan PET. Kekurangan terbesar terlihat pada Mono Ethylene Glycol (MEG), yang mencatat gap 400 ribu ton, sementara pasokan polimer domestik baru mampu memenuhi sekitar separuh kebutuhan plastik nasional. &ldquo;Selama gap supply-demand masih selebar ini, kita tidak punya pilihan selain mengimpor. Namun ke depan, kondisi ini harus ditekan melalui pembangunan kapasitas baru dan integrasi industri dari hulu ke hilir,&rdquo; tegas Wiwik. Dia menambahkan, terdapat sejumlah tantangan krusial seperti ketergantungan impor nafta dan LPG, integrasi refinery&ndash;petrokimia yang belum optimal, keterbatasan infrastruktur, serta kebijakan HGBT dan AGIT yang mempengaruhi industri pengguna gas. Selain itu, produk petrokimia lokal menghadapi tekanan dari negara berbiaya rendah, terutama setelah diberlakukannya perjanjian dagang seperti UAE&ndash;CEPA. Di sisi lain, roadmap jangka panjang yang disusun Asosiasi Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (INAPLAS) menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap substitusi impor semakin mendesak. Dalam lima tahun terakhir, Indonesia mengalami defisit besar pada komoditas petrokimia, dari 7,32 juta ton pada 2020 menjadi 10,5 juta ton pada 2024, dengan nilai mencapai USD 11 miliar. Sekretaris Jenderal INAPLAS Fajar Budiono menegaskan bahwa defisit yang terus meningkat mencerminkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan industri hilir dan kapasitas produksi hulu. &ldquo;Kondisi defisit yang kita hadapi setiap tahun menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap impor sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Industri hilir kita tumbuh pesat, sementara kapasitas hulu belum mengikuti,&rdquo; ujarnya. Roadmap Pengembangan Industri Petrokimia 2025&ndash;2045 yang disusun INAPLAS memetakan empat fase strategi, mulai dari pemulihan kapasitas pada 2025, pencapaian kecukupan pasokan domestik pada 2030, perluasan produk bernilai tambah tinggi pada 2035, hingga integrasi penuh refinery&ndash;cracker pada 2045. INAPLAS juga menyoroti prospek berkembangnya produk komposit berbasis engineering plastic, yang diprediksi menjadi material utama pesawat komersial generasi baru pada 2040. &ldquo;Integrasi refinery dan petrokimia akan memberikan keuntungan besar bagi negara. Biaya logistik turun, produk lebih kompetitif, dan kita bisa mengurangi devisa impor yang selama ini membebani neraca perdagangan,&rdquo; urai Fajar. Di tengah kebutuhan plastik nasional yang diproyeksikan mencapai 8.383 kiloton pada 2025, Indonesia diperkirakan masih harus mengimpor lebih dari 1 juta kiloton produk plastik jadi. Namun peluang daur ulang juga besar, dengan sekitar 1.772 kiloton sampah plastik yang layak diolah, di mana 1.292 kiloton telah masuk rantai recycling. Menutup paparannya, Fajar menekankan pentingnya kolaborasi menyeluruh untuk mempercepat transformasi industri petrokimia. &ldquo;Kalau kita ingin menjadi negara industri maju pada 2045, kita tidak punya pilihan selain membangun industri petrokimia yang kuat, terintegrasi, dan mandiri,&rdquo; ujarnya. Wiwik sejalan dengan pandangan tersebut. Dia menegaskan bahwa penguatan industri petrokimia adalah kunci keberlanjutan manufaktur nasional. &ldquo;Industri petrokimia adalah jantung dari banyak sektor industri. Ketika hulu kita kuat, seluruh industri hilir akan tumbuh dengan lebih kokoh dan kompetitif,&rdquo; pungkasnya.

