<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Prof-Mudzakir-dok-pribadi.jpg" alt="Prof Mudzakir - dok pribadi" width="100%">
<figcaption>Prof Mudzakir - dok pribadi</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Bareskrim Polri diyakini akan menuntaskan kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Mengingat, Polri tengah melakukan penyidikan baru terkait dugaan pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP Indosurya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Bukan hanya perbuatan tindak pidana aktivitas bisnis Indosurya saja yang dipersoalkan di dalam hukum, tetapi juga status dari perseroan itu sendiri jadi persoalan karena memasukkan keterangan palsu,&rdquo; kata pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Jogjakarta, Mudzakir kepada wartawan,&nbsp;Minggu (4/6).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mudzakir menduga, terkait kasus Indosurya ini ada dua kejahatan. Pertama adalah sepak terjang perbuatan Indosurya dan yang kedua adalah pendirian lembaga Indosurya itu sendiri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Mudzakir, sudah seharusnya penyidik Bareskrim Polri mengusut tuntas semua aspek tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Indosurya. Sebab, kerugian yang diakibatkan oleh Indosurya bagi masyarakat sangatlah besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Sehingga kalau sekarang benar dalam kasus Indosurya diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat atau penempatan keterangan palsu dalam surat, dua (kejahatan) itu menjadi satu lebih tepat,&rdquo; ujarnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mudzakir menjelaskan, jika sebuah lembaga tidak sah, maka sudah pasti apa yang dilakukan lembaga tersebut ke depannya tidak sah dan berpotensi melanggar hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau lembaga tidak sah karena memuat dokumen atau keterangan palsu terus kemudian melakukan aktivitas bisnis yang merugikan banyak pihak, mestinya itu aktivitas bisnis juga termasuk tidak sah,&rdquo; papar Mudzakir.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Karena itu, Mudzakir mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang terus mengusut kasus Indosurya ini hingga tuntas. Ia menegaskan, jika memang terbukti pendirian Indosurya tidak sah, maka hal ini bisa dijadikan dasar untuk menagih hak para nasabah kepada Indosurya dan Bareskrim Polri harus mengawal hal itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Kalau misalnya itu memeriksanya mundur boleh saja asalkan nanti itu implikasi perbuatannya. Kalau tidak sah, kewajiban mereka (Indosurya) dipenuhi kepada nasabah dengan cara mempersoalkan status Indosurya, karena status tidak sah itu kalau itu terbukti demikian, dia dijadikan dasar menagih kembali kepada Indosurya saya kira itu lebih adil bagi pihak yang dirugikan oleh pihak Indosurya,&rdquo; tegasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagaimana diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menuntaskan penyidikan kasus baru Indosurya atas nama tersangka Henry Surya (HS) dengan melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sesuai perintah Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto, jajarannya memulai penyidikan baru Indosurya dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP Indosurya sejak Maret 2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik Subdit II Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan HS sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Bareskrim Polri sejak 15 Maret. Pendiri Indosurya tersebut dijerat Pasal 263 ayat (1) dan (2) dan/atau Pasal 266 ayat (1) dan (2) KUHP.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Henry Surya juga dijerat dengan Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.</div>

Polri tengah melakukan penyidikan baru terkait dugaan pemalsuan surat dan penempatan keterangan palsu dalam pendirian KSP Indosurya.

