<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/19/DoU42uedmYTlgocc0WJWMmk1OITePaTRbPs8Aiiw-3773043566.jpg" alt="Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal rencana penurunan tarif cukai rokok dan pemberantasan rokok ilegal di tanah air. Ia menilai, opsi tersebut bisa menjadi pilihan sebagai bentuk mitigasi bagi para pekerja yang berpotensi terdampak di tengah rencana pemerintah untuk menaikan cukai rokok.&nbsp; Terlebih ia mengakui, kebijakan kenaikan cukai rokok tak hanya bisa menggenjot pendapatan negara, tetapi juga dilakukan untuk mengurangi angka perokok aktif di Indonesia.&nbsp; Namun, Purbaya menyebut pengurangan jumlah perokok akan berdampak pada mengecilnya tenaga kerja di industri tersebut. Di sisi lain, pemerintah belum mempersiapkan efek jangka panjang berupa meningkatnya angka pengangguran di Indonesia.&nbsp; "Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur. Industri itu (rokok) nggak boleh dibunuh. Ini kan hanya menimbulkan orang yang susah aja," kata Purbaya dalam konferensi pers di Kantornya, Jumat (19/9). Meski begitu, Purbaya setuju bahwa konsumsi rokok perlu untuk batasi. Namun, kata dia, tidak dengan cara membunuh industrinya.&nbsp; "Tapi memang harus dibatasi yang rokok itu paling nggak orang ngertilah harus ngerti risiko rokok itu seperti apa tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya tenaga kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan," sambung Purbaya.&nbsp; Purbaya mengaku, dalam waktu dekat akan berkunjung ke Jawa Timur untuk bisa berdiskusi secara langsung dengan para pelaku industri rokok. Rencana itu dilakukan guna menggali informasi mendalam agar bisa mempertegas langkah untuk melindungi industri rokok.&nbsp; Sejalan dengan itu, pemerintah juga akan melarang peredaran rokok-rokok ilegal. Pasalnya, di saat pemerintah seolah-olah 'membunuh' industri rokok dalam negeri, tetapi rokok-rokok ilegal tanpa cukai justru beredar luas dengan bebas.&nbsp; "Saya sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu bukan yang normal ya, yang palsu akan kita mulai kejar satu-satu kalau yang normal biar, yang palsu aja," tegas Purbaya.&nbsp; "Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok. Sementara mereka nggak dilindungin marketnya nggak dilindungin kita membunuh industri kita masuk palsu dari Tiongkok, di sana kerja disini dibunuh, itu kan sama aja, mendingan gue hidupin yang sini," pungkasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan rencana penurunan tarif cukai rokok dan dampaknya terhadap tenaga kerja.

Menkeu Purbaya Pastikan Kebijakan Cukai Rokok Tak Bunuh Industri Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/03/Trend-Thrift-Shops-di-Semarang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Arsjad Rasjid membeberkan bahwa thrifting atau jual beli pakaian bekas impor mempengaruhi keberlangsungan produsen dan industri dalam negeri. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahaya thrifting atau jual beli pakaian bekas impor. Menurutnya, meski terlihat sebagai bentuk konsumsi yang ramah lingkungan, tetapi thrifting memiliki dampak negatif pada kesehatan, lingkungan, dan ekonomi.  Ia menilai, kadang masyarakat membeli barang bekas hanya untuk memenuhi keinginan tanpa mempertimbangkan kebutuhan. Hal ini menyebabkan munculnya lebih banyak sampah yang harus diolah, mengonsumsi sumber daya yang tidak diperlukan.  “Selain itu, thrifting juga bisa mempengaruhi keberlangsungan industri. Membeli barang bekas dapat mengurangi permintaan produsen dan brand pakaian dalam negeri, hingga kemudian menurunkan pendapatan produsen dan brand pakaian dalam negeri," ujar Arsjad dalam keterangan tertulis, Selasa (21/3).  Arsjad menyebut ada industri yang terkena dampak dari transaksi ilegal ini termasuk pabrik, toko retail, dan juga para pekerja terkait dikeseluruhan rantai pasok di industri pakaian.  Arsjad mengimbau agar masyarakat lebih memahami bahwa dampak negatif thrifting pakaian bekas impor ilegal bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Dampak negatif dari tingginya jual beli pakaian bekas impor bahkan telah terjadi di Kenya dan Cile.  "Di Kenya, masuknya pakaian bekas impor ilegal secara drastis mengurangi jumlah tenaga kerja pada industri tekstil. Pada masa jayanya industri tekstil, 30 persen dari jumlah pekerja formal di Kenya dapat terserap di industri ini," ujarnya.  Dampak ini terlihat dari industri tekstil yang sempat mempekerjakan lebih dari 200.000 pekerja tersebut kini hanya dapat menyerap kurang dari 20.000 pekerja karena tingginya jumlah impor pakaian bekas. Bahkan, di Cile, sebanyak 59.000 ton sampah tekstil yang dikirim dari seluruh penjuru dunia.  Menurut Arsjad, saat ini Indonesia memiliki banyak brand pakaian lokal yang memiliki kualitas mumpuni dan bahkan sudah merambah pasar global. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di Indonesia perlu fokus pada upaya dan kampanye bangga belanja dan mengenakan produk buatan Indonesia, bersama-sama mempromosikan produk terbaik UMKM tanah air.  “Mari bersama-sama mempromosikan produk-produk lokal yang berkualitas dan mendukung perekonomian kita. Dengan cara ini, kita dapat membangun industri pakaian Indonesia yang kuat dan berkelanjutan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tutup Arsjad.  Untuk diketahui, sejak 2015, pemerintah telah melarang adanya praktik impor pakaian bekas melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 51/2015. Artinya, selama ini thrifting atau jual beli pakaian bekas impor adalah sebuah transaksi jual beli yang ilegal karena pakaian bekas impor dikategorikan sebagai limbah mode dan dilarang untuk diimpor masuk karena terkait dengan aspek kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan.

