<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/kimia-farma.jpg" alt="KOLABORASI: Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk David Utama (tiga dari kanan) dan Plt Direktur Utama IHC Drg Mira Dyah Wahyuni MARS (dua dari kiri) melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk sinergi layanan klinik kesehatan di Kantor Pusat PT Kimia Fa" width="100%">
<figcaption>KOLABORASI: Direktur Utama PT Kimia Farma Tbk David Utama (tiga dari kanan) dan Plt Direktur Utama IHC Drg Mira Dyah Wahyuni MARS (dua dari kiri) melakukan penandatanganan nota kesepahaman untuk sinergi layanan klinik kesehatan di Kantor Pusat PT Kimia Fa</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indonesia Investment Authority (INA) dan Silk Road Fund (SRF) mengumumkan penyelesaian transaksi investasi pada perusahaan BUMN PT Kimia Farma Tbk (KAEF) dan PT Kimia Farma Apotek (KFA) sebagai investasi pertama kedua pihak di industri kesehatan Indonesia.  "Lewat penyelesaian transaksi investasi ini, INA dan SRF kini resmi menjadi investor strategis KAEF dan KFA dengan mengambil bagian atas penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) KAEF, dan mengambil bagian 40% saham pada anak perusahaannya, KFA," ujar Ridha Wirakusumah, selaku Ketua Dewan Direktur INA dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/2).  Melalui portofolio layanan KFA yang beragam yang mencakup lebih dari 1.200 apotek, 450 klinik dan laboratorium, INA siap mendukung pertumbuhan kedua perusahaan ini untuk terus tumbuh ke depannya.  Diungkapkan, visi INA adalah mendukung layanan kesehatan di Indonesia sejalan dengan prioritas pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.  Sebelumnya pada acara B20 Summit bulan November lalu, Ridha Wirakusumah, selaku Ketua Dewan Direktur INA; beserta Chairwoman of The Board of Directors SRF, Zhu Jun; Direktur Utama PT Bio Farma (Persero), Honesti Basyir; Direktur Utama KAEF, David Utama; dan Direktur Utama KFA, Nurtjahjo Walujo Wibowo telah menandatangani Perjanjian Pengambilan dan Pembelian Saham Bersyarat (Conditional Share Subscription and Purchase Agreement) dan dokumen-dokumen transaksi lainnya.  "Kesepakatan transformatif ini sejalan dengan tujuan kami untuk mencapai tingkat pelayanan dan kualitas kesehatan kelas dunia. Pengembangan sistem Cakupan Kesehatan Universal telah memajukan hampir semua aspek rantai nilai industri layanan kesehatan di Indonesia, dan kami ingin menjadi pemain aktif dalam ekosistem tersebut," tambah Ridha lebih lanjut.  Dirut Kimia Farma David Utama optimistis masuknya INA dan SRF sebagai investor startegis akan meningkatkan performa Kimia Farma Group ke depannya. "Ini akan mendukung pengembangan Kimia Farma Group ke depannya," katanya.  Perjanjian ini merupakan bentuk lebih lanjut dari kemitraan yang lebih luas, dan kerja sama jangka panjang antara SRF dan INA. Sebelumnya, pada bulan Juni 2022, INA dan SRF menandatangani Kerangka Kerja Sama Investasi (Investment Framework Agreement) untuk memfasilitasi kerja sama investasi keduanya di Indonesia, guna meningkatkan kerja sama ekonomi antara Republik Rakyat Tiongkok dan Indonesia.