Pakar Hukum Yakin Bareskrim Polri Mampu Tuntaskan Kasus Indosurya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/23/WhatsApp-Image-2023-05-23-at-212644-707354885.jpg" alt="Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat." width="100%">
<figcaption>Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pengacara Natalia Rusli menjalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (23/5). Pengacara Indosurya Juniver Girsang dan Rayong dihadirkan sebagai saksi. Deolipa Yumara, kuasa Hukum Natalia Rusli mengatakan, Juniver Girsang mengenal kliennya sebagai sesama pengacara. Mereka berdua sempat melakukan rapat bersama membahas penyelesaian masalah investasi Indosurya. &rdquo;Tadi jelas Pak Juniver Girsang kenal beliau (Natalia) dua kali, tiga kali, kenal kan. Kemudian juga ada pesan via WA dan ada korespondensi pengiriman data kemudian menyatakan ada harapan tadi dalam penyelesaian ini pembayaran oleh Indosurya kepada kliennya (Natalia),&rdquo; ujar Deolipa Yumara, usai sidang. Sedangkan Rayong, saksi JPU, sempat meminta Natalia Rusli untuk menjadi kuasa hukumnya terkait penyelesaian perkara Indosurya. Namun, Rayong mencabut kuasa. Tim Natalia Rusli pun tidak pernah meminta uang kepada mantan kliennya tersebut. Deolipa menilai keterangan dua saksi tersebut meringankan kliennya. &rdquo;Iya, karena, kita pikir Natalia ini ngaku kenal Juniver Girsang kan, ternyata memang saling kenal, saling chatting, WA, komunikasi,&rdquo; terang dia. Apalagi, kata Deolipa, saksi Juniver mengaku tidak akan membalas pesan orang yang tak dikenal. Artinya, Natalia Rusli sangat mengenal Juniver Girsang. &rdquo;Ternyata Natalia Rusli adalah orang atau individu yang bisa komunikasi dengan Juniver Girsang. Jadi mereka saling kenal. Aman, aman saja itu,&rdquo; kata Deolipa Yumara. Farlin Marta, kuasa hukum Natalia Rusli mengatakan, pada sidang berikutnya, akan menghadirkan lima saksi yang dapat meringankan kliennya. &rdquo;Dari bukti pesan WA, dia mengupayakan, kalau berjanji itu adalah perjanjian, kalau mengupayakan adalah upaya pengusahaan. Nanti dalam pleidoi kita sampaikan,&rdquo; tutur Farlin.

Pengacara Natalia Rusli jalani sidang lanjutan kasus penipuan korban Indosurya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat pada Selasa (23/5)

Kesaksian Pengacara dan Korban Indosurya Ringankan Natalia Rusli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/04/natalia-rusli-polres-metro-jakbar-1632201626.jpg" alt="Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)" width="100%">
<figcaption>Tersangka kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli (tengah)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Pengacara Natalia Rusli, Deolipa Yumara, membantah kliennya melakukan penipuan dan penggelapan uang korban koperasi Indosurya, Verawati Sanjaya. Menurutnya, uang yang diterima dari Vera adalah murni fee pembayaran jasa pendampingan hukum. Deolipa mengatakan, seluruh penbayaran dari Vera sebesar Rp 55 juta telah dikembalikan oleh Natalia. Pengembalian terjadi karena upaya hukum yang ditempuh Vera terhadap Indo Surya tidak membuahkan hasil, kemudian uangnya kembali. "Versi Natalia ini adalah uang jasa pegacara yang dia terima sebesar Rp 15 juta dan ditotal Rp 55 juta dan sudah dikembalikan," kata Deolipa di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (4/4). Dalam kesempatan ini, Deolipa juga membantah isu yang menyebutkan bahwa Natalia bukan pengacara. Natalia adalah sarjana hukum lulusan Universitas Timbul Nusantara Ibek lulusan 29 Maret 2018. Natalia kemudian mengikuti sekolah calon advokat atau PKPA di lembaga Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dan mendapat sertifikat pendidikan advokat pada 13 Februari 2020. Dia kemudian disumpah advokat di Pengadilan Tinggi Banten pada September 2020. Vera memang memakai jasa Natalia pada April 2020 atau sebelum Natalia disumpah sebagai advokat. Namun, kata Deolipa, dalam surat kuasa dituliskan bahwa kedudukan kuasa sebagai konsultan hukum. "Ketika dia (Natalia) menerima kliennya, dia bertindak sebagai konsultan hukum dan diminta persoalan dengan Indo Surya," jelas