Pemerintah dan pelaku industri fokus pada penguatan sektor petrokimia untuk mengurangi ketergantungan impor dan memastikan stabilitas pasoka

Petrokimia: Kebutuhan Industri Meningkat, Kapasitas Produksi Dalam Negeri Belum Mampu Mengimbangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/disebut-ngawur-rizal-ramli-tkn-jokowi-jelaskan-soal-infrastruktur_m_.jpg" alt="Ilustrasi pembangunan kontruksi di Indonesia" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pembangunan kontruksi di Indonesia</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perkembangan bisnis properti dan konstruksi mendorong tumbuhnya industri hilir pada sejumlah produk turunannya seperti bahan bangunan. Data Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka (Dirjen IKMA) Kemenperin mencatat sektor real estate dan konstruksi tumbuh masing-masing 2,78 persen dan 2,81 persen secara tahunan atau Year on Year (YoY).  “Indikasi peningkatan penggunaan bahan bangunan di Indonesia dapat dilihat dari struktur anggaran di RAPBN 2022, dimana infrastruktur menempati urutan ke 3 dengan besar anggaran mencapai Rp 384,8 triliun,” terang Yedi Sabaryadi, Direktur IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan (PFBB) Kemenperin di Rakernas Himpunan Usahawan Mikro Kecil Menengah Bangunan Nasional Indonesia (HUNI), di Jakarta, Kamis (02/02).  Yedi menyebutkan, jika dilihat dari sisi ekspor impor, kinerja ekspor barang galian non logam termasuk di dalamnya barang bangunan, meningkat pada periode tahun 2021. Namun di periode yang sama, nilai impor industri barang galian non logam juga meningkat tajam.  “Terlepas dari data ekspor dan impor, jika melihat peluang kontribusi IKM bahan bangunan di pasar dalam negeri, terdapat beberapa komoditas bahan bangunan yang diproduksi oleh IKM yang dapat ditingkatkan penetrasi pasarnya,” terang Yedi lagi.  IKM bahan bangunan yang merupakan bagian dari Direktorat IKM Pangan Furniture dan Bahan Bangunan (PFBB) telah melaksanakan beberapa program yang berkaitan dengan IKM bahan bangunan.  “Salah satunya kajian potensi pembinaan dan pengembangan industri bahan bangunan. Secara garis besar kajian ini menghasilkan informasi material dominan yang dipakai oleh proyek pembangunan infrastruktur dan tipologi IKM bahan bangunan Indonesia sehingga menghasilkan beberapa usulan program pembinaan dari berbagai aspek strategisnya,” terang Yedi lagi.  Upaya-upaya ini tentunya disambut baik para usahawan IKM yang tergabung dalam HUNI. Ketua Umum HUNI, Sudrajat mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi langkah-langkah pemerintah yang terus mendorong berkembangnya IKM bahan bangunan di tanah air.  “Sejalan dengan kebijakan pemerintah, HUNI siap berperan aktif dalam pembangunan strategis nasional dan pembangunan di berbagai daerah di Indonesia. Lewat penyelenggaraan Rakernas, HUNI berharap bisa bersinergi dengan pemerintah maupun swasta disemua sektor industri dengan menyediakan tenaga konstruksi yang terampil dan bersertifikat dibidangnya,” terang Sudrajat.  Di kesempatan yang sama, Ketua Pengawas HUNI, Daniel Gilrandy Tirasbudi menambahkan, HUNI terbentuk tahun 2021 silam dan baru mendapatkan legitimasi yang sah dari pemerintah di tahun 2022. Untuk itu, guna menyelaraskan program organisasi dengan program pemerintah, Rakernas ini digelar.  “HUNI lahir dengan tujuan utama meningkatkan Sumber Daya Manusia di bidang konstruksi bangunan. Ke depan kami berharap produk bangunan yang diekspor nantinya tidak hanya bahan bangunannya, tapi juga tenaga konstruksinya,” terang Daniel.  &nbsp;

Tumbuhnya Properti dan Konstruksi Dorong Industri Hilir Bahan Bangunan

industri hilir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri hilir

Berita Terkini

Petrokimia: Kebutuhan Industri Meningkat, Kapasitas Produksi Dalam Negeri Belum Mampu Mengimbangi

Tumbuhnya Properti dan Konstruksi Dorong Industri Hilir Bahan Bangunan

Download Aplikasi JawaPos.com