<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/cegah-politikus-terlibat-korupsi-dengan-praktik-antimahar_m_.jpg" alt="Ilustrasi korupsi." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi korupsi.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan bahwa indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia mengalami peningkatan. Kini, IPK Indonesia berada pada skor 37 dengan ranking 99.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengakui IPK Indonesia terdapat kenaikan 3 poin, dari 2023 yang berada pada skor 34.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ini CPI Indonesia sepanjang 2024 ada dengan skor 37 ranking 99. Artinya apa? Artinya terjadi peningkatan 3 poin dari tahun 2023 ke 2024, dari 34 ke 37," kata Wawan dalam siaran secara daring, Selasa (11/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wawan mengungkapkan, terdapat negara di dunia yang memiliki skor IPK yang sama dengan Indonesia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kita bersama dengan Argentina, kebetulan Argentina ini bagian dari BRICS, bagian dari G20 yang kita sebutkan tadi bahwa masyarakat ekonomi global pun ada angkanya di bawah rata-rata dan ini jadi catatan," ucap Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Selain itu, ada Ethiopia, Maroko, dan Lesotho. Sehingga skor 30 ini menjadi catatan yang sangat penting," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Wawan menyebut mayoritas IPK di negara-negara ASEAN mengalami penurunan. Menurutnya, Singapura mengalami kenaikan, dari skor 83 ke 84. Sementar, Malaysia stagnan pada skor 50.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/015630856/penuhi-unsur-perbuatan-jahat-kpk-dinilai-bisa-segera-tahan-hasto-kristiyanto">Penuhi Unsur Perbuatan Jahat, KPK Dinilai Bisa Segera Tahan Hasto Kristiyanto</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain itu, Timor Leste dari skor 43 ke 44, naik satu poin. Vietnam turun satu poin, dari&nbsp;skor 41 ke 40.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Indonesia, kita naik dari 34 ke 37. Thailand turun satu poin dari 35 ke 34," urai Wawan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, Laos mengalami kenaikan 5 poin yang cukup drastis, dari skor 28 ke 33.</div> <div dir="auto">Filipina turun dari skor 34 ke 33. Kamboja turun dari skor 22 ke 21. Terakhir, Myanmar turun dari skor 20 ke 16.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Lebih lanjut, Wawan tak memungkiri beberapa negara di Asean mengalami penghambatan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hal ini ditandai dengan tadi yang naik ada beberapa Indonesia dan Singapura, tetapi Malaysia stagnan, rata-rata kenaikannya juga, Timor Leste dan Vietnam mendekati rata-rata global dan Asia Facific," pungkasnya.</div>

Deputi Transparency International Indonesia, Wawan Heru Suyatmiko mengakui IPK Indonesia terdapat kenaikan 3 poin.

TII: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2024 Naik 3 Poin jadi Skor 37, Setara dengan Argentina

<p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/01/08/Kapolri3-1-4002542526.jpg" alt="Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan di Mabes Polri pada Rabu (8/1).  (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Setyo Budiyanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan di Mabes Polri pada Rabu (8/1).  (Syahrul Yunizar/JawaPos.com).</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengajak Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memperbaiki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia. Ajakan itu disampaikan dalam pertemuan antara pimpinan KPK dengan pimpinan Polri pada Selasa (8/1). Menurut Setyo, IPK Indonesia hari ini harus dibenahi.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Setyo mengakui ada beberapa hal formal dan informal yang dibahas bersama oleh KPK dan Polri. Namun demikian, IPK menjadi salah satu topik yang mendapat atensi. Kedua pihak sepakat menjadikan hal itu sebagai salah satu prioritas. Sebab, lima tahun belakangan IPK Indonesia terus turun. Kini IPK Indonesia ada pada 34. Tidak berubah sejak 2020.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Salah satunya tadi yang kami prioritaskan adalah bagaimana upaya untuk bisa meningkatkan kembali atau mempositifkan Indeks Persepsi Korupsi yang kurun waktu lima tahun ini angkanya kurang baik,&rdquo; terang Setyo di hadapan awak media.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Setyo mengakui bahwa perbaikan IPK memang menjadi tanggung jawab KPK. Meski begitu, dia yakin seluruh Aparat Penegak Hukum (APH) yang concern terhadap pemberantasan korupsi punya kepedulian untuk memperbaiki IPK. Termasuk diantaranya Polri yang kini sudah memiliki Kortas Tipidkor.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Saya yakin bahwa penilaian terhadap Indeks Persepsi Korupsi yang merupakan sebuah persepsi ini nantinya juga menjadi tanggung jawab semua pihak,&nbsp; dalam hal ini salah satunya adalah Kepolisian Negara dan Republik Indonesia,&rdquo; imbuhnya.</p> <p dir="ltr">Untuk itu, secara terbuka Setyo mengajak Polri bersama-sama mengupayakan perbaikan IPK. Dia menekankan bahwa IPK yang merupakan persepsi publik yang sedikit banyak akan berpengaruh terhadap beberapa hal di level nasional maupun internasional.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Jadi, meskipun ini indikatornya banyak ada delapan sampai sembilan indikator untuk bisa mengukur (IPK) ini. Tapi, kalau kami sama-sama bisa menjaga dan mengubah atau meningkatkan ini mudah-mudahan IPK yang selama ini kurang menjadi lebih baik lagi,&rdquo; harapnya.</p>

