<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Barang-Bukti-Dan-Aset-Milik-Doni-Salmanan-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Barang bukti dan aset tersangka kasus aplikasi trading Quotex Doni Salmanan saat di tunjukan pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bareskrim Polri menyita Total barang bukti sebanyak 97 item milik tersangka kasus aplikasi tradi" width="100%">
<figcaption>Barang bukti dan aset tersangka kasus aplikasi trading Quotex Doni Salmanan saat di tunjukan pada konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/3/2022). Bareskrim Polri menyita Total barang bukti sebanyak 97 item milik tersangka kasus aplikasi tradi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Bandung menganulir putusan tingkat pertama soal barang bukti aset investasi bodong Quotex Doni Salmanan yang dikembalikan. Kini, putusan hakim banding menyatakan aset Doni Salmanan disita negara. Vonis atas banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Doni Salmanan diketok pada Selasa (21/2) kemarin. Putusan itu tercantum dalam amar petikan vonis PT Bandung di website Mahkamah Agung (MA). Menanggapi hal tersebut, para korban investasi bodong Quotex Doni Salmanan merasa kecewa. Mereka menuntut keadilan bagi para korban. "Tuntutan jaksa 15 tahun tapi divonis hanya 4 tahun dan barang bukti dikembalikan ke Doni Salmanan, ini kan aneh. Harapan kami sitaan dari jaksa itu dikembalikan ke korban," uajr salah satu korban Agi Avianto, Jumat (19/10). Dalam putusannya terkait barang bukti, hakim mempedomani sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat 1 KUHAP huruf c dan juga mempertimbangkan Pasal 91 Undang-undang nomor 1 tahun 2023. "Sehingga majelis Pengadilan Tinggi berpendapat harta-harta tersebut berasal dari keuntungan ekonomi yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana," tutur hakim. Selain menyita harta Doni Salmanan, hakim juga tak mengamini permintaan restitusi atau ganti rugi dalam putusan di tingkat banding. Perjuangan korban Donis Salmanan pun kandas. Kuasa hukum korban, Nibezaro Zebua mengungkapkan kejanggalan hukum di kasus Doni Salmanan. Ia membandingkan dengan kasus Binomo Indra Kenz. Dalam kasus tersebut, Indra Kenz divonis 10 tahun penjara dalam putusan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten.&nbsp; Namun putusan banding hakim PT Banten mengubah status barang bukti yang semula disita dan dikembalikan kepada negara, diubah menjadi dikembalikan kepada korban. "Kejanggalan hukum dalam kasus Doni Salmanan ini kita bandingkan dengan afiliator lain. Afiliator lain dengan kasus yang hampir sama dengan kasus ini adalah Indra Kenz, di mana Indra Kenz dipenjara 10 tahun dan barang bukti dikembalikan ke korban, tapi Doni Salmanan dipenjara cuma 8 tahun dan barang buktinya disita negara. Artinya terdapat kejanggalan hukum. Menurut kami, kalau kami lihat di sini penerapan hukumnya tidak adil bagi para korban," kata Zebua.&nbsp; Guna mengembalikan barang bukti kasus investasi bodong Quotex Doni Salmanan, para korban bakal mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Bale, Bandung. "Langkah hukum kita saat ini mau barang bukti itu di PK supaya hak korban ini bisa kembali, barang bukti itu dikembalikan. Kami kuasa hukum berharap di tingkat PK nanti dapat hukum ini bisa bermanfaat bagi para korban," katanya. Barang bukti poin 33 sampai 136 itu merupakan barang mewah, rumah, hingga kendaraan dan uang tunai kini telah disita negara. Majelis hakim menyatakan barang bukti tersebut didapat atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan Doni Salmanan selama menjadi afiliator platform Quotex.

Para korban investasi bodong Quotex Doni Salmanan merasa kecewa. Mereka menuntut keadilan bagi para korban. Salah satunya pengembalian aset.

