<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/demo-ojol5-2522314783.jpg" alt="Pengemudi ojol berdemonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah dan operator. (Syahrul Y/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pengemudi ojol berdemonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah dan operator. (Syahrul Y/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengkritisi lambatnya pemerintah dalam memberikan payung hukum berupa Undang-Undang untuk transportasi ojek online (ojol).&nbsp; Menurutnya, akar persoalan justru ada pada belum diakuinya ojek online secara hukum dalam sistem transportasi nasional.&nbsp;"Belum adanya pengakuan hukum bisnis transportasi (ojek) online sebagai bisnis transportasi umum adalah masalah utamanya," ujarnya, Selasa (20/5). Ia mengatakan, selama 15 tahun eksistensi ojek online di Indonesia, belum ada regulasi setingkat Undang-undang yang mengatur sektor ini. Pemerintah hanya bergantung pada Permenhub yang tidak memiliki dasar kuat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Saat ini, proses revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sedang berjalan. Momentum inilah yang menurut Tigor harus dimanfaatkan pemerintah dan DPR RI untuk membereskan kekacauan yang terjadi. "Jika ingin melindungi ojek online maka mari atur dan akui ojek online dalam Undang-undang Transportasi," katanya. Ketiadaan kepastian hukum membuat seluruh pihak, baik pengemudi, pengguna, dan bahkan aplikator berjalan dalam ruang abu-abu.&nbsp;Tanpa dasar hukum yang jelas, pemerintah tidak punya taring menghadapi aplikator. "Negara belum hadir jika hanya omong-omong di publik tentang THR tapi jadinya hanya BHR ojek online," ucapnya.

Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mengkritisi lambatnya pemerintah dalam memberikan payung hukum untuk ojek online.

15 Tahun Tanpa UU, Penyebab Ojol Masih Dianggap 'Mitra' Bukan Pekerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/demo-ojol4-226903825.jpg" alt="Pengemudi ojol berdemonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah dan operator. (Syahrul/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Pengemudi ojol berdemonstrasi di sekitar Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/5). Mereka menyampaikan sejumlah aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah dan operator. (Syahrul/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Aksi demonstrasi dilakukan ribuan pengemudi ojek online hari ini bukan tanpa sebab. Mereka melawan apa yang mereka sebut sebagai eksploitasi besar-besaran oleh perusahaan aplikasi alias aplikator.&nbsp;Mulai dari potongan pendapatan (komisi) hingga 30 persen, tarif promo yang mencekik, dan tak adanya perlindungan hukum membuat pengemudi ojek online merasa dizalimi.&nbsp; Analis Kebijakan Transportasi Azas Tigor Nainggolan mencoba menghitung keuntungan aplikator dari potongan pengemudi ojol. Berdasarkan hitungannya, alikator bisa meraup hingga Rp 300 miliar per hari hanya dari potongan pendapatan pengemudi.&nbsp; "Kalau satu juta pengemudi menerima order Rp 200.000 per hari dan dipotong 25 persen, berarti aplikator dapat Rp 50.000 per driver. Itu artinya Rp 50 miliar per hari. Jika ada 6 juta driver, aplikator dapat Rp 300 miliar per hari," ujar Azas Tigor, Selasa (20/5). Masalah ini tak berhenti di angka. Para pengemudi juga menuntut adanya THR, namun ditolak dengan alasan status hubungan mereka hanya sebagai mitra. Menurut Azas Tigor, akar persoalan justru ada pada belum diakuinya ojek online secara hukum dalam sistem transportasi nasional.&nbsp;"Belum adanya pengakuan hukum bisnis transportasi (ojek) online sebagai bisnis transportasi umum adalah masalah utamanya," terangnya. Ia menambahkan, tanpa dasar hukum yang jelas, pemerintah tidak punya taring menghadapi aplikator. Ironisnya, selama 15 tahun eksistensi ojek online di Indonesia, belum ada regulasi setingkat Undang-undang yang mengatur sektor ini. Pemerintah hanya bergantung pada Permenhub yang tidak memiliki dasar kuat dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Saat ini, proses revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ sedang berjalan. Momentum inilah yang menurut Tigor harus dimanfaatkan pemerintah dan DPR RI untuk membereskan kekacauan yang terjadi.&nbsp; "Jika ingin melindungi ojek online maka mari atur dan akui ojek online dalam Undang-undang Transportasi," katanya. Ketiadaan kepastian hukum membuat seluruh pihak, pengemudi, pengguna, dan bahkan aplikator berjalan dalam ruang abu-abu. Negara, dalam hal ini pemerintah, dianggap belum hadir secara nyata. "Negara belum hadir jika hanya omong-omong di publik tentang THR tapi jadinya hanya BHR ojek online,"&nbsp;ucapnya.

