<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/12/PABRIK-OBAT-963069938.jpg" alt="Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia, mengunjungi pabrik dan fasilitas produksi Indofarma di Cibitung, Cikarang Barat. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia, mengunjungi pabrik dan fasilitas produksi Indofarma di Cibitung, Cikarang Barat. (Istimewa).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Kesehatan terus memantau ketersediaan obat untuk memenuhi kebutuhan nasional. Guna memperkuat peran strategis dalam penyediaan obat di Indonesia, Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Lucia Rizka Andalusia, mengunjungi pabrik dan fasilitas produksi Indofarma di Cibitung, Cikarang Barat.</p> <p>Kunjungan Dirjen Farmasi dan Alat Kesehatan serta Direktur Produksi dan Distribusi Farmasi Kemenkes RI, Dita Novianti Sugandi Argadiredja.diterima Direktur Utama Indofarma, Sahat Sihombing, Direktur Operasional Indofarma, Andi Prazos, Direktur Sales Bio Farma, Kamelia Faisal, Direktur Produksi &amp; Supply Chain Bio Farma, Sri Harsi Teteki.</p> <p>&ldquo;Indofarma siap menjadi bagian penting dalam pencapaian ketahanan kesehatan nasional melalui kualitas dan ketersediaan produk &ndash; produk farmasi. Kunjungan pabrik ini dilaksanakan guna memastikan supply produk Indofarma dalam mendukung program - program Kemenkes RI, &ldquo; ujar Sahat Sihombing, Direktur Utama PT Indofarma Tbk, saat mendampingi Dirjen Farmalkes Kementerian Kesehatan RI dalam mengunjungi beberapa fasilitas produksi Indofarma.</p> <p>PT Indofarma selaku bagian dari holding BUMN Farmasi yang telah berdiri dari tahun 1918, dengan kapasitas produksi yang besar, telah menjadi mitra penting Kementerian Kesehatan dalam penyediaan obat-obatan, terutama untuk kebutuhan pengobatan pada fasilitas layanan kesehatan milik pemerintah. Komitmen ini terus dijaga melalui berbagai inisiatif dan kolaborasi lintas sektor.</p> <p>Dalam kunjungannya, Dirjen Farmalkes Kementerian Kesehatan RI juga memberikan arahan serta diskusi terkait peningkatan kontribusi Indofarma dalam ekosistem kesehatan masyarakat.</p> <p>Fasilitas produksi Indofarma di Cibitung, Cikarang Barat, memiliki kapasitas produksi yang mampu memproduksi berbagai sediaan farmasi, mulai dari Solid, Liquid, Semi Solid, Steril, hingga Herbal dan Natural Extract dengan kapasitas produksi yang besar, hingga 3 M unit per tahun. Hal ini menjadi potensi besar bagi Indofarma dalam mendukung kemandirian industri farmasi nasional.</p> <p>&nbsp;</p>

 

PT Indofarma selaku bagian dari holding BUMN Farmasi telah menjadi mitra penting Kementerian Kesehatan dalam penyediaan obat-obatan.

Dirjen Farmalkes Kemenkes Kunjungi Pabrik Indofarma Pastikan Ketersediaan Pasokan Obat-obatan

