<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/save-kpk.jpg" alt="BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>BERUJUNG GUGATAN: Tulisan laser SAVE KPK terproyeksi di Gedung Merah Putih KPK saat aksi penolakan pelemahan KPK, Jakarta, Senin (28/6). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menyatakan laporan perwakilan 75 pegawai KPK terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji tidak cukup bukti. Sehingga, laporan tidak bisa dilanjutkan ke tahap sidang etik.  "Secara musyawarah dan mufakat menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan saudara Indriyanto Seno Adji sebagaimana dilaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku tidak cukup bukti. Tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke sidang etik," kata Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean dalam konferensi pers daring, Jumat (23/7).  Tumpak menjelaskan, pihaknya sudah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Indriyanto. Menurutnya, dari hasil pemeriksaan tidak ada bukti yang kuat yang menyatakan Indriyanto melanggar kode etik.  Adapun sejumlah saksi yang diperiksa oleh Dewas KPK antara lain unsur pimpinan KPK yakni Ketua KPK Firli Bahuri, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, Sekjen KPK Cahaya Harefa, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. Serta pihak pelapor Giri Suprapdiono, Novel Baswedan, Dewa Ayu Kartika, dan terlapor Indriyanto Seno Adji.  Untuk diketahui, Indriyanto dituding melanggar kode etik lantaran ikut hadir dalam konferensi pers penetapan pegawai KPK menjadi ASN. Langkah Indriyanto tersebut dinilai berpihak kepada Pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang akhirnya menonaktifkan 75 pegawai KPK.  Perwakilan 75 pegawai KPK, Sujanarko dalam laporannya di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/5) menyatakan, seharusnya Indriyanto tidak menunjukkan sikap keberpihakan, sekalipun itu kepada Pimpinan KPK. Dewas KPK mempunyai peran pengawasan dan merupakan hakim etik bagi para insan KPK.  "Kita sampaikan Dewas itu secara kelembagaan harus tetep kita jaga, hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak pada pimpinan. Padahal selain dia punya fungsi pengawasan, Dewas itu adalah fungsi hakim etik," ucap Sujanarko.  "Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan yang sekiranya melanggar kode etik, mereka harus bersikap adil," sambungnya.

Tudingan Pelanggaran Etik Indriyanto oleh Novel Cs Tak Cukup Bukti

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Angota-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan melontarkan kritik atas keputusan Dewan Pengawas (Dewas) KPK yang tidak melanjutkan laporan dugaan pelanggaran etik kepada anggotanya, Indriyanto Seno Adji. Novel beranggapan seharusnya Indriyanto dibawa ke sidang kode etik.  "Ini ujian bagi Dewas sendiri. Seperti kita ketahui bahwa Dewas adalah penegak etik yang punya kewenangan absolut, karena Dewas selaku penerima pengaduan, pemeriksa, penuntut, sekaligus sebagai hakimnya," kata Novel kepada wartawan, Kamis (15/7).  Novel menilai, dalam beberapa kasus yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, Dewas kerap bersikap tumpul. "Sekarang kita juga lihat sikap Dewas yang tampak berpihak kepada sesama anggota Dewas. Berbeda ketika Dewas memeriksa pegawai KPK lainnya yang justru dirasa berlebihan," jelasnya.  Lebih lanjut, Novel merasa khawatir apabila kejujuran dan objektifitas tidak dipegang teguh oleh Dewas KPK. Dengan begitu, Dewas bisa digunakan untuk alat yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu.  Di sisi lain, Novel dan kawan-kawan selaku pelapor mengaku tidak memiliki jalur lain untuk mencari keadilan dalam kasus Indriyanto. "Putusan Dewas untuk tidak memeriksa etik, adalah putusan final. Tidak bisa dilakukan upaya lain, ataupun dikonfirmasi. Tapi agak aneh kalo masalah sejelas itu tidak juga dianggap sebagai masalah," pungkas Novel.  Sebelumnya, Dewas KPK telah menyelesaikan laporan pelanggaran kode etik kepada anggotanya, Indriyanto Seno Adji. Hasilnya, Dewas menganggap tidak cukup bukti untuk membawa Indriyanto ke sidang etik, setelah dia turut menghadiri konferensi pers hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai KPK.  "Ya, tidak cukup bukti," ujar Anggota Dewas KPK Albertina Ho saat dikonfirmasi, Kamis (15/7).  Albertina menyampaikan, Dewas KPK telah mengklarifikasi dugaan pelanggaran etik Indriyanto kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan komisioner KPK Nurul Ghufron, serta beberapa pejabat KPK Cahya Harefa, Ali Fikri, Giri Suprapdiono, Novel Baswedan, Dewa Ayu Kartika Venska, dan Indriyanton Seno Adji sendiri.  Berdasarkan keterangan saksi dan terlapor, diketahui jika kehadiran Indriyanto dalam konferensi pers itu dalam kapasitas sebagai perwakilan Dewas KPK. Kehadirannya juga diketahui dan disetujui oleh Ketua maupun Anggota Dewas KPK, berdasarkan undangan Pimpinan KPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/05/2021/diduga-laggar-kode-etik-indriyanto-seno-adji-dilaporkan-ke-dewas-kpk/">Diduga Langgar Kode Etik, Indriyanto Seno Adji Dilaporkan ke Dewas KPK</a>  Selain itu, Indriyanto juga selama konferensi pers tidak memberikan materi apapun. Disertakannya Dewan Pengawas dalam konferensi pers tersebut sehubungan dengan materi konferensi pers yang akan disampaikan menyangkut organisasi/kelembagaan KPK sehingga perlu dihadiri oleh tiga unsur KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU KPK yaitu Dewan Pengawas, Pimpinan, dan Sekretaris Jenderal sebagai representasi pegawai.