Deolipa. Pengacara Natalia lainnya, Farlin Marta mengatakan, pengembalian dana kepada Vera pada 3 November 2022 atau sekitar satu bulan sebelum Natalia ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) oleh Polres Metro Jakarta Barat. "Kalau dari sisi Bu Natalia sudah memberikan surat secara resmi kepada penyidik, memberitahukan bahwa sudah ada pengembalian uang. Jadi walaupun misalnya tidak ada komunikasi secara langsung dengan si pelapor, tapi kan sudah ada surat resmi. Jadi informasi pasti akan sampai kepada si pelapor," tandasnya. Sebelumnya, masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) atas kasus penipuan dan penggelapan, Natalia Rusli, menyerahkan diri ke Polres Metro Jakarta Barat. Ia dilaporkan melakukan penipuan dan penggelapan uang sebesar Rp 45 juta. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Andri Kurniawan menjelaskan, Natalia dilaporkan oleh seorang perempuan bernama Verawati Sanjaya ke Polres Metro Jakarta Barat lantaran mengaku kepada Verawati kenal dengan kuasa hukum Indo Surya, Juniver Girsang. Kemudian, Natalia menjanjikan bisa mencairkan koperasi milik korban dalam bentuk uang sekira 40 persen dan 60 persen dalam aset milik Indo Surya. "Peristiwa itu terjadi pada 16 April 2020 dan NR ini belum dilakukan sumpah sebagai advokat atau pengacara sesuai surat keterangan dari Pengadilan Tinggi Banten," kata Andri, Selasa (28/3). Atas iming-iming itu, korban akhirnya memberikan uang sebesar Rp 45 juta itu ke Natalia Rusli bulan Juni 2020 lalu. Namun, kata Andri, pelaku tak juga menepati janjinya. (*)

Pengacara Natalia Rusli, Deolipa Yumara, membantah kliennya melakukan penipuan dan penggelapan uang korban koperasi Indo Surya

Pengacara Natalia Rusli Sebut Kliennya sudah Kembalikan uang Rp 55 Juta kepada Korban Indosurya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/JKT2-RUU-MK-eca2.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan i" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023). Rapat tersebut beragendakan mendengarkan penjelasan DPR terhadap RUU Perubahan tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang merupakan i</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menegaskan Pemerintah melalui Kejaksaan Agung akan mengajukan kasasi terhadap vonis lepas dari majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat terhadap dua petinggi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana.  Mahfud mengatakan bahwa hal itu menjadi langkah lanjutan pertama setelah bedah kasus KSP Indosurya yang juga turut dihadiri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa.  "Satu, kami akan mengajukan kasasi bahwa putusan itu salah, tidak benar kalau vonisnya ontslag van rechtsvervolging (putusan lepas dari segala tuntutan hukum, red.), karena ini jelas-jelas tindak pidana," kata Mahfud dalam keterangan pers selepas bedah kasus yang disiarkan kanal YouTube resmi Kemenkopolhukam.  Mahfud juga menyampaikan langkah kedua yang akan ditempuh adalah Pemerintah sedang dan akan terus membuka kasus-kasus lain terkait dengan KSP Indosurya dengan pengadu dan tempat yang lain. "Pokoknya kita ndak boleh kalah dengan kejahatan, negara harus hadir," ujarnya.  Mahfud menjelaskan bahwa kegiatan bedah kasus tersebut ditempuh guna menyeriusi putusan majelis hakim PN Jakbar terhadap kasus Indosurya. Menurut dia, kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana itu sudah diuji dengan sangat meyakinkan dari berbagai aset sebelum diajukan ke pengadilan. Akan tetapi, ternyata diputus dengan vonis lepas atau ontslag van rechtsvervolging.  Sejumlah pakar dari berbagai kampus serta perwakilan pekerja hukum yang diundang dalam bedah kasus tersebut menilai putusan ontslag itu sangat tidak tepat karena terjadi inkonsistensi atau disebutnya "belokan-belokan".  "Ukuran-ukuran kesalahannya menggunakan Undang-Undang Perbankan. Ketika memutus, menggunakan Undang-Undang Koperasi. UU Perbankan-nya disetujui bahwa itu salah dan itu bisa diterapkan, tetapi tiba-tiba berbelok pakai UU Koperasi," ujar Mahfud.  