<div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/12/14/INDOFARMA-1-1189284052.jpg" alt="PT Indofarma Tbk (INAF) menyampaikan persetujuan pemegang saham terkait penjualan aset sebesar 50%/(Foto: Dimas Choirul Jawapos.com)." width="100%">
<figcaption>PT Indofarma Tbk (INAF) menyampaikan persetujuan pemegang saham terkait penjualan aset sebesar 50%/(Foto: Dimas Choirul Jawapos.com).</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> PT Indofarma Tbk (INAF) menyampaikan persetujuan pemegang saham terkait penjualan aset sebesar 50%. Penjualan itu disetujui setelah pemegang saham melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis (12/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Corporate Secretary PT Indofarma, Hilda Yani mengatakan, dalam RUPSLB disetujui dua hal. Pertama, menyetujui pengalihan aset perseroan melalui penjualan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam bentuk aset non jaminan dan aset jaminan non produksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Keputusan yang kedua adalah memberikan kewenangan kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjualan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan tersebut dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal dan perjanjian dengan pihak ketiga," kata Hilda saat public expose, Jumat (13/12).</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015420391/ketua-dpr-puan-maharani-tegaskan-perkantoran-wajib-sediakan-daycare-amanat-uu-kia">Ketua DPR Puan Maharani Tegaskan Perkantoran Wajib Sediakan Daycare Amanat UU KIA</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Berdasarkan putusan homologasi nomor 74/PDT.SUS PKPU/2024/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 15 Agustus 2024, aset non jaminan yang dijual berupa 18 Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang berada di 10 titik lokasi dan aset jaminan non produksi berupa satu titik lokasi di Jakarta.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Hilda menambahkan,&nbsp; penjualan aset 50% itu nantinya untuk memenuhi komitmen perusahaan setelah berlakunya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bahwa setelah tanggal efektif berlakunya putusan PKPU, perseroan akan menyelesaikan pembayaran kewajiban dan utang kepada: satu untuk biaya rightsizing karyawan, kemudian kedua modal kerja, dan ketiga pembayaran kreditur," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/otomotif/015420167/nama-besar-di-kelas-suv-ini-perbandingan-mazda-cx-5-elite-dengan-hyundai-tucson-gls-gasoline">Nama Besar di Kelas SUV, Ini Perbandingan Mazda CX 5 Elite dengan Hyundai Tucson GLS Gasoline</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebagai informasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar Perseroan yang mengatur perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (RUPS).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

RUPSLB menyetujui pengalihan aset perseroan melalui penjualan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan.

Gelar Public Expose, PT Indofarma Jual 50 Persen Aset untuk Bayar Utang

<p></p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/dugaan-korupsi-drainase-bpkp-riau-nyatakan-ada-kerugian-negara_m_226461.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Mantan Head of Finance PT Indofarma Global Medika (IGM) yang merupakan anak usaha dari PT Indofarma Tbk, CSY berencana melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">CSY sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan Anak Perusahaan Tahun 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami sedang mempersiapkan langkah hukum, mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," kata kuasa hukum CSY, Hendrikus Hali Atagoran kepada wartawan, Senin (23/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/music-movie/015118036/lirik-lagu-nia-anak-surga-lantunan-caca-da5-angkat-kisah-pilu-penjual-gorengan-yang-berakhir-naas">Lirik Lagu Nia Anak Surga Lantunan Caca DA5, Angkat Kisah Pilu Penjual Gorengan yang Berakhir Naas</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hendrik menjelaskan, status tersangka dan penahanan CSY, tidak hanya terpaku pada objek apa yang diatur dalam KUHAP. Hal itu salah satu poin yang akan diajukan praperadilan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Yang kita persoalkan adalah tidak didampinginya saksi saat diperiksa penyidik, saat BAP sebagai saksi, hingga terjadi penetapan tersangka dan langsung dilakukan penahanan," ucap Hendrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Setelah dilakukan penahanan, CSY juga tidak diperbolehkan dijenguk dan oleh petugas dikatakan karena adanya perintah atau instruksi dari atasan. Menurutnya, CSY baru boleh dijenguk setelah habis masa isolasi selama sepekan ke depan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015118026/genjot-dukungan-pramono-rano-karno-segera-masuki-basis-pendukung-rk">Genjot Dukungan, Pramono-Rano Karno Segera Masuki Basis Pendukung RK</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hendrik, instruksi dari atasan itu sangat jelas tidak diatur dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan melanggar hak-hak dari seseorang walaupun statusnya sebagai tersangka.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, penerapan pasal dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dipertanyakan. Apalagi, patut diduga ada ketidakakuratan dalam penerapan pasal yang bisa jadi masuk dalam kasus perdata, namun dimasukkan dalam kasus tindak pidana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ketiga, klien kami hanya head manager keuangan yang tidak punya kewenangan kebijakan dalam mengambil keputusan, semua keputusan ditangan pimpinannya," tegas Hendrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Menurut Hendrik, CSY justru merupakan pihak yang mendorong pentingnya dilakukan audit investigasi internal keuangan perusahaan. Hal itu dibuktikan dengan komunikasinya ke salah satu petinggi di Kementerian BUMN.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/lifestyle/015118023/tips-orang-tua-cara-efektif-mengajarkan-shalat-hindari-kesalahan-dan-pilih-perlengkapan-ibadah-untuk-anak">Tips Orang Tua: Cara Efektif Mengajarkan Shalat, Hindari Kesalahan, dan Pilih Perlengkapan Ibadah untuk Anak</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dari komunikasi itu, holding perusahaan farmasi yakni PT Bio Farma turun tangan melalui Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan dilanjutkan dengan turunnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Justru klien kami yang awalnya berkomitmen untuk membenahi perusahaan, seharusnya langkah klien kami diapresiasi. Bukan sebaliknya, orang-orang baik yang mempunyai komitmen membenahi BUMN dikriminalisasi," ujar Hendrik.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya tahun 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015118013/tuding-egianus-terima-suap-jubir-opm-sebut-bebasnya-pilot-susi-air-tak-sesuai-proposal">Tuding Egianus Terima Suap, Jubir OPM Sebut Bebasnya Pilot Susi Air Tak Sesuai Proposal</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Arief Pramuhanto (AP), Kejati DKI Jakarta juga menetapkan mantan Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) Gigik S Raharjo (GSR), dan mantan Head of Finance PT IGM, CSY. Ketiga tersangka itu saat ini telah menjalani penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kejati DKI Jakarta menduga, perbuatan ketiga tersangka itu, merugikan keuangan negara hingga Rp 371 miliar. Mereka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.</div> </div> </div>

