<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/indrajaya-burnama.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JULI 2021 akan menjadi momen terpenting dalam penentuan konsensus pajak digital yang tak kunjung tercapai. Hal itu lantaran inclusive framework OECD yang beranggota 139 negara akan memutuskan kesepakatan pajak digital dunia yang telah sekian lama menemui kebuntuan. Jika konsensus tercapai, mimpi indah seluruh negara sumber, termasuk Indonesia, untuk memperoleh hak pemajakan yang lebih adil tanpa mengesampingkan hak pemajakan negara domisili segera menjadi kenyataan.  Ada dua alasan penting konsensus pajak digital menjadi isu pajak internasional yang mendesak untuk dituntaskan. Pertama, diduga ada unsur ketidakadilan pemajakan terhadap perusahaan-perusahaan digital raksasa dunia antara negara sumber (negara yang menjadi sumber penghasilan perusahaan digital dunia) dan negara domisili (negara domisili perusahaan digital dunia).  Mengutip Darussalam dan Danny Septriadi (2008), OECD model tax treaty yang dipakai banyak negara lebih mendukung hak pemajakan dilakukan negara domisili jika penghasilan diperoleh tidak melalui bentuk usaha tetap (BUT). Hal itu lantaran aturan penentuan subjek pajak (pajak penghasilan) digital secara internasional masih mewajibkan kehadiran fisik (physical presence) melalui ada atau tidaknya BUT.  Namun, teknologi sekarang memungkinkan perusahaan digital di sebuah negara melakukan usaha di negara lain tanpa adanya kehadiran fisik (BUT). Melainkan dengan kehadiran ekonomi signifikan (significant economic presence). Ketentuan itu akhirnya berdampak lebih menguntungkan negara domisili dan merugikan negara sumber. Jadi, OECD model tax treaty tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman sehingga mesti disesuaikan.  Kedua, pembayaran pajak perusahaan-perusahaan digital sebenarnya sangat ditunggu hampir seluruh negara di dunia yang terdampak pandemi Covid-19. Hal itu lantaran hilangnya potensi pajak di banyak negara di tengah kelesuan ekonomi. Sementara itu, platform bisnis digital menjadi salah satu the potential winner yang memperoleh banyak keuntungan di saat lockdown dan penerapan social distancing seperti sekarang.  Harapan Bernama Biden Effect  Sayangnya, berbagai upaya negosiasi mencari kesepakatan global yang dimotori Uni Eropa melalui OECD/G20 dan AS justru semakin jauh panggang dari api. Trump (2020) pernah mengancam akan melakukan perang dagang terhadap negara mana pun yang mengenakan pajak digital. Hal itu wajar lantaran mayoritas perusahaan raksasa digital dunia kebetulan berasal dari AS sehingga pengenaan pajak digital jelas berpengaruh terhadap penerimaan AS.  Ancaman Trump bukan gertak sambal belaka. Hal itu dibuktikan dengan rencana pengenaan bea masuk 100 persen atas produk-produk ekspor Prancis jika Negara Mode itu mengenakan GAFA (Google Apple Facebook Amazon) tax terhadap perusahaan raksasa digital dunia. Hal yang sama akan dilakukan Trump kepada Italia dan Inggris. Bahkan, tahun lalu pihak AS menarik diri dari negosiasi dengan OECD karena memilih fokus pada pemilihan presiden dan wakil presiden.  Akan tetapi, kontestasi itu sekarang sudah selesai dan keadaan mulai berubah. Ada ”Biden effect” yang telah tampak dan dapat diharapkan berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian konsensus pajak digital. Kemenangan Biden dan Kamala Harris sebagai presiden dan wakil presiden ke-46 AS seolah memberikan ekspektasi yang tinggi bagi dunia internasional. Contohnya adalah penguatan saham di banyak bursa dunia seperti Nasdaq, Dow Jones (AS), dan Nikkei (Jepang).  Hal yang sama terjadi di Hang Seng (Hongkong), S&amp;P/ASX 200 (Australia), DAX (Jerman), CAC 40 (Prancis), dan IDX (Indonesia). ”Biden effect” ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap bursa saham dunia. Bahkan, Bloomberg juga menyatakan kemenangan Biden mendongkrak harga minyak dan emas internasional. Uni Eropa pun berharap AS kembali bergabung dalam Perjanjian Paris tentang perubahan iklim yang sempat ditinggal Trump. Akankah ”Biden effect” berlanjut ke ranah pajak digital?  Pro-Kontra Dalam Negeri  Menurut hemat penulis, ada sinyal-sinyal positif dalam kebijakan ekonomi era Biden atau Bidenomics yang mendukung tercapainya konsensus pajak digital. Pertama, penunjukan Janet Yellen sebagai menteri keuangan AS yang sangat pro terhadap penerapan tarif pajak digital minimum global. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Yellen menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan sengketa pajak ekonomi digital dunia.  Kedua, Biden juga membuat tim perpajakan internasional yang mumpuni. Hal itu terlihat dari penunjukan Prof Kimberly Clausing sebagai ketua tim analisis Departemen Keuangan AS di awal Februari lalu. Kim (2020) menyadari sepenuhnya bahwa polemik pengenaan pajak digital dunia telah mengakibatkan ketegangan politik dan ekonomi antarnegara maju di dunia yang sangat berdampak pada negara-negara lain di dunia. Sudah saatnya ketegangan itu diakhiri untuk perbaikan ekonomi global.  Ketiga, menaikkan tarif pajak korporasi dari 21 persen menjadi 28 persen. Hal itu dilakukan untuk membiayai pemulihan ekonomi karena dampak pandemi dan pembangunan infrastruktur fisik yang lebih baik. Nah, konsensus pajak digital rencananya digunakan Biden untuk mencegah pengalihan keuntungan atau usaha ke luar AS pasca kenaikan tarif pajak korporasi seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.  Secara logika, hal itu sangat tepat karena dunia internasional juga menerapkan tarif pajak digital minimum global. Sehingga perusahaan digital dunia yang kebetulan mayoritas berasal dari AS akan dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan itu adalah dikenakan tarif pajak korporasi lebih tinggi di AS atau dikenakan tarif pajak digital minimum global di luar AS.  Baca Juga: <a class="d-block" href="https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/27/05/2021/selfie-dan-sopir-mengantuk-yang-berujung-maut-8-orang-tewas/">Selfie dan Sopir Mengantuk yang Berujung Maut, 8 Orang Tewas</a>  Mengutip pendapat Sri Mulyani (2021), kebijakan ekonomi era Biden yang mendukung stabilisasi sistem perpajakan internasional dengan penetapan tarif pajak minimum global justru mendapat tantangan secara politik dari dalam negerinya. Jadi, sangat menarik menonton sepak terjang Yellen dan timnya untuk mengubah kebijakan pajak domestik dan internasional AS. Namun, satu yang pasti, ”Biden effect” menjadi salah satu kunci penting untuk mempercepat penyelesaian polemik pajak digital dunia. (*)  <hr />  *) Indrajaya Burnama, Staf Direktorat Jenderal Pajak

Adakah ”Biden Effect” di Konsensus Pajak Digital?

indrajaya burnama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indrajaya burnama

Berita Terkini

Adakah ”Biden Effect” di Konsensus Pajak Digital?

Download Aplikasi JawaPos.com