<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/10/GVTSJpeVMCJjt7xmk0WTkUCGnkYAU3JCwm51Ywzz-1229843035.jpg" alt="Ilustrasi asuransi kesehatan. (Moneycontrol)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi asuransi kesehatan. (Moneycontrol)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kemampuan perusahaan asuransi membayar klaim tepat waktu menjadi sorotan. Apalagi biaya layanan kesehatan terus mengalami kenaikan. Alhasil, masyarakat sangat selektif menentukan produk asuransi untuk melindungi kesehatan mereka. Kebutuhan dijawab oleh PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth). Buktinya dua perusahaan asuransi ini mencatat total pembayaran klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp 10,7 triliun untuk lebih dari 1,1 juta peserta sepanjang 2025. Realisasi itu terdiri atas Rp 6,3 triliun klaim yang dibayarkan IFG Life kepada lebih dari 480 ribu peserta dan Rp 4,4 triliun oleh Mandiri Inhealth. Plt. Direktur Operasional IFG Life Ryan Diastana Firman menegaskan bahwa konsistensi pembayaran klaim adalah ukuran fundamental industri asuransi. "Kemampuan perusahaan dalam membayar klaim dan manfaat secara konsisten merupakan indikator penting keberlanjutan bisnis asuransi. Sepanjang 2025, IFG Life telah membayar klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp6,3 triliun kepada lebih dari 480.000 peserta," ujar yang juga menjabat Direktur Keuangan IFG Life di Jakarta baru-baru ini. Besaran angka ini menggambarkan tingginya utilisasi produk asuransi jiwa dan kesehatan. Hal ini juga menjadi indikator likuiditas dan ketahanan bisnis perusahaan di tengah dinamika risiko. Sementara itu, Plt. Direktur Utama Mandiri Inhealth Marihot H. Tambunan menekankan, kualitas layanan tidak hanya diukur dari besaran manfaat, tapi juga dari pengalaman peserta saat mengakses layanan. "Kami ingin para peserta merasakan proses layanan asuransi yang jelas dan mudah. Fokus kami bukan hanya pada manfaat, tetapi juga pada pengalaman peserta saat menggunakan layanan Mandiri Inhealth," kata Marihot. Sepanjang tahun ini Mandiri Inhealth telah membayar klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp 4,4 triliun. Kedua perusahaan berada dalam ekosistem Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN sektor asuransi, penjaminan, dan investasi. Sejak Mandiri Inhealth bergabung pada 2024, sinergi difokuskan pada penguatan tata kelola, efisiensi operasional, dan perluasan akses layanan kesehatan. Saat ini, jaringan layanan yang didukung IFG Life dan Mandiri Inhealth mencakup lebih dari 8.000 fasilitas kesehatan rekanan di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan jaringan ini krusial untuk menjawab kebutuhan peserta daerah dan mendorong inklusi asuransi kesehatan nasional secara lebih luas. Di level industri, tren pembayaran klaim tinggi mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan finansial. Namun, perusahaan dituntut menjaga keseimbangan premi, pengelolaan risiko, dan cadangan agar berkelanjutan. Ke depan, transparansi dan kecepatan layanan klaim akan jadi faktor pembeda utama di tengah persaingan industri asuransi jiwa dan kesehatan yang makin kompetitif. Di tengah tantangan ekonomi dan kenaikan biaya layanan kesehatan, kemampuan perusahaan asuransi membayar klaim tepat waktu menjadi sorotan utama dan pertimbangan masyarakat dalam menentukan layanan asuransi mana yang bisa mereka percaya. Sepanjang 2025, PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) dan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Mandiri Inhealth) mencatat total pembayaran klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp 10,7 triliun kepada lebih dari 1,1 juta peserta. Realisasi tersebut terdiri atas Rp 6,3 triliun klaim yang dibayarkan IFG Life kepada lebih dari 480 ribu peserta, serta Rp 4,4 triliun oleh Mandiri Inhealth. Besaran angka ini tak hanya menggambarkan tingginya utilisasi produk asuransi jiwa dan kesehatan, tetapi juga menjadi indikator likuiditas dan ketahanan bisnis perusahaan di tengah dinamika risiko. Direktur Keuangan merangkap Plt. Direktur Operasional IFG Life, Ryan Diastana Firman, menegaskan bahwa konsistensi pembayaran klaim merupakan ukuran fundamental industri asuransi. &ldquo;Kemampuan perusahaan dalam membayar klaim dan manfaat secara konsisten merupakan indikator penting keberlanjutan bisnis asuransi. Sepanjang 2025, IFG Life telah membayar klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp6,3 triliun kepada lebih dari 480.000 peserta,&rdquo; ujarnya di Jakarta baru-baru ini. Sementara itu, Plt. Direktur Utama Mandiri Inhealth, Marihot H. Tambunan, menekankan bahwa kualitas layanan tidak hanya diukur dari besaran manfaat, tetapi juga dari pengalaman peserta saat mengakses layanan. &ldquo;Kami ingin para peserta merasakan proses layanan asuransi yang jelas dan mudah. Fokus kami bukan hanya pada manfaat, tetapi juga pada pengalaman peserta saat menggunakan layanan Mandiri Inhealth,&rdquo; kata Marihot. Ia menambahkan, sepanjang tahun ini Mandiri Inhealth telah membayar klaim dan manfaat asuransi sebesar Rp 4,4 triliun. Diketahui, kedua perusahaan berada dalam ekosistem Indonesia Financial Group (IFG), holding BUMN di sektor asuransi, penjaminan, dan investasi. Sejak Mandiri Inhealth bergabung pada 2024, sinergi difokuskan pada penguatan tata kelola, efisiensi operasional, serta perluasan akses layanan kesehatan. Saat ini, jaringan layanan yang didukung IFG Life dan Mandiri Inhealth mencakup lebih dari 8.000 fasilitas kesehatan rekanan di berbagai wilayah Indonesia. Perluasan jaringan ini dinilai krusial untuk menjawab kebutuhan peserta di daerah sekaligus mendorong inklusi asuransi kesehatan nasional. Di level industri, tren pembayaran klaim yang tinggi mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan finansial. Namun, di sisi lain, perusahaan juga dituntut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan premi, pengelolaan risiko, dan kecukupan cadangan agar tetap berkelanjutan. Ke depan, transparansi dan kecepatan layanan klaim diperkirakan akan menjadi faktor pembeda utama di tengah persaingan industri asuransi jiwa dan kesehatan yang semakin kompetitif.