INA dan SRF Umumkan Penyelesaian Transaksi Investasi di Kimia Farma

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/gedung-biofarma.jpg" alt="Gedung Kantor Pusat PT Bio Farma (Persero) di Bandung Jawa Barat. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Gedung Kantor Pusat PT Bio Farma (Persero) di Bandung Jawa Barat. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com — BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero) (“Bio Farma”), PT Kimia Farma Tbk (“KAEF”), dan PT Kimia Farma Apotek (“KFA”) menandatangani kerja sama strategis dengan Indonesia Investment Authority (“INA”) dan didukung oleh Silk Road Fund (“SRF”) pada 13 November 2022 di Hotel Indigo Seminyak, Bali. Penandatanganan itu disaksikan oleh Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury dan Komisaris Utama Bio Farma, Tanri Abeng.  Para pihak yang menyepakati kerja sama itu adalah Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir, Direktur Utama Kimia Farma David Utama, Direktur Utama KFA Nurtjahjo Walujo Wibowo, Chairwoman of the Board of Directors SRF Zhu Jun, serta Chief Executive Officer Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah.  Pahala Mansury mengatakan, kerja sama ini bentuk upaya konkret dari Kementerian BUMN khususnya holding farmasi untuk bisa mengembangkan sektor kesehatan. "Indonesia setelah melewati pandemi, tantangannya adalah bagaimana sektor kesehatan ini bisa diakses dan dijangkau, masyarakat. Tentunya, juga kerjasama ini mendorong kita lebih mandiri," kata Pahala.  Pahala tidak memungkiri, Indonesia dalam bidang healthcare masih didominasi produk impor. Dengan kerjasama ini, Pahala berharap, Kimia Farma dan Kimia Farma Apotek tidak hanya dapat melakukan distribusi produk namun juga dapat mengembangkan dan riset produk secara mandiri.  "Yang terpenting adalah meningkatkan kualitas pelayanan healthcare untuk masyarakat di Indonesia yang lebih baik," ujarnya.  Pahala menuturkan, selain mengenai energi transisi dan digitalisasi untuk pertumbuhan, di G20 dibahas pula mengenai bagaimana membangun sistem healthcare yang lebih baik ke depannya. "Utamanya, kita harus belajar banyak dari Pandemi Covid-19," ujarnya lagi.  Untuk diketahui, Investasi dari INA akan digunakan untuk pengembangan bisnis Kimia Farma dan Kimia Farma Apotek. Hingga triwulan 2 tahun 2022, ekonomi Indonesia mampu tumbuh impresif sebesar 5,44 persen year on year kendati menghadapi tekanan inflasi global dan ancaman resesi. Kondisi positif tersebut turut mendorong pertumbuhan industri healthcare sebesar 6,45 persen hingga Juni 2022.  Komitmen Biofarma sebagai salah satu BUMN farmasi adalah bisa mengembangkan produk serta meningkatkan layanan kesehatan yang terintegrasi di Indonesia melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Biofarma akan mendorong industri healthcare nasional naik kelas menuju kualitas dan standar internasional.  Untuk itu penandatangan kerjasama strategis ini menjadi langkah penting dalam rangka memperkuat permodalan Perseroan dan mendukung ekspansi anak perusahaan ke tingkat selanjutnya. Total investasi yang digelontorkan oleh INA dengan dukungan SRF sekitar Rp 1.86 Triliun untuk 40 persen kepemilikan di KFA.  Hal ini tergantung kepada closing account mechanics berdasarkan laporan keuangan pada saat Completion. Investasi ini akan digunakan untuk mendanai ekspansi bisnis strategis KFA, kebutuhan modal kerja serta inisiatif untuk lebih meningkatkan efisiensi operasional.  Kedua investor juga akan berpartisipasi dalam rencana transaksi Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 14 Oktober 2022 di Jakarta. KAEF akan mendapatkan dana untuk mendukung modal kerja dalam rangka ekspansi Perusahaan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia.  Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir, menyampaikan bahwa kerja sama investasi ini menjadi landasan bagi grup Biofarma dalam meningkatkan kontribusi lebih besar lagi terhadap kemajuan industri healthcare Indonesia. “Kami percaya bahwa dengan peningkatan kelas industri healthcare maka berdampak positif pula terhadap tingkat kesehatan masyarakat di Indonesia,” jelasnya.  “Masuknya investor akan membuka peluang pasar, meningkatkan performa operasional serta kualitas layanan pada ritel dan layanan kesehatan. Selain itu, kolaborasi tersebut juga dapat meningkatkan struktur permodalan Perseroan sehingga mampu melakukan pengembangan usaha,” ujar Direktur Utama Kimia Farma, David Utama.  