Bandingkan dengan Kasus Indra Kenz, Korban Minta Aset Doni Salmanan Dikembalikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/10/Rizky-Billar-Resmi-Ditahan-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Polisi menampilkan artis Rizky Billar berbaju tahanan ke publik saat konferensi pers di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2022). Rizky Billar ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Lesti" width="100%">
<figcaption>Polisi menampilkan artis Rizky Billar berbaju tahanan ke publik saat konferensi pers di Mapolres Jakarta Selatan, Kamis (12/10/2022). Rizky Billar ditahan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya, Lesti</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Tahun 2022 diwarnai oleh sejumlah peristiwa kontroversial di kalangan selebriti tanah air. Ada yang peristiwanya begitu unik penuh dengan drama, kejadiannya menggemparkan karena pernah tidak ada yang menduga, hingga putusan majelis hakim yang dinilai jauh dari rasa keadilan seolah tak mempedulikan nasib para korban. Apa saja peristiwanya? Berikut ulasannya:  &nbsp;  1. Lesti Kejora vs Rizky Billar  Kejadian kontroversial menggemparkan masyarakat tanah air di tahun ini salah satunya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga dilakukan Rizky Billar kepada istrinya, Lesti Kejora. Kejadian tersebut sangat menyita perhatian publik karena tak ada yang mengira hal itu akan terjadi. Billar, sapaan akrab Rizky Billar, selama ini selalu menunjukkan sikap romantis dan rumah tangganya terlihat harmonis bersama Lesti.  Ketika Lesti melaporkan Rizky Billar ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu, 28 September 2022, hal ini ibarat bom jatuh. Semua orang tertuju pada kasus KDRT yang dialami pasangan yang menikah pada 19 Agustus 2021 dengan maskawin fantastis sebesar 72.300 USD atau Rp 1.041.951.450 dengan kurs 14.411 tersebut.  Berdasarkan keterangan disampaikan pihak kepolisian, KDRT berupa Lesti dibanting ke kasur, mencekik leher Lesti, hingga perempuan berhijab itu terjatuh ke lantai. Dalam perjalanan kasusnya, Rizky Billar ditetapkan sebagai tersangka dan sempat dikenakan penahanan. Aktor keturunan Padang itu juga pernah mengenakan pakaian oranye saat dihadirkan ke hadapan media dalam sesi jumpa pers.  Rizky Billar ditahan tidak lama karena Lesti yang baru selesai menunaikan ibadah umrah di tanah suci tiba-tiba mendatangi ruangan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan mengajukan pencabutan laporan polisi atas kasus KDRT yang telah dibuatnya. Laporan dicabut demi kepentingan anak. Permohonan ini ditindaklanjuti penyidik lewat proses perdamaian restorative justice. Kasus ini kemudian dihentikan.  Sekalipun kasusnya dihentikan, tetap ada konsekuensi yang diterima Rizky Billar. Di samping hujatan dan caci maki dari publik yang intensif, pemain film Ashiap Man itu diminta untuk tidak dipanggil di televisi manapun oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Permintaan itu ditegaskan KPI ditujukan kepada semua lembaga penyiaran. KPI dalam pertimbangannya tegas menyatakan, sekalipun proses hukum kasus KDRT tidak berlanjut, hal itu tidak membatalkan perbuatan yang telah dilakukan.  &nbsp;  2. Nikita Mirzani Masuk Bui  Kasus pencemaran nama baik yang menjerat artis kontroversial Nikita Mirzani mendapat perhatian publik dan menjadi pro dan kontra di masyarakat. Pasalnya, ibu tiga anak tersebut ditahan atas laporan Dito Mahendra pelanggaraan UU ITE yang sudah direvisi. UU ITE tahun 2008 ancaman hukuman 6 tahun penjara, kemudian dikurangi menjadi 4 tahun penjara dalam versi revisi Tahun 2016. Hal ini berarti tersangka tidak boleh ditahan karena ancaman hukumannya kurang dari 5 tahun penjara.  