Menkopolhukam mengatakan bahwa seluruh temuan dari paparan itu akan dikemukakan, baik kepada pengadilan maupun kepada masyarakat, agar tidak ada kesan bahwa Pemerintah bertindak semaunya sendiri.  Selain mengundang Menkop UKM Teten Masduki, bedah kasus itu turut menghadirkan tiga narasumber, yakni Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Muda (Jampidum) Kejagung Fadil Zumhana, Deputi Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi, serta perwakilan Bareskrim Polri dipandu mantan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki.  Hadir pula sejumlah ahli yang memberikan pandangan atas paparan bedah kasus KSP Indosurya, yakni Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof. Dr. Marcus Priyo Gunarto, Prof. Dr. Topo Santoso (Guru Besar FH Universitas Indonesia), Prof. Dr. Amir Ilyas (Guru Besar FH Universitas Hasanuddin), Prof. Dr. Sulitiowati (Guru Besar FH UGM), Dr. Siti Anisah (ahli hukum kepalitian dan korporasi Universitas Islam Indonesia), dan Dr. Parulian Paidi Aritonang (ahli hukum kepailitan UI).  Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari lembaga penelitian independen Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) serta Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP).  Sebagai informasi, dua petinggi KSP Indosurya, Ketua Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria, yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim PN Jakbar. Kasus tersebut merugikan 23.000 orang dengan total kerugian mencapai Rp106 triliun. June divonis lepas lebih dahulu pada hari Rabu (18/1) di PN Jakarta Barat. Hakim menyatakan melepaskan June Indria dari segala tuntutan hukum.  Hak-hak June juga dipulihkan. Sidang dipimpin oleh hakim Kamaludin selaku ketua majelis hakim serta Praditia Dandindra dan Flowerry Yulidas masing-masing sebagai anggota. Menyusul kemudian, Henry divonis lepas oleh PN Jakbar pada Selasa (24/1). Henry disebut terbukti melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini. (*)

Mahfud Tegaskan Pemerintah akan Kasasi Vonis Lepas Kasus Indosurya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/KSP-Indosurya.jpg" alt="Salah satu pendiri dan mantan Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya (dua kiri) bersama para pengurus KSP Indosurya Cipta menggelar jumpa pers di Grha Surya, Jakarta, Jumat (19/6/2020). ANTARA/Citro Atmoko" width="100%">
<figcaption>Salah satu pendiri dan mantan Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya (dua kiri) bersama para pengurus KSP Indosurya Cipta menggelar jumpa pers di Grha Surya, Jakarta, Jumat (19/6/2020). ANTARA/Citro Atmoko</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan telah mengajukan upaya hukum kasasi atas vonis lepas dua terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan koperasi simpan pinjam (KSP) Indosurya. Vonis lepas itu bertentangan dengan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) terhadap bos Indosurya, Henry Surya yang dituntut pidana 20 tahun penjara. Merespons hal ini, tim kuasa hukum Henry Surya, Soesilo Aribowo menghormati langkah hukum JPU yang mengajukan kasasi atas putusan lepas Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Menurutnya, langkah hukum tersebut merupakan hak jaksa sebagai penegak hukum. "Itu hak mereka, kita hormati itu. Tapi kita berpendapat kalau putusan itu sudah tepat dan faktanya memang seperti itu," kata Soesilo dikonfirmasi, Rabu (1/2). Soesilo meyakini, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai fakta persidangan. Berdasarkan pertimbangan hakim, kata Soesilo, perbuatan Henry Surya bukan merupakan tindak pidana, tapi domain perdata. Dia mengungkapkan, kliennya saat ini tengah melaksanakan rencana perdamaian atau perjanjian pembayaran utang dalam PKPU yang sudah di homologasi atau disahkan pengadilan niaga. Putusan hakim PN Jakarta Barat itu pun diketok secara bulat, tanpa adanya perbedaan pendapat atau dissenting opinion. "Ini putusannya lepas ya, bukan bebas, perbuatannya itu menurut majelis hakim ada, tapi bukan tindak pidana, itu kasus perdata. Seluruh hakim juga setuju, nggak ada dissenting (opinion), jadi memang bukan tindak pidana," tegas Soesilo. Soesilo meluruskan kerugian