Indriyanto Tak Disidang Etik, Novel: Dewas Berpihak pada Anggotanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-tak-memiliki-kewenangan-menetapkan-boediono-jadi-tersangka_m_204467.jpeg" alt="Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji" width="100%">
<figcaption>Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Indriyanto Seno Adji menghormati pelaporan 75 pegawai KPK terhadap dirinya, terkait dugaan pelanggaran kode etik ke Dewan Pengawas. Indriyanto menyatakan, belum mengetahui isi dari laporan tersebut.  "Memang perwakilan 75 pegawai, melakukan pelaporan yang dilakukan oleh pegawai purnabakti KPK Sujanarko kepada Dewas. Saya sebagai terlapor belum tahu apa isi atau substansi laporan tersebut," kata Indriyanto Seno Adji kepada JawaPos.com, Senin (17/5).  Indriyanto menilai wajar pelaporan tersebut. Dia memandang, pelaporan itu merupakan bentuk kekecewaan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya yang gagal menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) karena dinilai tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).  "Secara pribadi wajar saja dan saya maklumi laporan kekecewaan tersebut. Saya menghormati laporan tersebut. Ini hanya persoalan pendapat pro kontra legitimasi SK Keputusan Pimpinan saja," ungkap Indriyanto.  Dia berdalih kehadirannya dalam konferensi pers soal peralihan status pegawai KPK menjadi ASN hanya untuk menghindari kesalahan persepsi. Serta menjaga integritas KPK.  "Secara pribadi, pendapat hukum saya untuk meluruskan dan menghindari adanya misleading conclusion kepada masyarakat terhadap eksistensi dan integritas lembaga KPK saja," pungkas Indriyanto.  Sebelumnya, Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan ini, karena muncul dugaan Indriyanto melanggar kode etik karena berpihak kepada Pimpinan KPK terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang akhirnya menonaktifkan 75 pegawai KPK.  "Hari ini kita melaporkan salah satu Anggota Dewas Prof Indriyanto Seno Adji melanggar kode etik," ujar perwakilan pegawai KPK, Sujanarko di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.  Sujanarko menuturkan, seharusnya sebagai Anggota Dewas KPK, Indriyanto tidak menunjukkan sikap keberpihakan, sekalipun itu kepada Pimpinan KPK. Dewas KPK mempunyai peran pengawasan dan merupakan hakim etik bagi para insan KPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/05/2021/diduga-laggar-kode-etik-indriyanto-seno-adji-dilaporkan-ke-dewas-kpk/">Diduga Langgar Kode Etik, Indriyanto Seno Adji Dilaporkan ke Dewas KPK</a>  "Kita sampaikan Dewas itu secara kelembagaan harus tetep kita jaga, hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak pada pimpinan. Padahal selain dia punya fungsi pengawasan, Dewas itu adalah fungsi hakim etik," ucap Sujanarko.  "Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan yang sekiranya melanggar kode etik, mereka harus bersikap adil," sambungnya.  Sujanarko memandang, perbuatan berlebihan Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji berpotensi melanggar kode etik. Terlebih saat konferensi pers pengumuman 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN, Indriyanto turut hadir dalam kegiatan tersebut.  "Kita kritisi ke Dewas, bahwa itu perbuatan berlebihan dan itu potensi melanggar etik," ujar Sujanarko.  Sementara itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut, tindakan Indriyanto Seno Adji yang seolah mendukung Pimpinan KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN dinilai melanggar kode etik. Indriyanto turut hadir saat konferensi pers pengumuman 75 pegawai KPK tak lulus menjadi ASN.  "Ketika kami melakukan perhatian pada hal tersebut, kami dapati ada salah satu Anggota Dewas, yang bernama Prof Indriyanto Seno Adji, beliau diduga melakukan pelanggaran kode etik yang serius," tandas Novel.