Kadin Ungkap Dampak Thrifting Bagi Produsen dan Industri Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/WhatsApp-Image-2021-05-23-at-18.42.11.jpeg" alt="Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT. YPTI) di Sleman, Jogjakarta. (KEMENPERIN FOR JAWAPOS.COM)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT. YPTI) di Sleman, Jogjakarta. (KEMENPERIN FOR JAWAPOS.COM)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong optimalisasi inovasi produk industri. Optimalisasi tersebut dari sisi produktivitas maupun pemasaran, sebagaimana program Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dan substitusi impor.  “Tugas pemerintah itu selain untuk mengawal produknya sampai jadi, termasuk mulai dari proses dan rekayasanya, juga dapat menciptakan market-nya,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Sleman, Jogjakarta, Rabu (19/5).  Pada Rabu (19/5) Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengunjungi PT Yogya Presisi Teknikatama Industri (PT. YPTI)  Agus Gumiwang menjelaskan, pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian dan lembaga. “Selain itu kami juga membuka fasilitasi sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) untuk memberikan kepastian legalitas terkait kandungan nilai produk dalam negeri,” jelasnya.  Mantan Menteri Sosial itu mengapresiasi komitmen PT. YPTI yang mendukung program P3DN. Selaku perusahaan manufaktur yang berdiri sejak 1999, PT. YPTI telah mengimplementasikan program P3DN dengan mengembangkan welcab (alat bantu disabilitas) Toyota Sienta, komponen pembangkit listrik, alat kesehatan (ventilator dan GeNose C19), mesin perkakas (CNC Milling), serta alat peraga pendidikan untuk sekolah vokasi.  “Untuk GeNose misalnya, kami percaya bahwa semakin lama akan semakin akurat. Maka terus disempurnakan,” terangnya. Pengembangan alat pendeteksi virus Covid-19 ini bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada. PT. YPTI berperan pada produksi komponen mekanik dan plastik pada GeNose C19.  Menperin menegaskan pihaknya aktif memberikan pendampingan kepada industri dalam negeri untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produknya sehingga kompetitif di pasar domestik dan ekspor. Contohnya untuk pengembangan produk GeNose C19, Kemenperin mendorong penggunaannya tidak hanya untuk sektor transportasi saja, tetapi juga bisa ke dunia pendidikan.  “Kami akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, agar produk GeNose ini bisa dimanfaatkan untuk memeriksa para murid-murid atau guru-guru di sekolah,” tuturnya.  Sebelumnya, PT. YPTI juga telah melakukan penandatangan nota kesepahaman kerja sama dalam rangka mendorong pengembangan industri kedirgantaraan dan alat kesehatan dengan perusahaan asal Jerman, Toolcraft AG pada acara Hannover Messe 2021. Kerja sama ini didasari oleh upaya Indonesia mengembangkan pesawat terbang N219.  Beberapa komponen untuk N219 diproduksi di dalam negeri, sehingga dengan adanya kerja sama tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai TKDN industri kedirgantaraan yang saat ini hampir mencapai 40%.  “Keberadaan industri dalam negeri memerlukan dukungan dari semua pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri (industri besar dan IKM), asosiasi/ lembaga terkait serta masyarakat. Dukungan dapat diberikan dengan mencintai, membeli dan memakai produk dalam negeri,” tegas Agus.  Managing Director PT YPTI Petrus Tedja Hapsoro mengemukakan, selama pandemi Covid-19, aktivitas perusahaannya tidak terdampak signfikan. PT YPTI berupaya mempertahankan para karyawannya tetap bisa bekerja atau tidak ada PHK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/20/05/2021/kemenperin-gelar-festival-joglosemar-ajak-ikm-go-digital/">Kemenperin Gelar Festival Joglosemar Ajak IKM Go Digital</a>  “Kami punya dua bisnis untuk mendukung sektor otomotif, yakni lini produksi dan alat cetakan untuk komponen. Meskipun produksi mengalami penurunan, tetapi untuk pekerjaan di bagian cetakan justru naik karena perusahaan otomotif ada yang mengembangkan model baru,” ungkapnya.  Selain di sektor otomotif, PT YPTI juga mendukung produksi alat kesehatan. “Untuk produk ventilator, kami sedang menunggu izin edar dari Kementerian Kesehatan. Kami bertekad untuk terus membuat produk dalam negeri yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini yang akan menjadi kebanggan kita karena bisa kompetitif dengan produk luar negeri,” imbuh Petrus.