anggota KSP Indosurya seluruhnya hanya Rp 16 triliun, bukan Rp 106 triliun. Hal itu pun diakui JPU melalui surat tuntutan. "Kerugian anggota itu bukan Rp 106 triliun, tapi Rp 16 triliun. Ini saya meluruskan saja, supaya tidak salah. Kerugian Rp 16 triliun itu sudah dibayar sekitar hampir dari Rp 3 triliun, hampir 20 persen nya melalui skema PKPU," jelasnya. Sebelumnya, pemerintah melalui Kejaksaan Agung (Kegung) memutuskan untuk melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas PN Jakarta Barat terhadap terdakwa Henry Surya dalam kasus penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya. Keputusan itu diambil setelah melakukan rapat koordinasi yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD, dan dihadiri Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana, Kabareskrim Polri Komjen Polisi Agus Adrianto, Deputi 3 KSP bidang Perekonomian Edy Priyono, Jumat (27/1). “Putusan kasus Indosurya membuat Indonesia terkejut Pemerintah dan rakyatnya. Kasus Indosurya sudah dibahas lama dan dinyatakan sebagai perbuatan hukum yang sempurna sebagai pelanggaran pidana baik oleh Kepolisian, Kejaksaan Agung dan PPATK tetapi dinyatakan bebas oleh pengadilan,” ucap Mahfud. Mahfud menegaskan, pidana yang dilakukan terdakwa sudah jelas, yakni melanggar Pasal 46 UU Perbankan, karena menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin, padahal bukan Bank. Jika alasannya adalah mengatasnamakan koperasi, 23 ribu orang yang menyimpan dana di KSP tersebut bukan anggota koperasi. “Kita tidak boleh kalah untuk menegakkan hukum dan kebenaran. Pemerintah, Kejaksaan Agung akan kasasi. Kami juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delicti dan locus delictinya, karena korbannya masih banyak. Kita tidak boleh kalah untuk mendidik bangsa ini berpikir secara jernih dalam penegakan hukum,” tegas Mahfud. Mahfud menuturkan, Pemerintah akan segera melaksanakan putusan PKPU mengambil asset milik KSP Indosurya untuk dibagi kepada anggota. Mahfud lantas menyinggung revisi UU Perkoperasian yang sudah mendesak dilakukan. Oleh karena itu, Pemerintah akan memohon pengertian DPR untuk mempercepat revisi UU koperasi, sebab sangat banyak penipuan berkedok koperasi saat ini. Diharapkan semua penipuan berkedok koperasi bisa diakhiri dan ditangkap. “Masyarakat saya minta hati-hati agar tidak sembarangan menyimpan uang, pilih usaha yang resmi dan legal,” pungkas Mahfud.

Bos Indosurya Hormati Kejaksaan Agung yang Ajukan Kasasi ke MA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/demokrat-omong-kosong-perkuat-kpk-kalau-kasus-novel-tak-selesai_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Demokrat Benny K Harman menilai pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah gagal untuk mengungkap dalang penyiraman penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com-Anggota Komisi III DPR RI Benny Kabur Harman mengkritik vonis bebas terhadap bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Benny mendorong, Komisi Yudisial (KY) untuk mencermati putusan hakim yang melepaskan kedua terdakwa itu.  "Parah hukum di negeri ini. Menurut saya, kuat dugaan majelis hakim yang menangani perkara ini sudah “masuk angina” mengingat jumlah dana yang digelapkan begitu fantastis hingga triliunan," kata Benny kepada wartawan, Kamis (26/1).  Politikus Partai Demokrat itu menyebut, banyak kasus penggelapan dana oleh sebuah lembaga keuangan yang berujung pada kekecewaan nasabah. Menurutnya, hukum lebih melindungi pemilik modal daripada nasabah.  "Sudah banyak kasus serupa ini yang berujung pada kekecewaan nasabah. Hukum lebih melindungi pemilik modal daripada nasabah," papar Benny.  Oleh karena itu, Benny mendorong KY memeriksa putusan hakim dalam perkara tersebut. Menurutnya, jika ada kejanggalan maka patut diduga dalam kasus tersebut ada intervensi kekuatan luar baik uang pun kekuasaan.  "Eksaminasi bisa segera dilakukan. KY sebaiknya jangan diam, tunjukkan bahwa negara hadir, negara melindungi yang lemah, negara menghadirkan keadilan untuk warganya," tegas Benny.  