Dituduh Langgar Kode Etik, Indriyanto: Novel dan 74 Pegawai KPK Kecewa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Pegawai-KPK-Laporkan-Indrianto-Seno-Adji-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar" width="100%">
<figcaption>Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi di KPK, Sujanarko didampingi Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan surat pelaporan pada awak media di Kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Gedung KPK lama, Kuningan, Jakar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indriyanto Seno Adji dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK. Pelaporan ini, karena muncul dugaan Indriyanto melanggar kode etik karena berpihak kepada Pimpinan KPK, terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) yang akhirnya menonaktifkan 75 pegawai KPK.  Indriyanto duduk sebagai Anggota Dewan Pengawas sejak 28 April 2021. Dia menggantikan almarhum Artidjo Alkostar yang meninggal dunia.  "Hari ini kita melaporkan salah satu Anggota Dewas Prof Indriyanto Seno Adji melanggar kode etik," kata perwakilan pegawai KPK, Sujanarko di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Pusat, Senin (17/5).  Sujanarko menuturkan, seharusnya sebagai Anggota Dewas, Indriyanto tidak menunjukkan sikap keberpihakan, sekalipun itu kepada Pimpinan KPK. Dewas KPK mempunyai peran pengawasan dan merupakan hakim etik bagi para insan KPK.  "Kita sampaikan Dewas itu secara kelembagaan harus tetep kita jaga, hari-hari ini Dewas dirasakan sudah berpihak pada pimpinan. Padahal selain dia punya fungsi pengawasan, Dewas itu adalah fungsi hakim etik," ucap Sujanarko.  "Sehingga kalau ada perbuatan-perbuatan pimpinan yang sekiranya melanggar kode etik, mereka harus bersikap adil," sambungnya.  Sujanarko memandang, perbuatan berlebihan Anggota Dewas KPK Indriyanto Seno Adji berpotensi melanggar kode etik. Terlebih saat konferensi pers pengumuman 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN, Indriyanto turut hadir dalam kegiatan tersebut.  "Kita kritisi ke Dewas, bahwa itu perbuatan berlebihan dan itu potensi melanggar etik," cetus Sujanarko.  Sementara itu, penyidik senior KPK Novel Baswedan menyebut, tindakan Indriyanto Seno Adji yang seolah mendukung Pimpinan KPK terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN dinilai melanggar kode etik. Indriyanto turut hadir saat konferensi pers pengumuman 75 pegawai KPK tak lulus menjadi ASN.  "Ketika kami melakukan perhatian pada hal tersebut, kami dapati ada salah satu Anggota Dewas, yang bernama Prof Indriyanto Seno Adji, beliau diduga melakukan pelanggaran kode etik yang serius," ungkap Novel.  Novel menduga, peralihan status pegawai KPK menjadi ASN banyak tindakan melawan hukum. Menurut Novel tindakan melawan hukum itu dilakukan oleh pihak internal KPK.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/08/05/2021/beredar-surat-75-pegawai-kpk-yang-tak-lolos-twk-dinonjobkan/">Beredar Surat 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Dinonjobkan</a>  "Banyak dugaan tindakan yang salah, tindakan yang melanggar aturan hukum, yang itu dilakukan okeh oknum pimpinan KPK, dan tentu kami melihat sebagai masalah serius," tegas Novel.  Sementara itu, Indriyanto Seno Adji belum merespon konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com soal pelaporan pegawai ke Dewas KPK. Indriyanto dituduh melanggar kode etik, karena berpihak kepada Pimpinan KPK.