Sementara itu Chairwoman of the Board of Directors SRF, Zhu Jun, menuturkan, dengan dukungan Pemerintah Indonesia yang kuat dan upaya bersama INA, SRF berharap dapat bekerja sama dengan manajemen Kimia Farma dan KFA dalam fase pengembangan perusahaan selanjutnya.  Adapun Chief Executive Officer Indonesia Investment Authority (INA), Ridha Wirakusumah, menggarisbawahi, Kimia Farma Group merupakan perusahaan yang secara mumpuni memiliki kapasitas dari hulu ke hilir di seluruh rantai nilai sektor farmasi, dengan lebih dari 1.100 outlet, 400 klinik, dan 70 laboratorium diagnostik.  “Kami percaya kerjasama dengan SRF yang dituangkan dalam perjanjian ini akan mendukung ekspansi perusahaan guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia yang kurang terlayani,” tandasnya.  Sesuai dengan mandatnya, INA berperan untuk menarik investor, baik domestik maupun internasional, untuk mendukung pengembangan bisnis kesehatan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif, keterlibatan SRF dan INA mendukung perwujudan kemakmuran jangka panjang bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dorong Industri Healthcare Indonesia Naik Kelas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/1803-2021-Tolo-Sumatera-Ruas-Bangkinang-Pekanbaru.jpeg" alt="Penyelesaian fisik Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Pekanbaru–Bangkinang, tinggal menunggu status pembebasan izin lahan kawasan yang tersisa. Humas Pemrov Riau/Antara" width="100%">
<figcaption>Penyelesaian fisik Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Pekanbaru–Bangkinang, tinggal menunggu status pembebasan izin lahan kawasan yang tersisa. Humas Pemrov Riau/Antara</figcaption>
</figure><h3>INA Gandeng Hutama Karya dan Waskita Toll Road</h3> JawaPos.com - Lembaga Pengelola Investasi atau Indonesia Investment Authority (INA) menandatangani dua perjanjian investasi jalan tol senilai Rp 39 triliun dengan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Toll Road. Dua investasi itu ditujukan untuk membangun tol di Pulau Sumatera dan Jawa.  Presiden Joko Widodo menuturkan, yang dilakukan INA merupakan sebuah alternatif skema pembiayaan baru. Hal itu juga diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dari investor domestik maupun asing dalam pengelolaan keuangan melalui INA. ”Sudah ditandatangani tadi, nilainya kurang lebih Rp 39 triliun,’’ kata Jokowi kemarin (14/4).  Jokowi juga menegaskan betapa pentingnya pembangunan infrastruktur. Tujuannya, meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain.  Sebelumnya, kata presiden, Indonesia hanya mampu membangun 780 kilometer jalan tol dalam waktu 40 tahun. Mulai 2014, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol, baik trans-Jawa maupun trans-Sumatera serta beberapa di Kalimantan dan Sulawesi. ”Yang dibangun tujuh tahun ini 1.900 kilometer. Yang sebelumnya 40 tahun 780 kilometer,’’ ungkapnya.  Menurut Jokowi, kecepatan pembangunan itu melihat adanya alternatif pembiayaan. Sebelumnya, pembangunan infrastruktur selalu terkendala pembiayaan. Misalnya, bergantung pada APBN atau keuangan BUMN.  Kerja sama investasi INA dengan Hutama Karya dan Waskita Karya mencakup investasi pada proyek jalan tol trans-Sumatera dan trans-Jawa. Jokowi senang dengan kerja sama tersebut. Mengingat, kebutuhan anggaran untuk merampungkan jalan tol trans-Sumatera dari Lampung sampai Aceh sejauh 2.900 kilometer sangat besar.  Kepala negara memandang bahwa kombinasi investasi tol trans-Jawa dan trans-Sumatera bisa diterima secara bisnis oleh INA. Diharapkan, skema dan model pembiayaan serupa terus dikembangkan sehingga kepercayaan investor akan tumbuh. Makin banyak pula investor yang berinvestasi lewat INA.  Menkeu Sri Mulyani Indrawati menuturkan, perjanjian itu terbilang penting. Pemerintah tidak hanya mengandalkan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membiayai pembangunan infrastruktur karena Indonesia telah memiliki INA.  INA bertugas menghubungkan investor dengan pemilik asset, yaitu BUMN. Selain itu, lanjut Menkeu, pembangunan infrastruktur tetap bisa dibiayai dengan fresh money. Tidak melalui APBN langsung, tetapi melalui INA. Apalagi, INA dimungkinkan untuk bekerja sama dengan investor dari berbagai negara.