Kalau satu juta pengemudi menerima order Rp 200.000 per hari dan dipotong 25 persen, berarti aplikator dapat Rp 50.000 per driver.

Aplikator Bisa Raup Rp 300 Miliar per Hari, Driver Ojol Cuma Dapat Apa?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/14/XCp683pDUOn0r8x5H9VBpKSPX5WOopbRQmbc5T5k-1-1494452226.jpg" alt="Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ketua DPR RI Puan Maharani saat memberikan sambutan dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19. (Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa besar-besaran ribuan pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut potongan tarif aplikasi tak lebih dari 10 persen. Ia memastikan, pihaknya terus memfasilitasi persoalan ini bersama Pemerintah agar mendapat solusi yang terbaik. "Dari komisi yang ada di DPR kita sedang mencari win-win solution yang terbaik bahwa bagaimana jangan sampai kemudian ada pihak yang dirugikan lah," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5). &nbsp; Puan mengaku telah menugaskan Komisi V DPR yang mengurusi soal transportasi bersama Komisi IX bidang ketenagakerjaan. Serta, Komisi I yang membidangi komunikasi dan informatika untuk menindaklanjuti tuntutan para ojol tersebut. "Kita tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak. Jadi dari komisi V, dari komisi IX bahkan komisi I juga menindaklanjuti hal tersebut," tutur Puan. "Jadi, apa yang terbaik buat kedua belah pihak, kita akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution," sambungnya. Terkait aksi demo hari ini, Puan mengimbau kepada para driver ojol untuk melakukan aksi unjuk rasa secara tertib. "Sehingga tidak mengganggu ketertiban umum," tegas Puan. Sebagaimana diketahui, ribuan driver ojol menggelar aksi unjuk rasa di beberapa titik, yaitu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Istana Merdeka, depan gedung DPR RI, kantor-kantor aplikasi, dan semua lokasi yang berhubungan dengan perusahaan aplikasi. Selama aksi unjuk rasa, ojek dan taksi online menyatakan akan menolak pesanan dengan mematikan aplikasi. Asosiasi Ojol Garda Indonesia meminta masyarakat tidak melakukan pemesanan. Para driver transportasi daring itu menuntut Pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan aplikasi yang melanggar regulasi, yaitu Permenhub PM Nomor 12 Tahun 2019 dan Kepmenhub KP Nomor 1001 Tahun 2022. Mereka menuntut agar potongan aplikasi maksimal hanya sebesar 10 persen. Tak hanya itu, massa ojol pun meminta adanya revisi terhadap tarif penumpang dan penghapusan program-program seperti aceng, slot, hemat, dan prioritas yang dinilai merugikan pengemudi. Mereka juga meminta agar tarif layanan makanan dan pengiriman barang ditetapkan secara adil dengan melibatkan asosiasi pengemudi, regulator, aplikator, dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Ketua DPR Puan Maharani menanggapi aksi unjuk rasa ojol yang menuntut potongan tarif maksimal 10 persen, mencari solusi terbaik.