Dua perusahan asuransi menunjukkan ketahanan serta likuiditas industri asuransi jiwa dan kesehatan nasional.

Pembayaran Klaim jadi ukuran Fundamental Industri Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/30/JKT_-OJK-Resmi-Berikan-Izin-Bank-Syariah-Nasional_Salman-Toyibi_-9-2426218756.jpg" alt="Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (29/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi gedung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Senin (29/9/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun (PPDP) masih terjaga stabil hingga September 2025. Aset industri asuransi mencapai Rp 1.181,21 triliun atau naik 3,39 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY). Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, ketahanan industri tetap solid didukung tingkat solvabilitas yang kuat. OJK juga terus mendorong optimalisasi peran sektor PPDP dalam mendukung pembiayaan produktif, termasuk bagi UMKM. "Dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar Rp 958,54 triliun atau tumbuh 3,91 persen YoY," kata Ogi dalam keterangan hasil RDKB Oktober 2025 di Jakarta, Jumat (7/11). Pendapatan premi pada periode Januari-September 2025 mencapai Rp 246,34 triliun atau naik 0,38 persen yoy. Rinciannya, premi asuransi jiwa mengalami kontraksi 2,06 persen dengan nilai Rp 132,85 triliun, sementara premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 3,38 persen menjadi Rp 113,49 triliun. "Secara umum, permodalan industri asuransi komersial masih menunjukkan kondisi solid," tuturnya. Industri asuransi jiwa mencatat Risk Based Capital (RBC) sebesar 481,94 persen, sedangkan asuransi umum dan reasuransi mencapai 326,38 persen, jauh di atas ambang batas minimum 120 persen. Hal ini mencerminkan kemampuan industri dalam menanggung risiko dan menjaga kepercayaan nasabah tetap tinggi. Untuk sektor asuransi nonkomersial, yang mencakup BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi ASN, TNI, dan Polri, total aset tercatat Rp 222,67 triliun atau tumbuh 1,21 persen YoY. Sementara itu, pada industri dana pensiun, aset per September 2025 meningkat 8,18 persen YoY menjadi Rp 1.622,78 triliun. Program pensiun wajib mendominasi dengan nilai Rp 1.224,95 triliun, tumbuh 9,44 persen YoY. Selain itu, sektor penjaminan juga menunjukkan tren positif dengan nilai aset mencapai Rp 48,24 triliun, naik 1,37 persen YoY. Dalam menjaga tata kelola dan perlindungan konsumen, OJK terus memperketat pengawasan. "Hingga September 2025, sebanyak 112 dari 144 perusahaan asuransi dan reasuransi (77,78 persen) telah memenuhi ketentuan peningkatan ekuitas tahap pertama sesuai POJK Nomor 23 Tahun 2023," lanjutnya. Selain itu, OJK juga tengah melakukan pengawasan khusus terhadap enam perusahaan asuransi dan tujuh dana pensiun, serta menertibkan kegiatan perantara asuransi ilegal.