Diduga Langgar Kode Etik, Indriyanto Seno Adji Dilaporkan ke Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_Indriyanto-Seno-Adji_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Indriyanto Seno Adji MIFTAHULHAYAT/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Indriyanto Seno Adji MIFTAHULHAYAT/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indriyanto Seno Adji telah resmi menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) setelah dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara pada Rabu (28/4) kemarin. Indriyanto menggantikan posisi Artidjo Alkostar yang wafat pada 28 Februari 2021 lalu.  KPK bukan lembaga baru bagi Indriyanto. Dia sempat menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK pada 2015, bersama Taufiequrachman Ruki dan Johan Budi. Bahkan dia juga merupakan tim panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK periode 2019-2023.  Karier akademiknya, Indriyanto dikenal sebagai ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI). Dia juga merupakan guru besar di Universitas Krisnadwipayana.  Kinerjanya pada bidang hukum meneruskan ayahnya, Oemar Seno Adji yang merupakan Ketua Mahkamah Agung periode 1974-1982. Indriyanto juga termasuk ke dalam daftar 15 calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan panitia seleksi kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2008 lalu.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/artidjo-ungkap-hukuman-yang-bikin-koruptor-jera-begini-caranya_c_216653-640x421.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Artidjo Alkostar semasa hidup. Mantan hakim agung ini terkenal dengan sebutan Algojo Para Koruptor (Fedrik Tarigan/Jawapos)  Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana meragukan integritas Indriyanto. Karena mempunyai historis sebagai pengacara pelaku korupsi, antara lain mantan Gubernur Abdullah Puteh dan mantan Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Rais.  "ICW sedari awal sudah meragukan komitmen pemberantasan korupsinya," cetus Kurnia dalam keterangannya, Kamis (29/4).  Bahkan Indriyanto juga sempat menjadi pengacara Presiden II RI Soeharto. Dia menjadi lawyer Soeharto, bersama dengan Juan Felix Tampubolon, OC Kaligis, Mohamad Assegaf, dan Denny Kailimang.  baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/01/03/2021/kami-selalu-diajari-jangan-takut-memperjuangkan-kebenaran/?page=all">Kami Selalu Diajari, Jangan Takut Memperjuangkan Kebenaran</a>  Indriyanto dan kawan-kawan membela Soeharto dalam kasus melawan majalah Time edisi 24 Mei 1999. Tulisan itu memuat kekayaan Soeharto, dengan sampul majalah 'Special Report. Soeharto Inc, How Indonesia’s longtime boss built a family fortune'  Mahkamah Agung (MA) saat itu sempat memenangkan Soeharto dan meminta Time membayar ganti rugi sebesar Rp 1 triliun. Tetapi dalam sidang peninjauan kembali (PK) putusan itu dibatalkan.  Menanggapi historisnya yang pernah membela pelaku korupsi dan pengacara Soeharto, Indriyanto pun tak menampiknya. Dia menyampaikan, kinerjanya sebagai pengacara untuk memastikan hak-hak setiap orang dilanggar atau tidak oleh Undang-Undang.  "Benar itu (pengacara pelaku korupsi) dimana kita berposisi, di situ kita melakukan hak dan kewajiban. Kita menangani perkara apapun kode etiknya advokat tidak boleh melihat tapi menyangkut hak-hak dari sesorang menurut UU haknya dilanggar atau tidak. Jadi, kita tidak melihat perkara korupsi, perkara terorisme, kalau kita advokat seperti itu," ucap Indriyanto  di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.  https://www.youtube.com/watch?v=HErkwnb5Lds