Dua BUMN Investasi Jalan Tol Rp 39 Triliun di Jawa-Sumatera

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/PERTAMINA19.jpg" alt="Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Ketua Dewan Direksi Indonesia Investment Authority Ridha Wirakusumah melakukan Penandatanganan Non-Disclosure Agreement PT Pertamina Persero - Indonesia Invesment Authority (INA), pada Rabu (16/5) di Kantor Pus" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan Ketua Dewan Direksi Indonesia Investment Authority Ridha Wirakusumah melakukan Penandatanganan Non-Disclosure Agreement PT Pertamina Persero - Indonesia Invesment Authority (INA), pada Rabu (16/5) di Kantor Pus</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pertamina (Persero) dan Indonesia Investment Authority (INA) menjajaki potensi kemitraan strategis investasi pada sektor energi termasuk energi terbarukan yang dijalankan Pertamina untuk mewujudkan ketahanan energi dan menggerakkan ekonomi nasional.  Sepanjang tahun 2020-2024, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor energi sedang menjalankan 14 Proyek Strategis Nasional dan 300 proyek investasi lainnya di sektor hulu, hilir dan energi bersih terbarukan dengan total anggaran mencapai USD 92 miliar, yang pendanaannya berasal dari internal maupun eksternal. Selain itu, terdapat beberapa rencana proyek strategis Pertamina dalam rangka unlock value untuk mengoptimalisasi nilai Pertamina Group.  Sebagian proyek-proyek tersebut berpeluang untuk mendapatkan pendanaan dari INA. Karenanya, dalam rangka mengeksplorasi lebih detail potensi kerjasama tersebut, Pertamina dan INA menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (Non-disclosure agreement-NDA). Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah, Rabu 19 Mei 2021.  Pjs Senior Vice President Corporate Communications &amp; Investor Relations, Fajriyah Usman mengatakan investasi yang dilakukan Pertamina bertujuan untuk meningkatkan produksi dan cadangan migas, sehingga akan berdampak pada pengurangan impor minyak nasional dan mendukung visi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional yang disesuaikan dengan grand strategy energi nasional ke depan.  Komitmen Pertamina, ungkap Fajriyah, meskipun dalam kondisi pandemi, seluruh aktivitas operasional tetap berjalan, mengingat ekosistem Pertamina sangat besar, ada 1,2 juta tenaga kerja. Oleh karenanya, motor penggerak ini tidak boleh terhenti, untuk mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional.  “Keseluruhan investasi Pertamina, terbuka untuk kerjasama dengan INA. Kami menyambut baik peluang ini agar bisa terlaksana dan berdampak positif bagi semua pihak,” ujar Fajriyah.  Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Direktur INA Ridha Wirakusumah mengapresiasi kerjasama yang akan dilakukan INA dan Pertamina. Menurutnya, melalui kerjasama ini, INA akan bekerja keras untuk membangun partnership yang saling menguntungkan, secara bersama sama dengan Pertamina, untuk masa depan energi nasional.  “Pertamina merupakan perusahaan besar dan sangat strategis, sehingga kami ingin sekali untuk bisa berperan serta dan berkontribusi agar proyek-proyek strategis yang sedang dijalankan Pertamina jauh lebih sukses karena dampak positifnya terhadap Negara luar biasa,” ucap Ridha.

Pertamina-INA Jajaki Kerjasama Investasi Sektor Energi