CSY berencana melayangkan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta ke PN Jakarta Selatan.

Merasa Dikriminalisasi, Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Indofarma Akan Ajukan Praperadilan

<div id="m#msg-f:1810884066580152979" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/22/Screenshot_2024-09-22-15-28-14-948_comgoogleandroidgm-edit-1084319103.jpg" alt="Kejati DKI menahan eks Dirut PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kejati DKI menahan eks Dirut PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP) sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya. (Muhamad Ridwan/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-header spacer">&nbsp;</div> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com -</strong> Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan PT Indofarma Tbk dan anak perusahaannya tahun 2020-2023.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/all-sports/015115323/conor-mcgregor-tetap-targetkan-lawan-michael-chandler-saat-kembali-ke-ufc-pada-2025">Conor McGregor tetap Targetkan Lawan Michael Chandler saat Kembali ke UFC pada 2025</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Arief Pramuhanto (AP), Kejati DKI Jakarta juga menetapkan mantan Direktur PT Indofarma Global Medika (IGM) Gigik S Raharjo (GSR), dan mantan Head of Finance PT IGM, CSY. Ketiga tersangka itu saat ini telah menjalani penahanan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Untuk keperluan penyidikan, AP ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Jakarta Pusat, GSR di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, dan Tersangka CSY di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 (dua puluh) hari ke depan," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum, Syahron Hasibuan kepada wartawan, dikutip Minggu (22/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Syahron menjelaskan, AP selaku Dirut PT Indofarma diduga memanipulasi laporan keuangan Indofarma pada 2020. AP memanipulasi laporan keuangan dengan membuat piutang/utang dan uang muka pembelian produk alkes fiktif.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sehingga seolah-olah target perusahaan terpenuhi," ucap Syahron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, GSR diduga menjual panbio ke anak perusahaan Indofarma Global Medika, yakni Promedik pada 2020 lalu. Padahal, Promedik tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelian sehingga merugikan PT IGM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu GSR memerintahkan CSY selaku head of finance PT IGM untuk membuat klaim diskon fiktif dari beberapa vendor dan mencari pendanaan non-perbankan untuk memenuhi operasional PT Indofarma Tbk dan PT IGM serta membentuk unit baru FMCG untuk melakukan transaksi fiktif," ujar Syahron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, CSY juga dieuga membuat laporan keuangan PT IGM seolah-olah sehat dengan cara membuat klaim diskon fiktif bersama dengan mantan Manager Finance PT Indofarma Tbk berinisial BBE.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">CSY dan BBE juga mencari pendanaan nonperbankan dan menitipkan dana ke vendor yang seolah-olah kesalahan transfer. Dana yang terkumpul selain digunakan untuk menutupi defisit anggaran juga digunakan untuk kepentingan pribadi CSY.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kejati DKI Jakarta menduga, perbuatan ketiga tersangka itu, merugikan keuangan negara hingga Rp 371 miliar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;Para tersangka telah merugikan negara sejumlah Rp 371 miliar yang saat ini masih dalam penghitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI," urai Syahron.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">AP, GSR dan CSY disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div>