Gantikan Artidjo Alkostar, Indriyanto Pernah jadi Pengacara Soeharto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-tak-memiliki-kewenangan-menetapkan-boediono-jadi-tersangka_m_204467.jpeg" alt="Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji" width="100%">
<figcaption>Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Indriyanto Seno Adji mengakui pada 2019 lalu sempat didatangi oleh tim untuk menjadi ahli ada revisi Undang-undang KPK. Saat bergulirnya proses revisi UU KPK, banyak menuai kecaman publik, karena khawatir kinerja KPK dilemahkan.  "Jadi, secara informal yang ribut-ribut itu bahkan 2019 ada tim menemui saya untuk melakukan revisi terhadap UU KPK," kata Indriyanto saat menyampaikan pidato pertamanya sebagai Anggota Dewas KPK, di Gedung ACLC, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/4).  Dia juga mengaku merupakan tim perumus Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 saat berdirinya KPK. Dia tak memungkiri, sempat membahas adanya Dewan Pengawas sebelum UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK disahkan.  "Jadi intinya apakah mungkin ada penempatan satu dewan di luar lembaga KPK ataukah di dalam, itu pertanyaan pertama," katanya.  "Saya jawab kepada tim, kalau tujuannya untuk melakukan eleminasi terhadap kewenangan KPK silakan kalian kembali. Tapi kalau tujuannya untuk membangun dari istilah untuk memperkuat kinerja KPK silakan diskusi. Jadi, inti kesimpulannya untuk membangun memperkuat tugas KPK," ucap Indriyanto.  Dia mengklaim, hadirnya Dewas KPK sebagaimana amanat UU 19/2019 tentang KPK semata untuk memperkuat kinerja komisi antirasuah. Karena itu, Dewas KPK bukan berada di luar lembaga, tetapi di dalam KPK.  "Karena apa? Kalau lembaga, dewan atau institusi pengawasan yang berada di luar dari struktur kelembagaan itu sendiri doktrin itu lembaga pengawas eksternal, yang umumnya kalau dipraktikkan sebagai lembaga pencabut nyawa itu sendiri. Itu dari universal saya bilang lebih baik yang namanya dewan itu ada di dalam," ungkap Indriyanto.  Dia memastikan, kehadiran Dewas KPK untuk membangun kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia lebih baik lagi. Dia menegaskan, tugas Dewas bukan lembaga pencabut nyawa KPK.  "Tujuannya adalah itu membangun atau memperkuat adanya kelemahan-kelemahan yang ada di lembaga KPK itu sendiri. Jadi, fungsi pengawasan itu boleh dianggap mengkritisi, tapi bukan dianggap mencabut nyawa walaupun bisa dilakukan tindakan keras," tegas ahli hukum pidana Universitas Indonesia (UI) ini.  Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik, Indriyanto Seno Adji sebagai Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (28/4) kemarin. Indriyanto menggantikan posisi almarhum Artidjo Alkostar.  Pelantikan Indriyanto ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 73/B/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2023.  Indriyanto Seno Adji adalah seorang akademisi, pengacara, sekaligus guru besar dari Universitas Krisnadwipayana. Kariernya di bidang hukum meneruskan ayahnya, mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji.  Dalam rekam jejaknya, Indriyanto Seno Adji pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki. Dia juga merupak tim panita seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.  https://www.youtube.com/watch?v=u_CVVy_Uh_I