Akan tetapi, Nikita Mirzani tetap ditahan dengan adanya Pasal 36 UU ITE, menyebut adanya kerugian materi yang lahir dari kasus pencemaran nama baik. Dalam persidangan, terungkap pihak pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 17,5 juta buntut dari unggahan Niki di akun media sosialnya. Dito yang awalnya akan menjual sepatu merek Hermes kepada calon pembeli bernama Melisa jadi gagal terlaksana. Melisa melakukan pembatalan, menurut Jaksa, setelah melihat unggahan akun media sosial Nikita Mirzani yang memperlihatkan gambar Dito Mahendra.  Kasus pencemaran nama baik yang menjerat Niki ini sebenarnya diwarnai dengan sejumlah drama. Dilaporkan ke Polresta Serang Kota pada tanggal 16 Mei 2022 dan pelapor berstatus tersangka pada 10 Juni 2022, Nikita sempat akan dijemput paksa pada 15 Juni 2022 di rumahnya di bilangan Pesanggrahan Jakarta Selatan.  Pada tangal tersebut, sejumlah petugas Polresta Serang Kota datang dari pagi hingga siang hari untuk tujuan menjemput bintang film Nenek Gayung itu. Upaya penjemputan ini menjadi sorotan publik luas lantaran Nikita Mirzani melakukan live Instagram sampai beberapa kali. Dan setiap sesi live, disaksikan oleh belasan ribu orang.  Upaya penjemputan paksa Nikita Mirzani urung dilakukan setelah adanya kesempatakan. Niki akan datang ke hadapan penyidik Polresta Serang Kota untuk menjalani agenda pemeriksaan. Di hari yang sama, Nikita Mirzani menjalani pemeriksaan hingga malam hari.  Pada Kamis, 14 Juli 2022, sejumlah anggota kepolisian kembali mendatangi rumah Nikita Mirzani untuk tujuan melakukan penyitaan barang bukti. Dari sana, polisi menyita iPad warna silver beserta password-nya. Selain itu, polisi juga menyita akun Instagram Niki.  Pada Kamis, 21 Juli 2022 sekitar pukul 14.50 WIB, sejumlah petugas kepolisian yang dipimpin oleh AKP David Adhi Kusuma bersama 3 personel Polwan melakukan penangkapan kepada Nikita Mirzani saat berada lobi utama Mall Senayan City, Jakarta. Proses penangkapan ini dilakukan dengan pendekatan persuasif.  Nikita Mirzani kemudian dibawa ke Polresta Serang Kota bersama anak bungsunya, Arkana, dan juga babysitter-nya. Saat itu Niki sudah diputuskan ditahan namun kemudian dikoreksi lagi tidak jadi ditahan dengan mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Namun sebagai gantinya, Nikita dikenakan wajib lapor.  Pada Selasa, 25 Oktober 2022, penyidik Polresta Serang Kota melakukan pelimpahan berkas tahap 2 bersama tersangka ke Kejaksaan Negeri Serang. Usai menerima berkas berikut tersangka, Kejaksaan memutuskan menahan Nikita Mirzani di Rutan Kelas II B Serang. Kasus ini masih sedang berjalan di Pengadilan Negeri Serang Banten sampai saat ini.  &nbsp;  3. Kasus Trading Bodong  Kejadian kontroversial di tahun 2022 yang tidak kalah menyita perhatian publik adalah kasus trading bodong berkedok investasi. Kasus ini mencuri perhatian publik setelah banyak publik figur ikut terseret dalam pusaran kasus tersebut dan dimintai keterangan di hadapan penyidik.  Misalnya saja ada Ivan Gunawan platform DNA Pro, Rossa (DNA Pro), DJ Una (DNA Pro), Rizky Billar (DNA Pro), Billy Syahputra (DNA Pro), Reza Arap (Quotex), Jess No Limit (Bimono), Atta Halilintar (Quotex, Net89), Kevin Aprilio (Net89), Mario Teguh (Net89), dan yang lainnya.  Sekalipun nama-nama artis di atas ikut terseret dalam pusaran kasus robot trading dan menjalani pemeriksaan di kepolisian, tidak ada dari mereka yang berstatus sebagai tersangka. Sejumlah artis tersebut tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas bisnis berkedok investasi yang hakikatnya merupakan penipuan.  Keterlibatan mereka bermacam-macam. Ada yang manggung di acaranya, menjadi brand ambassador, atau menerima hadiah. Sejumlah dari mereka sudah mengembalikan barang atau uang hasil pemberian. Misalnya Atta Halilintar mengembalikan tas merek Dior pemberian Doni Salmanan, atau Reza Arap yang mengembalikan uang Rp 1 miliar pemberian Doni Salmanan.  Yang cukup mengejutkan bagi publik sebenarnya adanya perbedaan putusan dari majelis hakim dalam kasus ini terhadap afiliator seperti crazy rich abal-abal Doni Salmanan dan Indra Kenz. Putusan hakim atas keduanya timpang sekali. Padahal kasusnya bisa dibilang memiliki benang merah.  