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Indofarma Arief Pramuhanto (AP), sebagai tersangka

Rugikan Negara Rp 371 Miliar, Eks Dirut Indofarma Diduga Lakukan Manipulasi Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/06/EA763BD8-7947-415F-A2A7-52FA8BEB722D-278967704.jpeg" alt="Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir dalam Family Gathering Kementerian BUMN di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (5/5)." width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir dalam Family Gathering Kementerian BUMN di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (5/5).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan rasionalisasi dan perbaikan terhadap keuangan PT Indofarma untuk meningkatkan kinerja perusahaan farmasi tersebut.</p> <p>"Di Indofarma memang kita sedang lakukan rasionalisasi dan perbaikan keuangan," kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Family Gathering Kementerian BUMN di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Minggu (5/5).</p> <p>Pernyataan tersebut menanggapi pertanyaan awak media terkait adanya gaji karyawan Indofarma yang belum dibayarkan oleh perusahaan tersebut. Pria yang akrab disapa Tiko itu menuturkan bahwa terkait hal tersebut, akan dibantu oleh induk holding BUMN farmasi, yakni PT Biofarma (Persero).</p> <p>"Jadi, kita sedang melakukan transformasi di grup kesehatan Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, kita coba menyelesaikan nanti secara grup. Karena di Indofarma memang kita sedang lakukan rasionalisasi dan perbaikan keuangan. Tapi nanti holding yang akan melayani secara keseluruhan. Jadi mungkin kita akan melakukan penyelesaian secara holding," tutur Tiko.</p> <p>Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan pihaknya siap membawa PT Indofarma Tbk kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) bila ditemukan adanya penyelewengan. Erick mengaku bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dan bertemu dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait masalah keuangan yang dialami oleh perusahaan PT Indofarma.</p> <p>"Dan saya sudah bertemu dengan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) untuk Indofarma. Ini supaya benar=benar kita uraikan, lalu kalau memang ada penyelewengan kita bawa ke Kejaksaan bersama BPK," kata Erick</p> <p>Dia menegaskan apabila ditemukan adanya penyelewengan saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK, maka pihaknya bersama BPK akan membawa Indofarma ke jalur hukum. Sebelumnya diberitakan PT Indofarma Tbk (INAF) mengakui belum melakukan pembayaran gaji karyawan untuk periode Maret 2024.</p> <p>Hal itu dikarenakan perusahaan farmasi berpelat merah ini mengalami permasalahan finansial.&nbsp;"Berita bahwa perseroan belum membayarkan upah terhadap karyawan untuk periode Maret 2024 adalah benar," ujar Direktur Utama Indofarma Yeliandriani dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Kamis (18/4).</p> <p>Dia menyampaikan bahwa perseroan belum memiliki kecukupan dana operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan.</p>

Tiko menuturkan bahwa terkait hal tersebut, akan dibantu oleh induk holding BUMN farmasi, yakni PT Biofarma (Persero).