Sebelumnya, Terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Vonis lepas itu diketok, karena majelis hakim menggap, perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan perdata.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Ketua Majelis Hakim Syafrudin Ainor membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).  Hakim membebaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.  "Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ucap hakim. "Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan," pinta hakim.  Henry Surya tidak terbukti melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Vonis itu bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar subsider satu tahun kurungan.  "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," ujar Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama satu tahun kurungan," sambungnya. Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para KSP Indosurya yang menjadi korban sebesar Rp 16.017.770.712.843. (*)  &nbsp;

Anggota Komisi III DPR Dorong KY Cermati Putusan Hakim Kasus Indosurya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Sidang-Bos-Indosurya-IST.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Hakim menilai, Henry Surya melakukan perbuatan perdata dari kasus yang menjeratnya.  Menanggapi vonis tersebut, Henry melalui penasihat hukumnya Soesilo Aribowo berkomitmen untuk mengembalikan hak para anggota melalui skema penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). "Pembayaran akan tetap dilakukan, ketika Pak Henry Surya nanti keluar dan mudah-mudahan bisa berdiri tegak lagi, itu akan diselesaikan sebagaimana skema homologasi," kata Soesilo kepada wartawan, Selasa (24/1).  Hakim memvonis lepas Henry Surya karena dinilai, perkara yang menjerat kliennya bukan ranah pidana. Menurut Soesilo, tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) tidak terbukti dalam proses persidangan.  "Tuntutan JPU UU Perbankan itu, tapi pembuktiannya gagal sehingga terdakwa ini terbebas dari UU Perbankan itu," ucap Soesilo.  Berdasarkan pertimbangan hakim, lanjut Soesilo, perkara yang menjerat kliennya merupakan ranah perdata. Karena terdapat putusan homologasi PKPU yang masih berlaku dan mengikat.  Selain itu, adanya pengakuan utang dan telah dilakukan pembayaran sebesar Rp 3 triliun dari total seluruhnya Rp 16 triliun. Meski demikian, penasihat hukum Henry Surya masih pikir-pikir menanggapi putusan hakim tersebut.  "Jadi ada perbuatannya, tetapi itu bukan perbuatan pidana, karena satu ini bukan perbankan, ini koperasi. Kedua, ini pengumpulan dana bukan dari masyarakat, tapi dari anggota," tegas Soesilo.  Sebelumnya, Terdakwa Henry Surya divonis lepas dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan. Vonis lepas ini, karena perbuatan yang dilakukan Henry Surya bukan ranah pidana, melainkan perdata.  "Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Ketua Majelis Hakim Syafrudin Ainor membacakan amar putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (24/1).  Hakim melepaskan Henry Surya dari segala tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya. Hakim juga memerintahkan agar Henry segera dikeluarkan dari rumah tahanan (rutan) setelah putusan berkekuatan hukum tetap.  "Membebaskan terdakwa Henry Surya oleh karena itu dari segala tuntutan hukum yang sebelumnya didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pertama dan kedua pertama," ucap hakim.  "Memerintahkan agar terdakwa Henry Surya segera dikeluarkan dari Rutan Salemba Cabang Kejagung setelah putusan ini dibacakan," pinta hakim.  Henry Surya tidak terbukti melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.  Vonis ini bertentangan dari tuntutan JPU yang menuntut agar Henry Surya dituntut dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 200 miliar subsider satu tahun kurungan.  "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," ujar Jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama satu tahun kurungan," sambungnya.  Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya telah menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para KSP Indosurya yang menjadi korban sebesar Rp 16.017.770.712.843.