IPK menjadi salah satu topik yang mendapat atensi. Kedua pihak sepakat menjadikan hal itu sebagai salah satu prioritas.

Anjlok 5 Tahun Terakhir, KPK Ajak Polri Perbaiki Indeks Persepsi Korupsi

<div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/30/Ganjar-Pranowo-Kampanye-di-Ambon-4-3468782304.jpeg" alt="Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menghadiri acara" width="100%">
<figcaption>Calon presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo menghadiri acara</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Indeks Korupsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Ganjar Pranowo dinilai berada jauh di atas indeks nasional. Hal itu berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) untuk periode 2023 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (26/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil SPI mencatat, indeks korupsi Jawa Tengah periode 2023 berada di angka 77,91. Sementara indeks nasional hanya di angka 70,97, mengalami penurunan dari tahun lalu dengan indeks 71,94.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nilai indeks yang tinggi menunjukkan pengendalian korupsi yang lebih baik. Artinya tingkat pengendalian korupsi Jawa Tengah di bawah komando Ganjar yang menjabat gubernur provinsi itu sejak 2013-2023, jauh lebih baik ketimbang nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/014056192/michelle-ashley-ingin-terjun-ke-dunia-hiburan-dengan-caranya-sendiri-bukan-karena-pinkan-mambo">Michelle Ashley Ingin Terjun ke Dunia Hiburan dengan Caranya Sendiri, Bukan Karena Pinkan Mambo</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, gejolak skor indeks korupsi dipengaruhi semangat antikorupsi pimpinan terkait.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK berpendapat bahwa kenaikan dan penurunan skor SPI sangat dipengaruhi oleh komitmen nyata dari pimpinan lembaga baik di pusat maupun di pemerintah daerah," kata Tanak, dikutip Selasa (30/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, indeks tersebut juga belum mencapai target nasional. Sebab skor Indeks Integritas Nasional pada tahun 2023 ditargetkan mencapai angka 74.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasil SPI pada tahun 2021 berada di angka 72,43, sementara tahun 2022 adalah 71,94.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&ldquo;RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) menetapkan target SPI yang disebut sebagai Indeks Integritas Nasional sebesar 70 pada tahun 2021 dengan kenaikan 2 poin setiap tahun. Sehingga, untuk tahun 2023, target Indeks Integritas Nasional adalah sebesar 74,&rdquo; pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Indeks Korupsi Jawa Tengah di bawah kepemimpinan mantan Gubernur Ganjar Pranowo dinilai berada jauh di atas indeks nasional.

Dipimpin Ganjar pada 2023, Indeks Korupsi Jateng Sukses di Atas Nasional Sebesar 77,91