Ojol Demo Besar-besaran Tuntut Potongan Tarif hanya 10 Persen, Ketua DPR Ngaku Tengah Cari Solusi Terbaik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/20/demo-ojol3-3200615435.jpg" alt="Massa aksi Ojol saat melintasi frontage Jalan A Yani, Selasa (20/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Massa aksi Ojol saat melintasi frontage Jalan A Yani, Selasa (20/5). (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ribuan driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (FRONTAL) melakukan aksi demonstrasi di beberapa titik Kota Surabaya, Selasa (20/5). Koordinator massa aksi, Tito Ahmad mengatakan bahwa massa ojol yang terdiri roda dua dan roda empat dari berbagai daerah, seperti Madiun, Probolinggo, Jombang, Jember berkumpul lebih dulu di Bundaran Waru, Sidoarjo. "Ini bagian dari aksi serentak yang dilakukan hampir di seluruh wilayah Indonesia hari ini," ujar Tito disela-sela aksi kepada awak media, Selasa (20/5). Setelah berkumpul di Bundaran Waru, massa aksi Ojol bergerak menuju beberapa titik dengan berkonvoi, seperti Kantor Diskominfo, Mapolda Jatim, DPRD Jatim, Kantor Gubernur Jatim, dan kantor pusat beberapa aplikator di Surabaya. "Kantor aplikator yang kami datangi itu Kantor Lalamove (Jalan Dukuh Menanggal), Kantor Gojek (Jalan Ngagel), Kantor Grab (Jalan Ketabang Kali)," imbuhnya. Ribuan massa ojol ini membawa lima tuntutan nasional yang ditujukan untuk pemerintah dan aplikator, berikut: 1. Mutlak turunkan potongan aplikasi menjadi 10 persen 2. Naikkan tarif pengantaran penumpang 3. Segera terbitkan regulasi tarif pengantaran makanan dan barang 4. Tentukan tarif bersih yang diterima Mitra 5. Mendesak pemerintah untuk segera terbitkan UU Transportasi Online Indonesia Selain tuntutan secara nasional, massa aksi Ojol juga memiliki delapan tuntutan regional berikut: 1. Karena SK Gubernur tidak digubris oleh aplikator maka kami mendesak agar segera diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Timur beserta sanksi tentang Driver online dengan melibatkan Driver Online dalam penyusunannya. 2. Libatkan Perwakilan Frontal Jatim di agenda Regulasi Pemerintah Pusat 3. Saat aksi Hadirkan Perwakilan Menteri Perhubungan, Menkomdigi, Dirjen Postel di Jawa Timur 4. Stop Penerimaan Driver Baru 5. Segera tetapkan sanksi untuk Aplikator jika tuntutan belum terpenuhi dengan cara dibekukan hingga blokir aplikasi yang tidak taat aturan 6. Menolak Program Hemat Grab yang berbayar dan Hapuskan Program Slot baik Grab, Shopee Hub, maupun Gojek 7. Memanggil Manajemen GRAB perihal program Grab Hemat Berbayar yang melanggar aturan maksimal yang sudah ditentukan pemerintah yakni potongan 15 persen + 5 persen. Dan Memanggil Semua manajemen aplikasi yang beroperasi di Jawa Timur. 8. Bagi Manajemen GRAB, GOJEK dan SHOPEE harus Menandatangani Pernyataan menghapus program Hemat Berbayar, Hemat, Goceng, Slot Hub, Double Order, atau program apapun yang merugikan mitra.

Ribuan driver ojek online di Surabaya melakukan aksi demonstrasi menuntut regulasi dan tarif yang adil, Selasa (20/5).

Ribuan Ojol Demo Besar-besaran di Surabaya, Salah Satu Tuntutannya Stop Penerimaan Driver Baru!

