<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/BAMSOET-DISKUSI.jpg" alt="Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat hadir dalam Webinar Series MPR RI," width="100%">
<figcaption>Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat hadir dalam Webinar Series MPR RI,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan wacana amandemen konstitusi untuk menghadirkan kembali kewenangan MPR RI dalam menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) tidak boleh 'digoreng' menjadi diskursus publik yang kontra-produktif dan destruktif. Karenanya, proses amandemen terhadap UUD perlu diawali oleh hadirnya konsensus dan komitmen. Khususnya dari unsur Partai Politik, agar konsisten dengan landasan pemikiran bahwa amandemen dilaksanakan secara terbatas terkait PPHN.  "Selain sebagai manifestasi pembangunan iklim demokrasi yang sehat, amandemen terhadap UUD adalah bagian dari implementasi visi kelembagaan MPR sebagai rumah kebangsaan yang harus menampung berbagai arus pemikiran. Sehingga dalam proses amandemen, kegiatan penyerapan dan pengelolaan aspirasi masyarakat harus dilakukan dengan mengedepankan pendekatan sikap kenegarawanan, bukan pendekatan pragmatisme politik," ujar Bamsoet dalam Webinar Series MPR RI bersama Tribun Network Kompas Gramedia, 'PPHN Memperkuat Konsensus Sistem Presidensil', secara virtual di Jakarta, Selasa (16/11/21).  Turut hadir menjadi narasumber antara lain, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Anggota DPD-MPR RI yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Pengamat Parlemen Sebastian Salang. Hadir pula Direktur dan Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network yang juga Moderator Diskusi Febby Mahendra Putra dan Domuara Ambarita.  Jimly Asshiddiqie menjelaskan, keberadaan haluan negara merupakan amanat para pendiri bangsa yang telah dilakukan melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), tercantum dalam Pasal 3 UUD 1945, bahwa MPR menetapkan UUD dan garis besar haluan negara. Lahir juga Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang salah satu isi pokoknya adalah KNIP ikut menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).  "Pada era pemerintahan Orde Lama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) juga mengeluarkan dua produk hukum GBHN, yakni Ketetapan MPRS Nomor I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN. Serta Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969," jelas Jimmly.  Jimly Asshiddiqie menekankan, rencana MPR RI menghadirkan haluan negara dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), dengan terlebih dahulu melakukan perubahan terbatas terhadap konstitusi, tidak akan membuka kotak pandora ataupun menjadi bola liar. Karena ketentuan amandemen sudah diatur dalam Pasal 37 ayat 1-3 UUD Negara Republik Indonesia 1945. Pada ayat 1 menjelaskan, usul perubahan pasal-pasal konstitusi dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 237 dari 711 jumlah anggota MPR.  Di ayat 2 dijelaskan bahwa setiap usul perubahan pasal-pasal konstitusi harus diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Sedangkan di ayat 3 dijelaskan untuk mengubah pasal-pasal konstitusi, sidang MPR harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR, sekitar 474 dari 711 anggota MPR.  "Sementara di ayat 4 dijelaskan, putusan mengubah pasal-pasal konstitusi dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, sekitar 357 dari 711 anggota MPR. Dengan demikian tidak mungkin ada klausul perubahan lain diluar PPHN, seperti untuk memperpanjang masa jabatan presiden ataupun perpanjangan periodisasi jabatan kepresidenan," pungkas Jimly.