Indriyanto Ungkap Dewas Bukan Lembaga Pencabut Nyawa KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hakim-tak-memiliki-kewenangan-menetapkan-boediono-jadi-tersangka_m_204467.jpeg" alt="Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji" width="100%">
<figcaption>Mantan Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meragukan Indriyanto Seno Adji yang telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK). Posisinya itu menggantikan Artidjo Alkostar yang telah meninggal dunia.  "ICW sedari awal sudah meragukan komitmen pemberantasan korupsinya," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Kamis (29/4).  Kurni menjelaskan, Indriyanto dikenal sebagai figur yang cukup intens menggaungkan revisi UU KPK. Padahal, revisi UU KPK merupakan salah satu sumber pelemahan lembaga antirasuah itu.  Terlebih saat Indriyanto menjadi panitia seleksi Pimpinan KPK, dia juga tidak mengindahkan betapa pentingnya kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Semestinya, ia memahami bahwa LHKPN merupakan standar untuk menilai integritas dari setiap penyelenggara negara.  "Saat masyarakat menyuarakan agar Presiden mengeluarkan PerPPU pembatalan UU KPK, Indriyanto diketahui justru menolak usulan masyarakat itu dengan dalih belum ada kegentingan yang mendesak. Bahkan, tatkala tiga Pimpinan KPK kala itu mengajukan uji materi, Indriyanto pun turut mengomentari dengan menyebut tindakan tersebut tidak etis," cetus Kurnia.  Kurnia menyebut, Indriyanto juga sempat menyebutkan bahwa pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) tidak dibutuhkan dalam mencari dalang pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Namun, faktanya sampai saat ini, penuntasan perkara itu masih mengandung misteri dan mengundang banyak tanda tanya.  "Indriyanto juga sempat mengatakan bahwa dirinya tidak sepakat jika KPK mengambil alih penanganan perkara korupsi Joko S Tjandra. Kala itu, ia menyebutkan bahwa KPK cukup melakukan koordinasi dan supervisi saja. Padahal, sampai saat ini perkara Joko S Tjandra belum sepenuhnya klir diungkap oleh Kepolisian dan Kejaksaan Agung," beber Kurnia.  Bahkan, Indriyanto sempat mengomentari perihal hilangnya nama-nama politisi dalam surat dakwaan bansos. Saat itu, Indriyanto membenarkan langkah KPK tidak memasukkan nama-nama politisi itu.  Padahal, baik dalam pengakuan saksi di persidangan dan rekonstruksi KPK, menyebutkan bahwa terdapat politisi yang mengambil peran dan memiliki pengetahuan terkait pengadaan paket bansos. Dia memandang, Indriyanto cenderung tolerir dengan pelanggaran etik.  "Bagaimana tidak, ketika menjadi Panitia Seleksi Pimpinan KPK, yang bersangkutan diketahui meloloskan figur pelanggar etik menjadi Pimpinan KPK. Sehingga melihat hal itu, bagaimana ia bisa menegakkan kode etik KPK ketika menjadi Dewan Pengawas, jika ia saja mengabaikan pelanggaran etik?," ungkap Kurnia. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Catatan lainnya yakni, Indriyanto sempat pula menjadi kuasa hukum pelaku korupsi, yakni mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, dan mantan Bupati Kutai Kertanegara, Syaukani H Rais. Karena itu, ICW meragukan integritas Indriyanto.  "Selain dua nama itu, ia juga pernah menjadi kuasa hukum mantan Presiden Soeharto," tandas Kurnia. Pelantikan Indriyanto sebagai Anggota Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 73/B/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2023.  Indriyanto Seno Adji adalah seorang akademisi, pengacara, sekaligus guru besar dari Universitas Krisnadwipayana. Kariernya di bidang hukum meneruskan ayahnya, mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji. Dalam rekam jejaknya, Indriyanto Seno Adji pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki.