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/Konpres-Menkopolhukam-Mahfud-MD-Terkait-Korupsi-Lukas-Enembe-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Mahfud MD mengatakan, bahwa penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 menjadi kerisauan pemerintah.<br /> <br /> "Salah satu hal yang dalam 3 hari ini menjadi kerisauan kami pemerintah yang mengurusi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi pada tahun 2022 indeks persepsi korupsi kita menurut Transparansi Internasional turun dari 38 jadi 34," kata Mahfud MD usai mengunjungi Panti Asuhan Bina Siwi di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat, (3/2).<br /> <br /> Menurut Mahfud, penurunan indeks persepsi korupsi Indonesia tersebut merupakan satu keprihatinan karena pemerintah dahulu melakukan reformasi itu saat indeks persepsi korupsi di angka 20 pada tahun 1999. Namun, kemudian setiap tahun naik dan mencapai puncaknya pada 2019 itu 39.<br /> <br /> "Kemudian turun 38, lalu tetap bertahan di 38, dan sekarang turun menjadi 34. Indeks persepsi korupsi artinya persepsi masyarakat internasional tentang seberapa besar skor korupsi di Indonesia, berarti kalau dari interval 0—100 kita ada di angka 34," katanya.<br /> <br /> Menkopolhukam mengatakan bahwa penurunan indeks persepsi korupsi ini yang tertinggi karena selama pemerintahan reformasi itu indeksnya naik terus, termasuk era Presiden Jokowi naik secara konsisten, namun tiba-tiba turun.<br /> <br /> "Apakah korupsi makin banyak? Bisa ya karena buktinya kita menangkap orang, OTT (operasi tangkap tangan). Tapi sebenarnya kalau peningkatan korupsi itu sendiri yaitu normal, seperti itu terus sejak dahulu," katanya.<br /> <br /> Menurut Mahfud, yang sekarang menjadi masalah kenapa indeks persepsi korupsi turun itu bukan karena penegakan hukum di bidang korupsi. Dia menyebutkan justru karena penegakan hukumnya yang naik.<br /> <br /> "Tapi ini secara umum turun karena yang dinilai bukan hanya korupsi, melainkan misalnya perizinan berusaha. Itu orang berpendapat ini banyak kolusi. Mau investasi aja kok sulit. Orang sudah punya izin di satu tempat lalu diberikan izin ke orang lain. Seperti-seperti itu," katanya.<br /> <br /> Dengan demikian, lanjut Menkopolhukam, yang menjadi masalah adalah birokrasi perizinan. Itulah sebabnya pemerintah lalu mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) dalam bentuk omnibus law itu agar dalam proses perizinan tidak bertele-tele tidak dikerjakan oleh beberapa meja, tetapi satu pintu.<br /> <br /> Meski demikian, kata Mahfud MD, dalam 3 tahun terakhir ini upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan negara sudah luar biasa. Seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) itu seperti melakukan amputasi terhadap tangan pemerintah sendiri.<br /> <br /> "Orang pemerintah sendiri ditangkapi semua. Asuransi Jiwasraya, Asabri, Kemhan (Kementerian Pertahanan), menteri dua ditangkap, gubernurnya digelandang, bupati-bupati ditangkap oleh OTT, dan sebagainya itu kita pemerintah sudah bersungguh-sungguh memberantas dalam arti tindakan," katanya.<br /> <br /> "Akan tetapi, dalam arti administrasi birokrasi kita itu sedang merintis, sekarang kuat-kuatan dengan pertama menyiapkan instrumen hukum yang memungkinkan kita bekerja cepat dan mengontrol cepat," katanya.