Pembayaran Gaji Karyawan Indofarma Macet, Wamen BUMN Sebut sedang Perbaiki Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/INDOFARMA.jpg" alt="Ilustrasi pabrik obat P Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik obat P Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com -</strong> Perusahaan farmasi BUMN PT Indofarma Tbk memperkuat program restrukturisasi usaha guna meningkatkan kinerja perseroan sehingga mampu menciptakan arus kas positif dan posisi keuangan yang sehat sehingga mampu mewujudkan kesinambungan bisnis.</p> <p>Direktur Utama PT Indofarma Tbk, Agus Heru Darjono memproyeksikan pendapatan sebesar Rp 1,86 triliun sepanjang 2023, atau tumbuh sebesar 63,36 persen dibanding realisasi pendapatan tahun 2022.</p> <p>"Dengan target itu, kita berharap bisa membukukan Laba Kotor sebesar Rp 406 miliar dan Laba Tahun berjalan yang sebesar Rp 5,1 miliar sepanjang 2023, uja Heru dalam paparan publik perseroan di Jakarta, Rabu (31/5).</p> <p>Sejumlah strategi bisnis dilakukan perusahaan guna meningkatkan kinerjanya, seperti mengubah pendekatan bisnis dari hanya Business to Consumer (B to C) menjadi Business to Business (B to B) dengan pola partnership dalam proses produksi dan pemasaran.</p> <p>&ldquo;Kita juga fokus pada kelompok produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan kapabilitas yang dimiliki Perseroan, optimalisasi pasar export dan pemanfaatan fasilitas pabrik Perseroan untuk produksi Natural Extract yang telah tersertifikasi CPOTB, Halal dan HACCP&rdquo; ujar Agus.</p> <p>Hingga bulan Mei 2023, Shifting strategy telah direalisasikan dalam beberapa kerjasama Business to Business (B to B), diantaranya melalui Penandatangan Kerjasama distribusi dengan PT Bintang Kencana Artha (&ldquo;BAK&rsquo;), Perjanjian Kerjasama Produksi dan Pemasaran dengan PT Quantum Laboratoris Internasioanl.</p> <p>Selain itu, lanjut Agus, perusahaan juga melakukan perjanjian kerja sama toll manufacturing dengan PT Rama Emerald Multi Sukses dan Kolaborasi dengan Smesco Indonesia dalam peningkatan pemasaran produk koperasi dan usaha kecil menengah berbasis teknologi guna optimalisasi produksi natural extract Perseroan.</p> <p>&nbsp;</p>

Indofarma mengubah mengubah pendekatan bisnis dari hanya Business to Consumer menjadi Business to Business dalam proses produksi dan pemasar

Fokus  Restrukturisasi, Indofarma Incar Pendapatan Rp 1,86 Triliun di 2023

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/PERKUAT-EKSPOR.jpg" alt="Ilustrasi ekspor impor." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ekspor impor.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali diwujudkan guna mengoptimalkan dan nilai tambah aset-aset yang dikelolanya. Kali ini, dilakukan oleh PT Sucofindo dan PT Indofarma Tbk lewat kerja sama mengoperasikan Pusat Logistik Berikat (PLB).<br /> <br /> Penandatanganan Nota Kesepahaman Optimalisasi Aset untuk PLB ini dilakukan oleh Direktur Komersial PT Sucofindo Darwin Abas dan Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto di Jakarta, Jumat (11/2).<br /> <br /> Darwin Abas menjelaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari inisiatif strategis bersama dan sinergi antar-BUMN. Melalui kolaborasi untuk membangun kerja sama ini PT Sucofindo berkesempatan mengoperasikan Pusat Logistik Berikat (PLB) di salah satu lokasi milik PT Indofarma Tbk.<br /> <br /> "Kami berharap kerja sama optimalisasi aset ini dapat membantu proses bisnis para pelaku usaha di bidang industri secara umum dan PT Indofarma Tbk secara khusus, serta mampu menciptakan sinergi dalam kegiatan bisnis kedua perusahaan," ujar Darwin.<br /> <br /> Sementara itu, Dirut Indofarma Arief Pramuhanto menyampaikan kerja sama yang dilakukan selain bertujuan mengoptimalisasi aset perusahaan, juga akan memberikan dampak positif lainnya bagi Indofarma yang merupakan perusahaan manufaktur farmasi.<br /> <br /> Arief menambahkan bahwa kolaborasi yang dilakukan dapat saling memberikan manfaat dan nilai tambah sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing. Dengan semangat sinergi, kedua perusahaan berkomitmen untuk terus mendukung ekosistem bisnis kesehatan maupun industri lainnya di Indonesia melalui penyediaan layanan logistik yang terintegrasi sehingga dapat menurunkan biaya logistik dan transportasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemajuan Industri Nasional.<br /> <br /> Pusat Logistis Berikat (PLB) merupakan tempat penimbunan barang yang berasal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean. Fasilitas ini yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan kepada para pelaku usaha salah satunya kepada PT Sucofindo yang telah mendapatkan izin di Jakarta (Marunda), Surabaya, dan Bekasi.<br /> <br /> Fasilitas PLB ini dapat dimanfaatkan dalam rangka mengurangi dwelling time (waktu tunggu di pelabuhan) serta percepatan importasi bahan baku produk farmasi khususnya untuk PT Indofarma Tbk yang merupakan anggota Holding BUMN Farmasi.