Doni Salmanan divonis hukuman 4 penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan penjara. Hakim dalam amar putusannya meminta barang atau aset-aset yang sempat disita dari Doni Salmanan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Sedangkan Indra Kenz dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar subsider 10 bulan penjara serta dimiskinkan aset-asetnya disita negara.  Baik dalam kasus Doni Salmanan maupun Indra Kenz, majelis hakim tidak mempertimbangkan kerugian para korban. Para korban juga dianggap bersalah karena platform trading investasi bodong ini dianggap mirip perjudian.  &nbsp;  4. Pengakuan Mengejutkan Pinkan Mambo  Penyanyi Pinkan Mambo comeback ke dunia hiburan setelah cukup lama vakum. Pada Sabtu, 17 September 2022, dia tampil dalam acara musik Playlist Live Festival 2.0 di Bandung, Jawa Barat. Penampilannya kala itu menuai pro dan kontra menjadi pembicaraan hangat di kalangan pengguna media sosial lantaran aksinya yang dinilai terlalu seronok sampai memperlihatkan celana dalam.  Namun dalam klarifikasinya, Pinkan Mambo menegaskan yang terlihat itu bukan lah celana dalam melainkan daster. Dia sendiri mengaku memakai celana pendek sehingga tidak mungkin memperlihatkan area sensitif. Daster yang dikenakannya kala itu disebut pakaian sementara setelah selesai menggunakan kostum manggung.  Pinkan Mambo terkejut tiba-tiba terjadi perubahan rundown acara, dia diminta naik kembali ke atas panggung lebih cepat dari jadwal semestinya. Tanpa membuka daster, ia pun langsung menggunakan kostum manggungnya.  Selain itu, Pinkan Mambo juga menuai kontroversi atas pengakuannya menjadi simpanan artis yang berisial G. Belum lagi dia menuai pro dan kontra di masyarakat atas beberapa pernyataannya yang mengejutkan menyinggung artis lain seperti Raffi Ahmad, Maia Estianty dan Rizky Billlar- Lesti.  Terkait omongan yang terkesan negatif kepada sejumlah artis tersebut, pelantun 'Kekasih Yang Tak Dianggap' tersebut akhirnya minta maaf. Dia mengaku salah sengaja menyinggung artis lain sebagai strategi marketing supaya terus menjadi perhatian masyarakat sehingga bisa menghasilkan keuntungan materi.

Kaleidoskop: Kejadian Kontroversial Sepanjang 2022

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Indra-Kenz-Meminta-Maaf-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo." width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan vonis bersalah kepada influencer Indra Kesuma alias Indra Kenz dalam kasus penipuan binary option melalui aplikasi Binomo. Indra dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) serta menyebarkan berita bohong dan penyesatan.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Indra Kesuma, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik dan pencucian uang," ujar Hakim Ketua Rahman Rajagukguk dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang, Senin (14/11).  Indra Kenz dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.  “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kenz oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 tahun," ucap Rahman.  Selain itu, Indra Kenz juga dihukum membayar denda Rp 5 miliar. Jika tidak dibayarkan maka diganti dengan kurungan penjara 10 bulan. Selanjutnya, Indra Kenz diharuskan membayar biaya perkara senilai Rp 5.000.  Sebelumnya, Indra Kenz dituntut penjara 15 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal itu berdasarkan persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, pada Kamis (6/10).  "Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani," demikian bunyi tuntutan JPU.  Indra juga dituntut ganti rugi sebesar Rp 10 miliar. Apabila tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 12 bulan.  Jaksa menilai Indra terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan.