OJK mencatat kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun stabil hingga September 2025, dengan pertumbuhan aset yang positif

Kinerja Industri PPDP Stabil hingga September 2025

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/05/IFG-05-2874468238.jpg" alt="Research Associate IFG Progress Mohammad Alvin Prabowosunu saat ditanyai Jawa Pos di kantornya. (Foto: Agas Putra Hartanto/Jawa Pos)." width="100%">
<figcaption>Research Associate IFG Progress Mohammad Alvin Prabowosunu saat ditanyai Jawa Pos di kantornya. (Foto: Agas Putra Hartanto/Jawa Pos).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kondisi makro ekonomi berdampak terhadap kinerja industri asuransi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka turut mengerek pendapatan premi. Sejumlah sektor ekonomi juga dinilai masih resilien di tengah dinamika global saat ini. "Ada hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau GDP (gross domestic product) ke gross return premium alias pendapatan premi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi itu ada korelasinya dengan pendapatan premi. Namun sebaliknya, semakin tinggi inflasi, justru berbanding terbalik dengan pendapatan premi," ucap Research Associate IFG Progress Mohammad Alvin Prabowosunu saat ditanyai Jawa Pos di kantornya, pekan lalu. Indikator tersebut menjadi sistem peringatan. Memasuki Semester II 2025, industri asuransi Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural yang tidak ringan. Tantangan tersebut meliputi ketidakpastian global, tekanan inflasi, pelemahan daya beli masyarakat, serta peningkatan rasio klaim di sektor asuransi umum. "Jika proyeksi ekonomi akan lambat, berarti premi industri asuransi jaga-jaga untuk lambat juga. Menjadi faktor yang harus direspons dengan kehati-hatian dan strategi adaptif," terangnya. Meski demikian, setiap daerah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu identifikasi dan pemetaan potensi. Sehingga mampu memberikan layanan maupun produk asuransi yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di wilayah itu. Di Indonesia Timur, misalnya, Sulawesi dan Maluku yang memiliki pertumbuhan ekonomi karena ada tambang nikel. Artinya, kebutuhan asuransi untuk pertambangan tinggi. Segmen pasar tersebut yang lantas menjadi potensi. Head of IFG Progress Ibrahim Kholilul Rohman menyatakan, Indonesia Financial Group Sectoral Health Index menggambarkan secara makro sektor-sektor mana yang relatif memiliki gambaran kinerja yang bagus. Data itu melihat dari kinerja ekonomi, pertumbuhan, kemudian jumlah kredit, dan rasio kredit macet alias non-performing loan (NPL). "Sehingga kelihatan heat map dari industri-industri atau sektor-sektor yang sehat," terangnya. Menurut dia, sektor-sektor yang masih tumbuh yakni pertambangan dan quarrying sejalan dengan proyek hilirisasi pemerintah. Kemudian, financial services melihat dari mayoritas listing stock di Indonesia. Serta segmen transportasi dan komunikasi yang masih cukup solid. Dengan demikian, peluang tetap terbuka lebar. Melalui reformasi kebijakan, digitalisasi layanan, serta komitmen pemangku kepentingan dalam membangun sistem keuangan yang berkelanjutan. Di tengah tekanan eksternal dan domestik, industri asuransi perlu menata ulang pendekatan bisnisnya. Dengan menempatkan tata kelola, inovasi, dan integrasi sebagai fondasi utama.

Di tengah tekanan eksternal dan domestik, industri asuransi perlu menata ulang pendekatan bisnisnya.

IFG Progress: Kinerja Industri Asuransi Sejalan dengan Pertumbuhan Ekonomi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/21/BPJS-21-3303620480.jpg" alt="Diskusi publik bertajuk Peraturan OJK: Co-Payment Asuransi Kesehatan yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (21/06). (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Diskusi publik bertajuk Peraturan OJK: Co-Payment Asuransi Kesehatan yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (21/06). (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Belum lama ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan kebijakan co-payment pada produk asuransi kesehatan swasta yang berlaku pada 1 Januari 2026 mendatang. Menyikapi kebijakan tersebut, Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia (PAMJAKI) mengimbau agar para anggotanya ikut mengedukasi nasabah asuransi supaya lebih bijak memanfaatkan asuransi kesehatan. Menurut Ketua Umum PAMJAKI, Andi Afdal, co-payment diperlukan untuk mengendalikan moral hazard berupa pemanfaatan berlebihan (overuse) oleh nasabah asuransi. Andi mengatakan bahwa perlu ada transparansi biaya yang dibayarkan asuransi swasta untuk menanggung pelayanan kesehatan nasabahnya. Jika para nasabah paham dan sadar besarnya nilai layanan asuransi swasta, diharapkan mereka bisa menggunakan asuransinya dengan lebih bertanggung jawab &ldquo;Fenomena pemanfaatan asuransi swasta yang berlebihan banyak terjadi di lapangan. Co-payment ini upaya pemerintah untuk menjaga keberlanjutan keuangan perusahaan asuransi. Oleh karena itu, perlu kita dorong, kita edukasi, supaya masyarakat bisa memanfaatkan asuransi kesehatan untuk memperoleh layanan yang benar-benar diperlukan,&rdquo; katanya dalam diskusi publik bertajuk Peraturan OJK: Co-Payment Asuransi Kesehatan yang diselenggarakan secara daring, Sabtu (21/06). Senada dengan hal tersebut, Insurance Operations &amp; Health Consultan, Dian Budiani mengungkapkan bahwa pemanfaatan yang berlebihan (overutilization) dan perawatan yang berlebihan (overtreatment) menimbulkan concern tersendiri bagi regulator terhadap pertumbuhan industri asuransi swasta. Menurutnya, OJK ingin pertumbuhan industri asuransi kesehatan swasta tetap berjalan sehat, sehingga muncullah kebijakan co-payment tersebut. &ldquo;Saya juga melihat OJK sudah membuka ruang diskusi yang cukup panjang dan melibatkan industri asuransi kesehatan sebelum kebijakan ini terapkan. Di negara-negara lain yang sudah menerapkan co-payment, biasanya teknisnya lebih ribet. Namun tujuannya sama, agar nasabah ikut serta aktif menentukan perlu-tidaknya ia mengajukan klaim asuransi. Perusahaan asuransi juga harus menyosialisasikan kebijakan co-payment ini kepada nasabahnya dengan baik,&rdquo; jelas Dian. Sementara itu, Penasihat Senior Ekonomi Kesehatan, dr. Hasbullah Thabrany, mengungkapkan bahwa kebijakan co-payment ini dinilainya bisa membuat masyarakat tetap ter-cover tanpa mematikan asuransi swasta. Menurutnya, tujuan akhir dari co-payment adalah meminimalisir konsumsi layanan yang tidak perlu, sehingga menghasilkan harga efektif yang dibayar ketika nasabah berobat. &ldquo;Harga efektif layanan pada tertanggung adalah harga yang dibayar untuk risiko sendiri. Risiko sendiri ini wajib tertulis dalam polis asuransi. Yang wajib ada, pencantuman rincian dan besaran risiko sendiri dalam polis atau manfaat aturan asuransi swasta yang diatur oleh OJK,&rdquo; katanya. Di sisi lain, terbitnya kebijakan co-payment juga mendapat respon oleh BPJS Kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan, Rizzky Anugerah menyampaikan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif OJK dalam mendorong efisiensi dan tata kelola yang lebih baik dalam sektor asuransi kesehatan. Ia juga menjelaskan bahwa ketentuan co-payment tidak berlaku bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Menurutnya, saat ini BPJS Kesehatan menerapkan skema Coordination of Benefit (CoB) yang memungkinkan peserta bisa memperoleh perawatan lebih tinggi dari haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan. &ldquo;Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Di samping memanfaatkan asuransi kesehatan tambahan, peserta JKN juga bisa membayar sendiri selisih biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dengan biaya yang harus dibayar karena peserta tersebut naik kelas rawat yang lebih tinggi,&rdquo; kata Rizzky.