Sinergi BUMN, Indofarma Gaet Sucofindo Kelola Pusat Logistik Berikat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/INDOFARMA.jpg" alt="Ilustrasi pabrik obat P Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik obat P Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> Kementerian Kesehatan memberikan persetujuan kepada PT Biofarma untuk menugaskan anak usahanya, PT Indofarma melakukan impor importasi vaksin Covid-19 dengan jenis dan jumlah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/12790/2020.<br /> <br /> Emiten berkode saham INAF itu telah melakukan kerja sama dengan penyedia Vaksin Covovax (Novavax, Inc) yaitu Serum Institute of India Pvt Ltd (SIIPL) India sebanyak 50 juta dosis pada 2021.<br /> <br /> Dalam melakukan importasi, PT Indofarma Tbk dikawal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tugasnya melakukan pengadaan Vaksin Covovax dari India pada tahun ini.<br /> <br /> "KPK berperan sebagai upaya prevensi apabila terdapat potensi korupsi atau fraud dalam proses pengadaan vaksin Covovax yang dilakukan oleh perseroan. Selain itu, KPK akan memberikan rekomendasi sebagai bagian antisipasi agar tindak korupsi tidak terjadi," kata Direktur Utama PT Indofarma Tbk Arief Pramuhanto, Rabu (1/9).<br /> <br /> Novavax, Inc dan SIIPL telah melaksanakan kerja sama lisensi untuk pengembangan dan komersialisasi NVX‑CoV2373, kandidat vaksin Covid-19 Novavax, Inc, untuk negara berpenghasilan menengah ke bawah atau Low Middle Income Countries (LMIC) dan India.<br /> <br /> Berdasarkan kewenangan KPK untuk melakukan tugas monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, Tim Direktorat Monitoring KPK telah melaksanakan diskusi mendalam terkait penugasan perseroan untuk pengadaan Vaksin Covovax tersebut pada 24 Agustus 2021.<br /> <br /> Arief mengatakan, perseroan juga telah melaksanakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016 dan mendapatkan Sertifikat SMAP ISO 37000:2016 pada 12 Oktober 2020 yang berlaku sampai dengan 11 Oktober 2023.<br /> <br /> "Pencapaian tersebut diharapkan dapat mendorong semangat seluruh insan di perseroan untuk meningkatkan kualitas penerapan Good Corporate Governance atau GCG dan menegakkan budaya anti korupsi, anti suap, dan anti fraud dalam rangka mewujudkan budaya korporasi yang bersih, sehat, jujur, dan adil," ujar Arief.