Indra Kenz Divonis 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 5 M

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Indra-Kenz-Meminta-Maaf-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo." width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Terdakwa kasus penipuan berkedok binary option melalui aplikasi Binomo, Indra Kenz dituntut penjara 15 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam persidangan di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan, Kamis (6/10).  "Menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani," demikian bunyi tuntutan JPU.  Indra juga dituntut ganti rugi sebesar Rp 10 miliar. Apabila tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 12 bulan.  Jaksa menilai Indra terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi Elektronik dan Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan.  Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Doni Salmanan dan Indra Kenz bersama 6 orang lainnya sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok investasi bodong lewat trading binary option. Untuk Doni Salmanan dia diduga melakukan penipuan investasi lewat di platform Quotex. Sementara Indra Kenz menggunakan Binomo.  Pihak kepolisian menyebut Doni Salmanan dan Indra Kenz terancam hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Indra Kenz dan Doni Salmanan disangka Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Kemudian Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). (*)

JPU Tuntut Indra Kenz 15 Tahun Penjara dan Denda Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Indra-Kenz-Meminta-Maaf-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo." width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan berkas perkara tersangka kasus penipuan investasi opsi biner Indra Kesuma alias Indra Kenz (IK) telah lengkap dan siap untuk disidangkan.  "Berkas perkara atas nama tersangka IK telah lengkap secara formil dan materiil," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (23/6).  Ketut menjelaskan berkas perkara Indra Kenz dinyatakan lengkap setelah diteliti oleh Jaksa Peneliti di Direktorat Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum, dan Tindak Pidana Umum Lainnya (Kamnegtibum dan TPUL) Jampidum.  Dia menyebutkan Indra Kenz disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (1) juncto Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang (UU) RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 3 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).  Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) b, Pasal 138 ayat (1), dan Pasal 139 KUHAP, lanjut Ketut, jaksa meminta penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri untuk menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.  "Untuk selanjutnya, menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan," jelasnya.  Penyidik menetapkan tujuh orang sebagai tersangka, termasuk Indra Kenz, dalam perkara tersebut, yakni Fakar Suhartami Pratama, Brian Edgar Nababan, Wiky Mandara Nurahadi, Vanessa Khong (kekasih Indra Kenz), Rudiyanto Pei (ayah Vanessa Khong) dan Nathania Kesuma (adik Indra Kenz).  Dalam perkara itu, total kerugian dari 108 korban penipuan Indra Kenz mencapai Rp 73,1 miliar. Penyidik telah menyita barang bukti dan aset tersangka, di antaranya dokumen dan barang bukti elektronik, kendaraan mobil Tesla, dua unit rumah di Sumatera Utara, dan satu unit rumah beserta tanah di Tangerang Selatan, 12 jam tangan mewah berbagai merk, dan uang tunai Rp 1,64 miliar.  Sementara itu, dikonfirmasi secara terpisah, Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol. Chandra Sukma Kumara membenarkan pihaknya telah menerima pemberitahuan bahwa berkas perkara Indra Kenz dinyatakan lengkap. Untuk pelimpahan tahap II, yakni tersangka dan barang bukti, akan dilakukan Jumat (24/6). "Betul, sudah dinyatakan lengkap. Rencana besok untuk pelimpahan tahap II," ujar Chandra. (*)

Kejagung Nyatakan Berkas Indra Kenz sudah Lengkap

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/indra-kenz-dan-ferrari-IG.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri terus melakukan penyitaan aset milik tersangka kasus dugaan penipuan berkedok binary option melalui aplikasi Binomo Indra Kenz. Sejauh ini, aset yang disita senilai Rp 67 miliar.  Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Candra Sukma Kumara mengatakan, aset yang disita terdiri dari tanah dan bangunan, mobil, dan jam tangan mewah. Penelusuran lebih lanjut masih dilakukan penyidik.  “Penyitaan berupa barang dan aset dengan nilai sekitar Rp 67.141.043.715,” kata Candra kepada wartawan, Jumat (10/6).  