Pemerintah Galau Indeks Persepsi Korupsi Anjlok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-sudah-tangkap-17-kepala-daerah-terbaru-wali-kota-pasuruan_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex mengungkapkan jika KPK sudah menangkap 17 kepala daerah sepanjang Januari 2018" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata. Alex mengungkapkan jika KPK sudah menangkap 17 kepala daerah sepanjang Januari 2018</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengajak sivitas akademika untuk memiliki konsen terhadap pemberantasan korupsi. Menurutnya, 18 tahun keberadaan KPK, membutuhkan dukungan segenap pihak untuk dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pemberantasan korupsi.<br /> <br /> "Korupsi masih terjadi secara masif. Masyarakat Indonesia juga masih banyak yang miskin karena penyebabnya tingkat korupsi yang tinggi," kata Alex dalam kuliah umum di Universitas Tanjungpura (Untan), Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (22/10).<br /> <br /> Salah satu strategi pemberantasan korupsi yang KPK lakukan yaitu edukasi dan kampanye antikorupsi. Untuk pendidikan dasar dan menengah, ujarnya, KPK bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda).<br /> <br /> Sebelumnya, juga sudah dilakukan perjanjian kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama.<br /> <br /> "Untuk pendidikan dasar dan menengah, KPK minta pemda tingkat II mengeluarkan peraturan daerah terkait pendidikan antikorupsi. Begitupun dengan pemda tingkat I atau dengan Gubernur. Kami juga sudah minta untuk diterbitkan peraturan terkait pendidikan antikorupsi untuk tingkat SMA atau setaranya," terang Alex.<br /> <br /> KPK, lanjut Alex, terus memonitor perkembangan penerbitan regulasi dan implementasinya di lapangan. Tujuannya, agar masyarakat khususnya di tingkat sekolah menerima pendidikan nilai-nilai integritas dan kejujuran sejak dini. Selain itu, Alex juga menekankan hal tersebut bukan saja menjadi tugas sekolah, tapi penting memulai pendidikan antikorupsi sejak di rumah.<br /> <br /> Menurut Alex, ada yang kurang di dalam konsep pendidikan dasar yang diimplementasikan selama ini. Dia mengambil contoh negara-negara yang relatif baik tingkat pendidikannya seperti Irlandia, Singapura, Jepang, menurutnya, lebih konsen memberikan pendidikan karakter lebih banyak di awal masa sekolah.<br /> <br /> "(Seperti) kejujuran, ketertiban, kedisiplinan. Menurut survey, ternyata kunci keberhasilan seseorang itu kejujuran, kerja keras dan disiplin," papar Alex.<br /> <br /> Di hadapan lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari mahasiswa, dekan, dan tenaga pengajar Untan yang mengikuti baik secara daring maupun luring, Alex juga meminta untuk menumbuhkan semangat transparansi dan akuntabilitas agar setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik di lingkungan kampus.<br /> <br /> "Kita ciptakan lingkungan di mana mahasiswa berani bersuara menyampaikan apa yang ia rasakan tidak benar. Harus kita hargai dan buka ruang itu. Tidak perlu kita gampang marah," pinta Alex<br /> <br /> Alex juga menyebutkan mahasiswa dan generasi muda sangat berpotensi untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Misalnya menjadi anggota DPR atau DPRD karena syarat umur minimal 21 tahun, untuk menjadi Bupati/Wali Kota 25 tahun, dan untuk menjadi Gubernur 30 tahun.<br /> <br /> "Kalau mahasiswa aktif di lingkungan sosial, aktif berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan, masyarakat mempercayai dan mendorong menjadi anggota dewan, ya maju saja," dorong Alex.<br /> <br /> Sementara itu, Rektor Universitas Tanjungpura Prof. Dr. Garuda Wiko menyampaikan bahwa tema kuliah umum 'Pembangunan Budaya Integritas Melalui Pendidikan Antikorupsi' merupakan tema yang sangat relevan dan perlu diangkat mengingat dampak korupsi bagi suatu negara.<br /> <br /> "Korupsi tidak hanya berpengaruh atau berdampak secara finansial namun juga pada aspek sosial, ekonomi, keamanan, politik dan budaya. Hingga saat ini Indonesia berupaya untuk memberantas praktik korupsi yang masih menjerat berbagai kalangan lapisan masyarakat dan dilakukan secara sistemik," ujar Wiko.<br /> <br /> Salah satu bentuk upaya pencegahan korupsi, lanjutnya, adalah dengan melahirkan generasi yang bersih dari korupsi. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan.<br /> <br /> "Institusi pendidikan sudah seharusnya menjadi poros utama untuk mengembangkan budaya hukum antikorupsi. Dalam hal ini pendidikan tinggi sebagai wadah pencetak generasi muda yang berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi diintegrasikan dalam Tri Dharma perguruan tinggi," jelas Wiko.<br /> <br /> Atas latar pemikiran tersebut, lanjut Wiko, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengeluarkan Permenristekdikti Nomor 33 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi yang menjadi payung hukum penyelenggaraan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi.<br /> <br /> "KPK sebagai lembaga negara yang memegang peranan penting dalam pemberantasan korupsi, sudah saatnya menjadi partner utama bagi perguruan tinggi dalam implementasi pendidikan antikorupsi," pungkas Wiko.