&nbsp; &nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/aplikator-4108128235.jpg" alt="Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama dengan perwakilan dari aplikator transportasi online di Jakarta, Senin (19/5). (Nurul Fitriana/Jawapos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi bersama dengan perwakilan dari aplikator transportasi online di Jakarta, Senin (19/5). (Nurul Fitriana/Jawapos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengumpulkan para aplikator ojek online (ojol) jelang demo besar-besaran yang akan digelar pada Selasa (20/5) besok.&nbsp;Dalam pertemuan itu, Menhub Dudy bertanya kepada masing-masing aplikator guna memastikan bahwa tak ada pelanggaran potongan melebihi 20 persen sebagaimana pernyataan dari Asosiasi Garda Indonesia. "Dari yang kita dengar beberapa hari belakang ini mengenai komisi aplikator yang diminta semula 20 persen yang kalau saya baca terakhir katanya aplikator ambilnya 70 persen. Ini barangkali nanti satu-satu (menjelaskan) dari Goto, dari Grab, Maxim, dan InDrive," kata Dudy dalam pertemuan tersebut di Jakarta, Senin (19/5). Untuk diketahui, dalam Keputusan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) Nomor 1001 tahun 2022 mengenai potongan biaya aplikasi 20 persen namun dilanggar hingga mencapai 50 persen. Pada kesempatan itu, Direktur PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) Catherine Hindra Sutjahyo menyampaikan bahwa pemotongan komisi yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan pemerintah. "Biaya perjalanan itulah yang dibagikan 80-20 persen antara mitra mendapatkan 80 persen, dan aplikator mendapatkan 20 persen, ini nggak bisa berubah. Kembali lagi, kita benar-benar mengacu kepada peraturan Kemenhub yang 80-20," ujar Catherine. Senada dengan itu, Director of Mobility dan Logistics Grab Indonesia, Tyas Widyastuti memastikan pihaknya juga selalu mengenakan komisi sesuai dengan regulasi.&nbsp;"Grab tidak pernah mengenakan komisi lebih dari 20 persen, jadi saya ingin menegaskan bahwa terkait ojol, Grab selalu mengenakan komisi sesuai dengan regulasi, yaitu maksimum 20 persen," jelas Tyas. Lebih lanjut, dia membeberkan bahwa tarif 20 persen itu hanya berlaku untuk tarif dasar perjalanannya saja. Tidak termasuk dengan platform fee atau biaya aplikasi.&nbsp;"Jadi, yang diatur adalah tarif dasar bukan total keseluruhan biaya, nah ini yang bisa membuat salah kaprah sebenarnya. Platform Fee ini sebenarnya tidak hanya ada di platform online transportasi, tapi juga ada di platform industri lain," beber Tyas. "Seperti pada saat membeli tiket kereta api atau tiket pesawat. Sangat lumrah di industri yang berbasis teknologi untuk mencharge atau mengenakan platform fee kepada penggunanya," sambungnya. Hal yang sama juga disampaikan manajemen Maxim dan inDrive, Government Relations Specialist Maxim Indonesia, Muhammad Rafi Assagaf memastikan pihaknya tidak memotong komisi lebih dari 20 persen.&nbsp;"Kita bisa pastikan tidak (potong komisi) lebih dari 20 persen," ujar Rafi Assagaf. Sementara itu, Business Development Representative inDrive Ryan Rwanda memastikan bahwa potongan komisi tak lebih dari 20 persen, bahkan jauh di bawahnya.&nbsp;Dia menyebut, untuk potongan taksi online dikenakan sebesa 11,7 persen, sedangkan untuk roda dua sebesar 9,99 persen. Salah satu hal yang membuatnya mengenakan potongan jauh di bawah 20 persen adalah karena inDrive memiliki tim yang sangat ramping di Indonesia dan seluruh region.&nbsp;"Potongan tertinggi kita di seluruh dunia itu di Jakarta, kalau di kota lain biasanya di sekitar 9-7 persen. Di dalam komisi sebesar 9,99 persen tadi sudah termasuk segala sesuatu yang disebutkan biaya aplikasi, asuransi penumpang, dan pengemudi, serta Jasa Raharja," ungkap Ryan. "Di dalam itu juga sudah termasuk dengan jasa aplikasi dan lain-lain. Saya kira dengan isu yang beredar sekarang akan sedikit tidak fair jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain, karena teman-teman yang lain ini besar dan secara bisnis itu cakupannya luas," pungkasnya.