Kemenperin Optimalkan Penggunaan Inovasi Produk Industri Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Menteri-Pertahanaan-Prabowo-Subianto-Dery-Ridwansah-7.jpg" alt="Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku" width="100%">
<figcaption>Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta duku</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Prioritas penggunaan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bakal diubah. Kementerian Pertahanan diminta tidak menggunakan anggaran hanya untuk membeli alat tempur, tetapi juga fokus pada peningkatan kemandirian nasional dalam memproduksi alutsista sendiri.  Kebijakan tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas terkait pengadaan alutsista di kantor presiden, Jakarta, kemarin (22/11). Orientasi anggaran alutsista, kata presiden, seharusnya tidak hanya pada penyerapan dengan membelanjakannya. ”Apalagi orientasinya sekadar proyek. Sudah, stop yang seperti itu. Tapi, orientasinya betul-betul strategic partnership, untuk peningkatan kemandirian dan daya saing bangsa,” ujarnya.  Menurut Jokowi, membeli tanpa memperkuat industri pertahanan dalam negeri akan membuat Indonesia mengalami ketergantungan. Padahal, dengan posisi geografis yang strategis, Indonesia membutuhkan penguatan pertahanan dengan alutsista modern yang bersandar pada kemampuan industri dalam negeri.  Dalam pengadaan alutsista, Kemenhan harus memastikan alih teknologi melalui kerja sama dengan negara-negara lain. Selain itu, road map pengembangan industri alat pertahanan di dalam negeri harus jelas dengan melibatkan BUMN hingga swasta.  Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan, pihaknya akan me-review semua rencana pengadaan. Selain mengantisipasi kebocoran, kesesuaian teknologi akan diperhatikan. ”Benar-benar lihat yang dibutuhkan pasukan kita di depan. TNI-AL, AD, dan AU apa yang benar-benar mereka butuh,” ujarnya.  Dia menjanjikan kajian secepatnya selesai. Adapun untuk penguatan industri pertahanan, Prabowo berjanji untuk berusaha maksimal dalam melakukan pengembangan. (far/syn/c10/fal)

Menhan Prabowo Fokus Pengembangan Industri Dalam Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/61275_80303_garam-lokal-jpnn.jpg" alt="Industri garam lokal" width="100%">
<figcaption>Industri garam lokal</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sektor industri di dalam negeri diminta untuk menggunakan garam produksi lokal dalam memenuhi kebutuhan industrinya. Namun, nyatanya garam lokal masih belum mampu untuk memenuhi semua kebutuhan industri. Hal ini diungkapkan Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Achmad Sigit Dwiwahjono. Menurut dia, ada beberapa industri yang tak bisa dipenuhi oleh garam lokal. &quot;Industri kecil menengah itu bisa saja disuplai oleh garam lokal dengan kualitas yang memadai. Tapi, untuk industri CAP (Chlor Alkali Plant) yang mengolah bahan baku untuk menjadi bahan kimia lainnya butuh kualitas yang tinggi dan spesifikasi, serta jumlah yang besar ,&quot; kata Achmad saat dikonfirmasi, Selasa (1/11). Menurut dia, keterbatasan itu, didasari oleh kualitas dari garam lokal. Serta, jumlah yang besar untuk memenuhi kebutuhan. &quot;Ini kepada jumlah dan kualitasnya. Masih sulit dipenuhi oleh garam lokal,&quot; tandas Achmad. Dia menambahkan, pemerintah terus berupaya dan mendorong agar meningkatkan kualitas garam. Dan adanya extensifikasi lahan baru. &quot;Ya terus mendorong, misalnya tensifikasi peningkatan kualitas penggaraman dan extensifikasi lahan garam baru,&quot; ungkap Achmad. Dia juga tetap menyarankan agar garam lokal diberikan tempat. Di mana saat ini sudah ada pabrik pemrosesan garam. Meski demikian, faktor mahalnya produk akhir, dirasa terbebani. &quot;Secara bertahap, harus didayagunakan industri lokal. Saat ini sudah ada pabrik pemprosesan garam oleh UNICHEM, yang mampu mencapai kualitas yang tinggi. Walaupun, masih mahalnya produk akhir,&quot; beber dia. Sehingga, lanjut Achmad menerangkan, hanya industri tertentu bisa menggunakan produknya. &quot;Seperti untuk keperluan farmasi dan industri makanan dan minuman tertentu, yang mempunyai spesifikasi yang sangat konsisten,&quot; pungkas dia. (elf/JPG)

Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Pemerintah Dorong Produksi Garam  Lokal