KPK: Rakyat Indonesia Miskin Akibat Tingginya Kasus Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pimpinan-kpk-kita-sudah-melebihi-filipina-dan-thailand_m_.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat diwawancarai awak media" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat diwawancarai awak media</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com</strong>&nbsp;- Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Laode M Syarief angkat suar terkait pernyataan calon presiden (capres) nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyebut kondisi korupsi di Indonesia sudah stadium 4. Menurutnya, standar korupsi tidak bisa disamaratakan dengan ukuran penyakit kanker.</p><br /> <p>"Ukuran korupsi itu bukan, beda dengan ukuran penyakit kanker stadium 1,2,3,4. Ukuran korupsi itu harus dilihat dari corruption perseption indeks (CPI) kita," ucapnya pada awak media, di Hotel Bidakara, Rabu (5/12).</p><br /> <p>Lebih lanjut, kata Syarif negara Indonesia memang masih masuk dalam daftar angka korupsi yang cukup tinggi dalam CPI. Namun jika dilihat dari sudut pandang Asean, maka jauh lebih baik dari negara Thailand dan Filipina.</p><br /> <p>"Memang betul bahwa masih negara korupsi tapi kalau di Asean itu kita sudah melebihi Thailand. Kita sudah melebihi Filipina, kita sudah melebihi negara yang lain. Kita nomor tiga di Asean itu," tegasnya.</p><br /> <p>Oleh karena itu, menurutnya standar korupsi lebih layak dikatakan dengan corruption perseption indeks (CPI) dibandingkan dengan kata 'stadium'.</p><br /> <p>"Lebih bagus kita pakai standar yang corruption perseption indeks daripada kita memakai standar yang nggak pernah dipakai untuk mengukur tingkat korupsi suatu negara," ujarnya.</p><br /> <p>Sebelumnya, Prabowo Subianto menggambarkan korupsi yang terjadi di Indonesia seperti kanker stadium empat. Menurut Prabowo, Indonesia sudah masuk darurat korupsi. Pasalnya, dari pejabat negara, kalangan anggota Dewan, menteri hingga, hakim tertangkap KPK.</p><br /> <p>"Isu utama di Indonesia sekarang adalah maraknya korupsi, yang menurut saya sudah seperti kanker stadium empat," ujar Prabowo dalam siaran persnya, Rabu (28/11).</p>

Pimpinan KPK: Kita Sudah Melebihi Filipina dan Thailand

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kpk-bilang-bisa-ott-tiap-hari-sandi-desak-ada-hukuman-berat_m_.jpg" alt="Cawapres 02 Sandiaga Uno menguslkan adanya sanksi yang berat untuk para koruptor terutama kepala daerah yang terbukti korupsi." width="100%">
<figcaption>Cawapres 02 Sandiaga Uno menguslkan adanya sanksi yang berat untuk para koruptor terutama kepala daerah yang terbukti korupsi.</figcaption>
</figure><p></p><br /> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memastikan komitmennya untuk memberantas korupsi bukan sekadar pepesan kosong. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berjanji akan mengusulkan hukuman yang lebih berat bagi kepala daerah yang terbukti korupsi.</p><br /> <p>Untuk mewujudkan itu, Sandi, kini sedang merumuskan rencana kerja terkait pemberantasan dan pencegahan korupsi. Biar membuat efek jera, pihaknya juga telah mempersiapkan peningkatan sanksi hukuman kepada koruptor.</p><br /> <p>"Selama 5 tahun ini kita juga mendukung adanya sanksi yang lebih tegas, lebih keras, agar menimbulkan efek jera dan langkah yang signifikan untuk mencegah korupsi ini," kata Sandi di Jakarta, Jumat (30/11).</p><br /> <p>Suami Nur Asia Uno itu nantinya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan KPK, aktivis antikorupsi, pemerintah dan seluruh pihak terkait. Menurut Sandi, persoalan korupsi telah menjadi isu yang penting.</p><br /> <p>"Kita juga kaget dengan pernyataan KPK yang menyebut, 'kalau mau OTT itu bisa tiap hari'. Itu luar biasa menurut saya berarti enggak ada efek jera," tuturnya.</p><br /> <p>Selain memberikan efek jera, Sandi juga telah mempersiapkan langkah konkrit lainnya. Di antaranya dengan menekan biaya politik yang dinilai terlalu mahal.</p><br /> <p>"Kalau kita mislanya bisa hasilkan satu kebijakan untuk menekan ongkos politik, kepala daerah itu tidak perlu mengeluarkan uang begitu banyak. Akhirnya, kepala daerah itu harus meminjam uang dan menggunakan kebijakan setelah terpilih untuk membayar hutangnya itu dari korupsi," terangnya.</p><br /> <p>"Itu nyata dan empat tahun ini kita lihat bukan yang korupsi makin turun, ternyata makin naik," sambungnya.</p><br /> <p></p>

KPK Bilang Bisa OTT Tiap Hari, Sandi Desak Ada Hukuman Berat

indeks korupsi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#indeks korupsi

Berita Terkini