Menhub Dudy Purwagandhi mengumpulkan aplikator ojek online untuk memastikan potongan komisi sesuai regulasi pemerintah.

Bertemu Menhub Dudy, Aplikator Ojol Bantah Potongan Komisi Driver Lebih dari 20 Persen

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/19/indrive2-2554021107.jpg" alt="Direktur Bisnis inDrive, Ryan Rwanda. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Bisnis inDrive, Ryan Rwanda. (Nurul Fitriana/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Platform transportasi online, inDrive buka suara soal usulan para driver atau pengemudi ojek online untuk diangkat menjadi pegawai tetap. Direktur Bisnis inDrive, Ryan Rwanda menyampaikan bahwa ada sejumlah risiko yang akan diperoleh jika kebijakan itu diterapkan bagi para pengemudi online. Apalagi, kata Ryan, status pengemudi di inDrive itu mirip dengan penumpang. "Bahwasannya status driver di inDrive itu lebih mirip dengan konsumen, jadi statusnya sama dengan penumpang, tidak ada perbedaan. Itu kenapa kita tidak ada promosi, diskon dan segala macam terhadap penumpang," kata Ryan Rwanda dalam pertemuannya bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin (19/5). "Kita adanya tuh promosi dan diskon terhadap driver, potongan komisi yang tadinya 10, kadang kita turunin jadi 3, tambahan top up dan segala macam," tambahnya. Lebih lanjut, Ryan membeberkan bahwa jika ada perubahan status sudah pasti akan berdampak pada pengurangan jumlah pengemudi hingga pendapatan. Pasalnya, jika hal itu diterapkan manajemen inDrive sudah pasti akan membuat sejumlah persyaratan yang lebih sulit untuk menjadi pengemudi. Terlebih, kata Ryan, ketika pengemudi sudah menjadi pegawai tetap ada sejumlah hak yang akan diberikan dari perusahaan. Seperti, jaminan sosial hingga asuransi. "Itu yang akan membuat jumlah driver lebih sedikit di kita atas beban itu. Lalu dengan mereka jadi pegawai tetap, dalam logic saya, saya harus memastikan pendapatan mereka per bulan," beber Ryan. Kendati begitu, penerapan status pegawai tetap di inDrive sangat bertentangan dengan tagline perusahaan "Fighting in Justice" atau semuanya fleksibel dan semuanya itu terbuka mulai dari potongan dan segala pemilihan driver hingga pemilihan penumpang. "Itu yang tidak akan terjadi ketika ini menjadi sebuah perubahan status driver, jadi risikonya di situ kalau dari sisi kita pak," ujarnya. Adapun dari perhitungan kasar, Ryan memprediksi jika perubahan status diterapkan di inDrive, maka total pengurangan pengemudi bisa mencapai 10-13 persen. Sedangkan untuk pendapatan pengemudi bisa menurun mencapai 7 persen. Utamanya jika kebijakan perubahan status pegawai benar-benar diterapkan. "Kalau perhitungan saya sih kemarin bisa-bisa sampai hanya tersisa sekitar 10-13 persen driver yang aktif. Jadi perhitungan kasar ya baru dan pengurangan pendapatan mereka bisa minus 7 persen per bulan, karena kita harus memastikan si order tadi didistribusikan secara rata pak, bukan kompetisi di lapangan," pungkasnya.

inDrive menjelaskan risiko usulan driver jadi pegawai tetap, prediksi pengurangan driver hingga 13 persen dan penurunan pendapatan 7 persen.

Soal Driver Ojol jadi Pegawai Tetap, inDrive Ungkap Risiko Adanya Pengurangan Jumlah Pengemudi hingga Pendapatan