Co-payment diperlukan untuk mengendalikan moral hazard berupa pemanfaatan berlebihan (overuse) oleh nasabah asuransi.

PAMJAKI: Co-Payment Bantu Jaga Sustainabilitas Industri Asuransi Swasta

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dpr-pertanyakan-motif-forum-komunikasi-pemegang-polis-jiwasraya_m_.jpg" alt="ilustrasi asuransi. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ilustrasi asuransi. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyelenggaraan inklusi keuangan oleh lembaga asuransi telah memberikan dampak positif berupa peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan finansial. Namun, tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat asuransi jiwa dan kesehatan masih lebih rendah dibandingkan sektor keuangan lainnya, seperti perbankan. Hal ini terlihat dari penetrasi asuransi yang belum merata di berbagai wilayah dengan angka 2,75 persen pada 2023 berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Founder Perkumpulan Agen Asuransi Indonesia (PAAI) Wong Sandy Surya mengungkapkan, agen asuransi memiliki peran strategis dalam menjembatani masyarakat dengan produk asuransi yang sesuai kebutuhan masyarakat. "Melalui PAAI, dengan dukungan pemerintah dan regulator seperti OJK, program literasi dan edukasi terus berjalan untuk menjangkau masyarakat yang belum tersentuh asuransi," kata Wong Sandy kepada JawaPos.com, Kamis (28/11). Wong Sandy mengatakan, perusahaan Asuransi (PA) kekinian juga mulai menunjukkan inovasi dalam menyediakan produk untuk masyaraka6 menengah ke bawah, agar masyarakat dapat menikmati proteksi dengan premi yang terjangkau. Salah satu peluang besar adalah mengembangkan produk asuransi jiwa dan asuransi rumah sakit berbasis COB (Coordination of Benefit) yang inline, sehingga dapat meringankan beban masyarakat. "Hal ini menjadi pekerjaan rumah bersama bagi industri untuk terus memberikan solusi yang relevan," ujarnya. Menurut Wong Sandy, saat ini banyak perusahaan asuransi yang telah menyediakan produk yang lebih terjangkau, seperti asuransi mikro yang dirancang sederhana, dengan premi rendah dan manfaat yang mudah dipahami. Produk ini bertujuan menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di daerah terpencil. "Selain itu, program literasi keuangan terus ditingkatkan melalui pendekatan yang praktis dan aplikatif. Salah satunya adalah pengenalan konsep Piramida Keuangan, yang membantu masyarakat memahami prioritas kebutuhan finansial, termasuk perlindungan asuransi," jelasnya. Belum Meratanya Akses Digitalisasi Wong Sandy mengatakan, digitalisasi telah membawa perubahan signifikan di industri asuransi. Hal ini ditandai dengan banyak nasabah kini memanfaatkan aplikasi untuk membeli polis, membayar premi, hingga melakukan klaim. Namun, adopsi layanan digital ini masih lebih tinggi di kalangan masyarakat urban dibandingkan pedesaan. "Evaluasi menunjukkan bahwa digitalisasi mempermudah proses dan meningkatkan efisiensi. Namun, tantangan terbesar adalah menjangkau masyarakat yang kurang akrab dengan teknologi. Di sinilah peran agen tetap esensial untuk memberikan pendampingan dan sentuhan personal," jelasnya. Di sisi lain, perkembangan Teknologi AI (Artificial Intelligence) juga dinilainya memberikan potensi besar dalam mendukung inovasi pelayanan dan peningkatan produktivitas dalam industri asuransi. Agen dapat memanfaatkan AI untuk mempercepat proses analisis kebutuhan nasabah, simulasi produk, dan bahkan memberikan respons otomatis dalam layanan pelanggan. "Ini membantu agen untuk fokus pada interaksi personal yang lebih mendalam dengan nasabah," tutur pria yang juga merupakan bisnis partner di perusahaan asuransi Allianz itu. Langkah Strategis Percepatan Inklusi dan Literasi Asuransi Wong Sandy menambahkan, PAAI telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat inklusi, bisnis, dan literasi. Pertama, melakukan pemberdayaan agen dan leader. Langkah ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan berkelanjutan kepada agen dan leader agar mampu memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat, sekaligus memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung kinerja mereka. Kedua, menjalin kolaborasi dengan stakeholder. Langkah ini dapat dilakukan dengan membangun sinergi dengan perusahaan asuransi, regulator, dan pemerintah untuk menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan, demi pertumbuhan industri yang lebih inklusif. Ketiga, fokus pada literasi keuangan dengan mengadakan program literasi finansial yang aplikatif, seperti penggunaan piramida keuangan untuk menjelaskan prioritas kebutuhan finansial, sehingga masyarakat memahami peran penting asuransi. Keempat, dorongan untuk produk yang terjangkau dan relevan dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi "Peningkatan inklusi keuangan dalam asuransi memerlukan sinergi kuat antara pemerintah, regulator, perusahaan asuransi, agen, dan para leader. Kami berkomitmen untuk mendukung semua pihak agar industri ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga menciptakan dampak sosial yang lebih besar demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia untuk hidup lebih sehat, lebih lama, lebih baik," pungkasnya.