Candra memerinci sejumlah aset milik Indra Kenz yang disita. Di antaranya empat bidang tanah dan bangunan dengan nilai sekitar Rp 32.800.000.000.  “Serta dua buah kendaraan dengan nilai sekitar Rp 3.800.000.000,” imbuhnya.  Kemudian, 12 jam tangah mewah dengan nilai sekitar Rp 25.345.000.000. Adapun sisanya, penyitaan uang sejumlah Rp 5.196.043.715.  “Selebihnya, dokumen dan alat bukti elektronik,” pungkas Candra.  Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Doni Salmanan dan Indra Kenz bersama 6 orang lainnya sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok investasi bodong lewat trading binary option. Untuk Doni Salmanan dia diduga melakukan penipuan investasi lewat di platform Quotex. Sementara Indra Kenz menggunakan Binomo.  Pihak kepolisian menyebut Doni Salmanan dan Indra Kenz terancam hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Indra Kenz dan Doni Salmanan disangka Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Kemudian Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Aset Indra Kenz yang Disita Polisi Senilai Rp 67,1 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Indra-Kenz-Meminta-Maaf-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo." width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri masih mengembangkan kasus dugaan penipuan berkedok binary option melalui aplikasi Binomo. Sejauh ini, kerugian sudah mencapai Rp 83 miliar.  Kasubdit II Dittipideksus Bareskrim Polri Kombes Pol Candra Sukma Kumara mengatakan, jumlah kerugian tersebut didapat berdasarkan laporan 144 orang korban. Jumlah kerugian tersebut masih berpotensi bertambah jika ada lagi laporan dari korban.  "Kerugian para korban afiliator IK (Indra Kenz) sebanyak 144 orang sekitar Rp 83.365.707.894," kata Candra kepada wartawan, Jumat (10/6).  Candra menuturkan, dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 131 orang saksi. "Saksi ahli sebanyak tujuh orang," imbuhnya.  Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Doni Salmanan dan Indra Kenz bersama 6 orang lainnya sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok investasi bodong lewat trading binary option. Untuk Doni Salmanan dia diduga melakukan penipuan investasi lewat di platform Quotex. Sementara Indra Kenz menggunakan Binomo.  Pihak kepolisian menyebut Doni Salmanan dan Indra Kenz terancam hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Indra Kenz dan Doni Salmanan disangka Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Kemudian Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 10 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polri Catat Kerugian Penipuan Binomo Capai Rp 83 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Indra-Kenz-Meminta-Maaf-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo." width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menampilkan tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Indra Kesuma alias Indra Kenz terkait aplikasi Binomo.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Beredar sebuah video pendek yang menyebutkan jika tersangka kasus dugaan penipuan berkedok binary option melalui aplikasi Binomo, Indra Kenz sudah bebas dan berada di rumah mewah. Dalam video itu, Indra Kenz menggunakan jaket warna krem dan topi dengan warna yang sama dilengkapi kacamata hitam.  Tak lama setelah kabar itu tersiar, Indra Kenz segera menyampaikan klarifikasi. Dia membantah telah bebas, saat ini masih berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bareskrim Polri.  "Saya masih menjalani masa penahanan terhitung sampai saat ini 105 hari. Berita yang menyatakan saya sudah bebas dan pulang ke rumah itu tidak benar adanya (hoaks)," tulis Indra Kenz dalam surat terbuka yang diterima oleh awak media, Jumat (9/6).  Daa surat tersebut, Indra memastikan dalam kondisi sehat. Sejak ditahan pada 24 Februari 2022, dia tak pernah mengalami masalah kesehatan.  "Saya bersukur masih diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Saya terima kasih kepada awak media dan kepolisian yang secara profesional sudah mengawal kasus ini dari awal hingga saat ini," kata Indra Kenz.  Diketahui, Bareskrim Polri telah menetapkan Doni Salmanan dan Indra Kenz bersama 6 orang lainnya sebagai tersangka dugaan penipuan berkedok investasi bodong lewat trading binary option. Untuk Doni Salmanan dia diduga melakukan penipuan investasi lewat di platform Quotex. Sementara Indra Kenz menggunakan Binomo.  Pihak kepolisian menyebut Doni Salmanan dan Indra Kenz terancam hukuman kurungan penjara maksimal 20 tahun. Indra Kenz dan Doni Salmanan disangka Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).  