Jimly Asshiddiqie: Keberadaan Haluan Negara Amanat Para Pendiri Bangsa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/MPR-2JUNI.jpg" alt="Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Gus Jazil) bersama dengan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dan para ulama se-Jawa Barat memperingati Harlah Pancasila dengan melakukan kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Gus Jazil) bersama dengan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dan para ulama se-Jawa Barat memperingati Harlah Pancasila dengan melakukan kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari lahir Pancasila, 1 Juni 2021 diperingati dengan berbagai cara. Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (Gus Jazil) bersama dengan Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar (Gus AMI) dan para ulama se-Jawa Barat memperingati Harlah Pancasila dengan melakukan kegiatan doa bersama untuk keselamatan bangsa.  Dalam sambutannya, Gus Jazil mengatakan bahwa Harlah Pancasila menjadi momentum yang sangat penting karena Pancasila merupakan pengikat kebangsaan. Gus Jazil juga mengingatkan besarnya peran para ulama dalam lahirnya Pancasila.  ”Tapi banyak yang lupa kalau di dalam Pancasila, ibarat kue, campuran terbesarnya itu Islam. Kandungan nutrisi dalam komposisinya terbesar itu Islam makanya mempertahankan Pancasila bagi para kiai sama dengan mempertahankan Islam,” ujar Gus Jazil dalam Peringatan Harlah Pancasila dan Doa Bersama untuk Bangsa di Rumah Dinas Wakil Ketua MPR, Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (1/6).  Dalam kesempatan itu, Gus Jazil yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Pemenangan Pemilu memohon doa kepada para kiai agar kedepan perolehan suara PKB akan meningkat, dan Indonesia bisa memiliki pemimpin yang memiliki visi dan misi keulamaan. ”Kita nggak usah malu, takut, atau ragu-ragu karena Republik yang dasarnya Pancasila lahir dari jasa para ulama sehingga keturunan ulama berhak untuk memimpin negeri ini,” katanya.  Dikatakan Gus Jazil, kalangan santri yang memiliki warisan sejarah berdirinya negeri ini dari para ulama harus berani bermimpi untuk memimpin negeri ini. ”Penting bagi kita untuk menyatukan arah, pikiran dan doa supaya perubahan 2024 nanti mengarah ke kita. Kita punya nasab menjadi Presiden, dulu Gus Dur menjadi Presiden. Tapi kadang kita belum berani, belum yakin betul. Padahal Nabi Sulaiman yang anaknya raja saja, dalam doanya memohon untuk bisa menjadi raja,” tuturnya.  Karena itu, menurutnya, untuk mewujudkan negeri yang sejahtera, baldatun toyyibatun warobbun ghofuur maka harus dipimpin oleh orang yang memiliki visi dan misi keulamaan.  Sementara itu, Muhaimin Iskandar mengaku sangat bersyukur bisa hadir bertatap muka dengan para kiai se-Jabar. Dikatakan Gus AMI, perjuangan ahlusunnah waljamaah di ranah politik dan kebangsaan sejak pasca Reformasi mengalami dinamika yang sangat dahsyat. ”Terjadi lompatan dramatis ketika Gus Dur menjadi presiden, dan PKB jadi parpol yang dilahirkan oleh para ulama NU,” katanya.  Bahkan, Gus AMI mengatakan bahwa sejak era Reformasi, siapapun calon presiden yang didukung PKB pasti menang. Selain itu, ahlussunnah juga menjadi kekuatan yang bisa diterima dan diharapkan oleh semua kalangan. ”Dengan segala kekuatan yang kita miliki, termasuk kekuatan spiritual, mari kita ubah Indonesia menjadi negeri yang maju,” katanya.  Sementara itu, KH Fikri Haikal dalam tausiahnya membenarkan bahwa komposisi terbesar NKRI merupakan warisan para ulama NU. ”Saya pernah membaca buku ketika Hadratus Syech KH Hasyim Asy’ari disodorkan rumusan Pancasila, beliau tirakat tiga hari berpuasa dan mengkhatamkan Alquran, lalu salat dua rakaat. Ketika dalam bacaan iyyakana’budu waiyyakanastain, beliau membaca 350 kali. Sampai pada akhirnya beliau berkata, ‘saya ridha Pancasila menjadi dasar NKRI,” katanya.  Karena itu, kata putra dai sejuta umat KH Zainuddin MZ ini, NKRI yang merupakan warisan para ulama sudah seyogyanya yang lebih berhak memimpin negeri ini adalah para pewaris ulama. ”Kita yang lebih berhak ketimbang orang lain. Jangan sertifikat tanah kita atas nama orang lain,” katanya.  Ustaz Haikal juga berdoa agar kedepan NU dan keluarga besar nahdliyin bisa berperan lebih luas lagi dalam mengawal pembangunan negeri ini.  Hadir dalam acara doa bersama tersebut antara lain, KH Amin Sya'roni, Ciamis; KH Muhsin Azis, Pangandaran; KH Arif Rif’an, Pangandaran; KH Abdul Rosyid, Majalengka; KH Harun Bajuri, Majalengka; Kiai Sulaeman, Subang; H. Didin Misbahuddin, Kuningan; Kiai Elon Caslan, Kuningan; Kiai Ohan Jouharuzzaman, Kuningan.  Selanjutnya, Ubun Bunyamin, Garut; Muhammad Afif, Garut; KH Awan Kurnia, Garut; Ajengan Agus Suryana, Garut; KH Ate Musodiq, Tasikmalaya, KH Holil, Sumedang; KH Idad Isti’dad, Sumedang; KH Aip Syaiful Mubarok, Sumedang; Ajengan AA Fuad Mukhlis, Tasikmalaya; H Toto Mustofa, Tasikmalaya; Ajengan Mas Ahmad Jayalaksana, Tasikmalaya; KH Uu Saehu, Tasikmalaya.  Berikutnya, Abang Banyamin, Tasikmalaya; KH Asep Abdullah, Tasikmalaya; KH Pepep Fuad Muslim; Tasikmalaya; KH Saadullah, Sumedang; Ustaz Ahmad Satari, Tasikmalaya; Kiai Elon Caslan, Kuningan; KH Moch Aliyiddin, Tasikmalaya; Andi Wahyudin, Tasikmalaya; dan KH Anwar Nasihin, Purwakarta.

Gus Jazil Bersama Kiai se-Jabar Doakan Keselamatan Bangsa

indo MPR RI

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indo MPR RI

Berita Terkini

Jimly Asshiddiqie: Keberadaan Haluan Negara Amanat Para Pendiri Bangsa

Gus Jazil Bersama Kiai se-Jabar Doakan Keselamatan Bangsa

Download Aplikasi JawaPos.com