Indofarma Impor Vaksin Covid-19 Covovax dari India

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/INDOFARMA.jpg" alt="Ilustrasi pabrik obat P Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik obat P Indofarma Tbk di Cikarang, Jawa Barat.</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com -</strong> PT Indofarma Tbk mencatatkan penjualan bersih Rp 849,32 miliar pada semester I-2021, meningkat 90 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 447,29 miliar.<br /> <br /> "Peningkatan penjualan bersih tersebut terutama ditopang dari penjualan segmen alat kesehatan dan obat-obatan sesuai dengan strategi Turn Around Management," kata Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto saat jumpa pers di Jakarta, Jumat.<br /> <br /> Arief menyampaikan, pada tahun ini kontribusi farma terhadap pendapatan emiten farmasi itu akan lebih besar yaitu di kisaran 65-70 persen, sementara dari alat kesehatan akan berkontribusi sekitar 30-35 persen.<br /> <br /> Pada 2021, lanjut Arief, perseroan terus berupaya untuk menangkap peluang demi mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.<br /> <br /> "Perseroan juga berkomitmen untuk terus membantu upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi COVID-19 dengan menyediakan produk farmasi dan alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan," ujar Arief.<br /> <br /> Emiten berkode saham INAF itu memperoleh izin edar yang diberikan oleh BPOM RI untuk produk generik Oseltamivir Phosphate 75 mg sebagai antiviral.<br /> <br /> Guna menjamin pasokan kepada masyarakat, perseroan optimistis meningkatkan kapasitas produksi yang pada awalnya hanya 4 juta kapsul menjadi 10 juta kapsul dengan strategi pemastian pengadaan bahan baku dari pemasok negara lain dan dengan penambahan lini produksi.<br /> <br /> Pada akhir semester I-2021, perseroan memperoleh izin edar yang diberikan oleh BPOM RI untuk produk generik Ivermectin 12 mg. Realisasi produksi perseroan untuk produk Ivermectin 12 mg hingga Juli 2021 sebanyak sembilan juta tablet. Perseroan telah mengantisipasi kebutuhan masyarakat dengan meningkatkan kapasitas existing hingga 12 juta tablet per bulan.<br /> <br /> Selain itu, perseroan juga telah memperoleh izin edar untuk produk IVERCOV 12 yang merupakan produk branded dari Ivermectin 12 mg. Rencana produksi tahap awal untuk produk IVERCOV 12 pada Agustus 2021 sebanyak satu juta tablet.<br /> <br /> Perseroan mendapatkan Emergency Use Authorization dari BPOM RI untuk produk DESREM yang berisi Remdesivir 100 mg. Hingga akhir Juli 2021, perseroan sudah melakukan importasi sebanyak 460.000 vial dan rencana importasi perseroan tahap selanjutnya sebanyak 270.000 vial.<br /> <br /> Lalu, perseroan memperoleh izin edar yang diberikan oleh BPOM RI untuk produk Zinc sulfate monohydrate 10 mg dengan merk dagang ZINKID sebagai suplemen mineral dalam terapi COVID-19.<br /> <br /> Sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi yang fokus pada bisnis alat kesehatan, Indofarma juga menyediakan produk alat kesehatan yang diperlukan untuk penanganan pandemi COVID-19 di antaranya INA-VTM Viral Transport Medium Kit, INAmask Medical Face Mask, Clind Hand Sanitizer, Hosfind Isolation Transport, SMART Diagnostic SARS-COV-2-IgM/IgG Rapid Test, Mobile Diagnostic Real-Time PCR, dan SMART Thermometer Non Contact.<br /> <br /> "Sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi, perseroan terus mendukung program pemerintah di bidang kesehatan serta berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik dengan berkomitmen untuk menyediakan obat dengan kualitas terjamin dan harga terjangkau bagi masyarakat," ujar Arief.