Tingkat pemahaman masyarakat tentang manfaat asuransi jiwa dan kesehatan masih lebih rendah dibandingkan sektor keuangan lainnya.

Punya Potensi Besar untuk Tumbuh, Agen Dinilai Punya Peran Strategis Dukung Industri Asuransi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/26/Sun-Life-CIMB-Niaga-2904347264.jpg" alt="PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia), bersama dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), meluncurkan produk terbaru yakni, X-Tra Proteksi Optima Legacy." width="100%">
<figcaption>PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia), bersama dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), meluncurkan produk terbaru yakni, X-Tra Proteksi Optima Legacy.</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - PT Sun Life Financial Indonesia (Sun Life Indonesia), bersama dengan PT Bank CIMB Niaga Tbk (CIMB Niaga), meluncurkan produk terbaru yakni, X-Tra Proteksi Optima Legacy. X-Tra Proteksi Optima Legacy produk asuransi tradisional yang dirancang untuk membantu perencanaan warisan eksklusif bagi nasabah CIMB Niaga. Solusi pelindungan terbaru ini hadir dengan kelebihan berupa masa pembayaran premi fleksibel yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan beserta serangkaian fitur unggulan lainnya yang menjadikannya solusi pelindungan dan perencanaan warisan lengkap dalam satu produk asuransi tradisional. Kehadiran X-Tra Proteksi Optima Legacy diharapkan dapat menjawab kebutuhan pengelolaan keuangan masyarakat yang membutuhkan solusi perencanaan keuangan jangka panjang, khususnya dalam perencanaan warisan. Karena, berdasarkan hasil survei Ketahanan Finansial Sun Life terhadap 8.000 responden di Indonesia, Filipina, Tiongkok, Hong Kong, India, Malaysia, Singapura, dan Vietnam, menunjukkan banyak orang di Indonesia kurang siap dan mengabaikan tingkat pengeluaran atau manfaat menyisihkan pengeluaran sebagai bagian dari rencana keuangan jangka panjang. Hanya 54 persen dari responden berpendapatan tinggi yang telah melakukan perencanaan untuk 1 tahun ke depan dan hanya 28 persen yang telah menyiapkan perencanaan untuk 5 tahun ke depan. Selain itu, 15 persen responden dengan pendapatan tinggi mengaku bahwa seringkali pengeluarannya melebihi anggaran bulanan dan 35 persen responden mengaku tidak menyisihkan uang untuk tujuan jangka panjang saat menanggung pengeluaran jangka pendek. Fakta tersebut menunjukkan pentingnya solusi yang ditawarkan produk X-Tra Proteksi Optima Legacy. Ada pun beragam keunggulan X-Tra Proteksi Optima Legacy di antaranya menawarkan jaminan mutlak dengan pembayaran 100 persen uang pertanggungan (UP) pada saat tertanggung tutup usia atau mencapai usia 100 tahun, hal ini mencerminkan pemahaman mendalam atas kebutuhan nasabah dalam perjalanan hidup yang panjang. Dengan manfaat terminal bonus atau nilai tunai yang tidak dijamin, produk ini juga memberikan nilai tambah yang dapat diperoleh nasabah, tidak hanya menghadirkan pelindungan finansial saat ini, tetapi juga memberikan kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan mendesak atau memperkuat perencanaan keuangan jangka panjang. Melalui fitur-fitur ini, X-Tra Proteksi Optima Legacy menjadi solusi yang andal dalam merencanakan masa depan finansial, khususnya perencanaan waris, secara menyeluruh tanpa khawatir tentang ketidakpastian di masa depan. &ldquo;X-Tra Proteksi Optima Legacy bukan sekadar produk asuransi, tetapi juga instrumen perencanaan warisan yang memungkinkan nasabah untuk mewariskan kekayaan dengan aman dan terencana," ujar Chief Distribution Officer &amp; Sharia Director Sun Life Indonesia, Danning Wikanti. Menurut Danning Wikanti, kehadiran produk ini merupakan komitmen Sun Life Indonesia untuk menghadirkan inovasi produk bagi nasabah CIMB Niaga. Produk juga hadir dengan 2 tipe plan berbeda, karena setiap nasabah mempunyai tujuan finansial dan aset yang beragam. Sementara itu, Head of Preferred, Wealth and Insurance Business CIMB Niaga, menjelaskan, Ariteguh Arief, kehadiran X-Tra Proteksi Optima Legacy dari Sun Life Indonesia ini tentunya semakin memperkaya portofolio solusi pelindungan dan keuangan yang tersedia di CIMB Niaga. Asuransi jiwa merupakan opsi instrumen dalam perencanaan warisan yang ringan, bebas pajak, dan minim sengketa sehingga bersama Sun Life Indonesia terus mengedukasi nasabah-nasabah kami terkait manfaat lebih tersebut. Karena dengan beragam kelebihan, lanjut Ariteguh, X-Tra Proteksi Optima Legacy dapat memberikan pelindungan dan sekaligus manfaat perencanaan warisan yang optimal yang sejalan dengan komitmen dalam menghadirkan solusi pelindungan yang komprehensif untuk semua segmen. Selain berbagai keunggulan di atas, sebagai apresiasi terhadap nasabah CIMB Preferred yang memiliki total saldo gabungan di atas Rp 3 miliar, CIMB Preferred juga menyediakan fasilitas konsultasi perencanaan waris tanpa biaya dengan ahli hukum rekanan CIMB Niaga yang dapat dimanfaatkan untuk membuat perencanaan waris secara optimal.&nbsp;