Divonis Lepas, Bos Indosurya Komitmen Kembalikan Hak Anggota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200619_215034.jpg" alt="Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya mengakui dirinya merasakan penderitaan para anggota KSP yang mengalami kerugian karena kasus gagal bayar. Dia memastikan, tidak akan menutup mata sehingga berkomitmen untuk mengembalikan hak para anggota.  "Sebagaimana komitmen saya sejak awal, saya tidak akan menutup mata terhadap kerugian-kerugian yang dialami oleh para anggota KSP Indosurya Inti/Cipta dan dengan penuh itikad baik, Saya melalui PT Sun International Capital akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami oleh anggota KSP Indosurya Inti/Cipta," kata Henry Surya membacakan nota pembelaan (pleidoi) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (11/1).  Henry menegaskan, komitmennya tersebut dilakukan melalui skema penyelesaian hutang yang telah dituangkan dalam Putusan Homologasi/Perdamaian Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.  Henry menyebut, niat untuk membayar utang itu juga sebagai iktikad baik untuk menjaga reputasinya dan keluarganya sebagai pebisnis. Dia memastikan, akan bertanggung jawab menyelesaikan kerugian para korban.  "Jika saya diberikan kesempatan oleh para korban, saya akan berusaha dan optimis untuk menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kerugian para korban. Bukankah tujuan dari persidangan ini adalah untuk meminimalisir kerugian-kerugian yang dialami oleh para korban?" ungkap Henry Surya.  Henry mengatakan, dirinya telah melakukan pembayaran utang sebesar Rp 2,7 triliun lewat mekanisme penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Dia menyesal, upaya itu terhambat karena dirinya tengah ditahan atas perkara ini.  "Karena niat baik dan iktikad baik dari saya untuk menyelesaikan permasalahan gagal bayar selama dua tahun, saya tidak kabur dan sudah membayarkan melalui mekanisme PKPU dan asset settlement dengan nilai Rp 2,7 triliun ini adalah fakta dan nyata," papar Henry.  Sementara itu, penasihat hukum Henry Surya, Soesilo Aribowo menjelaskan latar belakang terjadinya gagal bayar KSP Indosurya. Dia menyebut hal itu terjadi akibat krisis keuangan global pada 2018-2019.  "Kendala Kospin Indosurya Cipta dalam membayar imbal jasa dan melakukan pencairan kepada pemegang sertifikat simpanan berjangka, terjadi karena dampak krisis sektor finansial atau keuangan global pada 2018 hingga 2019, diperparah wabah pandemi Covid-19 yang telah merebak sejak awal tahun 2020 sampai sekarang, hingga dunia usaha mengalami kelesuan," papar Soesilo.  Terkait gagal bayar, Soesilo menyatakan Henry Surya menunjukkan iktikad baik. Hal tersebut tercermin dari penyelesaian pengembalian dana simpanan berjangka anggota KSP Indosurya.  "Terkait gagal bayar a quo, sesungguhnya terdakwa Henry Surya telah menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan pengembalian dana simpanan berjangka anggota, melalui Putusan PKPU Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN.Niaga.Jkt.Pst," tegas Soesilo.  Sebelumnya, jaksa penuntut umuk (JPU) menuntut Henry Surya dipidana penjara selama 20 tahun dan denda senilai Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 1 tahun kurungan. Henry Surya diyakini jaksa melakukan penipuan dan penggelapan uang.  "Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia," ucap jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rabu (4/1).  "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp 200 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 1 tahun kurungan," sambungnya.  Jaksa meyakini, perbuatan Henry Surya menimbulkan kerugian ekonomi terhadap para korban sebesar Rp 16 triliun. Henry dituntut melanggar Pasal 46 ayat 1 UU RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Bacakan Pleidoi, Bos Indosurya Komitmen Kembalikan Hak Anggota

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Ilustrasi-pencucian-uang.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengacara dari Bos Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Henry Surya, Soesilo Aribowo menyatakan, kliennya berkomitmen untuk mengembalikan hak para anggota KSP Indosurya. Menurut Soesilo, pengembalian hak para anggota bisa melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembyaran Utang (PKPU).  "Pak Henry memang berkomitmen untuk mengembalikan hak anggota," kata Soesilo kepada wartawan, Senin (5/12).  Soesilo menuturkan, mekanisme pengembalian dengan mempidanakan kliennya maka pengembalian hak anggota justru jadi terhambat. Karena itu, cara PKPU akan lebih efektif mengembalikan hak para anggota KSP Indosurya.  "Cuma mekanismenya jangan justru dipidana, tapi melalui PKPU yang memang sudah ada putusannya, cara itu menurut saya jauh lebih efektif," papar Soesilo.  