ICW Ragukan Komitmen Indriyanto Seno Adji Berantas Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10783_28420_Indriyanto-Seno-Adji.jpg" alt="Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Indriyanto Seno Adji membacakan pakta integritas dihadapan jajaran Dewas, pimpinan hingga pegawai KPK. Dalam pakta integritas itu, Indriyanto berkomitmen menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. "Bersedia mematuhi, melaksanakan dan sungguh-sungguh memperkuat perundang-undangan dan kode etik pegawai KPK," kata Indriyanto saat membaca pakta integritas di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (29/4). "Bersedia menghindari pertentangan kepentingan dalam melaksanakan tugas," sambungnya. Selain itu, Indriyanto juga berkomitmen untuk mematu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Apabila melanggar aturan dalam pakta integritas Indriyanto bersedia diberikan sanksi. "Bersedia diproses sesuai ketentuan yg berlaku apabila selama bekerja di KPK ditemukan melanggar peraturan perundang-undangngan yang berlaku, apabila saya melanggar pasal yang telah saya baca pada pakta integritas ini, saya bersedia diberikan sanksi moral, sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Indriyanto. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Indriyanto Seno Adji sebagai Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indriyanto menggantikan posisi almarhum Artidjo Alkostar. Pelantikan Indriyanto ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 73/B/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2023. Indriyanto Seno Adji adalah seorang akademisi, pengacara, sekaligus guru besar dari Universitas Krisnadwipayana. Kariernya di bidang hukum meneruskan ayahnya, mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji. Dalam rekam jejaknya, Indriyanto Seno Adji pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki. Dia juga merupak tim panita seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Indriyanto Janji Hindari Kepentingan yang Bertentangan Dengan KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/PROFIL_Indriyanto-Seno-Adji_MIFTAHULHAYAT.jpg" alt="Indriyanto Seno Adji MIFTAHULHAYAT/Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Indriyanto Seno Adji MIFTAHULHAYAT/Jawa Pos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik, Indriyanto Seno Adji sebagai Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indriyanto menggantikan posisi almarhum Artidjo Alkostar.  Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meragukan Indriyanto Seno Adji yang kini telah resmi menjabat sebagai Dewan Pengawas KPK. Menurutnya, Indriyanto tidak sebanding dengan integritas Artidjo Alkostar.  "Kalau perbandingannya Pak Artidjo memang Pak Indriyanto ini tidak sebanding, dan apalagi Pak Indriyanto itu pernah jadi staf ahli Kapolri, segala macem," kata Boyamin kepada JawaPos.com, Rabu (28/4).  Pegiat antikorupsi ini tak memungkiri, Indriyanto mempunyai kedekatan historis dengan Korps Bhayangkara. Dia pun mengistilahkan, kini KPK banyak diisi oleh orang-orang dari kepolisian.  "Jadi ya agak turun derajat dari Pak Artidjo ke Pak Indriyanto. Terus terang aja, semakin rasa condong polisi banget itu menjadi sangat mengkhawatirkan. Apalagi sekarang juga KPK didominasi dengan anggota kepolisian," ucap Boyamin.  "Terus terang aja saya meragukan apakah Pak Indriyanto nanti efektif menjadi Dewas," sambungnya.  Boyamin menantang Indriyanto untuk membuktikan integritasnya saat duduk menjadi Anggota Dewas KPK. Karena kini, kinerja KPK bisa menjadi baik ada pada tumpuan Dewas KPK.  "Itu yang kita harapkan, garansinya KPK itu sekarang ada di Dewas, Dewas mampu melejit kinerjanya KPK, bagus mengawasi semuanya supya tidak ada perkara mangkrak, supaya tidak ada izin penggeledahan bocor, seperti kasus Tanjungbalai misalnya begitu. Nah ini yang kemudian harus dimaksimalkan oleh Pak Indriyanto menjawab tantangan itu," tegas Boyamin.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/28/04/2021/jokowi-lantik-indriyanto-seno-adji-jadi-anggota-dewas-kpk/">Jokowi Lantik Indriyanto Seno Adji Jadi Anggota Dewas KPK</a>  Pelantikan Indriyanto ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 73/B/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2023.  Indriyanto Seno Adji adalah seorang akademisi, pengacara, sekaligus guru besar dari Universitas Krisnadwipayana. Kariernya di bidang hukum meneruskan ayahnya, mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji.  Dalam rekam jejaknya, Indriyanto Seno Adji pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki.

Indriyanto jadi Anggota Dewas KPK, MAKI: Polisi Banget

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/10783_28420_Indriyanto-Seno-Adji.jpg" alt="Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji." width="100%">
<figcaption>Pelaksana tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Indriyanto Seno Adji menjadi Anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Negara, Rabu (28/4). Pelantikan Indriyanto sendiri untuk menggantikan Artidjo Alkostar yang meninggal dunia pada 28 Februari 2021 lalu.  Pelantikan Indriyanto berdasarkan Keputusan Presiden Nomer 73/B/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Pengganti Antar Waktu Sisa Masa Jabatan 2019-2023. Setelah Dilakukan pembacaan Keputusan Presiden, Indriyanto langsung mebacakan sumpah dihadapan Jokowi.  "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga," kata Indriyanto saat membacakan sumpah, Rabu (28/4). <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Dia juga bersumpah tidak akan menerima janjian atau pemberian dari pihak manapun. Termasuk mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.  "Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara," katanya.  Indriyanto Seno Adji adalah seorang akademisi, pengacara, sekaligus guru besar dari Universitas Krisnadwipayana. Kariernya di bidang hukum meneruskan ayahnya, mantan Ketua Mahkamah Agung periode (1974-1982), Oemar Seno Adji.  Dalam rekam jejaknya, Indriyanto Seno Adji pernah ditunjuk oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu Plt pimpinan KPK bersama Taufiequrachman Ruki.

Jokowi Lantik Indriyanto Seno Adji Jadi Anggota Dewas KPK

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indriyanto seno adji

Berita Terkini