Kemudian Pasal 378 KUHP dan Pasal 55 KUHP, dan/atau Pasal 3, Pasal 5, dan pasal 10 UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Indra Kenz Tulis Surat Terbuka, Bantah Bebas dan Berada di Rumah Mewah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/05/Ahmad-Ramadhan-Antara.jpeg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menyita kotak simpanan (safe deposite box) milik Indra Kenz, tersangka kasus penipuan investasi opsi biner (binary option) melalui aplikasi Binomo. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Ahmad Ramadhan, mengatakan, kotak simpanan itu ada di Bank BCA, terpaksa dibongkar karena tersangka Indra Kenz mengaku kehilangan kuncinya.  “Jumat (27/5) atas kuasa dari saudara IK yang memberikan kuasa kepada penyidik telah melakukan atau membonngkar kotak milik saudara IK di Bank BCA,” kata Ramadhan di Jakarta, Senin (30/5).  Ia menjelaskan, pembokaran kotak simpanan itu disaksi pegawai Bank BCA dan di dalam kotak itu ada sertifikat tanah masing-masing atas nama Indra Kenz dan Nathania Kesuma (adik Indra Kenz).  Adapun tanah yang tertera dalam sertifikat tersebut telah disita oleh penyidik berada di Deli Serdang, Sumatera Utara.  “Setelah dibongkar, isi kotak penyimpanan diamankan kemudian dilakukan penyitaan dibawa penyidik ke Bareskrim Polri untuk dijadikan sebagai barang bukti,” kata Ramadhan.  Selain sertifikat, penyidik juga menemukan flashdisk dalam kotak simpanan itu dan saat ini masih teliti terkait isi dokumen di dalamnya.  Penyidik masih melacak aset milik Indra kenz dan tersangka lainnya. Penyidik telah menyita aset para tersangka di antaranya, dokumen dan barang bukti elektronik, kendaraan mobil Tesla, mobil Ferari California, tiga unit rumah di Sumatera Utara (dua unit) dan satu rumah beserta tanah di Tangerang Selatan, 12 jam tangan mewah berbagai merk, uang tunai Rp1,64 miliar.  Indra Kenz ditetapkan sebagai tersangka besama enam orang lainnya, yakni Fakar Suhartami Pratama (Fakarich), Brian Edgar Nababan, Wiky Mandara Nurhadi, Vanessa Khong (kekasih Indra Kenz), Rudiyanto Pei (ayah Vanessa Khong) dan Nathania Kesuma (adik Indra Kenz).  Penyidik menjerat Indra Kenz dan rekan-rekannya dengan pasal 45 ayat (2) juncto pasal 27 ayat (2), dan atau pasal 45A ayat (1) juncto pasal 28 ayat (1) UU Nomor 19/2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  Pasal lain yang dipersangkakan, yaitu pasal 3, pasal 5, dan pasal 10 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan atau pasal 378 KUHP juncto pasal 55 KUHP.  Sedangkan Vanessa dan ayahnya, serta adik Indra Kenz dijerat dengan pasal 5 dan atau pasal 10 UU Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan pasal 55 ayat 1e KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun serta denda maksimal Rp 1 miliar.

Penyidik Sita Kotak Simpanan Indra Kenz Berisi Sertifikat Tanah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/Kuasa-hukum-Habib-Rizeq-Syihab-Aziz-Yanuar-Dery-Ridwansah-4-2.jpg" alt="Aziz Yanuar (tengah), kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Aziz Yanuar (tengah), kuasa hukum Habib Rizieq Shihab, saat memberi keterangan kepada media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (1/12/2020). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Indra Kenz dan Doni Salmanan dikabarkan ikut mengaji dan menjadi murid dari Rizieq Shihab (HRS) selama ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Selain keduanya, pengajian juga diikuti sesama tahanan lainnya.  Pengajian itu dilakukan Rizieq untuk terus melakukan dakwah, meski saat ini sedang berada di balik jeruji besi. Menanggapi kabar tersebut, pengacara HRS, Aziz Yanuar mengaku sama sekali belum mengetahuinya. Karenanya, Aziz Yanuar mengaku, belum bisa berkomentar banyak terkait kebenaran kabar tersebut.  “(Indra Kenz dan Doni Salmanan ngaji) Belum ada komentar, mohon maaf,” singkat Aziz Yanuar seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Rabu (25/5).  Diketahui, Indra Kenz dan Doni Salmanan ditahan Bareskrim Polri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan investasi bodong trading aplikasi Binomo dan Quotex.  Indra Kenz dijerat Pasal 45 ayat 2 jo Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 45 ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 UU ITE, Pasal 3, 5, 10 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 KUHP. Dengan pasal tersebut, Indra Kenz diancaman hukuman 20 tahun penjara.  Sementara Doni Salmanan, dijerat dengan pasal berlapis. Yakni Pasal 45 a Ayat 1 jo Pasal 28 Ayat 1 UU Nomor 19/2016 tentang ITE dan/atau pasal 3 dan 4 UU Nomor 8/2010 tentang Tindak Pencegahan Pencucian Uang (TPPU). Dengan pasal di atas, Doni Salmanan diancam 20 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Indra Kenz dan Doni Salmanan Dikabarkan Ngaji dan Jadi Murid Rizieq

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Indra Kenz

Berita Terkini