Soesilo menyatakan, kliennya selaku Bos KSP Indosurya sudah menjalani mekanisme PKPU. Bahkan, sebagian hak para anggotanya sudah terbayarkan.  "KSP Indosurya sudah menjalankan PKPU dan sebagian hak anggota sudah diselesaikan," klaim Soesilo.  Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menetapkan homologasi sebagai penyelesaian kesepakatan. Putusan Homologasi/Perdamaian Nomor. 66/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tertanggal 17 Juli 2020 menegaskan, secara hukum perdamaian antara KSP Indosurya Cipta dan seluruh Kreditor (baik yang ikut dalam Proses PKPU atau tidak) telah mengikat (Vide Pasal 286 UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).  Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga petinggi KSP Indosurya sebagai tersangka. Mereka yakni, Ketua KSP Indosurya Cipta Henry Surya, Direktur Keuangan KSP Indosurya Cipta June Indria, dan Direktur Operasional KSP Indosurya Cipta, Suwito Ayub.  Ketiganya disangkakan dengan dugaan tindak pidana Perbankan dan atau tindak pidana penggelapan dan atau tindak pidana penipuan/perbuatan curang dan tindak pidana pencucian uang.  KSP Indosurya diduga menghimpun dana secara ilegal dengan menggunakan badan hukum Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Inti/Cipta yang dilakukan sejak November 2012 sampai dengan Februari 2020.  Perhimpunan dana ini memiliki bentuk simpanan berjangka dengan memberikan bunga 8-11 persen. Kegiatan tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia tanpa dilandasi izin usaha dari OJK.  Ketiganya dijerat dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP dan Pasal 3 dan atau Pasal 4. Serta, Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bos Indosurya Klaim Komitmen Kembalikan Aset Anggotanya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/PSX_20200619_215034.jpg" alt="Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury" width="100%">
<figcaption>Suasana sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dihadiri ratusan nasabah dengan agenda proses verifikasi piutang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, Jumat,( 19/6). Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta atau Indosury</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini, Bareskrim Polri sudah memenuhi kaidah hukum yang berlaku serta profesional dalam menangangi kasus dugaan penipuan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya. Meski masa penahanan dua tersangka kasus Indosurya berinisial HS dan JI telah habis, proses hukum harus tetap berjalan.  "Apa yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap kasus ini, secara prosedural telah memenuhi kaidah hukum yang berlaku," kata anggota Kompolnas Muhammad Dawam kepada wartawan, Minggu (26/6).  Dia menjelaskan, jika penahanan telah habis selama 120 hari, maka hak hukum tersangka juga harus dipenuhi, yakni dikeluarkan dari tahanan. Namun tidak berarti status hukumnya lepas.  "Meski demikian tidak berarti sudah bebas dari statusnya sebagai tersangka. Sebab, pengadilan lah yang memiliki kewenangan mengadili status seseorang termasuk status tersangka divonis bebas atau dikenakan pidana," tegas Dawam.  Dawam mendorong Bareskrim terus bersikap profesional dalam menangani kasus ini hingga tuntas. Sebab penanganan kasus tersebut belum naik ke tahap pengadilan. "Kami berharap dilakukan secara profesional dan mandiri sehingga makin menumbuhkan kepercayaan publik secara lebih luas," tegas Dawam.  Sebelumnya, dua tersangka kasus koperasi Indosurya keluar dari rutan karena masa tahanannya telah habis. Berkas perkara mereka juga telah dilimpahkan penyidik Dittipideksus Bareskrim ke Kejaksaan Agung (Kejagung).  "Iya (tersangka bebas). Masa tahanannya habis selama 120 hari," kata Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Whisnu Hermawan, Sabtu (25/6).  Meski demikian, Whisnu menegaskan bahwa perkara ini tetap berlanjut. Adapun ketiga tersangka itu adalah Henry Surya selaku Ketua KSP Indosurya; Manajer Direktur Koperasi Suwito Ayub (DPO) dan Head Admin, June Indria.  Bareskrim Polri telah menahan dua petinggi KSP Indosurya yang menjadi tersangka dalam kasus penipuan ini. Sedangkan satu orang petinggi KSP Indosurya lainnya, yakni Suwito Ayub berstatus DPO atau buron.  Whisnu mengatakan berkas perkara kasus ini belum dikembalikan ke penyidik. Dia menduga ada kendala di pihak Jaksa.  "Berkas perkaranya belum dibalikkan dari jaksa ke Polri. Penyidik Polri tidak ada kendala, mungkin kendalanya ada di jaksa," pungkasnya.

2 Tersangka Kasus Indosurya Keluar dari Tahanan, Ini Kata Kompolnas

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Indosurya

Berita Terkini