PT Sun Life Financial Indonesia bersama dengan CIMB Niaga, meluncurkan produk terbaru yakni, X-Tra Proteksi Optima Legacy.

Kolaborasi Sun Life dan CIMB Niaga Hadirkan Asuransi Perencanaan Warisan Ekslusif

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/ASURANSI-MIFTAHUL-HAYAT-3-1958157365.jpg" alt="Karyawati beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu (14/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawati beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu (14/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Akumulasi pendapatan premi asuransi selama Januari sampai Oktober 2023 meningkat. Meski terdapat penurunan premi di asuransi jiwa sejalan dengan pelemahan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unit link. Sedangkan, asuransi umum dan reasuransi masih positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi dalam 10 bulan pada 2023 mencapai Rp 264,23 triliun. Naik 3,54 persen year-on-year (YoY) dari Rp 255,20 triliun pada Oktober tahun lalu. Hanya saja, pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa masih terkontraksi. Yakni, minus 6,93 persen YoY dengan nilai Rp 146,52 triliun. "Didorong oleh pendapatan premi pada lini usaha PAYDI," kata Kepala Eksekutif Pengawas Peransuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono pada rapat dewan komisioner bulanan,&nbsp;Senin (4/12). Di sisi lain, akumulasi premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh double digit. Yaitu sebanyak 20,40 persen YoY menjadi Rp 117,72 triliun. Peningkatan yang cukup signifikan lantaran pada bulan sebelumnya hanya naik 8,71 persen menjadi Rp 96,47 triliun. Ogi menjelaskan, secara umum permodalan di industri asuransi menguat. Tecermin dari risk based capital (RBC) industri asuransi jiwa dan asuransi umum yang masih jauh di atas threshold sebesar 120 persen. Masing-masing tercatat sebesar 435,98 persen dan 340,54 persen. Dalam rangka langkah penegakan hukum, OJK mencabut izin usaha PT Asuransi Purna Artanugraha (PT ASPAN) pada 1 Desember 2023. Sejalan dengan ketidakmampuan PT ASPAN memenuhi rasio solvabilitas (risk based capital), ekuitas, dan rasio kecukupan investasi sesuai ketentuan yang berlaku. "Disebabkan PT ASPAN tidak mampu menutup selisih kewajiban dengan aset, melalui setoran modal oleh pemegang saham pengendali atau mengundang investor," jelas Ogi. Regulator juga mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia karena melakukan melanggar peraturan perundang-undangan. Akibatnya, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan para pegawai PT Asuransi Jiwa Prolife Indonesia dilarang mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, maupun melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset. Chief Financial Officer PT Zurich Asuransi Indonesia Musi Samosir berharap, tahun ini akan bisa mempertahankan kinerja tahun ini. Hingga semester I 2023, Zurich Indonesia meraup pendapatan premi sebanyak Rp 535,28 miliar. Hasil investasi sebesar Rp 80,9 miliar. "Premi terbesar masih dari kendaraan bermotor, karena ini line up bisnis terbesar kita dan proyeksinya untuk 2024 masih sama. Kita menargetkan pertumbuhan double digit," ujarnya. Perusahaan akan berfokus pada underwriting dan pricing. Agar lebih kompetitif dan prudent. Dengan demikian tingkat profitabilitas dapat terjaga.&nbsp; Sampai Agustus 2023, Zurich Indonesia telah membayar beban klaim dan manfaat senilai Rp 341,77 miliar. Meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp 255,5 miliar. Terutama di segmen properti. "Kebetulan di awal tahun kita ada klaim untuk banjir sama kebakaran terus di kendaraan bermotor juga ada kenaikan dibandingkan sama tahun lalu. Yang ini (kendaraan bermotor) sedikit banyak memang ada dampak dari inflasi," jelas Musi.

Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa masih terkontraksi. Yakni, minus 6,93 persen YoY dengan nilai Rp 146,52 triliun.

Sampai Oktober 2023, Industri Asuransi Jiwa Masih Lesu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/06/15/ASURANSI-MIFTAHUL-HAYAT-4-1248734132.jpg" alt="Karyawati beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu (14/6/2023)." width="100%">
<figcaption>Karyawati beraktivitas di dekat logo-logo perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Rabu (14/6/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatatkan pembukuan premi tumbuh 10,1 persen secara year-on-year (YoY) pada triwulan III 2023. Nilai total pendapatan premi sebesar Rp 73,58 triliun. Meski demikian, kondisi ini dinilai masih belum sehat. Wakil Ketua AAUI Bidang Statistik dan Riset Trinita Situmeang menyatakan, terdapat tiga lini usaha yang terkontraksi. Yaitu, asuransi energy off shore, asuransi properti, dan asuransi satelit. Sedangkan, untuk pencatatan pertumbuhan premi tertinggi di di triwulan III 2023 terjadi pada lini usaha asuransi engineering, surety ship, dan personal accident. "Usaha asuransi engineering 53,8 persen, surety ship 39,7 persen, dan personal accident 33,1 persen," ucap Trinita dalam paparan kinerja AAUI di Gedung Permata Kuningan, Selasa (28/11). Dia menjelaskan, asosiasi juga mencatat pembayaran klaim industri asuransi umum meningkat 12,2 persen YoY. Jumlahnya mencapai Rp 30,7 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 27,4 triliun. Meski naik, terdapat enam lini usaha yang mencatatkan penurunan. Yakni, asuransi properti, asuransi penerbangan, asuransi energy on shore, asuransi energy off shore, asuransi surety ship, dan asuransi aneka. "Claim ratio terjadi pertumbuhan sebesar 41,8 persen, jika dibandingkan dengan triwulan III 2023 yang hanya tercatat 41 persen," terangnya. Pangsa pasar perolehan premi masih didominasi oleh asuransi properti sebesar 25,3 persen. Kemudian disusul dengan lini usaha kendaraan bermotor dengan porsi 19,8 persen. Serta, asuransi kredit dan Kesehatan yang masing-masing memiliki proposi 18,8 persen dan 7,2 persen. Ketua AAUI Budi Herawan menyebutkan, bahwa kondisi kesehatan industri asuransi masih dapat ditingkatkan. Tentunya, apabila hasil underwriting dapat turut menopang laba perusahaan asuransi umum. Mengingat, sebagian besar laba masih diperoleh dari hasil investasi yang disumbang oleh permodalan dan pendapatan premi. "Ini PR (pekerjaan rumah) kita. Tapi semoga kita menyadari hal ini agar nanti ada suatu terobosan, baik berupa deregulasi atau regulasi baru," ungkap Budi. Saat ini industri asuransi umum mencatat hasil investasi sebesar Rp 3,81 triliun atau naik 21,05 persen secara tahunan. Lalu, hasil underwriting senilai Rp 13,96 triliun dan laba setelah pajak sebanyak Rp 5,92 triliun. Untuk rasio hasil underwriting baru mencapai 18,99 persen. Menurut Budi, angka tersebut lebih rendah dari rasio beban usaha ditambah rasio investasi yang sebesar 19,83 persen. Makanya, ke depan industri asuransi umum perlu melakukan transformasi dan reformasi. Penting bersaing secara sehat agar tidak memberikan diskon kepada tertanggung yang dapat merugikan perusahaan asuransi. Pendapatan Premi Asuransi Umum per Lini Bisnis Q3 2023 -properti: Rp 18,65 triliun -kendaraan bermotor: Rp 14,59 triliun -asuransi kredit: Rp 13,87 triliun -asuransi kesehatan: Rp 5,29 triliun -kargo laut: Rp 3,89 triliun Klaim Dibayar Asuransi Umum per Lini Bisnis Q3 2023 -properti: Rp 4,89 triliun -kendaraan bermotor: Rp 5,2 triliun -asuransi kredit: Rp 9,8 triliun -asuransi kesehatan: Rp 4,5 triliun -kargo laut: Rp 939 miliar Sumber: AAUI

Terdapat tiga lini usaha yang terkontraksi. Yaitu, asuransi energy off shore, asuransi properti, dan asuransi satelit.