Semester I 2021, Indofarma Catat Penjualan Bersih Rp 849,32 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/obat2.jpg" alt="obat. The ran times" width="100%">
<figcaption>obat. The ran times</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - PT Indofarma Tbk meluruskan video yang viral di media sosial terkait produk Oseltamivir Prosphate 75 mg kapsul. Dalam video yang viral, disebutkan bahwa Oseltamivir merupakan obat berbahaya dan orang yang mengonsumsi mengalami pusing dan muntah.<br /> <br /> Pihak PT Indofarma Tbk menegaskan, pihaknya telah memperoleh izin edar yang diberikan oleh BPOM RI dengan Nomor Izin Edar GKL0620932201A1 untuk produk generik Oseltamvir Proshpate 75 mg kapsul kemasan dus, 1 blister @10 kapsul sebagai antiviral. Oseltamivir Phosphate juga diputuskan masuk dalam kategori obat yang digunakan dalam terapi Covid-19.<br /> <br /> Keputusan tersebut berdasarkan Pedoman Tatalaksana Covid-19 edisi 3 yang diterbitkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDP), Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskuler Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia pada Desember 2020.<br /> <br /> Perseroan memastikan pembuatan produk Oseltamivir Phospate sudah sesuai dengan pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Distribusi produk tersebut juga dilakukan sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) melalui Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang ditunjuk oleh perseroan untuk menyalurkan ke fasilitas kefarmasian.<br /> <br /> Dalam keterangannya, produk yang berada dalam video tersebut merupakan produk Oseltamivir Phosphate 75 mg kapsul dengan no bets 1608004 yang diproduksi pada bulan Agustus tahun 2016. "Informasi kedaluarsa yang tercantum pada kemasan produk tersebut yaitu Agustus 2020, maka obat tersebut hanya bisa dikonsumsi hingga 31 Agustus 2020," tulis Indofarma, dikutip Senin (19/7).<br /> <br /> Dalam video tersebut, seorang pasien isolasi Covid-19 di rumah sakit membawa 1 blister produk Oseltamivir Phosphate. Hal ini tidak sesuai dengan sistem pemberian obat di rumah sakit dengan sistem UDD (unit doses dispensing) yaitu pasien hanya diberikan obat yang hanya sekali minum pada saat itu saja.<br /> <br /> Padahal, Oseltamivir Phosphate sendiri termasuk obat keras yang hanya bisa diperoleh melalui resep dokter dan penggunaannya perlu pengawasan dokter. Pemberian obat kepada pasien oleh tenaga kesehatan harus berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Kefarmasian yang berlaku sehingga mutu dan dosis obat dapat dipertanggungjawabkan.<br /> <br /> Menurut Indofarma, semua obat yang sudah mendapatkan persetujuan BPOM RI tetap mempunyai efek samping tertentu yang harus dicantumkan pada brosur kemasan. Efek samping Oseltamivir Phosphate pada pasien dewasa adalah mual, muntah, diare, sakit perut, bronkitis, pusing, kelelahan, dan insomnia.<br /> <br /> Oseltamivir Phosphate membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk hancur dalam lambung dan kemudian terabsorpsi dalam tubuh. Efek samping baru dapat dirasakan oleh pasien apabila obat sudah terabsorpsi dalam tubuh.<br /> <br /> Perseroan memiliki unit Farmakovigilans yang bertanggungjawab dalam pendeteksian, penilaian, pemahaman dan pencegahan kejadian tidak diinginkan atau kejadian lainnya yang terkait dengan penggunaan obat sesuai dengan ketentuan BPOM RI tentang penerapan farmakovigilans bagi industri farmasi.<br /> <br /> Sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi, perseroan terus mendukung program pemerintah di bidang kesehatan serta berkontribusi dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik dengan berkomitmen untuk menyediakan obat dengan kualitas terjamin dan harga terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, perseroan juga membantu upaya pemerintah dalam percepatan penanganan pandemi Covid-19 dengan menyediakan produk farmasi dan alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan.<br /> <br /> "Perseroan akan menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pihak-pihak yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik yang dapat merugikan perseroan dengan pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar dan tidak memiliki referensi ilmiah," tulisnya.

Viral Disinformasi Oseltamivir Prosphate, Indofarma Ambil Jalur Hukum

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Indofarma

Berita Terkini