Premi Asuransi Kuartal III Tumbuh Double Digit tapi Asosiasi Menilai Belum Sehat, Apa Sebabnya?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ojk-cabut-izin-bpr-sinarenam-jatiasih-nasabah-diminta-tenang_m_.jpg" alt="Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengungkapkan pendapatan premi industri asuransi selama periode Januari sampai dengan Agustus 2023 mencapai Rp 203,42 triliun. Dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulan September 2023 secara daring di Jakarta, Senin, Ogi mengatakan capaian tersebut terkontraksi 1,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya (year on year/yoy). "Pertumbuhan akumulasi premi asuransi jiwa membaik namun masih terkontraksi sebesar 6,58 persen year on year dengan nilai sebesar Rp118,30 triliun per Agustus 2023, didorong oleh normalisasi kinerja pendapatan premi pada lini usaha PAYDI," ujarnya. Di sisi lain, ia menuturkan akumulasi premi asuransi umum dan reasuransi tumbuh 7,38 persen yoy menjadi Rp85,13 triliun. Secara umum permodalan di industri asuransi terjaga, dengan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) yang masing-masing sebesar 452,31 persen dan 310,63 persen, jauh di atas ambang batas sebesar 120 persen. Untuk asuransi sosial, total aset BPJS Kesehatan per Juli 2023 mencapai Rp118,25 triliun, atau tumbuh 14,73 persen yoy. Pada periode yang sama, total aset BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp704,67 triliun, atau meningkat 12,72 persen yoy. Sementara itu, dana pensiun juga tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 6,74 persen yoy dengan nilai aset Rp361,01 triliun. Pada perusahaan penjaminan, nominal imbal jasa penjaminan di Agustus 2023 naik menjadi Rp5,16 triliun, dengan nilai aset mencapai Rp44,66 triliun.

Permodalan industri asuransi jiwa dan asuransi umum mencatatkan Risk Based Capital (RBC) 452,31% dan 310,63%, di atas ambang batas 120%.

OJK Catat Pendapatan Premi Industri Asuransi Capai Rp 203,42 Triliun

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/11/Cahyo-Jasindo-2639073533.jpeg" alt="Group Head Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Cahyo Adi." width="100%">
<figcaption>Group Head Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Cahyo Adi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo telah membangun aplikasi sistem (Governance, Risk, &amp; Compliance (GRC) terintegrasi. Tujuannya untuk meningkatkan nilai Perusahaan dalam pencapaian tujuan bisnis serta keberlanjutan usaha.&nbsp; Group Head Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Cahyo Adi mengatakan, melalui aplikasi dimaksud, diharapkan dapat mendorong penerapan sikap dan perilaku risiko setiap Insan Jasindo sehingga menjadi budaya Perusahaan serta menjadikan Perusahaan lebih tangguh dalam menghadapi risiko.&nbsp; Harapannya dengan penerapan sistem GRC akan berdampak pada perbaikan proses manajemen risiko di setiap unit kerja sehingga terjaga proses operasional maupun bisnisnya, termasuk memberikan keputusan yang menjamin perlindungan risiko terhadap Pemegang Polis.&nbsp; "Seiring dengan tuntutan pasar dan peraturan yang semakin ketat, Asuransi Jasindo merasa penerapan GRC sebagai suatu kebutuhan yang mutlak," Kata Cahyo di Jakarta (10/5). Dijelaskan Cahyo, aplikasi GRC yang dibangun oleh Jasindo merupakan sistem terintegrasi, mencakup tiga aspek, yaitu governance, risk management, dan compliance. Sistem ini dirancang untuk memperkuat tata kelola perusahaan sehingga perusahaan dapat menjalankan usahanya dengan integritas. Dalam implementasinya, Jasindo telah melakukan uji coba dan penyempurnaan terhadap aplikasi, sehingga tidak menimbulkan hambatan atau kesulitan dalam penggunaannya. Pada tahun ini, akan dilakukan pengembangan aplikasi GRC yang mengintegrasikan dengan sistem pada Holding IFG sehingga dapat mengimplementasikan sistem informasi manajemen risiko yang terintegrasi. "Dengan adanya aplikasi GRC ini, kami yakin dapat memberikan kualitas jaminan perlindungan yang lebih baik kepada para pemegang polis, mengelola risiko dengan lebih efektif, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar yang berlaku. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kami demi kepuasan pelanggan," pungkasnya.

Aplikasi GRC yang dibangun Jasindo merupakan sistem terintegrasi, mencakup tiga aspek, yaitu governance, risk management, dan compliance.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#industri asuransi

Berita Terkini